PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN: STUDI PADA YAYASAN NAZHATUT THULLAB

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN: STUDI PADA YAYASAN NAZHATUT THULLAB Zainal Arifin [email protected] Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to comprehend how the financial management of Nazhatut Thullad boarding school. Moreover, to comprehend how the financial management of Nazhatut Thullab foundation in presenting financial statement based on accounting standard. The source of data has been obtained directly from its source in the form of unstructured interview to the foundation management party and the documentation of data is in the form of 2012 financial statement of Nazhatut Thullab foundation. The result of the research shows that: 1) accounting media that has been used in the financial management responsibility of Nazhatut Thullab boarding school is cash receipt and cash disbursement report; 2) the source of funds of the foundation is obtained from apprentices, and donation either from the government or the community; 3) Nazhatut Thullab boarding school has not presented its financial statement which is based on Accounting Standard Statement Number 45 about nonprofit entity. Keywords: Responsibility, Foundation Financial Management, and Financial Statement ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengelolahan keuangan yayasan Nazhatut Thullab dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Sumber data diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa wawancara yang bersifat tidak struktrur kepada pihak manajemen Yayasan, serta data dokumentasi berupa laporan keuangan Yayasan Nazhatut Thullab tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Media akuntansi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolahan keuangan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab adalah laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas; 2) Sumber dana yang diperoleh yayasan dari santri, sumbangan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dicatat menjadi satu dan kemudian dikelolah yayasan; 3) Pondok pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Kata kunci: Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan yayasan, dan pelaporan keuangan. PENDAHULUAN Berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra kemerdekaan. Ketika itu tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Pada zaman walisongo, pondok pesantren memainkan peran penting

dalam menyebarkan agama islam di pulau jawa, demikian juga pada zaman penjajahan belanda. Hampir semua peperangan melawan kolonial belanda


2

bersumber atau paling tidak dapat dukungan sepenuhnya dari pesantren (Hasbullah, 2001). Seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan Indonesia, pemerintah mempunyai prioritas pembangunan SDM kepada 3 (tiga) pilar, yang salah satunya adalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Program perluasan dan pemerataan pendidikan menjadi pekerjaan besar setelah diterapkannyadesentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah disertai dengan pemekaran wilayah,berakibat kepada ketidak merataan jenis dan jenjang pendidikan pada satu daerah dengan daerah lain. Belajar sambil mengaji pada pondok pesantren sangat direspon oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan dimana mereka tetap mengangkat akhlak atau budi pekerti luhur sebagai modal iman dan taqwa dalam bermasyarakat kelak. Dapat dipahami, pendidikan moral keagamaan yang membentuk akhlakul karimah dan budi pekerti banyak mereka dapatkan melalui pesantren-pesantren maupun madrasah. Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang selain menyajikan pendidikan ilmu keagamaan didalamnya juga disajikan pendidikan ilmu umum. Saat ini Pondok Pesantren Nazhatut Thullab mengembangkan pendidikan dasar dan menengah. Adapun unit-unit pendidikan dasar dan menengah yang terdapat di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab diantaranya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yayasan pondok pesantren Nazhatut Thullab merupakan salah satu yayasan yang dikategorikan dalam bentuk lembaga nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan. Yayasan Nazhatut Thullab memulai tugasnya dengan melakukan alih kelola penanganan layanan pendidikan dari seluruh santri. Melihat kenyataan perkembangan organisasi nirlaba, terutama yayasan yang begitu pesat di tengah masyarakat dengan melibatkan dana yang sangat besar. Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, daya banding dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK Nomor 45 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta suatu catatan atas laporan keuangan. Selain itu berdasarkan PSAK Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, ditunjukkan tentang bagaimana bentuk dari laporan keuangan yang seharusnya disajikan oleh yayasan, meliputi: laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Mengenai suatu bentuk pengenalan organisasi nirlaba dilihat dari segi ekonomi khususnya dalam hal finansial, maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK Nomor 45. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pengelolahan keuangan pondok pesantren Nazhatut Tuhllab dan memahami pengelolahan keuangan yayasan Nazhatut Thullab berdasarkan Standar Akuntansi.


3

TINJAUAN TEORETIS Pelaporan Keuangan Secara umum pengungkapan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana suatu informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan dasar dan penyajian informasi selain melalui laporan keuangan merupakan bentuk pengungkapan informasi. Dalam arti sempit, pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang relevan selain melalui laporan keuangan termasuk penyampaian sarana interpretif, yang berarti pengungkapan secara kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif yang termuat dalam laporan keuangan sebagai ciri pokok pelaporan keuangan. Laporan Keuangan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatat dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh harga (IAI, 2012). Perngertian Yayasan Pengertian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasrkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan suatu regulasi tentang yayasan. Menurut nainggolan (2005:1) berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra sejarah kemerdekaan. Karena itu, tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalahmasalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Yayasan secara mudah dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Sesuai pengertian diatas yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba sebab bergerak pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 menegaskan bahwa yayasan hanya diperolehkan bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam rumusan pasal 5 yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan, dikatakan bahwa kekayaan maupun kekayaan lain yang diperoleh dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dari rumusanrumusan diatas maka terlihat bahwa yayasan adalah salah satu bentuk dari organisasi nirlaba (Bahari, 2010:5). Struktur organisasi yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang umumnya terdiri atas: 1)Pembina dalah perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedekasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 2) Pengurus yayasan sekurangkurangnya terdiri atas seorang ketonal ua, seseorang seketaris dan seseorang bendahara. Pengurus bertanggungjawab penuh atas berjalannya kegiatan operasional yayasan dalam


4

memenuhi tujuan yayasan. 3) Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan dan member nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Paling sedikit yayasan harus memiliki satu orang pengawas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang organ keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendiriannya, serta anggaran dasarnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan organ kepengurusan yayasan. Dalam pasal (2) diatur sebagai berikut, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, dimana yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juga mengatur tentang kekayaan yang dimiliki yayasan yaitu pada pasal 26 ayat (1) tentang kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, selain itu dalam ayat (2) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: a)Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. b) Wakaf. c) Hibah. d) Hibah wasiat. e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kekayaan yang bersal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan, dimana kekayaan tersebut diatas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, namun dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 15 UU No. 16 tahun 2001, yayasan tidak boleh memakai nama yang: 1) Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain. 2) Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”, dan dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah yayasan. Yayasan diwajibkan juga membuat laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1), yaitu pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan, selain kewajiban sebaimana dimaksud dalam ayat (1) pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrati keuangan. Pasal 49 ayat (1) juga mengatur tentang jangka waktu paling lambat penyusunan laporan tahunan yayasan yaitu lima bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutub, dimana laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: 1) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. 2) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan akktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan, dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban


5

hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk menghindari penyimpangan maksud dan tujuan pendirian yayasan terus menerus dan untuk terciptanya tertib administrasi, maka pemerintah mengeluarkan suatu regulasi tentang yayasan yaitu memberlakukan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Namun undangundang tersebut dalam penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka pemerintah mengubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 oktober 2005. Dengan ditetapkan undang-undang tersebut, maka semua yayasan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tentang yayasan. Standar Akuntansi Keuangan Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2012). Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: 1) Pengakuan unsur laporan keuangan, Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika: a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan

dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2) Definisi elemen dan pos laporan keuangan. 3) Pengukuran unsur laporan keuangan, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu. 4) Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan Sedangkan menurut Belkaoui (2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan karena: a) Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. b) Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini. c) Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusaahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya. d) Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara


6

seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari bersikap apatis. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari hutang dan mendanai kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 meliputi (IAI, 2012): 1) Laporan Posisi Keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan asset neto, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersam pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai (IAI, 2012): a) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. 2) Laporan aktivitas, Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubaha aset neto terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. 3) Laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 4) Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan sangat berguna karena penjelasan maupun uraian tidak dapat dicantumkan secara langsung pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas maupun Laporan Arus Kas, mencakup pengungkapan tentang resiko dan kewajiban yang tidak dapat dicantumkan dalam bagian laporan keuangan yang lain (IAI, 2012). Informasi yang terkandung dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a) Informasi tentang dasardasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. b)Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (IAI, 2012).


7

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Objek Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011). Objek dalam penelitian ini adalah pondok pesantren Nazhatut Thullab sampang, Jawa Timur, Indonesia. Dengan studi pendekatan kasus (case study) menurut Suryabrata (2005) merupakan penelitian mendalam mengenai unit sosial yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Menurut Arikunto (2005), studi kasus atau penelitian kasus (case study) adalah strategi yang menggambarkan subyek penelitian didalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkunginya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Tujuan dari studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Tehnik Pengumpulan Data Sumber Data Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu: 1) Data Primer yaitu berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa wawancara. 2) Data Sekunder yaitu berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan Yayasan Nazhatut Thullab Pulau Madura tahun 2012. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen Yayasan Nazhatut Thullab tahun 2012, khususnya dengan bagian Pengembangan dan Informasi, dan Bagian Keuangan. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi gambaran umum dan kondisi keuangan Yayasan Nazhatut Thullab tahun 2012 pada umumnya. 2) Dokumentasi yaitu data dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang digunakan adalah laporan keuangan Yayasan Nazhatut Thullab Pulau Madura tahun 2012. Satuan Kajian Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memfokuskan pada pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren. Adapun variabel yang menjadi obyek pengamatan dalam skripsi ini adalah: 1) Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan


8

keuangan pondok pesantren dalam melaksanakan progam dan kegiatannya kepada stakeholder meliputi: a) Media akuntansi yang digunakan dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren. b) Mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren. 2) Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren yaitu proses penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pondok pesantren sehingga nantinya yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban pondok pesantren kepada stakeholder. Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan juga akan dibahas kedudukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Jika dilihat dari karakteristik organisasi ditinjau dari aspek pendanaan dan tujuan operasionalnya, pondok pesantren termasuk atau tergolong sebagai entitas nirlaba. Tehnik Analisis Data Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan yayasan. Pada analisis ini dilakukan pembandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK Nomor 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 45, maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengelolahan Keuangan Yayasan Undang-undang N0. 16 Tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang organ keanggotaan (pengurus), tata cara pendiriannya, serta anggaran dasarnya. Yayasan merupakan badan hukum secara umum, yayasan dianggap bisa melakukan tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik Pembina, pengurus atau pengawas, Yayasan merupakan lembaga nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan. Pertanggungjawaban terhadap pengelolahan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab dalam melaksanakan progam dan kegiatan kepada stakeholder yang meliputi: 1) Media akuntansi yang digunakan dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolahan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab. Media akuntansi yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolahan keuangan pondok pesantren adalah laporan keuangan yang berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Sesuai pernyataan dari ustd. Siti Aminah selaku bagian administrasi dan keuangan menyatakan: “iya dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab, media akuntansi yang digunakan adalah laporan keuangan yang berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Dengan adanya pernyataan ini bahwa menunjukan Pondok pesantren Nazhatut Thullab media akuntansi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolahan keuangan yayasan hanya laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dimana pencatatan tersebut


9

tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, Yayasan sebaiknya diperlukan beberapa penyesuaian dalam menyajikan laporan keuangan yang ditentukan IAI dalam PSAK Nomor 45 seperti yang dijelaskan pada bab 2 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. 2) Mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab. Proses pengelolaan keuangan di pondok pesantren Nazhatut Thullab dana-dana yang berasal dari santri, sumbangan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang di kumpulkan oleh Yayasan kemudian dicatat oleh bagian administrasi keuangan untuk dikelola Yayasan. Sehingga nantinya dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan pondok pesantren atas progam dan kegiatan kepada stakeholder. Berikut ini pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab sebagai berikut: a) Santri setiap bulan diwajibkan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan oleh yayasan untuk proses belajar mengajar di pondok pesantren. Santri-santri

di pondok pesantren Nazhatut Thullab tidak diperbolehkan menyimpan uang sendiri, santri hanya membayar sesuai rincian yang sudah ditentukan oleh yayasan, sehingga seluruh kebutuhan santri sudah disediakan oleh yayasan, seperti makan, makanan ringan dan kebutuhan lainnya. Santri hanya mendapatkan kartu makan dan kartu koperasi sebagai alat pembayaran, sehingga apabila santri makan dan membeli makanan ringan ke koperasi yang disediakan oleh pondok pesantren hanya dengan menggunakan kartu sebagai bukti pembayaran. Seperti pernyataan dari ustad Kholilurrohman, S.Pd.I selaku pembina asrama santri putra. “ Iya, di pondok pesantren Nazhatut Thulab mempunyai cara pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pondok pesantren lainnya. Santri disini dilarang menyimpan uang alias nol rupiah, hal ini kami lakukan untuk kebaikan santri, supaya mereka tidak terlalu boros menghambur-hamburkan uang. Segala bentuk kebutuhan sudah di sediakan oleh pondok pesantren, baik berupa kebutuhan sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Sebagai ganti alat pembayaran, kami menggunakan kartu yang kami berikan kepada santri sebagai bukti pembayaran” Berdasarkan hasil pernyataan di atas menunjukan bahwa pengelolaan keuangan yang barasal dari santri dikelolah oleh yayasan, seluruh kebutuhan santri sudah disediakan yayasan, baik berupa kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari. Yayasan Nazhatut Thullab membuat kartu untuk alat ganti pembayaran, kartu dibagikan setiap bulan kepada santri-santri, dan kartu tersebut memiliki batasan tertentu yang tidak dapat digunakan oleh orang lain dan kartu hanya berlaku sebulan sekali. Jadi setiap transaksi yang dilakukan santri hanya menggunakan kartu bukan dengan uang. Setiap santri makan sehari 3 (tiga) kali, sedangkan kartu koperasi hanya diberi batas sebesar Rp80.000, apabila melebihi itu maka tidak diberikan oleh pihak pengurus koperasi. b) Bantuan dalam bentuk apapun yang diperoleh Yayasan seluruhnya dimasukan kepada bagian administrasi dan keuangan yang dikelola Yayasan. Dengan demikian bila masing-masing pihak sekolah memerlukannya, maka yang dilakukan adalah mengajukan keperluan yang dibutuhkan terhadap ketua yayasan. Untuk mendapatkan persetujuan, seperti bentuk pengajuan: 1) Pembangunan fasilitas kelas. 2) Perlengkapan sekolah. 3) Keperluan kantor. 4) Beasiswa untuk siswa kurang mampu. Dengan pengajuan itu pimpinan yayasan mempunyai wewenang penuh dalam memberikan keputusan apakah dana yang dibutuhkan dikeluarkan atau tidak, tetapi pimpinan yayasan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak sekolah yang mengajukan sebagai pertimbangan untuk memberikan keputusan. Dengan pertimbangan


10

yang matang dengan dasar hati-hati mengambil keputusan yang benar-benar keputusan yang sangat tepat untuk pengembangan pondok pesantren. Kreteria pengajuan harus berupa data yang valid yang benar-benar terinci. Ketidakjelasan dari pengajuan menuntut ketua yayasan mempertanyakannya. Seperti pernyataan dari pimpinan yayasan KH. Muhammad bin Muafi Zaini: “ iya, di pondok pesantren Nazhatut Thullab selalu hati-hati dalam memberikan keputusan, kami memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan berhati-hati. Data yang valid dari pengajuan itu yang kami perlukan. Disamping itu, saya harus bertanya secara jelas dari pihak yang mengajukan, sehingga bertimbangan benar-benar matang. Yang perlu dipertimbangkan juga adalah semua dilakukan dengan prosedural untuk mendukung kinerja kami secara profesional. Kami tidak mudah memberikan dana kepada siapa saja tanpa prosedur yang benar”. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukan bahwa segala dana yang berasal dari bantuan langsung dimasukan kepada bagian administrasi dan keuangan yang dikelola yayasan, setiap kebutuhan unit-unit sekolah, maka harus mengajukan kepada pimpinan yayasan. Di pondok pesantren Nazhatut Thullab segala keuangan yang dikeluarkan harus ada persetujuan atas pimpinan, setelah dapat persetujuan atas pimpinan yayasan maka bagian administrasi dan keuangan akan mengeluarkan dananya. Pelaporan Keuangan Yayasan Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Jika dilihat dari karakteristik organisasi yang ditinjau dari aspek pendanaan dan tujuan operasionalnya, pondok pesantren termasuk atau tergolong sebagai entitas nirlaba. segala bentuk keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang masuk baik dari pemerintah atau santri akan dipertanggungjawaban dihadapan stakeholder. Dengan demikian bentuk keuangan itu harus dicatat secara rinci dan valid. Proses penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pondok pesantren yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban pondok pesantren kepada stakeholder. Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan juga akan dibahas kedudukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, Ada empat laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas nirlaba berdasarkan PSAK Nomor 45, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimiliki pondok pesantren Nazhatut Thullab hanya melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas, Seluruh aktivitas dicatat menjadi satu laporan yang disusun oleh yayasan yang akan dijadikan media pertanggungjawaban kepada stakeholder. Sesuai dengan pernyataan dari ustadah Muzai selaku sekretaris bagian administrasi dan keuangan: “Iya bentuk laporan yang kami hasilkan hanya laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, hal itu menurut kami sudah cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terus terang mas, semuanya berdasarkan anjuran pimpinan, karena beliau sangat memahami kemampuan kami dalam mengelola keuangan.


11

Kami tidak menerapkan sesuai dengan pernyataan standard akuntansi keuangan Nomor 45, bahkan kami tidak mengenalnya”. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukan bahwa proses penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab adalah laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pondok pesantren Nazhatut Thullab mengalami kesulitan dalam menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 45, hal ini dikarenakan Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba, oleh karena itu, sebaiknya Yayasan melakukan penyesuaian bentuk laporan keuangan yang sesuai PSAK Nomor 45 yang berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pondok pesantren Nazhatut thullab memiliki beberapa inventaris yang dikelola yayasan sebagai sarana dan prasana pendidikan. Sesuai dengan pernyataan dari pengurus pondok pesantren ust.arifin selaku biro I kepondokan: “iya dipondok pesantren ada beberapa inventaris yang dijadikan sarana dan prasana dalam mengembangkan pendidikan, inventaris ini berasal dari sumbangan dari pemerintah, alumni dan adapula berasal dari dana pimpinan sendiri. Berdasarkan hasil pernyataan diatas menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki asset yang dijadikan sarana dan prasana pendidikan. Pondok pesantren Nazhatut Thullab mempunyai piutang kepada santri-santri tetapi tidak dicatat sebagai piutang, dipondok pesantren hanya mencatat nama santri yang menunggak dan langsung memberikan surat tunggakan pada santri yang menunggaknya. Santri diwajibkan melunasi seluruh biaya kebutuhan santri yang sesuai pada tabel 8 sebelum ujian karena sebagai syarat ujian. Sesuai dengan pernyataan ustadah fadhillah selaku bagian administrasi dan keuangan: “iya dipondok pesantren ini bagi anak yang belum melunasi atau memiliki tunggakan maka dicatat namanya dan diberi surat tunggakan kepadanya, bagi santri yang tidak melunasinya maka dia tidak diperbolehkan ikut ujian, setelah itu santri yang sudah melunasi maka nama yang dicatat dihapus dan tidak dijadikan laporan, disini tidak membuat laporan tentang piutang santri karena disini tidak mengenalnya. Berdasarkan hasil pernyataan di atas menyatakan bahwa pondok pesantren Nazhatut Thullab tidak menyajikan laporan posisi keuangan karena tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba. Yayasan hanya mencatat nama-nama santri yang memiliki tunggakan dan memberikan surat tunggakan langsung kepada santri yang belum melunasi biaya-biaya. Bagi santri yang tidak dapat melunasinya maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Laporan keuangan Sebagai Media Meningkatkan Transparansi dan Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Yayasan. Melalui sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab maka seharusnya adanya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabanya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Sehingga nantinya dapat dijadikan pertanggungjawaban setiap unit.


12

Pondok pesantren Nazhatut Thullab sebaiknya membuat laporan keuangan setiap unit, baik dari tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) supaya Yayasan dapat mengetahui kondisi posisi keuangan dan beban-beban operasional setiap unit sekolah, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeloaan keuangan pondok pesantren dan dapat mengukur kinerja pondok pesantren. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan pondok pesantren yang dijadikan media akuntansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab di Prajjan Camplong Sampang Madura pada periode 2012, sehingga penulis menyimpulkan bahwa media akuntansi yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Pondok pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku disebabkan karena Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba. Saran Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 45, diantaranya: 1) Pondok pesantren Nazhatut Thullab bentuk laporan keuangan yang disajikan hanya berupa laporan keuangan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, sebaiknya Yayasan melakukan penyesuaian bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 2) Pondok pesantren Nazhatut Thullab sebaiknya membuat laporan keuangan setiap unit, baik dari tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). Sehingga nantinya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren. 3) Laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan oleh pondok pesantren Nazhatut Thullab sebaiknya menambahkan kolom tanggal, keterangan dan saldo supaya yang mencari informasi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran kas lebih jelas dan terperinci. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. 2005. ManajemenPenelitian. Cetakan Ketujuh. PT RinekaCipta. Jakarta. Bahari, A. 2010. Prosedur Pendirian Yayasan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Belkaoui, A.R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Kedua, Salemba Empat. Jakarta Hasbullah. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Cet II. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45.


13

Nainggolan, P. 2005. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. PT Raya Grafindo. Jakarta. Suryabrata, S. 2005. MetodologiPenelitian. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta. Sugiyono, 2011. Metode Kualitatif Kuantitatif Dan R & D. Alfabeta. Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Tentang Yayasan. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Tentang Yayasan. Jakarta. ●●●

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN: STUDI PADA YAYASAN NAZHATUT THULLAB

Recommend Documents