CHECKLIST BERKAS APLIKASI PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL/ PERLUASAN USAHA PENANAMAN MODAL Nama Perusahaan
: ……………………………………………………………………………
Permohonan
: Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Kelengkapan Dokumen
:
Penanaman
Modal/Perluasan
Usaha
Checklist No
Persyaratan Ada
1
4
Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dan/atau perubahannya. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5
Rekaman Surat Keterangan Domisili Perusahaan (apabila ada)
6
Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart. b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan, perusahaan harus menyampaikan: a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia; 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia; 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan
2 3
7
Tidak ada
Catatan
warga negara asing; 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing; 5. Rekaman NPWP pemegang saham apabila pemegang saham adalah perseorangan Indonesia/badan usaha Indonesia. c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
8 9 10
Yang Menyerahkan :
Petugas FO :
ttd
ttd
Tanggal
: ...............................
Tanggal
: ...............................
Nama Jelas
: ...............................
Nama Jelas
: ...............................
No. Telp
: ………………….
CHECKLIST BERKAS APLIKASI
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL/ LAPORAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL Nama Perusahaan
: ……………………………………………………………………………
Permohonan
: Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal/Laporan Perubahan Penanaman Modal
Kelengkapan Dokumen
: Checklist
No
Persyaratan Ada
1 2 3
Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dan atau perubahannya Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan : a. nama Perusahaan, agar melampirkan : 1) rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham; 3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. alamat perusahaan, agar melampirkan domisili perusahaan c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru d. bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan : 1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan e. modal perseroan, agar melampirkan : 1) rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau 3) rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan
Tidak ada
Catatan
pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru f. penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan : 1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk : • Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris. 2) Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
• Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia; • Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia; • Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; • Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing • Rekaman NPWP pemegang saham apabila pemegang saham adalah perseorangan Indonesia/badan usaha Indonesia. 3) Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak
pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir g. nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/certificate change of name atau sejenisnya. 4 5 6
Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
Yang Menyerahkan :
Petugas FO :
ttd
ttd
Tanggal
: ...............................
Tanggal
: ...............................
Nama Jelas
: ...............................
Nama Jelas
: ...............................
No. Telp
: ………………….
