PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF SENI BATIK KALIMANTAN TIMUR KONTEMPORER DALAM PENDEKATAN DESAIN INDUSTRI

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 3 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF SENI BATIK KALIMANTAN TIMUR KONTEMPORER DALAM PENDEKATAN DESAIN INDUSTRI Marlina Hidayat1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Nur Arifudin3 ([email protected]) Abstrak Penciptaan suatu desain memerlukan tenaga, pikiran, waktu, serta biaya. Perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri karena desain sangat menentukan keunggulan dalam daya saing suatu produk dengan produk lain yang sejenis. Selain itu, perlindungan hukum atas Desain Industri akan menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak melakukan penyalahgunaan terhadap Hak Desain Industri tersebut. Di Indonesia, mengenai desain industri diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pendesain Motif Batik Kaltim Kontemporer mempunyai potensi untuk mendapatkan Hak atas Desain Industri dengan ketentuan harus diajukan suatu pendaftaran Desain Industri (sistem konstitutif). Adapun kendalakendala dalam optimalisasi perlindungan Desain Industri yaitu Undang-Undang Desain Industri yang tidak memuat secara eksplisit mengenai desain yang dapat dilindungi, tidak adanya kesadaran Pengusaha Batik Kaltim akan pentingnya Perlindungan Desain Industri bagi produk Batik Kaltim, kurangnya pemahaman dari aparat penegak Hak Kekayaan Intelektual mengenai Desain Industri, serta tidak adanya fasilitas untuk menunjang pelayanan pendaftaran desain industri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur bidang pelayanan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk mengatasinya, perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri agar dimuat aturan yang eksplisit mengatur mengenai desain-desain yang dilindungi, dan sosialisasi mengenai Desain Industri yang harus lebih sering dilaksanakan agar Undang-undang Desain Industri efektif di Masyarakat. Selain itu, Aparat yang memberikan pelayanan Hak Kekayaan Intektual harus lebih memahami tentang substansi dan ketentuan hukum Desain Industri. Kata Kunci; Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Motif Batik Kaltim Kontemporer

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION FOR PATTERN OF ART BATIK EAST BORNEO CONTEMPORARY IN INDUSTRIAL DESIGN APPROACH Marlina Hidayat4 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum5 ([email protected]) Nur Arifudin6 ([email protected]) Abstract : Creation of design requires energy, mind, time, and fee. Need a law protection on Industrial Design, because design’s which determines excellence for competitiveness of a product with another product similiar. And then, law protection of Industrial design will ensure protection the rights of designers, establishes the rights and obligations for designers, and prevent unauthorized parties to abuse right of Industrial Design. In Indonesia, Industrial Design is set on Laws the Republic of Indonesia Number 31 of 2000 on the Industrial Design. Problem of this research is implementation of intellectual property rights protection for pattern of Batik Kaltim contemporary in Industrial Design approach and Constraints in optimization of Industrial Design protection for contemporary Batik Kaltim pattern. Based on research results and discussion, can be know designer of Batik Kaltim pattern contemporary has potential to get industrial design rights with provisions must be filed the of an industrial design registration (constitutive system). As for the constraints in optimization of industrial design protection is industrial design legislation doesn’t explain about designs can be which protected, entrepreneur aren’t aware of importance the industrial design protection for Batik Kaltim product, lack of understanding from apparatus on intellectual property rights about industrial design, and not available facility to support the registration of industrial design in Office of Law and Human Rights in East Borneo Province for service field of intellectual property rights. To fix this, need revision of Law No. 31 of 2000 on the Industrial Design for contained explicit rules governing the designs are protected, and socialization of Industrial Design must often implemented for the Law on Industrial Design can effective in society. Moreover, Personnel who provide service intellectual property rights should be more understanding about the substance and industrial design law. Key Words :

4 5 6

Intellectual Property Rights Protection, Industrial Design, Pattern of Batik Kaltim Contemporary

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

PEMBAHASAN 1.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kaltim dalam memberikan pembinaan kepada pengusaha UKM di bidang Industri Batik Kaltim : Salah satu fungsi dari Disperindagkop & UMKM Provinsi Kaltim ialah memberikan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Kaltim termasuk yang bergerak di bidang industri Batik Kaltim. Suatu program dari Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim yaitu bagi pengusaha UKM yang ingin produk UKM yang dihasilkan mendapat perlindungan HKI maka akan dibantu dalam hal biaya, pengurusan dari awal pendaftaran, hingga pengajuan ke Kanwilkum & HAM. Melalui proyek pembinaan industri kecil Batik Kaltim, Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim berupaya menerbitkan buku motif khas Dayak Kaltim yang dikumpulkan dari para narasumber seni ukir berbagai suku dayak yang ada di Kaltim. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KASI ILMETA dan Penyuluh Industri

dari

Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim, ternyata adanya Batik Kaltim memang dipelopori oleh Pondok Busana Mitaka.

Saat ini, perkembangan dan

penjualan dari Batik Kaltim yang diproduksi oleh Mitaka mengalami penurunan selain karena merupakan usaha keluarga yang tidak kuat dalam hal modal, juga diakibatkan dari hadirnya Batik Kaltim printing yang lebih diminati masyarakat. Pengusaha UKM industri Batik Kaltim selain Mitaka, kebanyakan memproduksi di luar daerah, bekerjasama dengan produsen luar daerah untuk produksi Batik Kaltim karena keterbatasan alat.

2

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Marlina Hidayat) 2.

Pelayanan HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim : Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan desentralisasi proses pengurus HKI yang tidak lagi harus dilakukan di Jakarta, melainkan juga dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Kanwilkum & HAM Provinsi Kaltim juga menjadi sarana untuk bisa mengajukan upaya pendaftaran HKI. Menurut JFU (Jabatan Fungsional Umum) Pelayanan HKI Kanwilkum & HAM Provinsi Kaltim mengenai perlindungan Desain Industri bagi Motif Batik Kaltim, motif batik hanya bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta dengan acuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa Seni Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan HKI terhadap motif batik hanya bisa diberikan terhadap motif-motif penemuan baru yang sudah mengalami inovasi. Kanwilkum & HAM Prov. Kaltim sering memberikan sosialisasi mengenai HKI kepada para pengusaha UKM, namun masih banyak yang yang tidak mengajukan upaya pendaftaran bagi produk-produk UKM termasuk untuk produk Batik Kaltim. Bagian Pelayanan HKI cenderung terfokus hanya pada 3 bidang HKI yaitu Hak Cipta, Paten, dan Merek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menentukan biaya dalam pengurusan pendaftaran HKI, khusus untuk Desain Industri yaitu sebesar Rp. 600.000,- / Rp. 300.000,- (UKM). Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada website resmi Dirjen HKI Kemenkum

HAM RI yang

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

menyediakan fasilitas on-line berupa database Desain Industri terdaftar di Indonesia, Ternyata terdapat motif-motif batik yang sudah mendapatkan perlindungan Desain Industri sejak tahun 2003 hingga sekarang.

3.

Pengusaha UKM yang bergerak di bidang Industri Batik Kaltim : Mitaka merupakan salah satu pengusaha industri kecil di bidang industri Batik Kaltim yang berdiri sejak tahun 1982. Mitaka dikenal sebagai pihak yang mempelopori pertama kali adanya Batik Kaltim. Pada tahun 1990 Mitaka menerima Penghargaan Upakarti dari Pemerintah RI yang atas jasa kepeloporan di bidang industri Batik Kaltim. Selama ini, pihak Mitaka belum pernah mengupayakan pendaftaran HKI untuk Motif Batik Kaltim. Kehadiran Batik Kaltim printing yang telah menyebar luas memberikan dampak positif yaitu Batik Kaltim semakin populer. Namun, juga memberikan dampak Negatif bagi Mitaka seperti semakin menurunnya penjualan sehingga mengalami kerugian, serta tenaga kerja semakin lama semakin berkurang. Batik Kaltim yang dihasilkan Mitaka salah satunya ialah batik tulis yang dibuat dengan menapakkan alat canting di atas kain, dan penggambaran batik dikendalikan oleh tangan. Oleh karena itu batik tulis merupakan hasil kerajinan tangan. Mitaka tidak hanya memproduksi Batik Kaltim motif khas dayak tradisional, melainkan juga mempunyai beberapa karya Batik Kaltim dengan motif khas Dayak kontemporer yang sudah mengalami inovasi dan kreasi.

4

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Marlina Hidayat) 4.

Implementasi Perlindungan HKI terhadap Motif Batik Kaltim Kontemporer dalam pendekatan Desain Industri : Perlindungan HKI terhadap motif Batik Kaltim sangat penting karena lahirnya desain motif tidak terlepas dari kemampuan kreativitas, rasa, dan karsa pembatik yang dalam membuatnya menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya-karya intelektual bernilai,

ditambah

dengan

adanya

manfaat

ekonomi

yang

menumbuhkan konsepsi kekayaan sehingga perlu dilindungi.

melekat

Muhammad

Djumhana dalam bukunya yang berjudul Hak Milik Intelektual menyatakan bahwa di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dimuat beberapa ketentuan yang sebenarnya lebih merupakan pengaturan Desain Industri yang salah satunya ialah Seni Batik berupa batik ciptaan baru / kontemporer / yang bukan tradisional. Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak ekslusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya

membuat,

memakai,

menjual,

mengimpor,

dan/atau

mengedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri). Asas

Kebaruan

menjadi

prinsip

hukum

yang

sangat

perlu

mendapatkan perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak, ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. Alternatif pengajuan

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

permohonan Hak Desain Industri dapat diajukan langsung ke Dirjen HKI, atau melalui Kanwilkum dan HAM yang terdapat di Ibukota Provinsi, dan dapat melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar. Pihak yang ingin mendapat Hak Desain Industri harus mengajukan permohonan sesuai dengan cara & prosedur tertentu yang disyaratkan pada Pasal 4 – Pasal 10 PP No. 1 Thaun 2005 tentang Pelaksanaan UU Desain Industri. Apabila tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, maka Dirjen HKI akan menerbitkan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut. Indonesia merupakan Negara anggota yang ikut serta dalam TRIPs pada kerangka WTO. Dalam Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights (TRIPs-GATT), perlindungan desain industri diatur dalam Article 25 dan Article 26. Berdasarkan Article 25, ditentukan bahwa memberikan perlindungan terhadap Desain Tekstil (Batik termasuk dalalm desain tekstil). Adapun Pasal 26 ayat (3) TRIPs-GATT menyatakan bahwa jangka waktu minimal perlindungan adalah 10 tahun. Jangka waktu perlindungan diberikan secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung. (Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri). Pendaftaran desain industri dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi pendesain dan akan mendorong berlangsungnya praktek persaingan sehat dan perdagangan yang jujur sehingga mendorong produksi beragam produk yang secara estetika lebih menarik. Dalam pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri bagi motif Batik Kaltim, maka motif-motif yang

6

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Marlina Hidayat) didaftarkan harus merupakan motif-motif batik kaltim kontemporer yang merupakan hasil inovasi dari kreatifitas pembatik. Subjek yang dapat diberi Hak Desain Industri salah satunya adalah pendesain / yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pimpinan Mitaka dalam hal ini bisa mengajukan permohonan agar mendapat Hak Desain Industri. 5.

Kendala-kendala dalam optimalisasi Perlindungan Desain Industri bagi motif Batik Kaltim kontemporer : Kendala dari Aturan Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), tidak adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik bahwa karya seni batik bisa mendapatkan perlindungan desain industri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih bersifat abstrak dalam memberikan kejelasan mengenai desain-desain yang bisa dilindungi untuk mendapatkan hak desain industri. Kendala dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim Bagian Pelayanan HKI yaitu Pemahaman dari aparat penegak HKI yang hanya terfokus pada

Cipta, Paten, dan Merek serta Tidak adanya

sarana / fasilitas untuk pengajuan pendaftaran desain industri berupa formulir pendaftaran, informasi tertulis mengenai bimbingan teknis prosedur permohonan, serta Daftar Umum Desain Industri. Kendala Pengusaha Batik Kaltim (Mitaka) yaitu pemahaman HKI yang kurang, biaya yang cukup tinggi untuk

pendaftaran

setap

motif,

dan

tidak

sadar

akan

pentingnya

perlindungan HKI khususnya Desain Industri bagi produk Batik Kaltim.

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

PENUTUP A.

Kesimpulan 1) Walaupun di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa batik bisa mendapatkan perlindungan desain industri, namun jika memahami dari beberapa pendapat pakar yang juga terbukti dengan banyaknya motif-motif batik dari beberapa daerah di Indonesia yang sudah terdaftar mendapatkan perlindungan desain industri, maka sebenarnya motif batik kaltim bisa diupayakan pendaftarannya agar pengrajin batik kaltim bisa mendapatkan hak desain industri. Asas Kebaruan (Novelty) menjadi prinsip hukum yang sangat perlu jika ingin mendapatkan perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri dan pendaftaran menjadi hal mutlak jika ingin mendapatkan perlindungan desain industri. Dalam pengajuan permohonan pendaftaran desain industri bagi motif batik kaltim agar mendapatkan perlindungan, maka motif-motif yang didaftarkan harus merupakan motif-motif batik kaltim kontemporer yang merupakan hasil inovasi dari kreatifitas pembatik. 2) Terdapat kendala dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih bersifat abstrak dalam memberikan kejelasan mengenai desain-desain yang bisa dilindungi untuk mendapatkan hak desain industri. Kendala dari aparat penegak HKI yaitu hanya terfokus pada Cipta, Paten, dan Merek serta tidak adanya Sarana / fasilitas untuk pengajuan permohonan

pendaftaran

Desain

Industri

di

Bagian

pelayanan

HKI

Kanwilkum dam HAM Provinsi Kaltim. Kendala juga terjadi dari Mitaka

8

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Marlina Hidayat) sebagai Pengusaha UKM yang bergerak di bidang industri Batik Kaltim yaitu pemahaman HKI yang kurang, adanya biaya yang cukup tinggi untuk harus mendaftarkan setiap motif dari batik kaltim yang diproduksi, dan tidak adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan desain industri bagi produk mereka sehingga terkesan bersikap apatis dengan hal tersebut. B. Saran 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus direvisi dalam hal untuk memuat ketentuan secara eksplisit

mengenai

desain-desain

yang

dilindungi

sehingga

tidak

menimbulkan perbedaan persepsi dan berbagai penafsiran subjektif terkait desain yang bisa mendapatkan perlindungan desain industri. 2) Pihak Kanwilkum dan HAM Provinsi Kaltim khususnya bagian pelayanan HKI harus lebih giat lagi berkordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim dalam memberikan sosialisasi pemahaman hak kekayaan intelektual kepada para pengusaha UKM atas keberadaan bidang-bidang Perlindungan HKI khususnya Desain Industri agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan HKI menjadi efektif, serta agar para pengusaha UKM mempunyai pemahaman yang baik mengenai pentingnya Perlindungan HKI. 3) Aparat penegak HKI di Kawilkum dan HAM Provinsi Kaltim harus lebih memahami tentang substansi dan ketentuan hukum Desain Industri. Selain itu, Kanwilkum dan HAM Provinsi Kaltim juga harus menyediakan sarana atau fasilitas pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri. 4) Pengusaha UKM khususnya Mitaka yang merupakan pelopor di bidang industri Batik Kaltim di Provinsi Kaltim, harus

9

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

lebih sadar

akan pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi

motif / corak batik kaltim yang diproduksi, dalam hal sebagai upaya preventif dan represif dari berbagai bentuk tindakan peniruan / penjiplakan yang merupakan suatu pelanggaran HKI, serta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang lebih atas karya desain yang diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali, Zainuddin, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, Jakarta. Djumhana, Muhammad, 2003, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung. Dofa, Aryunda Anesia, 1996, Batik Indonesia, Golden Terayon Press, Jakarta. Ginting, Elyta, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Munandar, Haris, 2008, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta. Ngani, Nico, 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta. Raharjo, Satjipto, 2003, Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta. Renti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta. Riswandi, Agus Budi, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Right), Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta. Sasangka, Hari, 2008, Kompilasi Undang-Undang HAKI, Mandar Maju, Bandung. Soedarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Subekti, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

10

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Marlina Hidayat) Sudarmanto, 2012, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta. Yustiono, 1986, Paradigma desain Indonesia, Rajawali, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. C. Artikel Internet dan Makalah Seminar Diakses http://carapedia.com/pengertian_definisi_desain_info2196.html pada tanggal 11 Juli 2012 http://duniamuam.wordpress.com/batikkan-harimu-batik-kaltim/ Diakses pada tanggal 02 Oktober 2011 http://pesonabatik.site Diakses pada tanggal 4 Oktober 2011 http://rechtslaw.blogspot.com/teori-hukum-lwrance-meir-friedman.html Diakses pada tanggal 20 Juni 2012 http://sanggarbatikkatura.com/perbedaan-antara-batik-tulis-batik-cap-danbatik-printing Diakses pada tanggal 24 April 2012 http://www.alikoto-artgallery.com/sejarah-dan-perkembangan-batik.html Diakses pada tanggal 21 Juni 2013 http://theopilusdavid.blogdetik.com/analisis-perbedaan-batik-tradisionaldengan-batik-kontemporer Diakses pada tanggal 13 Maret 2011 http://indagkop.kaltimprov.go.id http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/777/lakip_kemenkum ham2011.pdf http://batikkontemporer.blogspot.com/?m=1 Diakses pada tanggal 23 Agustus 2010 http://sekartrisakti.wordpress.com/perlindungan-ikm-batik-sebagai-produkbudaya/#_ftn2 Diakses pada tanggal 14 Mei 2011 Mitaka, 1998, Makalah Dalam Seminar Pelatihan dan Pendidikan Membatik, Samarinda.

11