PERSAINGAN USAHA SEMPURNA DAN TANGGUNG JAWAB KPPU TERHADAP MONOPOLI DAN OLIGOPOLI (Studi Kasus PT. Adya Tirta Batam)
Rumbadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam
Dalam berusaha terutama pebisnis dipastikan menghadapi persaingan. Persaingan ini munculkarenakeinginan untuk meningkatkan mutu produk baik produk barang maupun produk jasa. Selain itu meningkatkan kuantitas penjualan produk. Untuk meningkatkan penjualan produk harus pula ada kepercayaan masyarakat yang menjadi pangsa pasar produk tersebut. Beragam cara dilakukan seperti meningkatkan kompetensi manajerial, memilih pekerja yang memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing, dan lain-lain. Tak heran bila iklan produk bertebaran di persimpangan jalan baik berbentuk spanduk, selebaran, dan bahkan ada baleho dilengkapi layar televisi. Tujuannya satu, meningkatkan kuantitas pembeli/ konsumen. Namun dalam praktiknya ada pengusaha dan atau pebisnis nakal seperti membuat logo menyerupai produk yang terlebih dahulu muncul. Berharap dengan mengeluarkan produk serupa tapi tak sama itu mampu meningkatkan kuantitas penjualannya. Ada pula yang tidak ingin produknya disaingi dengan cara monopoli.
Monopoli memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur iklim usaha di Indonesia, karena berakibat pada terhambatnya pebisnis lain untuk mengembangkan usahanya, atau dengan kata lain terhambatnya mobilitas vertical-horizontal masyarakat. Misalnya sebuah perusahaan mobil kemudian semua suku cadang dijual oleh produsen mobil itu, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjadi mitra usaha. Bagi dunia Usaha persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. dalam teori ilmu ekonomi, persaingan yang sempurna (perfect competition) adalah kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu.Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa.Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (supply and demand).Dengan demikian pelaku usaha dalam pasar peraingan sempurna tidak bertindak sebagai penentu harga (price maker) melainkan bertindak sebagai price taker1
1
Modul ToT (Trainig of Trainers), Hukum Persaingan Usaha, KPPU bekerjasama dengan Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPUFHUI), Maret 2016, hal.2
1
Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama (product homogeneity). Selanjutnya, pelaku
usaha mempunyai kebesan untuk masuk
ataupun keluar dari pasar. Terakhir, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasiyang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya, kesukaan (preferences), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.2 Tapi tak semua pelaku usaha berlaku jujur.Kegiatan usaha yang kategori tidak jujur atau persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli, kartel, oligopoli, dan persekongkolan tender, merupakan perbuatan tercela dan merusak tatanan dunia usaha. Monopoli dan kartel misalnya, akan sangat merugikan warga masyarakat karena barang atau jasa dikuasai oleh seseorang, atau pebisnis membuat kesepakatan soal tarif yang disebut kartel. Batam sebagai daerah industri bukan merupakan daratan yang memiliki kandungan air tanah yang cukup.Oleh sebab itu baik masyarakat dan kegiatan industry di daerah ini bertumpu pada pengelola air bersih PT.Adhya Tirta Batam yang disebut PT.ATB.Merasa tidak memiliki saingan atau monopoli, maka melakukan perbuatanyang menimbulkan persoalan. Padahal sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 di Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Oleh sebab itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT.ATB adalah satu-satunya perusahaan swasta yang bertanggungjawabterhadap pengelolaan air bersih di Batam.Keberadaan perusahaan ini tak lepas dari berdirinya Otorita Batam (kini Badan Pengusahaan Batam) disingkat BP-Batam.Keterlibatan BP Batam menyangkut pembangunan infrastruktur seperti dam-dam dan reservoir yang ada di Batam sebagai bentuk daya tarik investor. Untuk menarik investor kala itu, BP Batam membangun waduk, tempat penampung air atau tadah hujan, mengingat tidak terdapat aliran sungai yang mampu menyediakan air untuk kebutuhan kegiatan industri dan masyarakat Batam. Waduk yang dibangun adalah sebagai berikut:3 Nama Waduk
Volume
Kapasitas WTP
Kapasitas Produksi
3.637.000 m3
210 liter/ detik
215 liter/ detik,
Sei. Baloi
293.000 m3
30 liter/detik
--------------------
Sei.Nongsa
724.000 m3
110 liter/detik
61.09 liter/detik
Sei.Ladi
9.488.000 m3
240 liter/detik
237,96 liter/detik
Muka Kuning
13.147.000 m3
310 liter/detik
287,35 liter/detik
Sei.Harapan
2
ibid
3Majalah
Bulanan BP-Batam, Development Progress of Batam, Edisi I Volume XXV, 2014. hal.41
2
Tanjung Piayu
4.558.220 m3
375 liter/detik
291.49 liter/detik
Duriangkang
78.560.000 m3
2.200 liter/detik
2.032,80 liter/detik
Rencana Waduk Baru4 Rencana Waduk Tembesi
56.620.000 m3
600 liter/detik
-------------------
Rencana Waduk Rempang
450.000 m3
232 liter/detik
-------------------
Rencana WadukSei.Gong
----------------
20 liter/detik
-------------------
Jumlaha penduduk Batam sebanyak 1,169 juta jiwa5. Dari jumlah itu 200.000 merupakan pelanggan PT.ATB.cakupan pelayanan telah mencapai 99,5% dan tingkat kebocoran (NRW) 15,17% .
A.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.
Konglomerasi Ekonomi dan Praktik Monopoli Konglomerasi adalah suatu perusahaan yang memliki usaha yang cukup luas, dan
biasanya melakukan diversifikasi usaha yang tidak sejenis.Konglomeerat dimiliki oleh suatu keluarga atau gabungan dan beberapa perusahaan. Konglomerat merupakan salah satu strategi dalam dunia bisnis, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari konteks persaingan usaha. Kwik Kian Gie berpendapat, bahwa konglomerat merupakan kumpulan profit center yang dimiliki oleh satu orang atau perkongsian dari kelompok kecil orang .Bagi Kwik, konglomerat adalah pengertian yang netral, sehingga tidak begitu saja menilai baik dan buruk. Untuk menilai baik dan buruk suatu konglomera, harus dilihat dari prilakunya. Keberadaan konglomeraty juga berkaitan erat dengan system ekonomi kapitalis, karena iklim kapitalis memungkinkan tumbuh dan berkembangnya usaha konlomerat, sementara dalam system sosialisasi konglomerat sulit berkembang.6 Keberadaan konglomerat Indonesia dipandang masih belum mampu bersaing dengan konglomerat luar negeri, terutama terhadap pasar ekspor yang justru rendah sekali dibandingkan dengan asset yang mereka miliki . Permasalahan lain yang selalu menjadi perhatian banyak pihak adalah usaha konglomerat yang “ cenderung” melakukan praktik monopoli/oligopolistic telah memungkinkan konglomerat tetap mengeruk keuntungan walau produknya lebih mahal harganya dari Negara yang lebigh maju.7
4ibid 5Majalah
Bulanan BP-Batam, Development Progress of Batam, Edisi I Volume XXV, 2014. hal.41 Adi Nugroho, S.H.,M.H., Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Penerbit : Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, Cet.2, 2014. hal.8 7Ibid. hal.9 6Dr.Sisanti
3
2.
Persengkongkolan Untuk Hambat Produk Salah satu taktik tidak sehat dalm berbisnis adalah dengan berdaya upaya agar produk-
produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketepatan waktuketersediaannya atau waktu yang terlah dipersyaratkan. Dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menyebutkan:” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik darijumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut diatas jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersengkongkol dengan pihak lain untuk :8 a. Menghambat pelaku pesaing dalam memproduksi; b. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang , jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurutkualitasnya; c. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan., serta kegiatan persengkongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal yang dianggap sebagai dampak megatif usaha konglomerat, akibatnya banyak kritik yang menyatakan bahwa konglomerat yang menguasai industry hulu ke hilir dari berbagai perusahaan kecil yang hidupnya bergantung pada usaha konglomerat itu. Upaya mematikan persaingan persaingan dilakukan dengan cara menghentikan pasokan bahan baku yang diproduksi oleh konglomerat tersebut terhadap usaha pesaing-pesaing yang tidak mungkin dikalahkan, perusahaan bias menjalin kerjasama dalam bentuk kartel. Pembentukan kartel oleh beberapa konglomerat cenderung mengarah kepada pembentukan monopoli atau monopolistic. Pemegang hak monopoli dengan leluasa dapat menentukan harga tanpa ada saingan , sehingga masyarakat konsumen yang akan menanggung akibat dari konglomerat itu. Masalah yang dihadapi berkenaan dengan Praktik monopoli dan usaha konglomerat adalah lemahnya peranan hokum sebagai sarana pendorong kemajuan masyarakat atau fungsi hukum sebagai alat kontrol social Kekuatan konglomerat ekonomi di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara umumnya dinilai tidak terlepas sari berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai
8Ibid.hal.310
4
proteksi lain. Beberapa fakta menunjukkan pemerintah memainkan peran cukup dominan dalam tindakan yang mendorong praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti :9 a. Penunjukkan perusahaan swasta sebagai produsen dan importer tunggal untuk mengolah biji gandum menjadi tepung terigu, dan mengizinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri hilir, contohnya penunjukan PT.Bogasari oleh Bulog; b. Pemerintah tampaknya
tidak
hanya mengizinkan ,tetapi juga mendorong
berkembangnya asosiasi-asosiasi produsen yang berfungsi sebagai kartel diamdiam yang mampu mendktekan harga barang dan jumlah pasokan barang di pasar, contohnya Organda ( organisasi angkutan darat), Asosiasi Produsen Semen Asosisasi Panel Kayu Indonesia, APKI ( asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia c. Pemerintah dengan sengaja telah membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar di atas 50% atas suatu produk , contohnya PT.Indofood yang menguasai pangsa pasar mie instat di Indonesia lebih dari 50% d. Pemerintah telah dengan sengaja membuat entry barrierbagi pemain baru dibidang industri tertentu, contohnya kebijakan Mobil Nasional; e. Pemerintah memberikan perlindungan kepada industri hulu yang memproduksi barang tertentu dengan cara menaikan bea masuk barang yang sama yang diimpor dari luar negeri , contohnya proteksi terhadap PT.Chandra Asri. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam bahasan ini menyangkut tindakan PT.ATB sebagai pengelola air bersih yang memutus aliran air ke PT.Pertamina yang oleh KPPU Batam telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran PT.ATB adalah pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: ”Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di ayat (2) disebutkan bahwa Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagai mana dimaksud ayat (1) apabila: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha laintidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% ( lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa. Pihak PT.ATB bersikukuh mempertahankan prinsip pendekatan rule of reason. Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
9Ibid.hal.10
5
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendekatan rule of reason dapat diidentifikasikan melalui penggunaan redaksi “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.10 Pendekatan rule of reason dan per se illegal telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli. Kedua pendekatan in pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap Sherman Act 1980, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk per se illegal) dan pada 1911 (untuk rule of reason) dalam putusan atas beberapa kasus antitrust. Sebagai pioneer dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (customary practice)dalam bidang persaingan usaha.11 Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasalpasal
yang
menyatakan
istilah
“dilarang”,
tanpa
anak
kalimat
“…yang
dapat
mengakibatkan”.Berdasarkan hal-hal tersebut maka KPPU juga menerapkan kedua pendekatan ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.12 Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum persaingan usaha rule of reason dan Per se secara garis besar perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah menggunakan perumusan Rule of Reason dan Per Se. Yang dimaksudkan dengan Rule of Reason adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan
disekitar kasus untuk menentukan
apakah perbuatan itu membatasi persaingan tidak patut, dan untuk itu diisyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibaty-akibatanti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap pesaing. Dengan demikian dapat dikatakan, Rule of Reason lebih memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan barulah pasal yang menggunakan rumusan secara Rule of Reason ini dapat diterapkan.13 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha berbunyi :” pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 10Pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha.
Diambil pada Hari: Minggu,
15 Mei 2016 dari :http://www.hukumonline.com 11ibid 12ibid 13ibid
6
dan atau persaingan usaha tidk sehat”. Ini salah satu pasal menggunakan perumusan Rule of Reason. Sedangkan yang dimaksud dengan Per Se adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan, di mana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukamn dan dapat diproses secara hokum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha berbunyi:” pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama”. Ini merupakan salah satu pasal yang menggunakan perumusan Per Se. Oleh sebab itu KPPU menilai apa yang diputuskan Hakim menyangkut persengketaan antara PT.Pertamina bukanlah bukanlah per se illegal melainkan rule of reason. Pendapat itu yang kemudian menjadi argument KPPU yang dinilainya Hakim tidak memperhatikan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) yang Pasal 19 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkuta hubungan usaha ; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnyauntuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. KPPU menilai pihak PT.ATB telah melakukan tindakan diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) itu, sebab ada beberapa perusahaan yang tergolong besar yakni PT. Peteka Karya Tirta dan PT.Batamindo tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pasar untuk mengambil air baku yang disediakan di waduk Otorita Batam ( BP-Batam) .Hal ini menyebabkan PT.ATB dalam posisi dominan. Selain itu KPPU mengacu pada Pasal 25 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan: Pasal 1: “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau 7
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. 3.
Tugas dan Wewenang KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka diperlukan elemen dilapangan, sebuah lembaga nonPemerintah yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang payung hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU jo Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi
PengawasPersaingan
Usaha,
perlu
mengangkat
Anggota
Komisi
PengawasPersaingan saha masa jabatan tahun 2000-2005. Dalam Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M/Tahun 2000 Presdien Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KomisiPengawas Persaingan Usaha. Maka tugas dan wewenang KPPU yang termaktub dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut: a. Tugas meliputi: 1)
Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjdinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;
2)
Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3)
Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4)
Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diaturoleh dalam Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999;
5)
Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
6)
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7)
Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. 8
Sedangkan wewenang KPPU yang termaktub dalam Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999sebagai berikut: a. Wewenang 1)
Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2)
Melakukann penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3)
Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditentukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4)
Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5)
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
6)
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7)
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana huruf e dan huruf f , yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8)
Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
9)
Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11) Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-0Undang Nomor 5 Tahun 1999; 4.
Hukum Acara Undang-Undang Persaingan Usaha
9
Dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hokum persaingan usaha terdapat beberapa peraturan yang digunakan menjadi dasar, antara lain:14 a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat; b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU; c. Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; d. HIR/RBg atau hokum acara perdata; yaitu untuk ketentuan hokum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau apabila terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum; e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hokum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ditinjau dari tugas utama KPPU, maka ada 4 ( empat ) tugas Utama KPPU yakni: a. Advokasi KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat; b. Pengendalian Merger Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan; c. Penegakan Hukum KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis; d. Pengawasan Kemitraan Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM Selain tugas dan wewenang yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan, KPPU juga mengemban tugas lain yakni Jenis Pelarangan di Undang-undang yakni: a. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 – 16) seperti Perjanjian dengan pihak luar negeri: 14Modul
Traning of Trainer (ToT) Hukum Persaingan usaha, Disusun oleh KPPU bekerjsasama dengan Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Indonesia (LKPU-FHUI), 2016, hal.64.
10
1) Perjanjian tertutup; 2) Oligopsoni; 3) Trusts; 4) Integrasi Vertikal; 5) Kartel; 6) Pemboikotan; 7) Oligopoli; 8) Penetapan Harga. b. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 – 24) 1) Monopoli; 2) Monopsoni; 3) Penguasaan Pasar; 4) Persekongkolan. c. Penyalahgunaan posisi dominan(Pasal 25 – 29) 1) Posisi dominan; 2) Kepemilikan silang; 3) Jabatan Rangkap; 4) Merger. 5.
Prinsip-prinsip Dalam UU No. 5 Tahun Prinsip-prinsip Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: a. Pendekatan Struktur Pasar Penguasaan pasar oleh pelaku usaha (ditunjukkan oleh pangsa pasar) menjadi bahan analisis utama apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum persaingan. b. Pendekatan perilaku Pelaku usaha tidak dilarang menjadi “besar” sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan usaha yang termasuk golongan Kartel yaitu: a. Pengaturan Produksi b. Penetapan Harga Horizontal c. Kolusi Tender d. Pembagian Wilayah e. Pembagian Konsumen 11
f. Pembagian Pangsa Pasar Di Pasal 11 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”.
Pasal terkait Kartel sebagai berikut: Pasal 5 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama Pasal 7 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 9 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” Pasal 10 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri” Pasal 12 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 24 12
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”
Hingga 2013, KPPU telah menangani 280 perkara.69% diantaranya merupakan perkara tender.Dari 106 keberatan, 58% diantaranya dimenangkan KPPU di tingkat Pengadilan NegeriDari 92 kasasi yang disampaikan, 70% putusan dimenangkan oleh KPPU di Mahkamah Agung. 6.
Posisi Dominan Yang dimaksud posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah apabila:
a. satu pelaku usaha/ kelompok menguasai 50% (lima puluh persen) , akibat merger dan akuisisi;
b. Dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% akibat kepemilikan saham atau jabatan rangkap. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang apabila mengakibatkan : a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. c. Melarang komisaris dan direksi suatu perusahaan merangkap jabatan di perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut : 1) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 2) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau 3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 7.
Bentuk – Bentuk Kegiatan yang Dilarang a. Persengkokolan. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
13
b. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 8.
Pasar Bersangkutan ( Relevant Market) ASAR a. Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi barang atau jasa tersebut. b. Pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama yaitu produk dan geografis 1) Pasar Produk didefinisikan dari produk pesaing dari produk yang diinvestigasi ditambah produk yang menjadi substitusinya. Suatu produk dianggap sebagai substitusi apabila produk tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk yang diinvestigasi. 2) Pasar Geografis adalah wilayah di mana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik pelaku usaha baru atau kehilangan konsumen secara signifikan akibat berpindahnya konsumen tersebut ke pelaku usaha lain yang ada di luar wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Persaingan Sehat bukan Persaingan
Bebas Karena membenarkan perlindungan kepentingan nasional (national interest) sebagaimana diatur pasal 33 (2) jis Pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan kebijakan persaingan (competition policy) berupa : “membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen” “mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi” Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kepri, Lukman Sungkar mengatakan, sejauh ini KPPU belum memidanakan yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat.Mengingat hokum administrative di kedepankan. Tapi bukan berarti tidak memiliki efek, sebab KPPU akan merekomendasikan ke Pengadilan Negeri, DPR RI bahkan ke Presiden.15 Sejumlah perusahaan yang dinyatakan bersalah dan melanggar peraturan perundangundangan terkait persaingan tidak sehat, pihak KPPU minta ganti rugi seperti.PT Lintas Benua Farma diputus membayar denda sebesar Rp 380 juta. Pada putusan tender pengerjaan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Natuna, Kepri tahun anggaran 2007. Bila denda tidak dibayar, maka KPPU akan melakukanupaya hukum dengan menyerahkan penyidik melakukan penyidikan. 15Lukman
Sungkar, Pada Kuliah Umum di Universitas Riau Kepulauan dengan Tema: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Substansi UU No.5 Tahun 1999, 23 Maret 2016 di Aula Mini, Uniba, Batam
14
Ada tiga perusahaan telah melaksanakan putusan membayar denda sesuai putusan KPPU, tapi cara membayarnya mencicil. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Faedah masih ada kewajiban pembayarannya Rp 22 juta, PT Putra Nusa Perkasa sebesar Rp46 juta, PT Indho Benua Farma sebesar Rp 425 juta. Identitas seluruh pelaku nantinya akan diserahkan kepada penyidik dan para pelaku usaha ini akan dilaporkan sesuai dugaan pelanggaran pasal 216 KUHAP jo pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 tahun 1999.16 Akibat pasal tersebut, mereka terancam pidana serendah-rendahnya Rp25 miliar dan setinggtingginya Rp100 miliar atau denda kurungan 6 bulan penjara. Kelima perusahaan ini segera dilaporkan dan denda yang sudah diputuskan tetap tidak akan menghapus piutangnya. Diharapkan kelima perusahaan segera melakukan pembayaran Ke kas negara. Jumlah piutang denda sejak tahun 2000 sampai dengan Februari 2016 di Indonesia sebesar Rp281 miliar. Serta dari jumlah tersebut yang setor Rp 211 miliar sehingga piutang yang belum dibayar lebih kurang Rp 69,2miliar. 9.
Persaingan Usaha dan Globalisasi Di era globalisasi saat ini merupakan peluang untuk berbisnis antar Negara. Namun ini
juga merupakan tantangan bagi pebisnis nasional karena akan berhadapan dengan para pebisnis yang memiliki kompetensi lebih. Pemerintah diharapkan mampu menelurkan kebijakan-kebijakan baru terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Negara maju berkeinginan kuat mengepakkan sayap bisnisnya di Indonesia, dan apabila tidak diantisipasi, maka para pebisnis Indonesia hanya mampu sebagai penyanding bukan pemain utama. Dan menyangkut persaingan usaha tidak sehat, Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Uni Eropa, dan Korea Selatan lebih dulu mengenal hokum persaingan. Di Amerika misalnya Hukum Persaingan dikenal sejak tahun 1890, di Kanada tahun 1889.Di Amerika yang dikenal dengan Anti Trust menerapkan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kmpetitif serta mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk kerjasama yang acapkali menjadi pilihan para pengusaha adalah merger .Gelombang megamerger di seluruh dunia mulai merangkak naik pada pertengahan 1980-an, dan terus bergerak hingga kini.Lihatlah beberapa perusahaan local yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan internasional; baik bidang perbankan maupun bentuk lain.17 Di Asean saja dikenal ASEAN Free Trade Area, AFTA adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sector produk local di seluruh Negara ASEAN.Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota: Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina,
16Lukman
Sungkar,kppu-belum-pidanakan-pengusaha-ingkar.html-Diambil pada Hari: Minggu, 15 Mei 2016 dari: http://www.haluankepri.com/batam/9028817Prof.Dr.ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar, Globalisasi dan Persaingan Usaha Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Penerbit : Jakarta : Bandung : Humainora, 2011.hal.v
15
Singapura dan Thailand, Vietnam bergabung 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. Sekaran AFTA terdiri atas sepuluh Negara ASEAN . Keempat pendatang baru itu dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA dan bergabung ke dalam ASEAN, namun mereka diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tariff AFTA.18 Dikaitkan dengan PT.ATB yang awalnya pemegang saham PT.ATB adalah Konsorsium Biwater Ltd. 45%, PT. Bangun Cipta Kontraktor 45% dan PT. Syabata Cemerlang 10% dengan jangka waktu perjanjian dengan pihak Otorita Batam (OB kala itu) selama 25 tahun, dan bakal berakhir pada tahun 17 April 2020.19 Anehnya, tidak ada saham OB yang kini berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam ( BP-Batam) dalam pengelolaan air bersih. Padahal infrastruktur milik BP Batam. Ini salah satu contoh penguasaan asing terhadap air yang merupakan kebutuhan hajat orang banyak. Padahal dalam UUD1945 Pasal 33 disebutkan: Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajathidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olehNegara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kini komposisi saham PT.ATB adalah Konsorsium Biwater Ltd sebanyak 50%, dan Bangun Cipta Kontraktor 50% karena PT.Syahbata Cemerlang menjual sahamnya kepada dua mitra tadi masing-masing 5%, dan kemudian terjadi perubahan nama perubahan nama perusahaanBiwater International Ltd. menjadi Cascal.20 Di sini peran pemerintah yang dalam hal ini telah menetapkan KPPU sebagai perpanjangan tangan mengawasi praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi :” a. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. b. Komisi
adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh
dankekuasaan Pemerintah serta pihak lain. c. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.KPPU Pengankatan dan pemberhentian anggota KPPU oleh Presiden dan juga pertanggung jawaban KPPU kepada Presiden bukan berarti membuat KPPU menjadi tidak independen, karena pada Pasal 30 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 itu jelas menegaskan bahwa KPPU
18Ibid.hal.18 19
KPPU-Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-L-/2008
20ibid
16
adalah suatu lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
B.
Penutup Dalam dunia usaha persaingan tidak sehat dan atau tidak sempurna terus berlangsung
terutama monopoli. Oleh sebab itu, kehadiran KPPU sebagai sangat baik karena merupakan lembaga Negara komplementer yang terlepoas dari pengaruh pemerintah.KPPU sebagai lembaga komplementer juga merupakan lembaga quasi judicial karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan peradilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan. Namun KPPU masih terbatas pada hukuman administratif yang buktinya masih pada putusan denda terhadap pelaku usaha yang diketahui atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam berusaha.Dimaksud pelanggaran itu adalah melakukan persaingan tidak sehat seperti monopoli, kartel dan lain-lain. Negara mendapat dana dari penetapan dan Putusan KPPU itu. Ada efek jera karena apabila proses hukum bergulir ke Pengadilan Negeri, maka piutang tetap harus membayar hutang berupa denda itu, dan pembayaran denda langsung ke kas Negara. Menghadapi persaingan usaha tingkat global, maka anggota KPPU itu diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tidak hanya berlatar belakang ekonomi tapi memiliki latar belakang pendidikan sarjana
hukum
khususnya
yang
ahli
dalam
hal
penyelesaian
sengketa
tingkat
internasional.Tak jarang perusahaan merger, namun tidak melakukan kewajiban mereka kepada karyawan dan atau pekerjanya sehingga merugikan pekerja. Alasan perubahan nama, maka perusahaan baru merasa tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar pesangan, dan atau kewajiban lain.
DAFTAR PUSTAKA Buku Alum Simbolon, Mimbar Hukum, Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakkan Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas,Medan, 24 Nomor 3,Oktober 2012. Ali Achmad, dan .Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
17
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya, Penerbit : Jakarta : Kencana Prenada media Group, Cet.ke-2, 2014 H.Ahmad Ramadhan Siregar, Globalisasi dan Persaingan Usaha Arah Kebijakan Ekonomi Nasional,Penerbit : Bandung : Humainora, 2011
Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek MNonopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU; Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; HIR/RBg atau hokum acara perdata; yaitu untuk ketentuan hokum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau apabila terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hokum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Seminar / Workshop Lukman Sungkar, Pada Kuliah Umum di Universitas Riau Kepulauan dengan Tema: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Substansi UU No.5 Tahun 1999, 23 Maret 2016 di Aula Mini, Uniba, Batam
Majalah / Tabloid / Surat Kabar Majalah KPPU, Pedoman Pasal 22 Larangan Persengkongkolan dalam Tender, Penerbit : Jakarta : KPPU, 2008 Modul Training of Trainer (ToT) Hukum Persaingan Usaha, Disusun untuk memberikan pemahaman kepada para pengajar kurikulum persaingan usaha mengenai ketentuanketentuan di dalam hukum persaingan Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
18
Internet Lukman Sungkar,kppu-belum-pidanakan-pengusaha-ingkar.html-Diambil pada Hari: Minggu, 15 Mei 2016 dari: http://www.haluankepri.com Pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha. Diambil pada Hari: Minggu, 15 Mei 2016 dari :http://www.hukumonline.com
19
