Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Murni Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Email : [email protected] Abstrak Salah satu larangan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UUPU adalah melakukan tindakan praktik monopoli. Ketentuan Pasal 17 UUPU menjadi parameter yuridis untuk mengkualifikasikan suatu tindakan termasuk praktik monopoli atau bukan. Pertimbangan hakim (ratio decidendi) komisioner untuk menetapkan pelanggaran terhadap prinsip larangan praktik monopoli jika terdapat unsur-unsur pasal 17 ayat (2) UUPU yang meliputi: a) non substitution; b) barrier to entry; c) dan market share. Implemetasi prinsip larangan praktik monopoli dalam putusan KPPU harus didasarkan pada ada tidaknya kepentingan umum (public interest) yang dirugikan oleh pelaku usaha. Kata Kunci : Putusan KPPU, Larangan Praktik Monopoli, Persaingan Usaha. Abstract One of the restrictions that can be qualified as a violation UUPU is taking action monopolistic practices . The provisions of Article 17 UUPU become juridical parameters to qualify an act including monopolistic practices or not Consideration of judges ( ratio decidendi ) commissioner to establish a violation of the principle of prohibition of monopolistic practices if there are elements of article 17 paragraph ( 2 ) UUPU which include: a) non- substitution ; b ) barrier to entry ; c ) and market share . Implementation of the principle of the prohibition of monopolistic practices in the Commission 's decision should be based on the existence of public interest (public interest) are harmed by business actors. Keywords :KPPU decision, The prohibition of monopolistic practices, Bussiness Competition Pendahuluan

praktik monopoli” juga bukan kata

Laranganpraktik monopoli ditem-

yang tanpa makna. Bagi pelaku

patkan oleh pembentuk undang-un-

usaha kata tersebut cukup berarti

dang sebagai bagian dari judul

terhadap peletakan strategi bisnis

Undang-undang Persaingan Usaha

dalam perusahaan. Dalam tataran

Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya

yuridis dalam UUPUterdapat dua

disebut dengan UUPU) bukan tanpa

kata memiliki kemiripan yang digu-

sebab dan alasan. Kata ”Larangan-

nakan secara berganti-ganti, yakni 18

Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...

kata ”monopoli” dan ”praktik mono-

19

Usaha (selanjutnya disebut KPPU).

poli”. Kendatipun demikian, dari

Dari beberapa larangan yang

segi makna kedua istilah tersebut

diatur dalam UUPU, terdapat salah

terkandung perbedaan yang cukup

satu larangan yang dapat dikualifi-

mendasar. Kata “praktik monopoli”

kasikan sebagai pelanggaran UUPU

menjadi

adalah melakukan tindakan praktik

prinsip

larangandalam

UUPU sementara itu ”monopoli”

monopoli.

tidak dijadikan sebagai prinsip lara-

UUPU adalah parameter yuridis

ngan dalam UUPU. Hal ini menun-

untuk

jukkan bahwa pada dua kata tersebut

tindakan termasuk praktik monopoli

memang memiliki arti dan makna

atau bukan. KetikaKPPU menemu-

yang berbeda.

kan salah satu dari kriteria pasal

Mengingat sudah menjadi karak-

Ketentuan

Pasal

mengkualifikasikan

17 suatu

tersebut telah dilakukan oleh pelaku

ter bagi setiap pelaku usaha jika

usaha, maka KPPU

selalu ingin menguasai pasar dan

melakukan penyidikan dan penyeli-

memenangkan persaingan didalam

dikan kepada pelaku usaha yang

pasar,

maka

tidak

bersangkutan. Sebagai lembaga pe-

pelaku

usaha

melakukan

segan-segan tinda-

ngawas

kegiatan

berhak untuk

pelaku

usaha,

kan-tindakan yang cenderung meng-

KPPU memiliki kewenangan yang

abaikan kode etik yang lazim dite-

cukup besar terhadap segala bentuk

rapkan dalam bisnis bahkan tidak

perilaku pelaku usaha yang melang-

peduli umtuk melanggar aturan

gar Pasal 35 UUPU.

hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang

KPPU

memiliki

kewenangan

beberapa pelaku usaha dihadapkan

menangani perkara yang berbeda

pada persoalan pelanggaran aturan

dengan pengadilan perdata yang

hukum, khususnya hukum

persai-

menangani hak-hak perorangan yang

ngan usaha dan menjadi pihak yang

bersifat privat, karena perkara yang

harus mempertanggung jawabkan

ditangani KPPU bersifat publik. Hal

segala

pelanggarannya

ini sesuai dengan tujuan Hukum

dihadapan badan yang mengawasi

persaingan usaha yang tercantum

perilakupelaku usaha di Indonesia,

dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk

yaitu Komisi Pengawas Persaingan

”menjaga kepentingan umum dan

tindakan

20

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

meningkatkan

efisiensi

ekonomi

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Anggara, 2009 : 163). Sehingga tugas KPPU harus menjaga kondisi perekonomian nasionalagar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat melalui putusan-putusan yang dibuatnya

tidak

terdistorsi

oleh

kepentingan kelompok tertentu saja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan berikut, bagaimanakah implementasi prinsip larangan praktik monopoli dalam putusan KPPU (melalui putusan hakim komisioner) ? Untuk mengkajinya dapat dicermati dari pertimbangan hakim komisioner (ratio decidendi) dalam putusannya.

Mencermati rumusan Pasal 17 di atas memberi pemahaman bahwa pelaku usaha akan dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran jika perilakunya memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b,

Pembahasan 1.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Praktik

atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-

Parameter yang digunakan oleh

satu unsur saja seorang pelaku usaha

Prinsip

Larangan

Monopoli Dalam UUPU UUPU untuk mengetahui pelaku usaha melakukan monopoli atau tidak, terdapat dalam Pasal 17 UUPU, disebutkan bahwa, (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

natif artinya cukup terdapat salah sudah dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan kegiatan praktik monopoli. Pada

asasnya

segala

bentuk

kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan pelaku usaha jika mengkibatkan

praktik

monopoli

dan

21


persaingan usaha tidak sehat adalah

tanpa kendali dan pengawasan dari

dilarang. Monopoli tidak dilarang

negara, tidak lagi mempertimbang-

sepanjang

kan aspek ekonomi, akhirnya yang

tidak

mengakibatkan

praktik monopoli dan persaingan

terjadi

usaha tidak sehat, karena tidak

mematikan, yang kuat menghancur-

semua monopoli merugikan ada juga

kan

monopoli

menguntungkan

persaingan yang seharusnya mem-

(aspek positif monopoli). Sedangkan

beri kesejahteraan yang maksimal

yang dimaksud dengan aspek negatif

kepada masyarakat dan kesempatan

monopoli adalah pengertian dari

yang sama kepada pelaku usaha

praktik monopoli itu sendiri, yakni

tidak dapat terwujud.

yang

kegiatan monopoli yang senantiasa menimbulkan

inefesiensi

persaingan

yang

lemah,

yang maka

saling tujuan

Berdasarkan pengertian monopoli

sumber

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1

daya dan kerugian pada masyarakat.

UUPU, terkandung dua unsur pen-

Monopoli dan persaingan sebagai

ting dalam monopoli, yaitu (1)

dua konsep yang memiliki sisi positif

adanya penguasaan atas produk, dan

bagi persaingan dan sisi negatif bagi

atau pemasaran barang dan atau atas

monopoli hal itu merupakan pandan-

penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-

gan yang sangat sederhana. Kalau

kan oleh satu pelaku usaha atau satu

dikaji lebih jauh, kedua konsep itu

kelompok pelaku usaha.

saling memiliki aspek-aspek positif

Adapun bentuk kegiatan pengua-

maupun aspek negatif, tergantung

saan atas produksi dan pemasaran

sasaran apa yang hendak dicapai dari

yang dilarang itu memiliki kriteria

masing-masing. Misalnya, monopoli

sebagai berikut : (1) penguasaan atas

yang dilakukan untuk melindungi

produksi,

sumber daya yang vital dari eksploi-

pemasaran produksi atau jasa, (3)

tasi pihak-pihak yang mencari keun-

barang dan jasa yang berada di

tungan sendiri, maka monopoli itu

bawah penguasaan itu tidak ada

dianggap sebagai sisi positif dari

substitusinya di pasar, (4) praktik

monopoli. Sebaliknya, persaingan

tersebut mengakibatkan terjadinya

yang berkonotasi baik bisa beraspek

monopoli atau persaingan usaha

negatif, jika persaingan itu terjadi

tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)

(2)

penguasaan

atas


22

Hal ini artinya penguasaan atas

Konsep praktik monopoli menga-

produk dan pemasaran suatu produk-

rah

si tidak dilarang oleh undang-undang

kekuatan ekonomi, artinya terdapat

sepanjang tidak meniadakan atau

korelasi antara praktik monopoli

mengurangi persaingan di pasar

dengan pemusatan ekonomi. Pemu-

(lessen competition), seperti kasus

satan kekuatan ekonomi jangkauan-

paling aktual saat ini yang dilakukan

nya lebih luas daripada sekedar

oleh Carrefour.

penguasaan pasar (bidang pemasa-

pada

pengertian

pemusatan

Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU

ran) karena menyangkut juga pada

memuat pengertian dari praktik

bidang produksi. Penguasaan pasar

monopoli, yang mengandung unsur-

mengakibatkan berkurangnya per-

unsur : (1) Terjadinya pemusatan

saingan (lessen competition) uji

kekuatan ekonomi pada satu atau

materiilnya melalui struktur pasar

lebih pelaku usaha, (2) Terdapat

sedangkan

penguasaan

atau

ekonomi menimbulkan konglomera-

pemasaran barang atau jasa tertentu,

si batu ujinya melalui perilaku pasar.

(3) Terjadinya persaingan usaha

Untuk membuktikan unsur-unsur

tidak sehat, (4) Tindakan tersebut

yang terdapat didalam Pasal 17 ayat

merugiakan

(2)UUPU harus dapat dipenuhi,

atas

produksi

kepentingan

umum

(Kagramanto, 2007 : 181)

pemusatan

kekuatan

yakni : (1) Tidak terdapat produk

Jika dibandingkan dengan kriteria

substitusinya, (2) Pelaku usaha lain

praktik monopoli terdapat dalam

sulit masuk kedalam pasar persai-

Pasal 17 ayat (2), yang memuat

ngan terhadap produk yang sama

unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-

dikarenakan hambatan masuk yang

tan penguasaan atas suatu produk, (2)

tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut

Melakukan perbuatan atas pemasa-

adalah pelaku usaha yang mempu-

ran suatu produk, (3) Penguasaan

nyai kemampuan bersaing yang

tersebut dapat mengakibatkan terjad-

signifikan dalam pasar bersangkutan,

inya praktik monopoli, (4) pengua-

(4) Satu atau satu kelompok pelaku

saan tersebut dapat mengakibatkan

usaha telah menguasai lebih dari

terjadinya persaingan usaha tidak

50% pangsa pasar suatu jenis produk

sehat.

(Winardi, 1996 : 457)

23


Pengertian

unsur-unsur

akan

tidak terjadi persaingan. Pasar

dijelaskan sebagai berikut :

yang tidak persaingan, pelaku

1. Produk substitusi

usaha

Didalam Kamus Ekonomi, substitutional

goods

benda-benda

pengganti,

cenderung

menentukan

harga sesuai dengan kehendak-

artinya

nya. Sehingga konsumen tidak

yaitu

memperoleh harga murah yang

adanya hubungan antara dua

lebih kompetitif dibandingkan

benda atau lebih, demikian rupa

dengan harga yang ditetapkan.

hingga benda x dapat mengganti-

Istilah substitusi juga ditemu-

kan benda y. Dengan demikian

kan

pengertian ini dapat dibedakan

bersangkutan yang terdapat pada

dengan pengertian benda-benda

Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-

komplementer. Benda komple-

kan bahwa:

menter berfungsi sebagai benda

”Pasar bersangkutan adalah pasar

pelengkap dari benda utama,

yang berkaitan dengan jangkauan

tetapi tidak menggantikan fung-

atau daerah pemasaran tertentu

sinya.

oleh pelaku usaha atas barang dan

didalam

definisi

pasar

Beranjak dari pengertian di

atau jasa yang sama atau sejenis

atas, terjadinya praktik monopoli

atau substitusi dari barang dan

didalam pasar ditandai dengan

atau jasa tersebut”.

adanya satu jenis produk dalam

Untuk menilai sifat substitusi

pasar yang bersangkutan, tidak

dari suatu produk dengan produk

ditemukan barang pengganti yang

yang lain dapat digunakan dengan

menjadi alternatif bagi konsumen

menggunakan pendekatan terha-

untuk memilih jenis lainnya yang

dap elastisitas permintaan dan

lebih murah. Akibatnya penjual

penawaran melalui analisis prefe-

produk tersebut dapat memainkan

rensi konsumen. Dalam melaku-

harga karena pasarnya berada

kan analisis preferensi konsumen

dalam penguasaannya.

digunakan tiga parameter utama

Oleh karena pasar hanya dikuasai

satu

jenis

sebagai alat pendekatan, yaitu

barang

harga, karakter, dan kegunaan

tertentu, maka didalam pasar

(fungsi) produk.(Assahinur, 2009


24

: 18) Produk dalam suatu pasar

alami industri yang merupakan

tidak harus bersifat perfect substi-

natural monopoly.

tutes, karena sulit untuk menemukannya, oleh sebab itu bisa dengan konsep close substitutes.

3.

Penguasaan Pasar (Market Share) Menjadi

penguasa

dalam

Produk dalam suatu pasar tidak

suatu jenis pasar merupakan hara-

harus memiliki kualitas yang

pan dari setiap pelaku usaha,

sama, oleh sebab itu, sepanjang

dengan menjadi penguasa yang

konsumen menentukan bahwa

nyata atas suatu pasar berarti

produk terkait memiliki karakter

pemusatan

dan fungsi yang sama, maka

telah berada dalam genggaman

produk tersebut dapat dikatakan

pelaku usaha tersebut. Dengan

sebagai substitusi satu dengan

kekuatan pasar yang dimilikinya

lainnya. Untuk menerapkan Pasal

itu pelaku usaha dapat menentu-

1 angaka 10 telah dikeluarkan

kan harga barang atau jasa dan

peraturan KPPU No.3 Tahun

dampak selanjutnya adalah keun-

2009 tentang Pedoman Penerapan

tungan yang optimal pasti akan

Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar

dapat diraihnya. Adapun wujud

Bersangkutan.

penguasaan

kekuatan

pasar,

ekonomi

dilakukan

dengan cara: 1). Jual rugi (preda2.

Barrier to entry

tory Pricing) dengan maksud

Bentuk Barrier to entry dapat

untuk mematikan pesaingnya, 2).

berasal dari dua hal, yaitu dari sisi

Melalui pratik penetapan biaya

perusahaan dari sisi kebijakan

produksi secara curang serta

publik dari sisi perusahaan strate-

biaya lainnya yang menjadi kom-

gi yang diterapkan tidak hanya

ponen harga barang, serta, 3).

untuk menjaga kekuatan pasarnya

Perang harga maupun persaingan

melainkan juga mempertahankan

harga (Fahmi, 2009 : 139).

laba monopolisnya. Sedangkan yang

berasal

dari

kebijakan

Berbagai bentuk tindakan penguasaan

pasar

seperti

ini

pemerintah biasanya memiliki

hanya mugkin

dilakukan oleh

tujuan tertentu, seperti kondisi

pelaku

yang

usaha

memiliki

25


market

power.

Tolok

ukur

Persaingan Usaha yang selanjutnya

penguasaan pasar tidak harus

disebut Komisi”, dan didalam Pasal

menguasai

100%,

30 ayat (3) disebutkan bahwa,

penguasaan sebesar 50% atau

”Komisi bertanggung jawab kepada

75% saja sudah dapat dikatakan

Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat

memiliki market power.

(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-

sebesar

Seperti didalam Pasal 17,

kan Komisi serta susunan organisasi,

kriteria menguasai pasar diberi-

tugas, dan fungsinya ditetapkan

kan batas lebih dari 50%, pelaku

dengan Keputusan Presiden”. Ak-

usaha yang menguasai pasar sebe-

hirnya KPPU didirikan pada tanggal

sar 50% dapat diduga atau diang-

8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan

gap melakukan praktik monopoli

Presiden Republik Indonesia Nomor

yang

75 Tahun 1999 tentang Komisi

merugikan

kepentingan

umum. Pasal 17 bersifat rule of

Pengawas

reason, untuk dapat membuktikan

Dengan

adanya kerugian masyarakat perlu

Hukum

dilakukan berbagai penelitian dan

pengawasan terhadap pelaku usaha

kajian dari ahli hukum dan ahli

berada dalam kewenangan KPPU.

ekonomi.

Persaingan demikian,

penegakan

Persaingan

Sebagai

Usaha.

Usaha

lembaga

serta

pengawas

kegiatan pelaku usaha, KPPU memi2.

KPPU Sebagai Lembaga

Pengawasan

Kegiatan

Pelaku

Usaha

liki kewenangan yang cukup besar terhadap segala bentuk perilaku pelaku usaha. Kewenangan tersebut meliputi

Di

Indonesia

berwenang

lembaga

menjalankan

penyidikan,

penuntutan,

yang

konsultasi, memeriksa, mengadili,

fungsi

dan memutus perkara pelanggaran

pengawasan kegiatan pelaku usaha

hukum

adalah Komisi Pengawas Persaingan

usaha. Namun bukan berarti tidak

Usaha atau disingkat dengan KPPU.

ada lembaga lain yang berwenang

Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-

menangani perkara monopoli dan

kan,”Untuk mengawasi Undang-un-

persaingan usaha, Pengadilan Negeri

dang ini dibentuk Komisi Pengawas

(PN) dan Mahkamah Agung (MA)

persaingan

oleh

pelaku


26

juga diberi wewenang untuk mena-

perkara yang bersangkutan.

ngani perkara persaingan. Penga-

Untuk menjaga independensi dan

dilan Negeri diberi wewenang untuk

integritas anggota Komisi,

menangani keberatan terhadap putu-

syaratan

san KPPU. dan menangani pelangga-

Komisi telah dirumuskan dalam

ran hukum persaingan yang menjadi

Pasal 31 sampai dengan Pasal 34.

perkara pidana karena tidak dijalan-

Dalam persyaratan tersebut dikehen-

kannya putusan KPPU yang sudah in

daki anggota-anggota terpilih dan

kracht.

terpercaya

Sedangkan

MA

diberi

untu

menjadi

(credible).

per-

anggota

Integritas

kewenangan untuk menyelesaikan

moral dan kepercayaan untuk memi-

perkara pelanggaran hukum persai-

lih seseorang adalah unsur penting

ngan apabila terdapat keberatan atas

yang sangat menentukan apalagi

putusan PN tersebut dengan menga-

sebagai anggota komisi yang terkait

jukan kasasi. Putusan MA harus

dengan dunia bisnis dan pelaku

dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak

usaha, maka kepribadian dan integri-

permohonan kasasi diterima.

tas memegang peranan kunci (plays

Pada Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa, ”Komisi adalah suatu

a key role) dalam menangani perkara persaingan.

Lembaga Independen yang terlepas

Atas dasar peran KPPU sebagai

dari pengaruh dan kekuasaan Peme-

lembaga pengawas, maka tugas

rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-

yang disandang oleh KPPU didalam

ti bahwa KPPU merupakan lembaga

Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas

yang independen. Hal ini ditegaskan

tugas yang dibebankan, KPPU juga

lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun

mempunyai wewenang yang terca-

1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat

kup dalam Pasal 36. Jika dicermati

(2) bahwa, anggota Komisi yang

tugas dan wewenang KPPU dalam

menangani perkara dilarang:

pasal-pasal tersebut,

a. mempunyai hubungan sedarah

kewenangan KPPU hanya terbatas

sebenarnya

atau semenda sampai derajat ke

pada

tiga dengan salah satu pihak yang

meskipun terdapat kewenangan yang

berperkara; atau

mirip badan penyidik, namun tugas

b. mempunyai kepentingan dengan

kewenangan

administratif,

penyidikan, penuntutan dan pemutus

27


itu dalam rangka memberikan sanksi

mencari kebenaran materiil diperlu-

hukuman

semata.

kan keyakinan KPPU bahwa pelaku

Demikian juga dengan kekuatan

usaha melakukan atau tidak melaku-

hukum dari putusan KPPU mempu-

kan perbuatan yang menyebabkan

nyai kekuatan eksekutorial, yaitu

terjadinya praktik monopoli dan

keputusan yang sederajat dengan

persaingan tidak sehat. (Wibowo dan

keputusan hakim, oleh sebab itu

Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai

putusan

langsung

melakukan pemeriksaan (pendahulu-

dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie)

an) jika terdapat salah satu indikasi

pada

yang

dari perbuatan berikut ini : (1) Atas

berwenang tanpa harus beracara

inisiatif Komisi sendiri apabila ada

sekali lagi di pengadilan tersebut.

dugaan telah terjadinya pelanggaran

(Pasal 46 ayat (2) UUPU).

Undang-undang Anti Monopoli, (2)

administrasi

KPPU Pengadilan

dapat

Negeri

Proses penyelidikan dan pemerik-

Atas laporan tertulis dari pihak yang

saan merupakan salah satu bagian

merasa dirugikan;setiap orang yang

dari proses beracara di KPPU.

mengetahui atau patut diduga telah

Hukum acara di KPPU ditetapkan

terjadi pelanggaran terhadap Un-

pertama kali melalui Surat Keputu-

dang-undang Anti Monopoli, (3)

san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000,

Atas laporan tertulis dari setiap orang

tentang Tata Cara Penyampaian

yang mengetahui atau patut diduga

Laporan dan Penanganan Dugaan

telah terjadi pelanggaran terhadap

Pelanggaran Terhadap UU No.5

Undang-undang

Tahun 1999. Surat Keputusan terse-

(Fuady, 1999 : 104).

Anti

Monopoli

but telah diubah menjadi Peraturan

Berdasarkan hasil pemeriksaan

Komisi No.1 Tahun 2006, tentang

pendahuluan yang diperoleh, jika

Tata Cara Penanganan Perkara di

hasilnya adalah penetapan untuk

KPPU yang mulai efektif berlaku

melakukan pemeriksaan lanjutan,

pad tanggal 18 Oktober 2006.

maka

akan

dilakukan

tindakan

Proses penyelidikan dan pemerik-

penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak

saan merupakan prosedur yang dike-

yang melaporkan harus memberikan

nal dalam hukum pidana yaitu proses

identitasnya kepada KPPU dan wajib

mencari kebenaran materiil. Dalam

dirahasiakan identitas pelapor oleh

28


KPPU.

disimpulkan

Mekanisme pemeriksaan perkara

terhadap

adanya Hukum

pelanggaran Persaingan.

oleh KPPU pada prinsipnya sama

Mekanismenya, KPPU akan mem-

dengan

pemeriksaan

bentuk suatu Majelis Komisi untuk

dalam hukum acara pidana, namun

melakukan pemeriksaan terhadap

terdapat sedikit perbedaan dalam hal

pelaku usaha dan saksi. Dalam

siapa yang dimaksud dengan subyek

pemeriksaan tersebut majelis Komisi

pelapor dalam perkara persaingan

dibantu oleh staf komisi. Jika peme-

usaha. Dalam pemeriksaan perkara

riksaan perkara dilakukan atas dasar

yang didasarkan atas dasar laporan

inisiatif komisi, maka pada penulisan

adalah pemeriksaan yang dilakukan

nomor perkara adalah sama hanya

karena adanya laporan dari ma-

saja menggunakan tanda I (Inisiatif).

pengertian

syarakat atau pelaku usaha yang

Pemeriksaan

perkara

dalam

persaingan

usaha

dirugikan oleh tindakan pelaku usaha

hukum

yang dilaporkan. Setelah menerima

terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-

laporan, KPPU menetapkan majelis

saan pendahuluan dan pemeriksaan

komisi yang akan bertugas memerik-

lanjutan. Untuk melakukan pemerik-

sa dan menyelidiki pelaku usaha

saan pendahuluan ini harus didasar-

yang dilaporkan. Dalam menjalan-

kan pada laporan masyarakat, pihak

kan tugas, majelis komisi dibantu

yang dirugikan atau pelaku usaha.

oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-

Berdasarkan

ra yang dilakukan atas dasar laporan

KPPU menetapkan apakah perlu

menggunakan

perkara:

dilakukan pemeriksaan lanjutan atau

Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/

tidak. Jika dianggap perlu, maka

Tahun, sedangkan perkara yang

KPPU akan melakukan pemeriksaan

diperiksa bukan atas dasar laporan

kepada pelaku usaha yang dilapor-

pada nomor perkara tidak terdapat

kan. KPPU juga dapat mendengakan

kode L (laporan).

keterangan saksi, saksi ahli atau

nomor

acara

laporan

masyarakat

Pemeriksaan atas dasar inisiatif

pihak lain yang dianggap memiliki

KPPU didasarkan karena adanya

keterangan yang diperlukan. Namun

dugaan atau indikasi dari hasil

dalam melaksanakan tugas pemerik-

pengamatan dan persepsi sendiri

saan itu KPPU wajib melengkapi


dirinya dengan surat tugas.

ngan pemeriksaan lanjutan tersebut

Di dalam Pasal 41 Hukum Persaingan

Usaha

29

dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut

menekankan

apa akibat hukumnya jika jangka

bahwa selama melaksanakan tugas

waktu 60 hari dan tambahan 30 hari

penyelidikan (pemeriksaan pendahu-

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh

luan)

KPPU.KPPU

dan

pemeriksaan

lanjutan

dalam

melakukan

pelaku usaha atau pihak lain yang

pemeriksaan melalui beberapa taha-

diperiksa

pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme-

mempunyai

kewajiban

menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak untuk

riksaan, 3). Pembacaan Putusan. Tahap

pemanggilan

kepada

diperiksa, dilarang menolak mem-

pelaku usaha, saksi, atau pihak lain

berikan informasi, dan dilarang

yang

menghambat proses penyelidikan

proses pemeriksaan dilaksanakan.

dan pemeriksaan (lanjutan) yang

Surat panggilan mengundang yang

dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika

bersangkutan untuk hadir dalam

terdapat penolakan dari pelaku usaha

proses pemeriksaan. Dalam surat

atau pihak lain maka yang bersang-

panggilan memuat tanggal, hari, jam

kutan akan diserahkan kepada pe-

sidang serta tempat persidangan

nyidik untuk selanjutnya diproses

dilangsungkan. Jika terdapat pelaku

sesuai

usaha atau saksi yang dipanggil

dengan

ketentuan

yang

berlaku.

terkait

dilakukan

sebelum

tetapi tidak hadir dalam persidangan

Adapun jangka waktu dalam pemeriksaaan

lanjutan

dapat diancam dengan tindakan tidak

diberikan

kooperatif yang melanggar Pasal 42,

oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60

selanjutnya perkara akan dilimpah-

(enam puluh) hari sejak dilakukan

kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan

pemeriksaan lanjutan. Namun jika

demikian perkara tersebut sudah

diperlukan tambahan waktu karena

berubah menjadi perkara pidana.

pemeriksaan dirasakan belum selesai masih

dapat diperpanjang paling

Pada prinsipnya terhadap perkara apapun, pidana, perdata maupun

lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak

persaingan

dijelaskan

undang-undang

dilarang menghambat proses pe-

apakah alasan dilakukan perpanja-

nyelidikan atau pemeriksaan dengan

dalam

usaha,

setiap

orang


30

tidak bersedia memberikan informasi

terdapat dua tahapan yaitu, pertama,

atau alat bukti yang dapat men-

pemeriksaan oleh KPPU. Kedua,

dukung

pemeriksaan.

pemberian kesempatan pada pelaku

Demikian juga dengan pelaku usaha

usaha untuk menyampaikan keteran-

tidak boleh menolak memberikan

gan atau dokumen. Pemeriksaan

informasi maupun alat bukti baik itu

pembuktian menetapkan bahwa yang

berupa dokumen atau surat-surat

dapat dijadikan alat bukti dalam

yang menurut KPPU diperlukan

pemeriksaan terdiri dari: keterangan

dalam penyelidikan atau pemerik-

saksi, keterangan ahli, surat dan atau

saan.

dokumen,

jalannya

petunjuk,

keterangan

Sebelum dilakukan pemeriksaan,

terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera-

KPPU wajib menjelaskan selengkap

ngan saksi ahli diperlukan bilamana

mungkin dokumen dan alat bukti apa

perkara yang diperiksa termasuk

saja yang dibutuhkan dalam pemer-

katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009

iksaan tersebut sehingga pelaku

: 209). Apa yang dapat dijadikan

usaha dapat bersikap lebih kooperatif

sebagai ukuran bahwa suatu perkara

dengan mempersiapkan dokumen

termasuk ’perkara rumit’ tidak ter-

yang diperlukan tepat pada saat

dapat pedoman yang dapat dijadikan

diperlukan. Demikian juga dengan

sebagai acuan dalam mengukur ting-

timbal balik dari sikap kooperatif

kat kerumitan suatu perkara oleh

dari pelaku usaha, maka KPPU dian-

KPPU.

jurkan pula untuk sesegera mungkin

Dalam pemeriksaan pembuktian

mengembalikan dokumen data peru-

ini diperlukan sikap yang kooperatif

sahaan kepada pelaku usaha.

dari pihak-pihak yang diperiksa oleh

Tahap

pemeriksaan

meliputi

KPPU.

Apabila

tidak

terdapat

pemeriksaan administratif, pemerik-

kerjasama antar pihak yang diperiksa

saan pokok perkara, pemeriksaan

dengan KPPU, maka pemeriksaan

pembuktian. Prosedur pemeriksaan

akan diserahkan kepada badan pe-

administratif

nyidik umum untuk dilakukan pe-

adalah

pemeriksaan

identitas dan pembacaan hak-hak

nyidikan

pelaku usaha, saksi atau pihak lain.

untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus

Pemeriksaan terhadap pokok perkara

juga diselidiki pelanggarannya terha-

terhadap

penolakannya

31


dap hukum persaingan usaha. Kalau

3. Putusan KPPU Yang Terkait

sudah dilimpahkan kepada penyidik

Dengan Praktik Monopoli.

umum, maka akan merubah status

3.1. Perkara

hukum perkara yang ditangani dari

PU-I/2003 tentang Jasa Peti

perkara administrasi (kasus persai-

Kemas Oleh PT. Jakarta

ngan dengan ancaman hukuman

International Cargo Terminal

administrasi) menjadi kasus pidana

Kasus ini berawal dari hasil moni-

(terkena ancaman hukuman pidana).

toring yang dilakukan oleh KPPU

Setelah dilakukan tahapan peme-

terhadap

Nomor

kegiatanusaha

04/KP-

dalam

riksaan dan pemeriksaan lanjutan

bidang jasa terminal pelayanan bong-

telah

rangkaian

kar muat petikemas di Pelabu-

proses pemeriksaan sebelum dijatuh-

hanTanjung Priok Jakarta Utara

kan putusan oleh KPPU. Keseluru-

yang dilakukan oleh PT. JAKARTA

han proses tersebut memakan waktu

INTERNATIONAL

60 (enam puluh) hari atau setelah

TERMINAL, disingkat dengan PT

diperpanjang selama 30 (tiga puluh)

JICT dan KERJA SAMA OPERASI

hari lagi. Putusan KPPU tentang

TERMINAL PETIKEMAS KOJA,

adanya pelanggaran praktik monopo-

disingkat dengan KSOTPK KOJA,

li dan persaingan usaha tidak sehat

terhadap PT. (PERSERO) PELABU-

harus dibacakan dalam sidang yang

HAN INDONESIA II, disingkat

dinyatakan terbuka untuk umum oleh

dengan PT. PELINDO II.

selesai

seluruh

CONTAINER

majelis Komisi yang beranggotakan

Dari hasil monitoring KPPU, di

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

anggota

putusan

Utara diduga terjadi praktikmonopoli

KPPU harus segera diberitahukan

dan atau persaingan usaha tidak sehat

kepada pelaku usaha yang diputus

dalam

melanggar tersebut berupa petikan

pelayananbongkar muat petikemas.

putusannya, dan menurut Pasal 43

Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-

ayat (4), yang dimaksud dengan

gan menunjukkan bahwa kegiatan

pemberitahuan itu adalah menyam-

usaha jasa terminal pelayanan bong-

paikan petikan putusan KPPU).

karmuat petikemas di Pelabuhan

Komisi.

Hasil

bidang

jasa

terminal

Tanjung Priok Jakarta Utara jika


32

dihubungkan dengan Pasal 26 ayat

wewenangnya agar klausuldi dalam

(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun

authorization agreement dihilangkan

1992 tentang Pelayaran,yang mene-

atau disesuaikan dengan jiwa,sema-

tapkan bahwa, ”penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada BadanUsaha Milik Negara, yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”

ngat serta tujuan Hukum Persaingan.

Sedangkan didalam Pasal 26 ayat (2)dinyatakan bahwa, ”badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yangmelaksanakan pengusahaan pelabuhan” Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun 1992, bahwa, ”keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umumantara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapanganpenumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaanjasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan olehBUMN”

PT PELINDO III adalah pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diaturdidalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, telah memberikan konsesi pengelolaan terminal petikemas kepada PT JICT dengan jaminan bahwa tidak akanada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit TerminalPetikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelumtercapainya throughput sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancangbangunnya sebesar 3,8 juta. Adanya

klausul

authorization

agreement tersebut termasuk salah satu bentuk

perjanjian

ekslusif

yang dilarang oleh undang-undang sebab dapat menimbulkan hambatan strategis yang nyata bagi para pelaku usaha baru yangakan memasuki

KPPU telah menyampaikan saran

pasar bersangkutan pelayanan bong-

kepadaMeneg BUMN tertanggal 19

kar muat petikemas di pelabu-

Pebruari 2003 yang pada pokoknya

hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan

mengharapkanMenteri bersangkutan

bahwauntuk mendapatkan pelayanan

menggunakan segala pengaruh dan

bongkar muat petikemasdi pelabu-

33


han Tanjung Priok mereka harus

untuksecara bersama-sama melaku-

mengikatkan diri pada kontrak yang-

kan penguasaan produksi dan atau

bersifat

adanya

pemasaran barangdan atau jasa

kontrak yang mengikat tersebut,

yang dapat mengakibatkan praktik

maka mereka tidakakan dilayani PT

monopoli dan atau persainganusaha

JICT

tidak sehat”

ekslusif.

dan

Berdasarkan

KSO

Tanpa

TPK

fakta-fakta

KOJA. tersebut

Selanjutnya menyatakan bahwa

menunjukkan bahwa PT JICT telah

PT JICT secara sah dan meyakinkan

melakukan penguasaan pasar pada

telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan

pasar

bersangkutansebagaimana

Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati

dimaksud pada Pasal 17 ayat (2)

pengaturan pasal tentang monopoli

huruf c.

dan penyalahgunaan posisi dominan

Berdasarkan pertimbangan terse-

yang terdapat dalam Hukum Persai-

but, maka Majelis Komisi menilai

ngan Usaha masing-masing diatur

dan berpandanganbahwa esensi dari

dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan

Agreement

menggunakan pendekatan rule of

bukan merupakancerminan kerjasa-

reason larangan penguasaan pangsa

ma sebagaimana dimaksud di dalam

pasar sebesar 50% didalam Pasal 17

Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk

dan 59% serta 75% didalam Pasal 25

transaksi pelimpahan kewenangan

dirasakan terlalu besar(Anggraini,

ataupun transaksi pelimpahan Hak

2010 : 474). Sebab penguasaan pasar

Monopoli dengan memberikan jami-

bukan

nan untuk menguasai 75% (tujuh

hukum anti monopoli, jika

puluh lima persen) pangsa pasar pada

tersebut dapat juga diraih melalui

pasar bersangkutan.dari PT PELIN-

aktivitas monopoli alamiah atau legal

DO sebagai BUMN.

berdasarkan persaingan pasar yang

klausul

Authorization

KPPU mempertimbangkan unsur-

merupakan

pelanggaran posisi

fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic,

unsur pelanggaran Hukum Persai-

1994 : 121-122)

ngan yang terdapat dalam Pasal 4,

3.2. Perkara Nomor 03/KPPU-L

yaitu

/2004 tentang Pengadaan Holo-

”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

gram Pita Cukai oleh PT. Pura Nusapersada

34


Kasus ini berawal dari laporan

yang sejenis sulit masuk menjadi

yang diterima KPPU tertanggal 19

pemasok hologram pita cukai kepada

Januari

perusahaan

Perum Peruri. Ini artinya didalam

sebagai terlapor I dan II diduga

pasar bidang cetak hologram pitacu-

melakukan

dalam

kai telah terjadi hambatan masuk

pengadaan hologram pita

(barrier to entry) yang diciptakan

cukai. Terlapor I adalah Perusahaan

oleh pelaku usaha yang sangat berpe-

Umum Percetakan Uang Republik

luang menimbulkan terjadinya prak-

Indonesia (Perum Peruri) dan Ter-

tik monopoli dan atau persaingan

lapor II adalahPT Pura Nusapersada.

usaha tidak sehat yang dilarang oleh

Kedua perusahaanmembuat kesepa-

hukum persaingan usaha.

rangka

2004.

Dua

kesepakatan

katan bahwa pasokan hologram pita

Oleh sebab itulah KPPU kemudi-

cukai kepada Perum Peruri selama

an melakukan serangkaian pemerik-

ini akan dilakukan olehPT Pura Nu-

saan pendahuluan untuk mendapat-

sapersada saja.

kan bukti-bukti yang diperlukan.

Kesepakatan mereka buat pada

Setelah dilakukan beberapa kali

tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam

pemeriksaan pendahuluan yaitu pada

Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/

tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret

1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu

2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-

tidak ada batas waktunya serta telah

sa

mendapat

pelanggaran

persetujuan

dari

oleh

menemukan

adanya

terhadap

indikasi ketentuan

Ditjen Bea dan Cukai pada tahun

Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2)

1995. Adanya perjanjian tersebut

huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c

menyebabkan penguasaan produksi

UUPU.

hologrampita cukai rokok terpusat

Pemeriksaan pendahuluan dilaku-

pada satu pelaku usaha saja yaitu PT

kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan

Pura Nusapersada. Akibatnya PT

Terlapor II.dan Ditjen Bea dan

Pura Nusapersada akan menjadi

Cukai. Dari serangkaian pemerik-

pemasok tunggal hologram pitacukai

saan pendahuluan tersebut dapat

pada Perusahaan Umum Percetakan

disimpulkan bahwa 1). Pelapor me-

Uang Republik Indonesia (Perum

rupakan badan usaha yang mempro-

Peruri) sementara pelaku usaha lain

duksi hologram tetapi masih mulai

35


memasarankan dan belum melaku-

Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal

kan usaha komersiil, 2). Terlapor I

25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17

mempunyai tugas untuk mencetak

menentukan adanya praktik monopo-

uang kertas dan uang logam serta

li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-

mencetak dokumen sekuriti yang

naan posisi dominan oleh Terlapor I

menyangkut keamanan negara.Ter-

dan Terlapor II.

lapor I mengikutsertakan Terlapor II

Oleh karena itu, Tim Pemeriksa

dalam hal mencetak dan melekatkan

merekomendasikan agar pemerik-

hologram pada pita cukai, 3). Ter-

saan dilanjutkan ke Pemeriksaan

lapor II memiliki kegiatan mempro-

Lanjutan

duksi hologram pitacukai dan memi-

kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura

liki pesaing potensial

Nusapersadasebagai

PT Mitra

dengan

alasan

bahwa

Terlapor

II

Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal

adalah akibat adanya perjanjian

Standar, PT Semarang Packaging

kerjasama pengadaan hologrampita

Industry. Terlapor II tidak keberatan

cukai antara Perum Peruri danPT

jika

dalam

Pura Nusapersadatelah menyebab-

pengadaan hologram pita cukai, 4).

kan timbulnya hambatan masuk

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan

(entry barrier) bagi produsenholo-

bahwa perjanjian tersebut dapat

gram lain yang berpeluang menim-

dibatalkan

melalui

bulkan praktik monopoli. Atas dasar

tender dengan syarat-syarat tertentu

rekomendasi Tim Pemeriksa terse-

asalkan ada jaminan kepastian keter-

but, KPPU mengeluarkan Penetapan

sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan

Komisi

Cukai

bahwa

PU/IV/2004 tanggal 6 April2004

pengadaan pita cukai berhologram

untuk melanjutkan Perkara Nomor

tidak dilakukan melalui konsorsium

03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan

karena pengawasannya sulit.

Lanjutanterhitung sejak tanggal 6

dilakukan

juga

tender

selanjutnya

menegaskan

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, akhirnya Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat

Nomor

08/PEN/KP-

April 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004. Pemeriksaan

Lanjutan

telah

indikasi adanya pelanggaran terha-

beberapa dilakukan oleh Komisi

dap ketentuan Pasal 17 ayat (1),

antara lain pada tanggal 17 Mei


36

2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8

cetak dan pelekatan hologram pada

Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni

Terlapor I dengan alasan Terlapor II

2004.

tidak dapatmengembangkan teknolo-

Selama tahap pemeriksaan

lanjutan diperiksa tiga buah perusa-

gi

haan hologram pitacuka sebagai

inefisiensi serta sebenarnya tidak

saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan

keberatan untuk mengubah perjanji-

Botasupal (Badan Koordinasi Pem-

an Tahun 1995 apabila bertentangan

berantasan

Dari

dengan Undang-undang Nomor 5

serangkaian pemeriksaan lanjutan

Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II

dapat disimpulkan berikut ini : 1).

dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT

Para Saksi

pada umumnya adalah

KertasPadalarang telah mengadakan

perusahaan yang bergerak dalam

pertemuan yang menyepakati peru-

bidang usaha percetakan hologram

bahanperjanjian Pengadaan Holo-

pitacukai dan atau percetakan biasa,

gram untuk Cetakan Pita Cukai.

Uang

Palsu).

percetakan dokumen sekuriti seperti

hologram

Proses

dan

akan

produksi

pita

terjadi

cukai

materai, akte perkawinan dan buku

berhologram dalam praktiknya tidak

nikah serta percetakan hologram

efisien karena pita cukai berholo-

untuk plat nomor kendaraan bermo-

gram tidak dibuat sepenuhnya oleh

tor

dimensi,

Terlapor I, tetapi ada bagian seperti

2).Botasupal memiliki tugas dan

hologramdibuat oleh Terlapor II dan

wewenang melakukan pengawasan

pada bagian kertas pita cukai dibuat

dan pembinaan terhadap percetakan

oleh PT Kertas Padalarang. Perma-

dokumen sekuriti serta memberikan

salahan

ijin dan rekomnedasi kepada produ-

pengadaan pita cukai berhologram

sen dan distributor hologram. Bota-

sebenarnya lebih banyak karena

supal belum memberikan rekomen-

keterlambatan pengiriman dan atas

dasi ijin usaha/operasi dokumen

keterlambatantersebut Perum Peruri

sekuriti

dengan

dikenakan penalti sehingga Ditjen

alasan Pelapor masih mengambil

Bea dan Cukai sebenarnya setuju

mesin master dari luar negeri, 3).

apabila pengadaan hologram pita

Terlapor II menerangkan bahwa

cukai terbuka melalui tender namun

tidak bersedia menempatkan mesin

kendalanya adalah adanya perjanjian

dan

cap-cap

kepada

tiga

Pelapor

pokok

dalam

dalam

37


ekslusif antara Terlapor I dan Ter-

Selanjutnya memerintahkan kepada

lapor II, sedangkan kewenangan

Terlapor I dan Terlapor II untuk

untuk membatalkan perjanjian terse-

menghentikan kegiatanyang menga-

but bukan beradapada Ditjen Bea dan

kibatkan terjadinya praktik monopoli

Cukai tetapi berada pada kedua pihak

dan atau persaingan usaha tidaksehat

yang melakukan perjanjian..

dalam pengadaan hologram pada pita

Botasupal

telah

memberikan

cukai dengan cara membatalkan

ijin

usaha/operasi

SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/

dokumensekuriti kepada 5 (lima)

1995. Juga memerintahkan kepada

perusahaan

PT

Terlapor I untuk membuka pasar

Sumber Cakung, PTKarya Aroma

pengadaan hologram pada pita cukai

Sejati, PT Royal Standar, PT Pura

dengan

Barutama dan PT Pura Nusapersada

yang sama kepada setiap pelaku

selaku pabrik hologram serta satu

usaha

agen hologram yaitu PT. Mitra

pengadaan hologram pada pita cukai

Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-

melalui tender yang terbuka dan

gram yang dapat memenuhi seluruh-

transparan, selambat-lambatnya un-

kebutuhan hologram pita cukai yang

tuk pengadaan hologram pada pita

berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar

cukai tahun anggaran 2005.

rekomendasi

hologram

yaitu

memberikan untuk

turut

kesempatan serta

dalam

keping hanya 2 (dua) perusahaan

Analisis putusan dari perkara

yaitu PT Pura Nusapersada dan PT

diatas sebagai berikut : 1). Perum

Karya Aroma Sejati.

Peruri dan PT Pura Nusapersada

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta

terbukti melakukan praktik praktik

hukum yang ada, maka Majelis

monopoli, 2). Perum Peruri dan PT

Komisi menutuskan : Perum Peruri

Pura Nusapersada melanggar Pasal

sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu-

17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum

sapersada sebagai Terlapor II terbuk-

Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain

ti secara sah dan meyakinkan me-

yang Pura Nusapersada menciptakan

langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

hambatan masuk hendak ikut tender.

huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak terbukti

Simpulan

melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c.

Implementasi

putusan

KPPU

38


terhadap prinsip larangan praktik monopoli dalam memutus perkara persaingan usaha didasarkan pada ada tidaknya kepentingan umum (public interest) yang dirugikan oleh pelaku usaha. Pertimbangan hakim (ratio decidendi) komisioner untuk menetapkan pelanggaran terhadap prinsip larangan praktik monopoli adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) UUPU yang meliputi: a)non substitution; b) barrier to entry; c) dan market share. Dalam beberapa perkara persaingan usaha KPPU telah menerapkan prinsip tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus. Daftar Rujukan A.F. Lubis, et. al., 2009, Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks, Indonesia :Support of Deutsche Gesellschaft fuur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

D. Wibowo dan H. Sinaga, 2005, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta :Raja Grafindo Persada. E. Gellhorn & W. E. Kovacic, 1994, Antitrust Law and Economic, Minnesota :West Publishing Co. E. R. Ginting, 2001, Hukum Antimonopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. L. B. Kagramanto, 2007, Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Winardi, 1996, Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), Bandung: Mandar Maju Stefino Anggara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 1 Tahun 2009, Jakarta

Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Recommend Documents