PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Ghandis Clarinda Tiara Hanum1, Budi Santoso2 Abstrak Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaatmanfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
Abstract Masyarakat hukum adat play an important role in revealing particular genetic resources benefits. Ironically, masyarakat hukum adat in Indonesia does not get any benefit from it. Meanwhile, developed countries use frequently use the regime of Intellectual Property Right (IPR) to get monopoly right for the genetic resourcesbased product originated from the their knowledge. The problem are : Can the regime of IPR accomodate law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources as intellectual property? How is the policy of law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources as intellectual property in Indonesia in the future? The approach method in this research was normative juridical method. The research conclusion is that IPR Regime can’t accomodate law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources. The policy in Indonesia today is still based on the condition recognition system of masyarakat hukum adat. Keywords: Law Protection, Masyarakat Hukum Adat, Genetic Resources.
berkembang
A. Latar Belakang Penemuan
industri
rekombinasi
bioteknologinya tetapi merekalah
DNA di tahun 1953 yang diikuti
yang berperan penting sebagai
dengan
‘penyedia’ sumber daya genetik
perkembangan
bioteknologi
serta
ilmu
bagi
pengetahuan
dan
sains
negara-negara maju. Hal tersebut
akan
dikarenakan hutan tropis yang kaya
menyebabkan
kebutuhan
sumber daya genetik yang berasal
akan
dari
banyak
tanaman,
mikroorganisme,
dan
hewan, manusia
sebagai
bahan
baku
sumber daya genetik sejauh ini banyak terkonsentrasi di negaranegara
maju.
Sementara
itu,
negara-negara berkembang kalah
Ten Kate dan Laird dalam Sebastian Oberthur, dkk, 2011, Study Intellectual Property Rights on Genetic Resources and The Fight Against Poverty, Belgia, Eurepean Parliament, hlm. 9,
, diakses pada 1 Oktober 2012
keanekaragaman tersebar
di
di
hayati wilayah
negara-negara
Perkembangan
(valuable raw materials) dalam
bioteknologi yang bersumber dari
bioteknologi
berkembang.4
berharga
berbagai sektor ekonomi.3 Industri
industri
geografis
meningkat pesat untuk digunakan
3
dalam
bioteknologi 4
dan
industri
komersialisasi
Hutan tropis secara geografis merupakan hutan yang terletak di antara 20 derajat Lintang Selatan dan garis 20 derajat Lintang Utara. Di antara kedua Garis Lintang itu membentang hutan tropis yatiu yang berada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur (yang rata-rata merupakan wilayah negara berkembang berada). Keanekaragaman hayati dalam hutan tropis berkaitan dengan kerumitan ekologinya yang melampaui jumlah yang terdapat dalam kawasan hutan lain dengan luas yang sama. Kerumitan ekologi dalam hutan tropis berasal dari cahaya, kehangatan, dan kelembaban yang luar biasa banyaknya, yang terus menerus menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi evolusi sumber daya hayati. (Lihat Otto Soemarwoto dan I Nyoman Myers dalam FX Adji Samekto, Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman Hayati pada Kepentingan Negara Maju, (Majalah Masalah-Masalah FH Univesitas Diponegoro, Vol. 35 No. 2 April-Juni 2006), hlm 138-139
produk-produk berbasis
6
dirugikan karena mereka telah
daya genetik tersebut mendapat
‘mendonasikan’
perhatian khusus dalam tataran
genetik
internasional,
dengan
membeli kembali sumber daya
lahirnya Convention on Biological
genetik tersebut dari perusahaan
Diversity
multinasional
yakni
(CBD)/Konvensi
Keanekaragaman
5
sumber
Hayati
mereka
di
sumber
daya
hanya
untuk
negara-negara
maju.7 Negara-negara maju dan
pada
tahun 1992. Penekanan CBD pada
negara-negara
bioteknologi ini didasari bahwa
seharusnya dapat memanfaatkan
bioteknologi
‘berjasa’
situasi tersebut sebagai sebuah
meningkatkan nilai sumber daya
simbiosis mutualisme. Akan tetapi,
genetik5 dan hal ini menimbulkan
faktanya
keresahan di kalangan negara-
melalui Rezim HKI seringkali
telah
negara
berkembang.6
Negara-
negara
berkembang
merasa
Ibid, hlm 20. Negara-negara berkembang (developing countries) adalah mengacu kepada negaranegara yang tidak saja memiliki pendapatan perkapita yang rendah, tetapi juga masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti buta huruf, angka kematian bayi, problem kekurangan gizi dan ketertinggalan dalam bidang teknologi (Ibid.). Di samping itu, Istilah negara berkembang ini juga bisa menunjuk kepada beberapa negara bekas daerah jajahan yang menuju kemerdekaan pada tahun 1950-an, yang oleh Presiden Truman dari Amerika Serikat disebut sebagai ”negara terbelakang. (Lihat: Johannes Muller, 2006, Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.
berkembang
negara-negara
memanfaatkan
maju
persyaratan
patentability sebagai senjata utama mereka untuk memperoleh paten atas produk yang berbasis sumber daya genetik yang berasal dari negara-negara mengeruk
berkembang
keuntungan
dan
melalui
royalti. Tindakan negara-negara
7
Loc.Cit.
maju tersebut diistilahkan dengan
xanthorrhiza
misappropriation.8
efektif
Salah
satu
missapropriation Bangsa
yang
dialami
Indonesia
yang
Paten
Curcuma
membunuh
Curcuma
sel
xanthorrhiza
merupakan
tanaman
asli
sebagai obat tradisional. Kasus
Isolated
From
xanthorrhiza
and
Manufacturing Method
terbukti
Indonesia dan telah dikenal lama
Immunostimulating Polysaccharides
telah
adalah nama latin dari temulawak
adalah
Permohonan
untuk
kanker.9
kasus
ini
tersebut
Thereof
membuktikan
bahwa
produk-produk berbasis
sumber
daya
genetik
hampir
selalu
oleh Inventor dari Korea Selatan;
‘tercipta’ berkat ‘pengungkapan’
Jae-Kwan Hwang, Ah-Jin Kim,
masyarakat
Jong-Hee Sohn, Kyu-Lee Han,
manfaat
Sun-Hee Lee, Jeong-Han Choo
tertentu. Masyarakat asli itu sendiri
terhadap US Patent Office dengan
merupakan terminologi yang tidak
US
dikenal
Patent
Application
No.
asli
atas
sumber
dalam
manfaat-
daya
sistem
genetik
hukum
20100048885 pada tahun 2010.
Indonesia
karena
pemerintah
Polysaccharides
Indonesia
lebih
memilih
dari
Curcuma
menggunakan istilah masyarakat 8
Misappropriation diartikan sebagai penggunaan tanpa hak atau melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas TK dan sumber hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ini diambil dari Black’s Law, yaitu misappropriation is the unauthorized, improprer or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intended.
hukum adat. Masyarakat hukum 9
Nama>,
Judul>,
.
adat terhadap tumbuh-tumbuhan
bagaimana kebijakan perlindungan
dan hewan di dalam wilayahnya
hukum
adalah
ketergantungan
hukum
adat
masyarakat hukum adat terhadap
sumber
daya
sumber daya genetik. Hal ini
kekayaan intelektual di Indonesia
merupakan titik temu dari urgensi
pada saat ini dan masa yang akan
perlindungan
datang?
bentuk
masyarakat
hukum hukum
terhadap adat
atas
terhadap
masyarakat
atas
pemanfaatan
genetik
sebagai
B. Metode Penelitian
pemanfaatan sumber daya genetik
Metode pendekatan yang
yakni berupa suatu perlindungan
digunakan oleh penulis
terhadap hak ulayatnya sekaligus
penelitian
merupakan perlindungan terhadap
yuridis
hak hidupnya.
pendekatan
Berdasarkan latar belakang
adalah
dalam
pendekatan
normatif.
Metode
yuridis
normatif
biasanya “hanya” merupakan studi
tersebut, maka dapat dirumuskan
dokumen,
permasalahan,
lain:
sumber-sumber data sekunder saja
hak
yang berupa peraturan perundang-
dapat
undangan, keputusan pengadilan,
pertama, kekayaan
antara
apakah
intelektual
mengakomodasi hukum
rezim
terhadap
perlindungan
teori
yakni
hukum,
menggunakan
dan
pendapat
masyarakat
parasarjana. Itu pula sebabnya
hukum adat ketika sumber daya
digunakan analisis secara kualitatif
genetik
(normatif-kualitatif)
dimanfaatkan
sebagai
suatu kekayaan intelektual? Kedua,
karena
datanya
bersifat
kualitatif.10
Hukum
Penelitian hukum normatif ini
berdasarkan
menggunakan
masyarakat
beberapa
rasa demi
keadilan kebahagiaan
warga
perundang-undangan, pendekatan
bersangkutan.
konsep, pendekatan perbandingan,
yang objektif dari kemanfaatan
dan pendekatan historis/sejarah.
tersebut adalah jika hukum yang
masyarakat Ukuran
sebagian
alam
masyarakatnya.12
Thomas
rasional
menciptakan kesejahteraan bagi
dikaji berdasarkan teori hukum dari
yang
dimaksud secara ekonomis mampu
Permasalahan pertama akan
11
diciptakan
pendekatan, antara lain pendekatan
C. Kerangka Teori
10
harus
Aquinas.
terbesar
warga
Thomas Aquinas melihat kodrat
Permasalahan kedua akan
manusia bersifat teleologis, yaitu
dianalisis dengan menggunakan
memiiki
yang
teori Positivisme Hukum. Esensi
terarah pada tujuan tertentu. Apa
positivisme melihat hukum sebagai
yang dituju itu atau apa yang
sistem perundang-undangan yang
menjadi orientasi kodrat manusia
dibuat
dan
itu adalah ‘baik’ atau ‘kebaikan’.11
negara
secara
Selain itu, juga akan dianalisis
positif). Walaupun sebuah nilai
dengan teori dari Jeremy Betham.
mempunyai
kecenderungan
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 24. Loc. Cit.
diberlakukan formal
kekuatan
oleh
(hukum
mengikat
dan dipatuhi oleh orang banyak 12
Jeremy Bentham dalam Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni, hlm 32-33.
seperti ajaran moral atau ajaran
pemindahannya harus berdasarkan
agama, tetapi tidak bisa dikatakan
kesepakatan serta menepati janji.14
sebagai sebuah hukum kalau ia
Permasalahan kedua akan
tidak dirumuskan dalam peraturan
dianalisis
pula
dengan
negara.13
menggunakan teori Roscoe Pound.
Sementara itu, untuk memprediksi
Pound sangat menekankan pada
bagaimana kebijakan perlindungan
efektifitas bekerjanya hukum dan
hukum
sangat
yang
dibuat
oleh
terhadap
hukum
adat
sumber
daya
masyarakat
atas
pemanfaatan
genetik
mementingkan
pada
beroperasinya hukum di dalam masyarakat.15 Selain itu, Pound
sebagai
kekayaan intelektual di Indonesia
berpendapat
di masa mendatang akan dimulai
berfungsi
dengan menggunakan Teori David
pembaruan, di samping sarana
Hume. Hume merancang sebuah
untuk menjamin ketertiban dan
model keadilan yang bertumpu
kepastian hukum.16
pada keterjaminan pemilikan yang
D. Hasil dan Pembahasan
wajar.
Artinya:
(i)
pemilikan
1. Rezim
barang tidak boleh berlebihan, (ii)
bahwa
hukum
sebagai
sarana
Hak
Intelektual
Tidak
Kekayaan Mampu
pemilikan tersebut harus diperoleh 14
secara
13
halal,
dan
(iii)
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12
15
Ibid, hlm 89.
Otje Salman & Anton F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Alumni, hlm. 35. 16 Khudzaifah Dimyati, 2004, Teorisasi Hukum : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta, Muhammadiyah, hlm 29
Faktanya,
Mengakomodasi
kriteria-kriteria
Hukum
intellectual creation yang
terhadap Hak Masyarakat
dapat dilindungi oleh rezim
Hukum
atas
HKI sangat berbeda dengan
Pemanfaatan Sumber Daya
kriteria-kriteria intellectual
Genetik sebagai Kekayaan
creation yang hidup dalam
Intelektual
masyarakat adat atau pun
Perlindungan
a. Konsep
Adat
Intellectual
masyarakat hukum adat di
Creation yang Dilindungi
Indonesia,
dalam
perbedaannya:
Kekayaan Berbeda
Rezim
Hak
Intelektual dengan
Masyarakat Hukum Adat.
berikut
No.
1.
Perbedaan Konsep
Hak Kekayaan
Masyarakat Adat/Masyarakat
Intellectual
Intelektual
Hukum Adat di Indonesia
Creation
(HKI)
Kriteria
Individual
Kepemilikan
pengaruh
Komunal atau Kolektif dari pengaruh dari kearifan
filsafat
lokal masyarakat adat salah
individualisme
dan satunya adalah konsep‘gotong royong’.
kapitalisme. 2.
Kriteria
tentang Ekspresi Kemampuan
Standar
Berpikir
Kreasi Intelektual
Baru
Tradisi yang Diturunkan dari
Manusia Satu Generasi ke Generasi Lain.
dan/atau Orisinil
3.
Kriteria
Tertulis sesuai dengan
Tidak tertulis yang dapat
Dokumentasi
format yang telah
berupa
ditentukan
kitabkitab
tradisi
lisan
dan
pengobatan kuno 4.
Kriteria
Nilai ekonomi/bersifat
- Tidak dikenal tentang nilai
Kepentingan yang
komersial
ekonomi atau komersial
Dilindungi
- Terkadang memiliki nilai kesakralan dan dianggap suci
Sumber : Hasil dari berbagai sumber yang diolah oleh Penulis
b. Sumber
Daya
merupakan
Genetik
mempunyai hak yang sama
Warisan
untuk
Bersama Umat Manusia Pengertian
sumber
sumber
daya
termasuk
sumber
alam, daya
daya genetik berdasarkan
hayati, yang tersedia di
Convention on Biological
muka bumi. Pembatasan
Diversity tidak digunakan
yang
secara umum sebagai suatu
pemanfaatan
konsep hukum dan tidak
kedaulatan negara dimana
pula merepresentasikannya
sumber
secara jelas sebagai objek
berada. Hal ini telah diakui
hak milik.17 Annie O. Wu
pula di dalam CBD. Oleh
berpendapat bahwa prinsip
karena itu, pendekatan yang
yang digunakan oleh para
dilakukan
prospectors dalam rangka
menyangkut akses terhadap
memanfaatkan sumber daya
sumber daya genetik adalah
hayati
melalui penawaran imbalan
adalah
‘Common
ada
berupa
atau warisan bersama umat
keuntungan
manusia.
sharing).18
Berdasarkan
Peter Johan Schei dan Morten Walloe Tvedt, Genetic Resources in the CBD : the Wording, the Past, the Present, and the Future, hlm 6.
dalam hanyalah
daya
Heritage of Humankind’
prinsip ini, setiap orang 17
memanfaatkan
tersebut
negara
pembagian
Common of 18
maju
Humankind
Agus Sardjono, Op.Cit., hlm 77.
(benefit
Heritage adalah
konsep yang tidak dikenal
mendapat
dalam Rezim HKI sehingga
sedikit pun. Pada tahap
tidak
inilah ketidakadilan muncul
mungkin
dpat
diajukan Paten, Hak Cipta,
dan
dan
mampu
sebagainya.
Perlindungan yang dapat diberikan
rezim
HKI
tidak
menyelesaikan
problematika ini.
HKI
2. Kebijakan Perlindungan Hukum
bentuk
terhadap Masyarakat Hukum
intellectual creation yang
Adat atas Pemanfaatan Sumber
berasal dari sumber daya
Daya Genetik di Indonesia
genetik sebagai common
a. Kebijakan
adalah
Rezim
kompensasi
semua
heritage
of
Perlindungan
humankind
Hukum terhadap Masyarakat
tersebut selama memenuhi
Hukum Adat di Indonesia atas
kriteria dari Rezim HKI.
Pemanfaatan
Namun
Genetik di Masa Kini
konsekuensinya,
negara-negara berkembang dan
masyarakat
hukum
1) Pengakuan terhadap
Sumber
Daya
Bersyarat Masyarakat
adatnya yang merupakan
Hukum Adat di Indonesia
provider dari sumber daya
Pemerintah
genetik
kelak
harus
Indonesia pada dasarnya
membayar untuk produk
memberlakukan pengakuan
yang sesungguhnya berasal
bersyarat
dari ‘mereka’ dan tanpa
kelompok masyarakat adat
supaya
suatu
diakui
sebagai
suatu
perundang-undangan
agar
masyarakat hukum adat.
suatu kelompok masyarakat
Kriteria
dapat dikategorikan sebagai
tersebut
salah
satunya tercantum dalam
masyarakat
Amandemen Pasal 18 B
juga
ayat (2) UUD NKRI tahun
berdasarkan pasal 67 ayat
1945
(2) UU No. 41 tahun 1999
yang
menyatakan
hukum
menetapkan
adat bahwa
bahwa Negara mengakui
tentang
Kehutanan
keberadaan
pengukuhan
keberadaan
Masyarakat
Hukum Adat berserta hak-
dan hapusnya masyarakat
haknya dan tradisionalnya
hukum
dengan
dengan Peraturan Daerah.
beberapa
syarat
adat
ditetapkan
antara lain :
Pasal 203 ayat (3) dan
a) Sepanjang masih hidup.
penjelasan
b) Sesuai
Undang-undang Nomor 32
dengan
Pasal
perkembangan
Tahun
masyarakat dan prinsip
Otonomi
NKRI.
implisit juga menyebutkan
c) Diatur dalam undangundang Pemerintah
2004
204
Daerah
bahwa
secara
keberadaan
masyarakat selain
Tentang
hukum
adat
diakui selama ditetapkan
menerapkan
beberapa
oleh
kriteria
berbagai
hukum adat yang tidak
dalam
Perda.
Masyarakat
ditetapkan
dalam
Perda
1) Perda Kabupaten Lebak
maka hanya akan berstatus
Propinsi Banten No. 32
sebagai masyarakat hukum
tahun
adat secara sosial dan tidak
Perlindungan atas Hak
memiliki kedudukan secara
Ulayat
hukum.19
Baduy.
Rikardo Simarmata dalam
penelitiannya
2001
tentang
Masyarakat
2) Perda
Kabupaten
Nunukan
Propinsi
tentang Pengakuan Hukum
Kalimantan Timur No.
terhadap Masyarakat Adat
3 tahun 2004 tentang
di Indonesia selama tahun
Hak Ulayat Masyarakat
2005-2006, wilayah yang
Hukum Adat.
telah mengakui secara tegas tentang
keberadaan
3) Perda No. 4 tahun 2004 tentang
Hak
Ulayat
masyarakat hukum adat dan
Masyarakat
Hukum
hak ulayatnya, yaitu:20
Adat
(Dayak)
Lundayeh. 19
20
Saafroedin Bahar, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006, , diakses pada 1 Oktober 2012. Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok, UNDP, hlm 209 dan hlm 253-258. Perda tentang Masyarakat Hukum Adat Baduy dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lunayeh
4) Perda
Kabupaten
Bungo Propinsi Jambi No.
3
tahun
2006
juga diungkapkan Maria Soemardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 167.
tentang
wilayahnya’ itu mencakup
Masyarakat
Hukum
Adat
Datuk
luas
kewenangan
Sinaro Putih Kecamatan
masyarakat
Pelepat
berkenaan
dengan
termasuk
segala
Kabupaten
Bungo. 2) Hak Masyarakat Hukum
hukum
yakni
adat tanah isinya,
perairan,
Adat atas Sumber Daya
tumbuhtumbuhan,
Genetik
binatang dalam wilayahnya
Hak adat
masyarakat
atas
sumber
genetik
yang
daya
diawali
menjadi
kehidupan
dan
dan
sumber mata
pencahariannya.21
dari
pengakuan atas hak ulayat
Hak
ulayat
masyarakat hukum adat.
sebagaimana
Hak ulayat secara umum
dijelaskan di atas adalah
berkenaan
hak atas tanah, perairan,
dengan
hubungan
hukum
masyarakat dengan
hukum tanah
wilayahnya. hukum
antara
tumbuhtumbuhan,
dan
adat
binatang yang ada dalam
dalam
wilayah hidupnya dan yang
Hubungan
tersebut
telah
menjadi
berisi
sumber
penghidupannya. Hal ini
wewenang dan kewajiban.
memiliki
benang
merah
Dalam pengertian ‘tanah 21
dalam
lingkungan
Ter Haar dalam Maria Sumardjono, Op.Cit., hlm. 170.
bila
dikaitkan
dengan
binatang, jasad renik
daya
atau jasad lain yang
genetik dalam Convention
mengandung unit-unit
On Biological Diversity/
fungsional
CBD yakni :
sifat (hereditas)).
pengertian
sumber
Article 2 CBD: “Genetic
pewarisan
Berdasarkan resources
pengertian
dari
pada sumber
means genetic material
daya genetik tersebut maka
of actual or potential
dapat disimpulkan bahwa
value.” (sumber daya
hak ulayat meliputi pula
genetik adalah material
hak masyarakat hukum adat
genetik
yang
atas sumber daya genetik
mempunyai nilai nyata
yang ada dalam wilayah
atau potensial).
hidupnya dan yang menjadi
“Material
genetic
sumber
penghidupannya.
means any material of
Oleh karena itu, masyarakat
plant,
hukum adat di Indonesia
microbial,
animal, or
other
origin containing functional heredity”
units
pada
hakikatnya
memperoleh
telah
pengakuan
of
hukum dan perlindungan
(material
hukum (melalui pengakuan
genetik adalah bahan
hak
dari
pemangku hak atas sumber
tumbuhan,
ulayat)
sebagai
daya genetik yang ada di
pemangku hak atas sumber
wilayah hidupnya dan yang
daya genetik.
menjadi
sumber
penghidupannya.
Namun,
Hukum terhadap Masyarakat
dan
Hukum Adat di Indonesia atas
pengakuan perlindungan
hukum
terhadap
masyarakat
hukum adat di Indonesia sebagai pemangku hak atas sumber
daya
b. Kebijakan
Perlindungan
Pemanfaatan
Sumber
Daya
Genetik di Masa Mendatang 1) Pembentukan
UU
Sui
Generis atau HKI-Plus
genetik
UU
Sui
Generis
tersebut masih terhalang
seringkali dikaitkan dengan
dengan sistem pengakuan
perlindungan
terhadap
bersyarat yang diterapkan
pengetahuan
tradisional.
Negara. Sistem pengakuan
Hal
bersyarat
substansi yang terpenting
terhadap
masyarakat
hukum
telah
menyebabkan
terbatasnya
adat
masyarakat
dari
ini
undang-undang
generis
yang
yang
sebagai
masyarakat
sehingga masyarakat
hukum,
terbatas hukum
sui
dimaksud
adalah adanya pengakuan
hukum adat yang diakui entitas
dikarenakan
tegas lokal
bahwa adalah
pula
‘pemilik’ dari pengetahuan
adat
tradisional
yang diakui hukum sebagai
yang
bersangkutan.22
sui
Rancangan
generis tersebut dapat pula
Undang
mengatur
Undangtentang
tentang
hak
Perlindungan
dan
hukum
adat
Pemanfaatan
Kekayaan
masyarakat
dalam pemanfaatan sumber
Intelektual
daya genetik secara tidak
Tradisional dan Ekspresi
langsung,
Budaya
sebab
pengetahuan
tradisional
Pengetahuan
Tradisional
(PTEBT) yang bertujuan
memegang peranan penting
untuk
melindungi
dalam
pengetahuan
tradisional,
pengungkapan
manfaat dari sumber daya
baik yang berbasis seni
genetik
(artistic
tertentu.
Oleh
work)
maupun
karena itu, istilah yang
yang
digunakan dalam CBD dan
(Bagian Menimbang huruf
Protokol
c
Nagoya
“pengetahuan
adalah
tradisional
berbasis
dan
teknologi
huruf
PTEBT).
d
RUU
lainnya
adalah
daya genetik.”
Protokol
Nagoya
yang
bertujuan
khusus
untuk
sejak
RUU
RUU
yang terkait dengan sumber
Indonesia
22
UU
tahun 2007 telah memiliki
melindungi
RUU Sui Generis yakni
tradisional
Agus Sardjono, Op.Cit., hlm 249.
dengan
Ratifikasi
pengetahuan yang
terkait
sumber
daya
genetik. Selain itu, RUU
Pengakuan
dan
Perlindungan
yang
secara
khusus
Masyarakat
mengatur tentang sumber
Adat yang mengatur secara
daya genetik dan hak-hak
tegas keberadaan dan hak-
masyarakat hukum adat di
hak masyarakat adat juga
Indonesia. Oleh karena itu,
tengah digodok DPR.
pengesahan RUU PTEBT
RUU
juga harus diikuti dengan
PTEBT
tersebut masih memerlukan
pengesahan
RUU
revisi terkait tujuan dari
Pengakuan
dan
upaya
Perlindungan
pemberian
Masyarakat
perlindungan, subjek yang
Adat dan RUU Ratifikasi
dilindungi, persyaratan atau
Protokol Nagoya supaya
kriteria untuk mendapatkan
segala bentuk pemanfaatan
perlindungan,
penyebutan
sumber daya genetik benar-
pengemban hak dan isi hak
benar ‘untuk sebesar-besar
secara
kemakmuran rakyat’.
tegas,
cara
memperoleh
hak
atas
pengetahuan
tradisional,
2) Rezim Access and Benefit Sharing (ABS)
dan penegakan hukum atas
Access and Benefit Sharing
UU tersebut. RUU PTEBT
(ABS) merupakan isu yang cukup
ini harus pula diimbangi
kuat dalam forum internasional
dengan
khususnya yang terkait dengan
pengaturanpengaturan lain
sumber daya genetik. Isu ini
sebenarnya
telah
diakomodasi
(user)
sumber
daya
genetik.
sepintas dalam CBD dan setelah
Ketentuan dalam Protokol Nagoya
perundingan selama enam tahun
telah
maka pada tanggal 29 September
perlindungan bagi negara penyedia
2010
Jepang
(provider) sumber daya genetik,
disepakatilah The Nagoya Protocol
yakni dengan adanya kewajiban
on Access to Genetic Resources
bagi negara penyedia (provider)
and the Fair and Equitable Sharing
dan
of Benefits Arising from their
menandatangani
Utilization to the Convention on
kesepakatan
Biological
Protokol
agreed terms). Mutual Agreed
Nagoya atau yang dikenal dengan
Terms tersebut akan berfungsi
Protokol Nagoya. Protokol Nagoya
sebagai suatu jaminan bagi negara
merupakan pelopor sebuah rezim
penyedia (provider) sumber daya
baru yang dapat mengimbangi
genetik ketika sumber daya genetik
Rezim HKI yang selama ini lebih
miliknya diklaim sepihak oleh
menguntungkan
pengguna (user).
di
Nagoya
Diversity/
negara-negara
maju yakni Rezim Access and
memberikan
inovasi
pengguna
(user)
suatu
kontrak
bersama
(mutual
Keberadaan
Benefit Sharing (ABS). Protokol
Nagoya
Nagoya adalah dasar hukum yang
kedudukan masyarakat hukum adat
kuat dalam memberikan kepastian
dalam mendapatkan keuntungan
dan
atas komersialisasi pengetahuan,
transparansi
bagi
negara
penyedia (provider) dan pengguna
inovasi,
turut
Protokol
dan
‘memperkuat’
teknologi
yang
bersumber
dari
tradisional berbasis sumber daya
hukum
genetik milik mereka. Protokol
kebijakan pengaturan akses atas
Nagoya ini dapat menjadi suatu
sumber daya genetik. Setiap akses
harapan
negara-negara
terhadap pengetahuan tradisional
berkembang, termasuk Indonesia.23
yang terkait sumber daya genetik
sebagai negara (provider) sumber
harus
daya
dalam
(Persetujuan Atas Dasar Informasi
memperjuangkan
pembagian
Awal) atau Prior Informed Consent
keuntungan
adil
(PIC).24 yang prinsip-prinsipnya
bagi
genetik
yang
dan
adat
diawali
untuk
membuat
dengan
harus
Protokol Nagoya dapat berjalan
melakukan akses atas sumber daya
dengan
genetik.
efektif dari
apabila
ada
dihormati
user
PADIA
seimbang dengan pengguna (user).
kepedulian
23
sebagai ‘wakil’ dari masyarakat
pengetahuan
Pemerintah
bila
baik
Pemerintah
Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Republik Indonesia. Pemerintah
Pusat juga dapat berperan sebagai
Republik Indonesia dapat berperan
custodian
Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan dengan acara Ministerial Segment of the 19th session of the United Nations Commission on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York. Saat ini proses ratifikasi Protokol Nagoya untuk menjadi Rancangan UndangUndang Pengesahan Protokol Nagoya sedang dilaksanakan. (Lihat: Dialog Interaktif Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka Protokol Nagoya, , diakses pada 1 Oktober 2012.
Benefit
dalam Sharing.25
mekanisme ini
dengan
berperan dalam mempersiapkan 24
PADIA / PIC adalah pemberitahuan dari pemohon akses kepada penyedia Pengetahuan Tradisional yang Terkait Sumber Daya Genetik tentang semua informasi dalam rangka kegiatan akses yang dipergunakan oleh penyedia sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses terhadap Sumber Daya Genetik yang dimilikinya. (Lihat Kertas Posisi Kementerian Lingkungan Hidup, Op.Cit., hlm 19). 25 Agus Sardjono, Op.Cit., hlm. 321
format
Mutual
(MTA).26
Agreed
yang
Terms
merupakan
warisan
memperhatikan
bersama umat manusia di satu sisi
hak-hak masyarakat hukum adat
memberikan manfaat yang seluas-
pada
hak-hak
luasnya bagi semua pihak tanpa
pada
kecuali untuk mengeksplotasinya.
khususnya,
warganegara
Indonesia
umumnya.
Kebijakan
perlindungan
hukum
terhadap masyarakat hukum adat di
E. Simpulan Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi
Indonesia
atas
pemanfaatan
perlindungan
sumber daya genetik sebagai suatu
masyarakat
kekayaan intelektual di masa kini,
pemanfaatan
yaitu adanya sistem pengakuan
sumber daya genetik sebagai suatu
bersyarat yang diterapkan untuk
kekayaan
ini
kelompok masyarakat adat supaya
perbedaan
dapat diakui sebagai masyarakat
konsep intellectual creation dalam
hukum adat, dan perlindungan
Rezim
hukum
hukum hukum
terhadap adat
atas
intelektual.
dikarenakan:
26
genetik
HKI
adanya
dengan
Hal
konsep
terhadap
masyarakat
intellectual creation yang dianut
hukum adat di Indonesia dalam
oleh masyarakat hukum adat; dan
kaitannya dengan sumber daya
adanya prinsip bahwa sumber daya
genetik meliputi hak atas wilayah
MAT adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). MAT salah satunya mengatur tentang mekanisme benefit sharing dan persentasenya. (Lihat: Ibid, hlm 27).
tempat tinggalnya dan hak hidup dan
mencari
penghidupan
di
wilayah tempat tinggalnya. Hakhak masyarakat hukum adat ini
mewajibkan
pihak
mengeksploitasi
luar
yang
harus berdasarkan Mutual Agreed
sumber
daya
Terms
(MTA)
yang
mengatur
genetik yang ada di wilayah hidup
kesepakatan bersama antara user
masyarakat hukum adat untuk
dan provider dalam mekanisme
menghormati
benefit
kearifan
lokal
mereka.
kebijakan
mendatang
di
dapat
disesuaikan
di
Protokol
dibentuk
Pengakuan dan Perlindungan Hak
dengan
Indonesia,
meratifikasi
Nagoya serta mensahkan RUU
karakteristik masyarakat hukum adat
segara
masa
perundang-undangan sui generis yang
sehingga
Pemerintah Indonesia diharapkan
Berdasarkan hal tersebut, maka
sharing,
serta
Masyarakat Hukum Adat. Daftar Pustaka Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni.
Implementasi Rezim Access and Benefit
Sharing
(ABS)
Johannes Muller. 2006. Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya yang mewajibkan setiap user
harus
mempunyai
PADIA/Prior Informed Consent (PIC) sebelum melakukan akses terhadap sumber daya genetik di wilayah
tertentu
dan
Khudzaifah Dimyati. 2004. Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Maria Soemardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Kompas Gramedia
dalam
eksploitasi sumber daya genetik
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
chments/Projects/2610/2610_20_ ipr_study_final.pdf
Otje Salman & Anton F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Alumni
Dialog Interaktif Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka Protokol Nagoya, 2009, .
Peter Johan Schei dan Morten Walloe Tvedt, Genetic Resources in the CBD: the Wording, the Past, the Present, and the Future Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok: UNDP Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress). Tim Lindsey. 2005. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Alumni. Jurnal/Majalah: FX
Adji Samekto dan Paramita Prananingtyas, Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman Hayati pada Kepentingan Negara Maju, Majalah MasalahMasalah FH Univesitas Diponegoro, Vol. 35 No. 2 AprilJuni 2006).
Website: Sebastian Oberthur, dkk. 2011. Study Intellectual Property Rights on Genetic Resources and TheFight Against Poverty. Belgia: Eurepean Parliament, http://www.ecologic.eu/files/atta
, ,
