Topik Utama PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA Lia Putriyana dan Arfie Ikhsan Firmansyah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
[email protected]
SARI Pembangunan sektor ketenagalistrikan menjadi pendukung pembangunan koridor ekonomi Indonesia. Titik berat pembangunan sektor ketenagalistrikan adalah sebagai penyedia energi listrik dalam pembangunan infrastruktur. Program dan rencana jangka panjang pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan dibuat, dahulu ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan saat ini ada mega proyek 35.000 MW. Dengan sedikit penyesuaian program kerja, Mega Proyek 35.000 MW dapat melanjutkan program MP3EI, sehingga diharapkan terjamin pembangunan sektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Kata kunci : ketenagalistrikan, MP3EI, 35.000 MW
1. PENDAHULUAN Program pembangunan Pemerintahan periode 2014-2019 (Kabinet Kerja) menitikberatkan pada pencapaian kedaulatan pangan dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pertanian, kedaulatan pangan dan pembangunan infrastruktur, sedangkan program kerja Pemerintahan 2009-2014 (Kabinet Indonesia Bersatu/ KIB ke II) dituangkan pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perbedaan orientasi pembangunan ini mengharuskan Pemerintahan saat ini mengevaluasi semua program kerja yang telah dan sedang berjalan di masa Pemerintahan KIB ke II dengan program Kabinet Kerja, satu di antaranya program penyediaan energi listrik yang cukup. Listrik sebagai sumber energi sekunder mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
nasional, oleh karena itu usaha untuk penyediaan tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan penyediaannya secara berkelanjutan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik yang cukup, merata, dan bermutu. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 2. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) KIB ke II menyusun MP3EI sebagai program yang dimaksudkan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan manifestasi dari strategi pencapaian rencana pembangunan jangka panjang di bidang infrastruktur fisik. MP3EI
45
Topik Utama dengan landasan hukum Perpres No. 32 Tahun 2011. Gambar 1 menunjukkan posisi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di dalam rencana pembangunan pemerintah yang menggambarkan sinkronisasi laju pembangunan. KIB ke II menaruh harapan besar pada MP3EI sebagai pendorong terwujudnya visi Indonesia menjadi bagian dari 10 negara terbesar di dunia pada tahun 2025. Salah satu strategi utama MP3EI adalah Penguatan Koridor Indonesia dengan pemetaan pusat-pusat pertumbuhan di 6 koridor yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan Bali-NTT. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan visi besar Indonesia tesebut disusun strategi pencapaiannya berupa tiga
pilar utama seperti terlihat pada Gambar 2 meliputi: (a) Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi dimaksudkan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan, dalam hal ini sangat diperlukan konektivitas yang kuat antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. (b) Penguatan konektivitas nasional dan penguatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan nasional. Konektivitas nasional merupakan integrasi dari empat elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Elemen-elemen tersebut mendukung terwujudnya konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu. (c) Peran sumber daya manusia yang menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian
Gambar 1. Posisi MP3EI di dalam rencana pembangunan pemerintah. Sumber : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
46
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama penting, oleh karena itu penguatan kemampuan sumber daya manusia didasarkan pada inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran dari MP3EI diproyeksikan memerlukan penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2024 mencapai sekitar 74.000 MW (dengan asumsi kondisi beban puncak). Untuk mewujudkan tersedianya energi listrik sebesar itu, disusunlah rencana pengembangan penyediaan energi listrik yang dibagi menjadi tiga wilayah besar yaitu Sumatera, Jawa-Bali dan Indonesia Timur (meliputi Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara). 3. MEGA PROYEK 35.000 MW Program pembangunan Kabinet Kerja bertumpu pada infrastruktur untuk menjamin pemerataan ekonomi. Dalam hal ini, peran sektor energi dalam pembangunan infrastruktur sangat
penting. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas perekonomian dan maraknya rencana pembangunan nasional, kebutuhan energi menjadi salah satu kebutuhan primer. Pembangunan sektor energi dalam mendukung pembangunan koridor ekonomi Indonesia menitikberatkan pada sektor ketenagalistrikan. Menilik kondisi sektor ketenagalistrikan saat ini, realisasi rasio elektrifikasi belum optimal tercapai akibat terkendala infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Kabinet Kerja menargetkan penambahan energi listrik sebesar 35.000 MW (Gambar 3) pada akhir tahun 2019 untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan program MP3EI pada sektor ketenagalistrikan. Strategi yang digunakan untuk mempercepat pembangunan mega proyek ini adalah memperpendek birokrasi (debirokratisasi) dengan cara menerapkan perizinan satu pintu yang diberlakukan mulai 15 Januari 2015. Diharapkan strategi ini dapat mempercepat keluarnya perizinan sekaligus mendorong
Gambar 2. Kerangka desain pendekatan MP3EI. Sumber : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
47
Topik Utama
Gambar 3. Bagan posisi mega proyek 35.00 MW dalam kerangka MP3EI tercapainya target mega proyek pembangkit listrik. Secara garis besar landasan operasional mengenai Ketenagalistrikan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2009. PT. PLN telah melakukan pemetaan lokasi dan jenis pembangkit listrik dengan kapasitas total 35.000 MW yang akan dibangun selama kurun waktu lima tahun kedepan, pemetaan tersebut tertuang dalam RUPTL yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM. Sekitar 60% dari total pembangkit yang direncanakan akan dibangun di sistem Jawa-Bali di mana 7.379 MW (35%) oleh PLN dan sisanya 13.542 MW (65%) dibangun oleh IPP. Dalam realisasi pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 35.000 MW diperlukan kesiapan EPC dan IPP nasional untuk dapat terlibat penuh juga kesiapan dan komitmen PLN dalam menyerap listrik yang diproduksi oleh IPP. Suatu bentuk optimisme pemerintah untuk menunjang infrastruktur dalam kaitan pencapaian kedaulatan pangan.
48
4. STUDI KUALITATIF KESESUAIAN MP3EI DAN MEGA PROYEK 35.000 MW Point penting pembahasan ini meliputi; - Apakah prinsip pembangunan yang tertuang dalam MP3EI sejalan dengan mega proyek 35.000 MW? - Sejauh mana status proyek-proyek sektor ketenagalistrikan di era MP3EI saat ini? Sebagian besar kebutuhan energi akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama di keenam koridor ekonomi tersebut, dibutuhkan nilai investasi sebesar sekitar Rp 4.012 Triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti: jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik. Sedangkan sisanya diupayakan akan dipenuhi dari swasta maupun BUMN dan kolaborasi antara BUMN dan swasta.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama Adapun implementasi pelaksanaan program MP3EI ini terbagi ke dalam beberapa tahapan yaitu; pertama, implementasi quick wins (20112015). Pada tahapan ini akan dilakukan penyiapan infrastruktur kegiatan, yaitu berupa pembentukan institusi pelaksanaan, penyusunan rencana aksi, penguatan lembaga litbang, dan lain-lain. Kedua, memperkuat basis ekonomi dan investasi (2016-2020), dengan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, percepatan investasi, dan penguatan tata kelola. Tahapan terakhir, melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan (2021-2025) yang dicirikan dengan keberlanjutan daya saing dan penerapan teknologi tinggi. Di sektor ketenagalistrikan, persiapan yang dilakukan antara lain penyusunan beberapa regulasi yang meliputi: – Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. – Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. – Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara. – Harmonisasi regulasi dengan Sektor Kehutanan dengan prosedur Izin pinjam pakai lahan. – Harmonisasi regulasi dengan Lingkungan Hidup dengan menerapkan Baku mutu lingkungan yang terlalu tinggi. – Harmonisasi regulasi dengan Pertanahan/ BPN dengan memberikan Perlakuan khusus untuk proyek 10.000 MW yang dilakukan oleh PLN agar pengadaan tanah diklasifikasikan sebagai kepentingan umum. – Harmonisasi regulasi dengan Pemerintah Daerah dengan menyediakan Kompensasi lahan untuk pelabuhan. – Harmonisasi regulasi dengan Bank Indonesia dengan adanya Kebijakan dalam kemudahan pemberian kredit bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, dilakukan identifikasi berbagai usulan investasi swasta dan BUMN oleh Gubernur dan identifikasi regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi dan usulan insentif untuk
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
percepatan investasi meliputi; penerapan tarif listrik regional dalam rangka meningkatkan investasi dan peran swasta dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Tekait dengan rencana penerapan tarif regional, maka pemerintah daerah agar menyiapkan dana subsidi listrik. Infrastruktur selalu menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karenanya, pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar. Dengan tersedianya Program Tata Kelola Ketenagalistrikan, akan mendorong terlaksananya tata kelola di sektor ketenagalistrikan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyediaan tenaga listrik oleh utilitas publik dan swasta, serta mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan regulasi di sektor ketenagalistrikan. 5. KONDISI SEKTOR KELISTRIKAN HINGGA AKHIR TAHUN 2014 Beberapa pembangkit listrik masih dalam proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hingga akhir tahun 2014 kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 53.585 MW, dimana kapasitas pembangkit listrik PLN sebesar 37.280 MW, Independent Power Producers (IPP) sebesar 10.995 MW, Public Private Utility (PPU) sebesar 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW. Tabel 1 menunjukkan Rasio elektrifikasi nasional dan masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa wilayah Indonesia Timur memiliki rasio elektrifikasi terendah. Tabel 2 menggambarkan proyeksi kebutuhan energi listrik per tahun dari tahun 2015 - 2024, karena pertumbuhan ekonomi dan Tabel 3 memproyeksikan pertumbuhan pelanggan dan Rasio Elektrifikasi per tahun dari tahun 2015 2024 karena pertambahan penduduk dan peningkatan rasio elektrifikasi nasional dengan pengharapan pada akhir tahun 2024 rasio elektrifikasi nasional telah mencapai di atas 99%.
49
Topik Utama Tabel 1. Perkembangan Rasio Elektrifikasi*) (%) Tabel 3. Proyeksi jumlah penduduk, pertumbuhan pelanggan dan rasio elektrifikasi periode tahun 2015-2024 Wilayah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 **) RE Sumatera
62,7
65,0
71,4
76,2
81,0
84,5
RE Jawa-Bali
67,6
70,5
73,6
78,2
83,2
87,0
RE Indonesia Timur
50,6
52,6
59,0
64,6
70,5
73,9
2015
257,9
60,3
RE RUPTL 2015-2024 (%) 87,7
RE Indonesia
63,5
66,2
70,5
75,3
80,4
84,0
2016
261,1
63,6
91,3
88,2
*) Tidak termasuk PLN Batam dan PLN Tarakan
2017
264,3
66,2
93,6
91,1
**) Estimasi Realisasi 2014
2018
267,4
68,7
95,8
93,9
2019
270,4
71,0
97,4
96,6
2020
273,5
72,9
98,4
2021
276,5
74,4
98,9
99,3
2022
279,3
75,8
99,1
99,4
2023
282,1
77,1
99,3
99,4
2024
284,8
78,4
99,4
99,5
Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (2015-2024)
Tabel 2. Proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan tenaga tenaga listrik listrik dan danbeban beban puncak periode periode tahun tahun 2015-2024 2015-2024 Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (% )
Sales (TWh)
Beban Puncak (non-coincident) (MW)
2015
6,1
219
36.787
2016
6,4
239
39.880
2017
6,8
260
43.154
2018
7
283
46.845
2019
7,1
307
50.531
2020
7,0
332
54.505
2021
7,0
361
58.833
2022
7,0
392
63.483
2023
7,0
427
68.805
2024
7,0
464
74.536
Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (2015-2024)
Upaya penanggulanan jangka menengah untuk mengatasi kekurangan listrik di seluruh wilayah Indonesia antara lain dengan membangun pembangkit listrik di wilayah-wilayah dengan rincian sebagai berikut : Sumatera Menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 9.915 MW dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari PLTP sebesar 790 MW, PLTU Batubara 5.475 MW, PLTA/M 741 MW, PLTG/ MG 1.618 MW dan PLTGU 1.280 MW.
50
Tahun
Penduduk (Juta)
Pelanggan (Juta)
RE RUKN RE Draft RUKN 2008-2027 2015-2034 (%) (%) 79,2 85,2
90,4
99,2
Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (2015-2024)
Secara khusus berikut ini disebutkan proyekproyek pembangkit peaker dan Load Follower untuk memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan Sumatera : – PLTMG Arun (200 MW) dan PLTGU/MGU Sumbagut-1 (250 MW) yang keduanya direncanakan beroperasi dengan gas yang akan dipasok dari regasifikasi LNG di Arun. – PLTMG Sei Gelam (104 MW) yang akan dipasok dari gas CNG Sei Gelam sebesar 4,5 bbtud. – PLTG/MG Riau (200 MW) yang direncanakan akan dipasok dari gas Jambi Merang sebesar 10 bbtud dan disimpan sebagai CNG. – PLTG/MG Jambi (100 MW) yang diharapkan dapat memperoleh gas dari Jambi Merang dan disimpan sebagai CNG. – PLTG/MG Lampung (200 MW) yang diharapkan akan mendapatkan gas dari beberapa alternatif sumber gas, juga perlu disimpan sebagai CNG. – PLTGU/MGU Sumbagut-3 dan Sumbagut-4 masing-masing dengan kapasitas 250 MW akan menggunakan sumber gas Arun. – PLTGU IPP Riau (250 MW).
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama Jawa Untuk menjaga reserve margin tahun 2015-2017 yang dibawah 30% tidak makin menipis, diperlukan percepatan pembangunan pembangkit sebagai berikut: – Mempercepat penyelesaian pembangunan PLTU Adipala (660 MW), PLTMG Peaker Pesanggaran (200 MW), PLTU Celukan Bawang (380 MW), PLTU Cilacap ekspansi (614 MW), PLTU Tanjung Awar-Awar unit-2 (350 MW) dan PLTU Banten (625 MW) yang diharapkan dapat beroperasi tahun 2015/ 2016. – Mempercepat pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-on (650 MW), PLTGU Grati Addon (150 MW), PLTGU Peaker Grati (450 MW), PLTGU Peaker Muara Karang (500 MW), PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 1 (400 MW) indikasi lokasi Sunyaragi, PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 2 (500 MW) indikasi lokasi Perak, PLTGU Peaker Jawa-Bali 3 (500 MW) RUPTL 2015- 2024 47 indikasi lokasi di Provinsi Banten dan PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 (450 MW) indikasi lokasi di Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan dapat beroperasi tahun 2016/2017. Untuk menjaga reserve margin sesuai kriteria pada tahun 2018-2019, diperlukan percepatan pembangunan pembangkit sebagai berikut: – Mempercepat pembangunan PLTGU Load Follower Jawa-1 (2x800 MW) lokasi di Provinsi Jawa Barat dengan koneksi ke GITET Muara Tawar atau GITET Cibatu Baru, PLTGU Load Follower Jawa-2 (1x800 MW) lokasi Priok, PLTGU Load Follower Jawa-3 (1x800 MW) lokasi Gresik, – PLTU Lontar ekspansi (315 MW), PLTU Jawa-8 (1.000 MW) indikasi lokasi di Provinsi Jawa Tengah dan PLTU Jawa-9 (600 MW) indikasi lokasi di Provinsi Banten, yang diharapkan dapat beroperasi tahun 2018 – Mempercepat pembangunan PLTU Indramayu-4 (1.000 MW), PLTA Upper
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Cisokan (1.040 MW), PLTU Jawa Tengah (2x950 MW), PLTA Jatigede (110 MW), PLTU Jawa-1 (1.000 MW), PLTU Jawa-4 (2x1.000 MW), PLTU Jawa-5 (2x1.000 MW), PLTU Jawa-7 (2x1.000 MW), PLTU Jawa-10 (660 MW), PLTU Sumsel-8 (2x600 MW) dan beberapa PLTP (220 MW) yang diharapkan dapat beroperasi tahun 2019. Indonesia Timur Mempercepat penyelesaian proyek-proyek PLTU batubara dalam program FTP1 10.000 MW dan proyek-proyek dalam program FTP2 18.000 MW. – Mempercepat pembangunan proyek-proyek PLTU lainnya (proyek reguler PLN dan IPP), antara lain: Kalselteng-1 (2x100 MW), Kalselteng-2 (2x100 MW), Kaltim-4 (2x100 MW), Sulbagut-1 (2x50 MW), Sulbagut-3 (2x50 MW), Sulut-3 (2x50 MW), Sulsel Barru2 (1x100 MW), Jeneponto-2 (2x100 MW), Palu-3 (2x50 MW), Kendari-3 (2x50 MW), Lombok Timur (2x25 MW), Lombok-2 (2x50 MW), serta proyek-proyek PLTU skala kecil dan PLTMG tersebar di Indonesia Timur. – Mempercepat pembangunan proyek-proyek pembangkit peaker (PLTG/GU/MG) yaitu: Makassar Peaker 450 MW, Minahasa Peaker 150 MW, Lombok Peaker 150 MW, Kalsel Peaker 200 MW, Kaltim Peaker 100 MW, Kupang Peaker 40 MW, Ambon Peaker, dan Jayapura 40 MW. Komitmen pemerintah bersama PLN dan swasta untuk merealisasikan mega proyek 35.000 MW dengan target setidaknya 7.000 MW per tahun sepanjang 5 tahun ke depan. Untuk merealisasikan program tersebut, beberapa strategi diterapkan oleh pemerintah antara lain dengan mempercepat penyediaan lahan, proses negosiasi harga, mempercepat proses pengadaan dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait. Tabel 4 menjelaskan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di berbagai wilayah di Indonesia.
51
Topik Utama Tabel 4. Sebaran pembangkit untuk realisasi mega proyek 35.000 MW Wilayah Wilayah Sumatera Sumatera Jawa dan Bali B ali Jawa dan Kalimantan Kalimantan Nusa Tenggara Nusa Tenggara Sulawesi Sulawesi Maluku Maluku Papua Papua Total Total
PPLN LN (MW) (MW) 1.100 1.100 5.000 5.000 900 900 670 670 2.000 2.000 260 260 220 220 10.150 10.150
Sw asta (MW) Swasta (MW) 8.990 8.990 13.697 13.697 1.735 1.735 -1.470 1.470 12 12 25.904 25.904
6. KESIMPULAN MP3EI yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih sejalan dengan program Pembangunan Kabinet Kerja. Khususnya ditinjau dari sektor ketenagalistrikan, mega proyek 35.000 MW mendukung keberlanjutan MP3EI, mengingat sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu point penting dalam tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Proyek-proyek pembangkit listrik yang sedang berjalan dan merupakan bagian dari MP3EI perlu di tindak lanjuti dan diselaraskan dengan program mega proyek 35.000 MW.
52
DAFTAR PUSTAKA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. PT. PLN, 2014, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015 - 2024. http://energitoday.com/2015/03/12/20152024-pertumbuhan-kebutuhan-listrik-87per-tahun/ http://ebtke.esdm.go.id/ https://www.djk.esdm.go.id/ http://www.pln.co.id/blog/35-000-mw/
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
