PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA DARI DAMPAK NEGATIF PENGEMBANGAN PRODUK BIOTEKNOLOGI PERTANIAN MODERN

Fokky. Fuad – Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA DARI DAMPAK NEGATIF PENGEMBANGAN PRODUK BIOTEKNOLOGI PERTANIAN MODERN Oleh:

FOKKY FUAD Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Bioteknologi diartikan sebagai seperangkat yang bertujuan untuk merubah materi genetic pada tanaman, hewan, dan juga mikroba yang dilakukan oleh manusia. Plasma Nutfah yang banyak tersebar di Indonesia sebagai sumber daya alam keanekaragaman hayati, seharusnya dilindungi oleh undang – undang dan dijaga oleh aparat yang berkompeten untuk memahami arti dari kekayaan sumber daya alam hayati. Karena banyak dari pengusaha yang memanfaatkan keadaan dimana aparat dan undang – undang tidak dapat memayungi/ melestarikan keadaan sumber daya alam hayati di Indonesia, sehingga kekuatan dan pemahaman juridis untuk melindungi keanekaragaman hayati dari tindakan yang dapat merusak kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kepedulian akan lingkungan sebagai bagian dari hidup manusia sudah terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu timbul pertanyaan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam hayati di Indonesia ini yang kian menipis. Key words: Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam Hayati, Plasma Nutfah

I.

mengartikan

PENDAHULUAN

Bioteknologi

sebagai

Bioteknologi menurut agenda 21

teknologi yang memanfaatkan makhluk

diartikan sebagai:

hidup

yang

direkayasa

untuk

menghasilkan barang dan jasa guna “ a set techniques for bringing about specific man – made changes in the genetic materials in plants, animal, and microbes” Dalam hal ini bioteknologi diartikan

sebagai

seperangkat

yang

bertujuan untuk merubah materi genetic pada tanaman, hewan, dan juga mikroba yang dilakukan oleh manusia. Hari Hartiko, Ph.D selaku pakar Bioteknologi Universitas

Gajah

Mada

yang

memenuhi

kesejahteraan

manusia

(Hariko,1955: 2). Agenda 21 juga menyatakan bahwa

“The

implementation

development of

and

biotechnological

product must ber done very carefully and with acute concern for human safety and protection of environment”. Dalam hal

ini

maka

implementasi

Lex Jurnalica/ Vol. 1 /No.3 /Agustus. 2004

pengembangan serta produk-produk

bio143


teknologi harus dilakukan secara sangat

maka

hati-hati dan dengan perhatian yang

terganggu, demikian pula sebaliknya

serius demi keselamatan umat manusia

apabila ada penambahan komponen baru

dan juga demi melindungi lingkungan

belum tentu ekosistem yang ada dapat

hidup.

bahwa

menerimanya dengan baik. (Adiwibowo,

penerapan bioteknologi ternyata telah

1995: 23). Pelepasan suatu makhluk

memberikan kemungkinan kemanfaatan

baru yang belum pernah ada di alam

yang tidak terbatas. Hasil menipulasi

akan menimbulkan pencemaran biologis

gen memungkinkan suatu jasad mampu

yang bisa lebih berbahaya daripada

menghasilkan

pencemaran

Hartiko

menjelaskan

suatu

produk

yang

keseimbangan

kimia

sistem

dan

akan

nuklir.

sebelumnya tidak mungkin terjadi, para

Berdasarkan Third World Resurgance

pakar berlomba menggunakan daya

pada

khayal

untuk memproduksi

genetika, gen-gen hanya dipindahkan

bahan yang mempunyai nilai tinggi

abtar satu spesies untuk mendapatkan

melalui rekayasa genetika. Lebih lanjut

bibit tanaman atau hewan dengan sifat-

dikatakan

sifat tertentu (Adiwibowo, 1995: 23).

mereka

bahwa

pengembangan

awal

perkembangan

bioteknologi tidak berarti tanpa resiko,

Dalam

bahkan apabila kita tidak dapat memilih

pemindahan

pengembangan

secara

berbagai spesies, sebagai contohnya gen

tepat, maka akan menimbulkan dampak

ikan dimasukan kedalam tomat untuk

negatif

mengurangi

yang

bioteknologi

besar

terutama

pada

keanekaragaman hayati (bio-diversity) Dr.Ir.Haryono ling-kungan

selaku

hidup

Brawijaya

pakar

Universitas

menjelaskan

pengembangan

bahwa

bioteknologi

pengembangan

rekayasa

gen

selanjutnya

dilakukan

kerusakan

antar

karena

pembekuan, kentang yang diberi gen ayam, tanaman jagung yang dimasuki oleh

gen

kunang-kunang,

dan

sebagainya.

pada

Pissler

&

terdapat

pengembangan yang terdapat di dalam

berpengaruh bagi lingkungan hidup

Agenda

akibat adanya pelepasan organisme baru

produktivitas

yaitu bahan

meningkatkan pangan

dunia

(wawancara bulan Februari 1997). Soeryo

Adiwibowo

(organisme)

itu

yang

akan

atau organisme dengan sifat-sifat baru ke alam bebas terutama dampaknya bagi

me-

nerangkan apabila komponen dalam ekosistem

hal

berpendapat,

dasarnya harus sesuai dengan arah

21,

empat

Mellon

musnah,

ekosistem, yaitu: 1.

Tanaman

transgenetic

dapat

berubah menjadi gulma yang akan


144


membanjiri

2.

3.

4.

lading,

lahan

dan

gen, yaitu berkurangnya keanekaan gen,

ekosistem.

dimana

Tanaman transgenetic akan menjadi

tujuan pengedalian hama (Soemarwoto,

perantara bagi perpindahan gen-gen

1994: 24). Vandana Shiva salah seorang

baru ke tanaman liar. Dampaknya

tokoh gerakan lingkungan hidup dan

bagi

pemerhati

ekosistem

belum

dapat

keanekaan

masalah

diperkirakan.

bioteknologi

Tanaman yang direkayasa dengan

pengembangan

menyisipkan

tanaman

virus

akan

mem-

gen

mempunyai

pengembangan

menjelaskan

dan

bahwa

bioteknologi

pada

keanekaragaman

sifat

fasilitasi terciptanya virus-virus baru

genetic

yang dapat menimbulkan penyakit

menimbulakan Epidemi penyakit pada

baru bagi tanaman.

jamur dan jagung di tahun 1970 (Shiva,

Tanaman

yang

tunggal

secara

luas

telah

direkayasa

1994). Salah satu bahaya pelepasan

mengendung bahan-bahan beracun

organisme hasil rekayasa genetika ke

yang bersifat obet atau pestisida

alam

akan membawa resiko bagi makhluk

tercemarnya jenis-jenis asli atau liar

lain, misalnya burung dan hewan

oleh gen-gen dari tanaman transgenetic.

liar lain (Rissler & Mellon dalam

Keadaan

Adiwibowo, 1995)

keanekaragaman

Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa

proses

bioteknologi manusia

pengembangan

akan dapat merugikan

yang

selalu

bebas

adalah

ini

kemungkinan

dapat

mengancam

hayati

karena

organisme yang telah berubah dengan akibat-akibat

pada

lingkungan

dan

kesehatan yang tidak dapat diperkirakan

berpandangan

sebelumnya.

Sekali

antroposentris yang memandang segala

berkembang

biak,

sesuatu termasuk lingkungan hidup dari

rekayasa genetika tidak dapat diisolasi

sudut pandang kepentingan manusia.

kembali dari lingkungan.

Kerugian yang tampak dari rusaknya

Permasalahan

gen-gen

hukum

hasil

yang

muncul

rasakan, contohnya yaitu hilangnya

pengembangan bioteknologi ini antara

spesies-spesies tanaman yang sangat

lain:

dibutuhkan

1.

kepentingan

dunia

kedokteran (Soemarwoto, 1992: 4). Penggunaan

teknologi

yang

adanya

dan

keanekaragaman hayati akan sangat kita

bagi

dari

dilepaskan

proses

Dari Sudut Kelembagaan Adanya proses perizinan yang

tidak

tidak terkoordinasi terhadap peneliti

bijaksana akan mengakibatkan erosi

asing yang hendak melakukan penelitian


145


di

Indonesia

khususnya

keanekaragaman

hayati

tentang di

hasil rekayasa genetika tersebut. Selain

dalamnya terkandung kekayaan plasma

Amerika Serikat, negara-negara industri

nutfah.

tidak

maju yang tergabung di dalam G-7 juga

perizinan

menekankan negara-negara berkembang

dimanfaatkan

agar bersedia dijadikan sebagai ajang uji

Akibat

negatif

terkoordinasinya tersebut,

dimana

melakukan uji coba pelepasan tanaman

dari

proses

maka

dapt

dengan baik oleh para peneliti asing

coba

untuk melakukan pencurian terhadap

pemasaran dari tanaman-tanaman GMO

plasma nutfah sebagai bahan dasar

(Genetically Modified Organism).

proses

pengembangan

pelepasan

tanaman

sekaligus

bioteknologi.

Selain itu pula apabila terjadi perusakan

II.

PERMASALAHAN

masing-masing

Berdasarkan dari apa yang telah

lembaga akan melempar tanggung jawab

terurai di atas, maka permasalahan yang

karena tidak terjadi koordinasi lintas

timbul adalah:

lingkungan

maka

Bagaimanakah

sektoral. 2. Sisi

Hukum

Lingkungan

Inter-

upaya

yang

dapat dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayatinya

nasional Banyak

produk

bioteknologi

dari

akibat

negatif

perluasan

pertanian modern yang dilempar ke

penyebaran

negara-negara

pertanian modern yang dilakukan oleh

berkembang

yang

sesungguhnya dilarang untuk diedarkan maupun

diuji-cobakan

di

negara

asalnya.

Larangan

tersebut

dengan

produk

dan

bioteknologi

banyak negara maju?

III.

PEMBAHASAN

alasan bahwa produk tersebut tidak

III.1. Indonesia

berwawasan

Keanekaragaman Hayati

lingkungan,

sebagai

dan

Kekayaan

contohnya adanya pengujian penelitian

Indonesia disebut sebagai Center

vaksin oleh WINSTAR terhadap produk

Of Mega Biodiversity, kekayaan hayati

bioteknologi berbahaya yang dilakukan

Indonesia meliputi 10% jenis tanaman

di India dan Argentina (Shiva, 1994)

berbunga, 12% jenis mamalia, 16%

produk bioteknologi pertanian modern

reptilia dan amphibi, 17% jenis burung,

tersebut diuji-coba

di dua negara

dan 25% ikan dari jenis ikan yang ada di

tersebut, karena kedua negara tersebut

dunia (Konphalindo, 1995: 81). Selain

mendapat

pemerintah

itu kekayaan genetika atau variasi dalam

Amerika Serikat untuk memberi izin

jenispun sangat tinggi, kekayaan hayati

tekanan

dari


146


ini

merpuakan

hayati

administrative, dan kebijakan, bila

masyarakat sejak lama dan merupakan

diperlukan untuk memungkinkan

aset

peran serta yang efektif dalam

negara

sumber

dalam

menjalankan

pembangunan bioteknologi.

kegiatan

Perkembanganperkembangan

baru

yang

dalam

bidang

penelitian

bioteknologi

dilakukan

para

khususnya

pihak,

negara-negara

rekayasa genetika menghasilkan produk-

berkembang

produk

sumber daya genetik bagi penelitian

berupa

organisme

yang

termodifikasi secara genetik (GMO), terutama dalam bidang pertanian dan obat-obatan

(kedokteran).

yang

menyediakan

tersebut dan bila layak; 2. Setiap

pihak wajib melakukan

upaya praktis untuk mendorong dan

Perkembangan bioteknologi di dunia sat

mengembangkan

ini masih dikuasai oleh perusahaan-

dengan dasar adil oleh para pihak

perusahaan

terutama

transnasional

yang

kini

akses

negara

–

banyak berada di kawasan negara

berkembang

kepada

berkembang, khususnya negara tropik

keuntungan

yang

sebagai

bioteknologi

ajang

untuk

tempat

uji

negara

hasil

dan

timbul

dari

yang

daya

prioritas

didasarkan

pelepasan GMO dan oleh karena itu

sumber

genetik

yang

perusahaan tersebut memperluas pula

disediakan oleh para pihak-pihak

jaringan usahanya di negara kawasan

tersebut. Akses semacam itu harus

tropik.

didasarkan

persyaratan

yang

disetujui bersama; 3. Para

III.2. Analisis terhadap Undang-

pihak

wajib

memper-

Undang Nomor 5 Tahun 1994

timbangkan

tentang Pengesahan United

protocol dan model – modelnya

Nation

Convention

on

Pasal 19 Analisis terhadap

akan

yang menentukan prosedur yang sesuai,

Biological Diversity.

kebutuhan

mencakup

persetujuan

yang

khususnya diinformasikan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994

terlebih dahulu dibidang pengalihan,

tentang

penanganan dan pemanfaatan secara

Pengesahan

United

Nation

Convention on Biological Diversity

aman

menyatakan:

modifikasi hasil bioteknologi yang

1. Setiap pihak wajib memberlakukan

mungkin mempunyai akibat me-

upaya-upaya

legislative,

terhadap

organisme

ter-

rugikan terhadap konservasi dan


147


pemanfaatan secara berkelanjutan

berperan secara efektif dalam penelitian

keanekaragaman hayati;

bioteknologi.

4. Para pihak yang secara langsung

Keadaan yang terjadi di Indonesia

atau dengan melalui pejabat resmi

adalah tidak terdapatnya koordinasi

menurut

menyediakan

lintas sektoral dari lembaga pemberi izin

organisme seperti dalam ayat (3)

dalam kegiatan karena celah lowong

diatas, harus menyediakan informasi

perizinan ini menjadi pintu masuk bagi

yang

peraturan

terciptanya kerusakan keragaman hayati

penggunaan dan keamanan yang

Indonesia. Akibat yang timbul adalah

diperlukan

terjadinya

juridiksi

ada

dalam

tentang

oleh

pihak

menangani

tersebut

pencurian

plasma

nutfah

organisme

Indonesia yang kaya dan beragam dan

semacam itu, maupun informasi

juga terjadinya ajang uji coba pelepasan

yang

GMO, dimana GMO tersebut dilarang

ada

mengenai

dampak

potensial organisme tertentu kepada pihak

yang

akan

untuk diuji di negara asalnya.

menerima

organisme tersebut.

Dengan adanya Pasal 19 ayat 1 ini maka Indonesia harus bergerak cepat untuk

Pasal

19

ini

merupakan

payung

khususnya

dan

secara bagi

negara

juridis Indonesia

lain

yang

melakukan

sektoral

koordinasi

sehingga

akan

lintas tercapai

koordinasi pengawasan satu atap, atau dapat juga hanya satu lembaga perizinan

meratifikasi konvensi PBB ini umumnya

yang

untuk

keanekaragaman

mengeluarkan izin penelitian di kawasan

hayatinya dari dampak negatif produk –

hutan Indonesia yang kaya akan Sumber

produk bioteknologi modern khususnya

Daya Genetika.

melindungi

memiliki

kewenangan

hukum

dalam bidang pertanian. Dalam tatanan

Pasal 19 ayat 2 menekankan

empiris tampaknya peraturan ini masih

pada pembagian keuntungan yang adil

harus dikaji lebih jauh. Pasal 19 ayat 1

khususnya

sesungguhnya telah mewajibkan oara

kembang

fihak yang dalam hal ini tentunya juga

plasma nutfah sebagai bahan dasar

Indonesia sebagai penyedia bahan dasar

proses rekayasa genetik. Keuntungan

proses

yang diperoleh negara industri maju dari

rekayasa

melakukan

genetik

upaya

untuk legislatif,

administratif, dan juga kebijakan serta

bagi yang

perdagangan teknologi

negara-negara memiliki

kekayaan

produk-produk dalam

akhir

ber-

bio-

dasawarsa

delapan puluhan mencapai 50 – 100 Lex Jurnalica/ Vol. 1 /No.3 /Agustus. 2004

148


Milyar

US$

(Salim,

147).

sengaja ke alam dan pencagahan

Keuntungan sebesar itu tercipta di

terlepasnya GMO tanpa disengaja

negara utara dan akan tetap berada

dari

disana,

(laboratorium). Hal ini harus dilihat

sedangkan

1993:

kerugian

yang

diderita oleh negara – negara di kawasan tropis sebagai negara terkaya penghasil

keadaan

terisolir

kasus – perkarasus;

3. Pengaturan

keselamatan

untuk

plasma nutfah dunia akan terjadi seperti

pengembangan

penelitian

yang

pemanfaatan

GMO

telah

terjadi

di

India

dan

Argentina.

bioteknologi

Pasal 19 ayat 3 menekankan

dengan

pencagahan

telah diratifikasi ini khususnya dalam

Approach);

Dalam

kaitan

ini

Indonesia

mencoba

unutk

menyusun

mengenai

keselamatan

telah

protocol

hayati

(Bio-

serta

dalam

negeri

menggunakan

perlunya protocol dari konvensi yang

pemanfaatan bioteknologi secara aman.

di

dan

prinsip

(Precautionary

4. Persyaratan alih teknologi yang berkaitan dengan proses berbahaya dalam bioteknologi;

5. Keterbukaan dan akses informasi

Safety) melalui lembaga pemerintah dan

mengenai

Lembaga Swadaya Masyarakat. Pokok

jabatan

– pokok usulan Protokol Keselematan

masyarakat. Hal ini untuk memberi

Hayati tersebut berisi antara lain :

label terhadap produk – produk

1. Analisis resioko dan persyaratan

GMO dengan mencantumkan pula

keselamatan hayati yang berkaitan

kemungkinan – kemungkinan reaksi

dengan produk-produk bioteknologi

produk tersebut pada orang – orang

baik

yang peka;

GMO

maupun

produk

makanan, atau obat hasil rekayasa genetika.

seluruh

pemerintah

dan

tentang

perlunya

prosedur informasi (Prior Informed

mencakup lingkungan-lingkungan di

Consent) berkaitan dengan alih

luar

kali

teknologi dan pelaksanaan GMO.

dilakukan. Baeban pengujian untuk

Pihak yang meng-introduksi GMO

membuktikan

harus

uji

coba

resiko

bagi

harus

harus

Analisis

6. Ketentuan

GMO

pertama

keamanan

dipikul

pihak

produk yang

mengintroduksi;

mencantumkan

informasi

lengkap mengenai analisis produk dan kegiatan di negara asal;

2. Analisis resiko dan keselamatan hayati bagi pelepasan GMO secara Lex Jurnalica/ Vol. 1 /No.3 /Agustus. 2004

149


7. Penanganan

dampak

sosio

–

1982

menyatakan

bahwa

ketentuan

ekonomi dan produk – produk

tentang konservasi sember daya alam

bioteknologi;

hayati dan ekosistemnya ditentukan

8. Penanganan

dampak

pelepasan

dengan Undang-Undang. Pasal tersebut belum

GMO terhadap ekosistem.

mampu

bergerak

secara

operasional karena masih memerlukan Tujuan

dari

diusulkannya

sebuah Undang-Undang yang khusus

protocol keselamatan hayati ini secara

mengatur konservasi sumber daya alam

umum adalah melindungi sumber daya

hayati. Bentuk Undang-Undang Nomor

hayati

pencamaran

4 tahun 1982 yang bersifat ketentuan

kesehatan

pokok mengakibatkan Undang-Undang

pemanfaatan

ini tidak mampu melindungi kondisi

Indonesia

biologos

dari

dan melindungi

masyarakat

dari

bioteknologi yang belum teruji. Tujuan

lingkungan

umum tersebut diperinci lagi menjadi

maupun keanekaragaman secara hayati

tiga tujuan, yaitu :

secara khusus. Pemerintah dalam hal ini

-

Mencegah Indonesia dijadikan ajang

harus bertindak tegas untuk menye-

uji – coba pelepasan GMO;

lamatkan kondisi lingkungan hidup yang

Mencegah masuknya roduk

mengalami degradasi mutu lingkungan.

bioteknologi yang berbahaya.

Pada

-

-

Mengawasi

pengembangan

dan

penggunaan GMO di Luar Negeri.

hidup

tahun

pada

1990

umumnya

Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber

daya

alam

hayati

dan

ekosistemnya sebagai ketentuan hukum III.3.TindakanHukumPerlindungan

yang diharapkan mampu bergerak secara

Keanekaragaman Hayati

operasional dalam melindungi kondisi

Indonesia.

sumber daya alam hayati Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1982

tentang

Ketentuan-ketentuan

Pokok

Lingkungan

konsideran menimbang huruf c Undang-

sebagai

Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

mengatur

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

lingkungan hidup pertama berlaku di

dijelaskan bahwa unsur-unsur sumber

Indonesia

secara

belum

daya alam hayati dan ekosistemnya pada

mengatur

perlindungan

terhadap

dasarnya saling tergantung antara satu

Undang-Undang

Hidup

Di dalam menimbang bagan

yang

khusus

keanekaragaman hayati Indonesia. Pasal

dengan

12 Undang-Undang Nomor 4 tahun

memperngruhi sehingga kerusakan dan

lainnya


dan

saling

150


kepunahan

salah

akan

terhadap ketentuan sebagaimana di-

berakibat

terganggunya

ekosistem.

maksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2

Undang-Undang

serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan

Nomor 5 tahun 1990 dijelaskan bahwa

pidana penjara paling lama 5 (lima)

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa

tahun dan denda paling banyak Rp.

liar dilakukan dengan memperhatikan

100.000.000. pasal 21 di atas merupakan

kelangsungan potensi, daya dukung, dan

payung

keanekaragaman jenis tumbuhan dan

keanekaragaman

satwa liar. Plasma nutfah sebagai bahan

dilakukannya uji-coba rekayasa genetika

dasar

bioteknologi

(pelepasan tanaman GMO) ke alam

merupakan sumber kekayaan genetika

bebas. Selain itu pula huruf b menjaga

yang sangat tinggi nilainya. Tingginya

kekayaan

nilai

akan

tindakan pencurian yang akan dilakukan

merugikan Indonesia dengan adanya

oleh beberapa peneliti asing. Tindakan

pencurian yang terjadi di hutan Tropis

seperti yang tertuang di dalam pasal 21

Indonesia.

ini diancam dengan pidana penjara 5

Dalam

pasal

proses

plasma

satu

28

unsur

rekayasa

nutfah

tersebut

Pasal 21 menyatakan bahwa

tahun

yang

dapat

genetika

dan

denda

melindungi

hayati

dari

Indonesia

sebesar

dari

Rp.

setiap orang dilarang untuk :

100.000.000. Pertanyaan lebih lanjut

a.

Mengambil, menebang, memiliki,

adalah: apakah pasal ini cukup efektif

merusak,

me-

untuk memidanakan parapelaku uji –

melihara, mengangkut, dan mem-

coba tanaman GMO ke alam bebas,

perniagakan

mengingat

b.

memusnahkan,

tumbuhan

yang

keuntungan yang sangat

dilindungi atau bagian-bagiannya

besar (milyaran dollar) dari adanya

dalam keadaan hidup atau mati;

perdagangan produk bioteknologi di

Mengeluarkan

pasar

tumbuhan

yang

perdagangan

internasional?

dilindungi atau bagian-bagiannya

Pertanyaan kedua adalah: apakah aparat

dalam keadaan hidup atau mati

penegak hukum memiliki pengetahuan

dari suatu tempat lain di dalam

yang cukup terhadap eksistensi tanaman

dan di luar Indonesia.

plasma nutfah yang dilindungi, sehingga

Tindakan tegas terhadap para

mampu membedakan tanaman biasa dan

pelaku pencurian plasma nutfah tertuang

jenis plasma nutfah? Pertanyaan ketiga:

di dalam Pasal 40 ayat 1 yang

apakah aparat penegak hukum memiliki

menyatakan bahwa barangsiapa dengan

pengetahuan yang cukup akan adanya

sengaja

proses

melakukan

pelanggaran

bioteknologi


ini,

sehingga 151


mampu membedakan adanya perbuatan

kawasan suaka alam dan kawasan

biasa dengan perbuatan yang melawan

pelestarian alam;

hukum. Dengan dilakukannnya uji coba

d. Melakukan

penggeledahan barang

bukti

dan

pelepasan tanaman GMO ke alam

penyitaan

tindak

bebas? Pertanyaan keempat: berapa

pidana di bidang konservasi sumber

besar jumlah aparat penegak hukum

daya alam hayati dan ekosistemnya;

yang sanggup melindungi secara luas

e. Meminta keterangan dan bahan

hutan di Indonesia dari kerusakan dan

bukti dari orang lain atau badan

pencurian tanaman plasma nutfah di

sehubungan dengan tindak pidana di

Indonesia?

bidang konservasi sumber daya

Tindakan

pencegahan

adalah

salah satu upaya yang paling efektif untuk mencagah

masuknya

peneliti

asing ke dalam hutan Indonesia yang tidak

bertanggung

jawab

alam hayati dan ekosistemnya; f.

Membuat

dan

menandatangani

berita acara; g. Menghentikan penyidikan apabila

dengan

tidak terdapat cukup bukti tentang

melakukan pencurian dan perusakan

adanya tindak pidana di bidang

keaneka-ragaman

konservasi sumber daya alam hayati

hayati.

Pasal

39

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

dan ekosistemnya.

telah memberikan dasar bagi upaya-

Pasal 39 ini mencerminkan sebuah

upaya

tersebut.

Pasal

39

ayat

3

upaya preventif (pencegahan) dari aparat

menyatakan:

penegak hukum untuk dapat mencegah

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

pencurian terhadap kekayaan sumber

ayat 1, berwenang untuk :

daya genetika berupa plasma nutfah,

a. Melakukan

pemeriksaan

atas

selain itu mampu melindungi kawasan

kebenaran dengan tindak pidana di

alam dari adanya tindakan uji coba

bidang konservasi sumber daya

pelepasan tanaman GMO ini ke alam

alam hayati dan ekosistemnya;

bebas

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang

yang

diduga

melakukan

yang

alam. Upaya ini menuntut pula upaya aktif

sumber

memperoleh

alam

hayati

dan

ekosistemnya; c. Memeriksa seseorang

mengakibatkan

kerusakan terhadap kondisi lingkungan

tindak pidana di bidang konservasi daya

dapat

para

penegak

hukum

keterangan

untuk tentang

perlindungan keanekaragaman hayati, tanda

yang

berada

pengenal

termasuk di dalamnya adalah penjelasan

dalam

dari fihak lain khususnya kelangkaan


152


akademisi

yang

mengetahui

serta

tamapaknya

telah

terjadi

putusnya

menguasai proses rekayasa genetika

komunikasi hukum atau proses rekayasa

yang sedang berlangsung.

genetika yang secara negatif dapat

Selain Undang-Undang Nomor

mengancam kelestarian lingkungan alam

5 tahun 1990 di atas, Undang – Undang

akan memperburuk kondisi lingkungan

lainnya

adalah Undang – Undang

alam, karena lemahnya perlindungan

Nomor

23

hukum

tahun

1997

tentang

bagi

masyarakat

Indonesia

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di

secara luas yang membutuhkan plasma

dalam konsideran menimbang huruf d

nutfah sebagai bahan pangan dan obat-

dinyatakan:

obatan.

“ Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan

hidup

pembangunan

dalam

rangka

berkelanjutan

Kesadaran masyarakat terhadap adanya

dampak

negatif

yang

yang

menghasilkan produk bioteknologi yang

berwawasan lingkungan hidup harus

merusak lingkungan hidup juga sangat

didasarkan pada norma hukum dengan

lemah. Kesadaran hukum perlu terus

memperhatikan

kesadaran

ditumbuhkan mengingat proses rekayasa

perkembangan

ini mampu merusak lingkungan hidup

tingkat

masyarakat

dan

lingkungan

global

serta

perangkat

secara luas. Berbicara tentang kesadaran

hukum internasional yang berkaitan

hukum,

dengan lingkungan hidup.”

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Dari bunyi konsoderan di atas

maka

menurut

Badan

mencakup tiga hal, yaitu:

tampak bahwa pengelolaan lingkungan

Pengetahuan terhadap hukum,

hidup harus berdasarkan pada norma

kedua:

hukum dan memperhatikan pula tingkat

ketiga: ketaatan terhadap hukum (Munir,

kesadaran masyarakat, perkembangan

1997: 47).

lingkungan

hukum,

Pengetahuan terhadap hukum

hukum internasional yang berkaitan

lingkungan di Indonesia masih sangat

dengan lingkungan hidup. Permasalahan

lemah, hal ini tidak saja dialami oleh

bioteknologi di Indonesia yang sangat

masyarakat awam, akat tetapi juga

berkaitan dengan keadaan lingkungan

aparat

hidup, sampai saat ini masih menjadi hal

pemahaman

yang

pemahaman

dapat

dan

fungsi

perangkat

tidak

global,

penghayatan

dimengerti

oleh

penegak ini

hukum.

Lemahnya

disadari

mengingat

terhadap

lingkungan

kalangan akademisi, maupun kalangan

membutuhkan

aparat penegak hukum. Menurut penulis

memadai tentang ilmu lingkungan. Pada


pengetahuan

yang

153


sisi yang lain aparat penegak hukum dan

GMO telah mengakibatkan perubahan

juga masyarakat luas tidak memiliki

secara langsung maupun tidak langsung

pemahaman

dan

penguasaan

ilmu

terhadap kondisi sifat fisik dan hayatti,

lingkungan

itu

sendiri,

sehingga

hal ini di-buktikan dengan munculnya

persoalan lingkungan hidup bukanlah

epidemi jagung yang melanda India

merupakan bagian dari hidup masnusia

pada tahun 1970. sampai saat ini belum

itu sendiri, tetapi merupakan bagian

terdapat

hidup yang terpisah dari hidup manusia.

pelepasan tanaman GMO ke alam bebas

Komdisi ini sangat memperihatinkan

di Indonesia, walau demikian tidak

mengingat proses perusakan lingkungan

berarti bahwa kejadian yang menimpa

hidup

India dan Argentina

khususnya

yang

ditimbulkan

bukti

konkrit

terhadap

tidak terjadi di

dengan adanya proses rekayasa genetika

Indonesia. Tindakan pencegahan dapat

terus berlangsung.

segera dilakukan mengingat UU No. 23

Penghayatan fungsi hukum dan

juga

memberikan

pijakan

hukum

ketaatan hukum di Indonesia juga sangat

melakukan upaya – upaya pencegahan:

lemah, hal ini dapat dilihat dengan

Pasal

tindakan – tindakan di luar hukum.

menyatakan:

8 ayat

2

huruf

b

dan c

Selain itu pula munculnya perbuatan

“Untuk melaksanakan ketentuan

melawan hukum sebagai apresiasi atau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kekecewaan

pemerintah:

masyarakat

mungkin

mengatur

penyediaan,

memperparah kondisi lingkungan hidup

peruntukan, penggunaan, pengelolaan

sebagai

lingkungan hidup, dan pemanfaatan

modal

keberlanjutan

pembangunan bangsa. Perusakan

kembali sumber daya alam termasuk

lingkungan

hidup

sumber

daya

genetika.

Mengatur

menurut pasal 1 angka 14 UU No. 23

perbuatan hukum dan hubungan hukum

tahun 1997 diartikan sebagai :

antara orang/ atau alam dan sumber

“Tindakan yang menimbulkan perbuatan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya

daya buatan, termasuk sumber daya genetika”. Pemerintah

dalam

undang-

yang mengakibatkan lingkungan hidup

undang ini dituntut melakukan upaya

tidak berfungsi lagi dalam menunjang

secara aktif dengan cara melakukan

pembangunan berkelanjutan”.

penyediaan, peruntukan, penggunaan

Proses

rekayasa

dengan

dan pengelolaan terhadap lingkungan

melepaskan ke alam bebas tanaman

hidup, pemanfaatan kembali sumber


154


daya alam termasuk didalamnya adalah

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

sumber

denda paling banyak Rp. 500.000.000

daya

genetika.

Pemerintah

dalam hal ini perlu segera mengatur

(lima ratus juta rupiah)

perbuatan hukum dan hubungan hukum antara

objek

Pasal tersebut tidak secara tegas

hukum(alam,tanaman

menyebutkan adanya ancaman pidana

GMO,plasma nutfah) dengan subjek

bagi pelaku pelepasan tanaman GMO

hukum (manusia/peneliti). Dalam hal ini

yang

yang perlu diatur adalah sejauh mana

lingkungan hidup, akan tetapi sudah

penelitian tersebut boleh atau tidak

cukup memberikan ancaman ditinjau

boleh dilakukan dalam kaitan dengan

dari setiap perbuatan hukum yang

perlindungan terhadap keanekaragaman

mengakibatkan pencemaran dan/ atau

hayati di Indonesia.

kerusakan terhadap lingkungan hidup

Peraturan tersebut perlu segera diimplementasikan

mengingat

perlindungan terhadap keanekaragaman

membahayakan

kondisi

adalah tindakan pencegahan, mengingat dampak yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan hidup.

hayati Indonesia sangat mendesak untuk dilindungi apabila dilihat dari dampak

III.4.

negatif sebuah proses pengembangan

Perlindungan

bioteknologi. Perlu pula dikaji analisis

ragaman Hayati di Indonesia.

terhadap dampak yang ditimbulkan dari

Efektifitas

Hukum

terhadap

Kesadaran

untuk

dalam

Keaneka-

melindungi

adanya kegiatan rekayasa tesebut bagi

lingkungan

lingkungan alam dan juga bagi manusia

keanekaragaman

itu sendiri.

sebagai salah satu mega-biodiversity

hidup hayati

khususnya indonesia

Pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun

dunia harus segera dilakukan dalam

1997 tentang pengelolaan Lingkungan

bentuk sosialisasi hukum. Bergeraknya

Hidup

hukum dalam

memberikan

sanksi

pidana

masyarakat

(law

in

terhadap adanya pelepasan GMO yang

action) sangat dipengaruhi oleh tiga hal,

dapat menyebabkan kerusakan pada

pertama, faktor aparat penegak hukum,

lingkungan hidup, yang menyatakan:

dalam hal ini apakah aparat penegak

Barang siapa secara melawan hukum

dengan

sengaja

perbutan

yang

pencemaran

dan/

lingkungan

hidup,

melakukan

mengakibatkan atau

perusakan

diancam

pidana

hukum telah memahami aturan – aturan hukum yang ada sebagai sebuah payung perlindungan? Kedua,

apakah

hukum

secara substansi telah memuat norma –


155


norma

yang

melindungi

untuk melindungi luas wilayah hutan

lingkungan alam khususnya dalam hal

Indonesia dimana plasma nutfah berada,

ini adalah keanekaragaman hayati di

dalam arti lain bahwa terbatasnya

Indonesia? Ketiga, kultur hukum, dalam

jumlah aparat hukum yang tersedia

hal

untuk

ini

perlu

mendalam

lagi,

mampu

dikaji

secara

apakah

lebih

masyarakat

melindungi

keanekaragaman

luas

hayati

sebaran Indonesia.

memiliki kultur hukum yang berbeda

Keempat, terbatasnya peralatan yang

dengan norma hukum yang diberlakukan

dimiliki oleh aparat penegak hukum

oleh negara?

yang mampu melihat kondisi kerusakan

Bagaimanakah

ketiga

keanekaragaman hayati Indonesia dari

parameter di atas apabila dikaitkan

adanya sebuah uji coba pelepasan GMO

dengan

ke alam bebas.

kondisi

empiris?

Parameter

pertama adalah aparat penegak hukum,

III. 5. Rekomendasi dan Solusi

aparat penegak hukum Indonesia masih

Mengingat begitu parahnya dampak

belum memahami arti penting kondisi

yang ditimbulkan dari adanya uji-coba

lingkungan khususnya keanekaragaman

rekayasa

hayati sebagai sebuah karunia Tuhan

lingkungan hidup dan juga terjadinya

bagi

pencurian plasma nutfah di Indonesia,

keberlangsungan

peradaban

genetika

kondisi

manusia. Aparat hukum masih memiliki

maka

kendala dalam menegakan aturan –

beberapa hal, antara lain :

aturan hukum dalam bidang lingkungan

1. Dari sisi administrasi: perlu segera

hidup, antara lain:

penulis

terhadap

merekomendasikan

dilakukan upaya koordinasi terhadap

Pertama adalah, lemahnya

proses

perizinan

penelitian

di

pengetahuan para aparat penegak hukum

Indonesia. Hal ini perlu segera

tentang fungsi, kegunaan, dan tujuan

dilakukan

kelestarian lingkungan hidup khususnya

pintu izin penelitian yang tidak

keanekaragaman hayati. Kedua, masih

terkoordinasi

belum dimilikinya pengetahuan akan

peneliti asing acapkali melakukan

dampak negatif yang dapat timbul dari

pencurian plasma nutfah Indonesia.

adanya pengembangan produk-produk

Pentingnya

bioteknologi

sektoral

terhadap

kondisi

mengingat

banyaknya

mengakibatkan

koordinasi ini

untuk

lintas mencegah

lingkungan hidup oleh aparat penegak

terjadinya proses rekayasa yang

hukum.

akan merugikan kondisi lingkungan

Ketiga,

terbatasnya

jumlah

aparat penegak hukum yang tersedia

Indonesia.


156


2. Perlu adanya komunikasi hukum

4.

Perlu segera dilakukan pembenahan

yang efektif, mengingat arti penting

terhadap kondisi aparat penegak

lingkungan

hukum

hidup,

khususnya

keanekaragaman hayati yang belum

dalam

melakukan

Law

Enforcement.

banyak disadari dan dipahami oleh masyarakat

luas,

maupun

oleh

aparat penegak hukum. Akibatnya

DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor 4 tahun 1982

adalah lemahnya penegakan hukum

tentang

lingkungan di Indonesia;

Pokok Lingkungan Hidup

3. Perlu

adanya

koordinasi

antar

Ketentuan-ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

negara, khususnya antara negara –

tentang

negara yang memiliki keaneka-

Daya

ragaman

Ekosistemnya

hayati

agar

kekayaan

keanekaragaman hayati tidak rusak

tentang

tindakan

Nation

merusak

kondisi

keanekaragaman hayati khususnya lingkungan hidup pada umumnya.

Alam

Hayati

Sumber Dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994

bahkan mengalami kepunahan oleh yang

Konservasi

Pengesahan Convention

United on

Biological Diversity

Undang-Undang No.23 tahun 1997

Selain itu pula kerjasama antar

tentang

negara diharapkan akan membentuk

Lingkungan Hidup.

Pengelolaan

sebuah kekuatan posisi tawar yang lebih baik dari adanya tekanan yang ditimbulkan negara industri maju;


157

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA DARI DAMPAK NEGATIF PENGEMBANGAN PRODUK BIOTEKNOLOGI PERTANIAN MODERN

Recommend Documents