PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN PTPN-III ( Persero ) DALAM PENANGGULANGAN PRODUKSI MENURUT ASAS VICARIOUS LIABILITY
TESIS
Oleh :
KUSBIANTO NIM. 017005021
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004
Kusbianto : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III ( Persero )…, 2004 USU Repository © 2007
ABSTRACT
THE CRIME RESPONSIBILITY TO THE EMPLOYEE OF PTPN III COMPANY (Ltd) IN ORDER TO DEFEND THE PRODUCTION STEALING ACCORDING TO VICARIOUS LIABILITY PRINCIPLE KUSBIANTO*) The Nusantara Plantation III Ltd, achieved in gardening estate sector have serious security level disturbance of its palm oil industry. The subjects of this palm oil stealing do it by group and organized, never hesitate to harm any person who try to stop their action. Defending this palm oil production group stealer, the PTPN III Built a swakarsa security (Pamswaskarsa). The employee was ordered to secure this palm oil production. An action in operational field secure, cannot be avoid from physical harm by Pamswakarsa, in a manner juridical norm playing judge on their own had happened (eigenrichting). To find out more describe and systematic production stealing solving problem by the employee as Pamswakarsa in PTPN-III (Ltd) in criminal responsibility according to vicarious liability principle, the research methods that the writer use are normative law research and sociologic law research method. The crime responsibilities to the judge player done as the duty of Pamswakarsa, the research have found data that the employee should take a legal process and verdict by court. Connected to the group crime, to attract another side which is the company leader (management) as the one who ordered to the crime to be asked for their responsibility to take part in (deelneming) or as a person who do the crime should have to be proved according to the fat of law. Do it as well (deelneming), means have a deal with someone to make a crime plan together. And the do the initiative together for the work of the plan. For a medplegen (take part in) suggested that every person have special means, knowledge that qualified to commit guilty have to be search, proved and investigate that this knowledge is truly exist on every person. The difficulty to find the evidence, or the leader have on initiative to the crime, then the deelneming jurisdiction can be wrong in law, to the employee who commit to the crime, including the leader (management) as the one to the part in (deelneming) on defending the stealing event. *) Lecture - Faulty of law, University of Dharmawangsa
Kusbianto : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III ( Persero )…, 2004 USU Repository © 2007
The action that done by the employee in order to do their job as Pamswakarsa is hard to prove as the order of the leader. If the order and agreement can be proved as the order of the leader. If the order and agreement can be proved by the law then the responsibility will be on the leader's shoulder. In this kind of condition, the vicarious liability in laid, the point is that the leader is the one who should responsible. The responsibility by the employee can be replaced or taking over to someone else (management). The criteria of vicarious liability is there should be delegated authority that arranged by the law and physical action by the worker, according to the law the worker (employee) action is the master's action (company leader/management). The plantation worker action done in order to secure the production, never been arranged by the law. There fore we may conclude that the responsibility of eigenrichting done by the employee is a crime that will be responsible by the employee. The management court not be proved responsible of the employee's against law action in law deelneming construction. Then the responsibility also cannot be replaced by the leader as well as the vicarious liability principle, because is still regarding mach more law' pair to fulfilled the responsibility of the leader. Keyword: The employee responsibility to the stealing crime defending according to Vicarious Liability Principle.
Kusbianto : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III ( Persero )…, 2004 USU Repository © 2007
INTISARI
PER'1'ANGGUNG.IAWABAN P1DANA TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN PTPN-III (Persero) DALAM PENANGGULANGAN PENJARAHAN PRODUKSI MENURUT ASAS VICARIOUS LIABILITY. KUSBIANTO* PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) bergerak di bidang usaha sektor perkebunan mengalami ganggunan keamaan sudah. pada tingkat serius terhadap budidaya kelapa sawit. Pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan dengan cara menjarah secara berkelompok dan terorganisir, tidak segan-segan mencelakakan setiap orang yang berusaha menghalangi tindakannya. Menanggulangi kelompok penjarah produksi kelapa sawit, cara yang dilakukan PTPN-III (Persero) dengan membentuk pengamanan swakarsa (Pamswakarsa). Karyawan ditugaskan turut mengamankan budidaya kelapa sawit. Action di lapangan operasional pengamanan produksi, tidak dapat dihindari terjadi tindak kekerasan dilakukan oleh Pam swakarsa, secara normatif juridis terjadi tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Untuk mengetahui gambaran secara rinci dan sistematis dalam penanggulangan penjarahan produksi yang dilakukan oleh karyawan sebagai Pamswakarsa di PTPNIII d al a m p e r t a n g g u n g j a w a b a n p i d a n a m e n u r u t a s a s v i c a r i o u s l i a b i l i t y , metode penelitian yang penulis pergunakan memakai metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Pertanggungjawaban pidana terhadap karyawan yang bcrtindak main hakim sendiri kepada pelaku penjarahan produksi kelapa sawit dalam tugas sebagai Pamswakarsa, hasil penelitian ditemukan data bahwa karyawan harus menjalani proses hukum dan divonis oleh Pengadilan terbukti melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana, untuk menarik pihak lain yaitu pimpinan perusahan (Direksi) sebagai yang menyuruh melakukan untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam konteks penyertaan (deelneming) atau sebagai orang yang melakukan hal ini harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum. Bahwa turut melakukan (deelneming), artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan. Kemudian dalam hal turut serta melakukan terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaanya bersama-sarna. Untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta. Sulitnya mencari fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan membuat rencana, atau atasan (pimpinan) mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana, maka ketentuan deelneming dapat keliru (salah)
Kusbianto : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III ( Persero )…, 2004 USU Repository © 2007
dalam penerapan hukum, terhadap tindakan karyawan yang melakukan tindak pidana, ditarik pimpinan (Direksi) sebagai berbuat bersama-sama (deelneming) dalam peristiwa penanggulangan penjarahan produksi. Tindakan yang dilakukan karyawan dalam rangka. tugas sebagai Panswakarsa melakukan kekerasan main hakim sendiri sulit dibuktikan atas perintah dan persetujuan atasan (pimpinan). Apabila perintah dan persetujuan dapat dibuktikan berdasrakan fakta hukum maka pertanggungjawaban yang berlaku adalah tanggung jawab jabatan. Dalam hal demikian diterapkan asas vicarious liability, yang intinya adalah bahwa atasanlah yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dilakukan karyawan melakukan tindak pidana dapat dialihkan atau digantikan kepada orang lain (Direksi). Persyaratkan asas vicarious liability yang prinsipil adalah adanya pendelegasian wewenang yang telah di.atur oleh undang-undang dan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya, menurut hukum perbuatan pekerjanya (karyawan) dipandang sebagai perbuatan .majikan (pimpinan perusahaanidireksi). Perbuatan karyawan diperkebunan dalam rangka tugas mengamankan produksi lalu melakukan tindak pidana, undang-undang belum mengatur ketentuan yang demikian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap tindakan eigenrichting yang dilakukan karyawan, merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh karyawan. Direksi tidak bisa dibuktikan tuna bertanggung jawab atas tindakan karyawan melakukan perbuatan melawan hukum d a l a m k o n t r u k s i h u k u m p e r b u a t a n d e e l n e m i n g . K e n t u d i a n t i d a k d a p a t pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan karyawan dialihkan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan asas vicarious liability, karena masih d i p e r l u k a n p r a n g k a t h u k u m a g a r d a p a t t e r p e n u h i s e b a g a i k e t e n t u a n pertanggungjawaban jabatan. Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Menangguiangi Penjarahan Produksi Menurut Asas Vicarious Liability
*
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan
Kusbianto : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III ( Persero )…, 2004 USU Repository © 2007
