PERSYARATAN TEKNIS PENGADAAN JASA LAYANANAN PERBANKAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL I MITRA KERJA KPPN LINGKUP DITJEN PERBENDAHARAAN TA 2010, 2011, DAN 2012
Nama Pekerjaan Metode Pengadaan
“Nama Paket pekerjaan ini adalah” PENGADAAN JASA LAYANAN PERBANKAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL I MITRA KERJA KPPN LINGKUP DITJEN PERBENDAHARAAN “ Metode Pengadaan yang digunakan adalah PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI dengan Metode Penyampaian SATU SAMPUL”
Lingkup Pekerjaan Berlaku untuk semua peserta lelang yang memenuhi syarat Dilakukan per wilayah kerja Kanwil DJPBN Jasa layanan yang dilaksanakan oleh BO I meliputi penyaluran dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji, gaji terusan, dan gaji susulan), uang persediaan, dan Dana Fihak Ketiga (PFK) melalui dokumen SP2D dan Surat perintah transfer/ Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPPN.
Mekanisme kerja Kuasa BUN Pusat mengisi RPK-BUN-P sesuai kebutuhan untuk pencairan SP2D; KPPN secara periodik mengirim SP2D beserta Advis List sebagai pengantar dan/atau Surat Perintah Transfer Dana sampai dengan jam 15.00 waktu setempat kepada BO I; Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh KPPN BO I menarik dana dari RPK-BUN-P. Selanjutnya BO I melakukan pemindahbukuan dana ke rekening yang berhak, dan ke rekening BO II dan/atau Kantor Pos atas dasar surat perintah transfer pada kesempatan pertama;
Mekanisme kerja Proses pemindahbukuan dari RPK-BUN-P ke rekening yang berhak dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : - BO I melakukan penarikan dana dengan membebani RPK-BUNP sesuai dengan jumlah SP2D yang akan dibayarkan untuk untung rekening BO I. - BO I melakukan pembayaran dengan mendebet rekening BO I senilai SP2D untuk untung rekening yang berhak. Penyampaian SPT untuk pengisian dana kepada BO II dan/atau Kantor Pos (dalam rangka pembayaran gaji induk) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji;
Mekanisme kerja Proses Pemindahbukuan dari RPK-BUN-P ke BO II dan/atau Kantor Pos dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : - BO I melakukan penarikan dana dengan mendebet RPK-BUN-P sesuai dengan jumlah SPT yang akan dibayarkan dan mengkredit BO I. - BO I melakukan pemindahbukuan dengan mengkredit kepada rekening BO II dan/atau Kantor Pos dan mendebet rekening BO I senilai SPT untuk untung rekening BO II dan/atau Kantor Pos. - BO II dan/atau Kantor Pos melakukan pembayaran dengan mengkredit kepada rekening Bendahara Pengeluaran/rekening pegawai yang bersangkutan dan mendebet rekening BO II dan/atau Kantor Pos senilai SP2D. BO II dan/atau Kantor Pos menyelesaikan pembayaran gaji pada hari kerja pertama bulan berkenaan;
Mekanisme kerja BO I harus memastikan bahwa saldo akhir hari kerja rekening BO I adalah nihil dan menyampaikan laporannya secara tertulis ke KPPN; BO I mendebet RPK-BUN-P hanya berdasarkan SP2D dan SPT yang diterbitkan oleh KPPN. BO I dilarang mendebet RPK-BUN-P sebelum menerima SP2D dan SPT yang diterbitkan oleh KPPN; Dalam hal BO I terlambat atau tidak melakukan fungsinya sebagai BO I yang disebabkan oleh gagalnya atau tidak beroperasinya sistem jaringan BO I, maka BO I melakukan hal-hal sebagai berikut: -
Memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mengenai terjadinya gangguan tersebut pada kesempatan pertama. Membuat berita acara mengenai peristiwa tersebut yang dibuktikan keterangan dari Bank Indonesia dan mengirimkannya kepada KPPN.
Mekanisme kerja Saldo pada RPK-BUN-P pada akhir hari kerja harus dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB; BO I setiap awal hari kerja menyampaikan informasi mengenai transaksi yang terjadi pada hari kerja sebelumnya kepada KPPN yaitu: - Rekening Koran. - Advis kredit penerimaan dana di rekening BO I. - Advis debet pengisian dana ke rekening BO II dan/atau Kantor Pos. - Advis debet ke Rekening Pihak ke III. BO I dan BO II dan/atau Kantor Pos setiap tanggal 5 (lima) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) hari libur/diliburkan menyampaikan rekening koran bulanan yang memuat informasi mengenai transaksi yang terjadi pada bulan sebelumnya kepada KPPN;
Mekanisme kerja BO I memberikan informasi secara Real Time melalui Cash Management System (CMS) yang memuat sekurang-kurangnya : - Pelimpahan dana dari BI ke RPK-BUN-P. - Penarikan dana oleh BO I dari RPK-BUN-P. - Pemindahbukuan dana dari BO I ke Rekening yang berhak sesuai dengan SP2D/SPT. - Penihilan saldo BO I. - Penihilan RPK-BUN-P.
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA •PIHAK PERTAMA atau oleh pihak lain yang ditunjuk berhak untuk: (1)Melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. (2)Menyampaikan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. (3)Mengenakan sanksi denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. (4)Melakukan penelitian dan penelusuran atas: •Penarikan dana dari RPK-BUN-P ke BO I. •Transfer dana kepada Pihak ketiga berdasarkan SP2D. •Meminta bukti pengiriman melalui RTGS/Pemindahbukuan atas dana yang disalurkan oleh BO I berkenaan. •PIHAK PERTAMA berkewajiban: (1)menyediakan dana yang mencukupi di rekening RPK-BUN-P sehingga pencairan SP2D dan pemindahan dana sesuai Surat Perintah Transfer pada BO I dapat terlaksana sesuai window time RTGS untuk transaksi tersebut (2)menyampaikan SP2D dan Surat Perintah Transfer kepada BO I secara bertahap mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat.
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berhak untuk: • Menerima dana yang diperuntukkan bagi penyaluran dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dan Dana Fihak Ketiga (PFK). • Menolak SP2D/SPT yang disampaikan oleh KPPN kepada pihak kedua melampaui batas waktu penyampaian SP2D/SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: • Melakukan pemindahbukuan ke rekening yang berhak sebagaimana dimaksud (sesuai yang diatur) dalam Pasal 4. • Melaksanakan saldo nihil pada BO I dan RPK-BUN-P pada setiap akhir hari kerja. • Memberikan informasi secara Real Time melalui Cash Management System (CMS) yang memuat sekurang-kurangnya : • Pelimpahan dana dari BI ke RPK-BUN-P; • Penarikan dana oleh BO I dari RPK-BUN-P; • Pemindahbukuan dana dari BO I ke Rekening yang berhak sesuai dengan SP2D/SPT; • Penihilan saldo BO I; dan • Penihilan RPK-BUN-P.
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA •
• •
• •
Memberitahukan kepada KPPN apabila terjadi ketidaksesuaian antara nomor dan/atau nama pemilik rekening pada SP2D atau Surat Perintah Transfer dengan nomor dan/atau nama pemilik rekening pada bank penerima/Kantor Pos, paling lambat satu hari kerja setelah ketidaksesuaian/retur diketahui, dan menampung dana yang ditolak/dikembalikan tersebut pada rekening retur. Mencairkan dana SP2D yang ditolak/dikembalikan Bank/Kantor Pos Penerima ke rekening yang ditunjuk berdasarkan surat ralat SP2D atau SPT dari KPPN. Dalam hal BO I terlambat atau tidak melaksanakan fungsinya sebagai Bank Operasional yang disebabkan oleh gagalnya atau tidak beroperasinya sistem jaringan BO I, maka BO I melakukan hal-hal sebagai berikut: Memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mengenai terjadinya gangguan tersebut pada kesempatan pertama. Membuat berita acara mengenai peristiwa tersebut yang dibuktikan keterangan dari Bank Indonesia dan mengirimkannya kepada KPPN.
• •
• •
Menyetor dana SP2D atau SPT yang ditolak ke Kas Negara sesuai ketentuan. Melaporkan hasil penyetoran kembali Dana SP2D atau SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. paling lambat 1 (satu) hari kerja kepada KPPN Mitra Kerja BO I bersangkutan. Menindaklanjuti peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA. Melaksanakan sanksi denda yang ditetapkan.
DENDA dan SANKSI •
PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi denda kepada PIHAK KEDUA atas penihilan RPK-BUN-P yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
•
PIHAK KEDUA menyetor ke rekening Kas Negara denda sebesar 3% per bulan dari nilai saldo RPK-BUN-P yang terlambat dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur;
• PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan: 1) Surat Teguran Pertama, apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan denda, PIHAK KEDUA tidak menyetor denda 2) Surat Teguran Kedua, apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf (a), PIHAK KEDUA tidak menyetor denda ke rekening Kas Negara.
DENDA dan SANKSI • Kepala KPPN menetapkan sanksi denda kepada Bank Operasional I mitra kerjanya, atas : 1)Keterlambatan penihilan saldo pada BO I 2)Keterlambatan pemindahbukuan ke rekening yang tercantum dalam SP2D atau SPT 3)Kekurangan pemindahbukuan ke rekening yang berhak 4)Keterlambatan penyetoran jasa layanan perbankan 5)Pembebanan biaya kepada pihak yang tercantum dalam SP2D/Surat Perintah Transfer 6)Mendebet rekening RPK-BUN-P sebelum menerima SP2D dan SPT dari KPPN.
DENDA dan SANKSI Besar denda ditetapkan sebagai berikut : • Atas keterlambatan penihilan saldo pada Bank Operasional I dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari nilai saldo pada Bank Operasional I diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur; • Atas keterlambatan pemindahbukuan ke rekening yang berhak yang tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada SP2D dan/atau Surat Perintah Transfer maka BO I dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari jumlah uang yang tercantum pada SP2D dan/atau Surat Perintah Transfer yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur.
DENDA dan SANKSI • Atas kekurangan pemindahbukuan ke rekening yang berhak dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari jumlah uang yang tercantum pada SP2D dan/atau Surat Perintah Transfer yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur. • Atas keterlambatan penyetoran jasa layanan perbankan, dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari nilai jasa layanan perbankan yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur; • Atas pembebanan biaya kepada pihak yang tercantum dalam SP2D/Surat Perintah Transfer dikenakan denda sebesar 300% dari biaya yang dikenakan kepada pihak yang tercantum dalam SP2D/Surat Perintah Transfer;
DENDA dan SANKSI • •
•
•
•
Bank Operasional I menyetor denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Kas Negara; Kepala KPPN menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah ..... Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......... apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Operasional I tidak menyetor denda ke rekening kas negara; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Operasional I tidak menyetor denda ke rekening kas negara; PIHAK PERTAMA menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, apabila Surat Peringatan atau Surat Teguran Kedua tidak mendapat tanggapan atau tanggapan yang disampaikan tidak menyelesaikan permasalahan. Putusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final;
TERIMA KASIH
