PERKEMBANGAN PARADIGMA KEHUTANAN1 Oleh : Endang Suhendang2 Paradigma, Pergeseran Paradigma, dan Perkembangan Paradigma Istilah paradigma (paradigm) secara harfiah mengandung arti model, pola, atau contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1996) dinyatakan bahwa paradigma dapat mengandung arti model dalam teori ilmu pengetahuan, atau kerangka berfikir. Menurut Webster’s New World College Dictionary (Neufeldt dan Guralnik, 1996), paradigma dapat mengandung arti suatu kesatuan konsep yang utuh yang diterima oleh sebagian besar orang dari suatu komunitas intelektual tertentu, seperti misalnya dalam komunitas masyarakat ilmu kealaman, oleh karena konsep tersebut memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menjelaskan suatu proses yang kompleks, gagasan, atau sekumpulan data, dibandingkan dengan konsep yang lainnya. Dalam tulisan ini, paradigma diartikan secara lebih umum dan populer sebagai suatu kesatuan yang bersifat utuh dalam hal cara pandang, pola pikir, dan pendekatan yang dianut secara kuat dan konsisten oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga mendasari sikap dan perilakunya dalam mengatasi (memformulasikan konsep untuk menjawab) permasalahan yang dihadapinya. Paradigma yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu bersifat dinamis, dapat berubah menurut ruang dan waktu. Secara konvensional, perubahan paradigma dalam masyarakat selalu dianggap sebagai pergeseran paradigma (paradigm shift) yang berkonotasi berubah meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru yang menggantikannya. Dalam konsep pergeseran paradigma, paradigma lama selalu diartikan ditinggalkan dan digantikan oleh paradigma baru yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman mutakhir yang dihadapinya. Dalam pemahaman yang bersifat umum, perubahan paradigma tidak harus selalu mengandung arti pergeseran paradigma, akan tetapi dapat pula berupa perkembangan paradigma (paradigm development). Dalam konsep yang terakhir ini, paradigma baru hasil perubahan dari paradigma lama itu merupakan hasil pengembangan paradigma lama melalui proses penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan melalui penyeleksian nilai-nilai, konsep, dan pendekatan lama sehingga menghasilkan sejumlah nilai-nilai, konsep, dan pendekatan lama yang bersifat unggul, kemudian diperkaya dengan nilai-nilai, konsep, dan pendekatan baru yang diperlukan untuk mengisi kekurangan dari nilai-nilai, konsep, dan pendekatan lama yang bersifat unggul tersebut dalam menjawab permasalahan kehidupan mutakhir yang dihadapinya. 1
Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan untuk Pengelolaan Hutan Indonesia dalam Paradigma Kehutanan Indonesia Baru. Diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Emas Fakultas Kehutanan IPB (1963 -2013). Bogor, Agustus 2013. 2 Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
2 Dengan demikian, maka paradigma baru hasil pengembangan paradigma lama tersebut merupakan paradigma yang lebih sempurna dibandingkan dengan paradigma lama, sehingga akan lebih mampu menjadi landasan penyelesaian masalah kehidupan mutakhir yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat penganutnya. Dalam konsep perkembangan paradigma, tidak ada proses meninggalkan paradigma lama secara utuh dan menggantikannya dengan paradigma yang sama sekali baru. Yang ada adalah proses penyempurnaan paradigma lama guna memperoleh paradigma baru yang lebih unggul, lebih lengkap, dan lebih tepat dibandingkan dengan paradigma lama. Seperti akan dapat dilihat dalam uraian berikut, perubahan paradigma dalam bidang kehutanan seyogyanya dilakukan melalui proses pengembangan Paradigma Kehutanan, bukan penggeseran Paradigma Kehutanan. Pengertian secara operasional Perkembangan Paradigma Kehutanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperti dapat dilihat pada Kotak 1. Kotak 1 Perkembangan Paradigma Kehutanan Perkembangan Paradigma Kehutanan adalah suatu proses penyeleksian nilai-nilai, konsep-konsep, cara pandang, pola pikir, dan pendekatan yang berkenaan dengan hutan, hasil hutan, pendekatan dalam pengelolaan hutan, dan peran insan kehutanan yang terkandung dalam paradigma lama, sehingga diperoleh nilai-nilai, konsep-konsep, cara pandang, pola pikir, dan pendekatan dalam pengelolaan hutan lama yang bersifat unggul serta memperkayanya dengan nilai-nilai, konsep-konsep, cara pandang, pola pikir, dan pendekatan pengelolaan hutan yang baru yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam pengurusan dan pengelolaan hutan di masa mendatang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, seluruh kehidupan di muka bumi, dan keserasian alam semesta secara berkelanjutan.
Dilema dalam Pengelolaan Hutan Pada saat ini lingkungan global dunia kehutanan sudah jauh berbeda dengan keadaan sekitar abad ke-17 dan 18-an, yaitu abad saat mulai lahirnya Ilmu Kehutanan. Lebih-lebih apabila dibandingkan dengan keadaan sebelum abad tersebut. Luas hutan alam dunia yang pada keadaan mula-mula (6000 SM atau 8000 tahun yang lalu) sekitar 6,2 milyar hektar (Gardner dan Engelman, 1999), pada saat ini hanya sekitar 4,0 milyar hektar (FAO, 2010) yang terdiri dari hutan alam primer dan hutan tanaman. Pengurangan luas hutan dunia yang sangat tajam ini terutama terjadi antara tahun 1800-1990an dan mulai melambat sejak saat itu, walaupun masih sangat tinggi. Di luar itu, permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan global terus makin meningkat dari waktu ke waktu baik ragam jenisnya maupun kuantitasnya. Sementara itu, populasi manusia terus meningkat dan tingkat peradaban manusia pun terus makin maju, sejalan dengan perkembangan budaya yang mampu dihasilkannya, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dicapai oleh umat manusia. Resultante dari adanya perubahan faktor-faktor sebagaimana diutarakan di muka bagi umat manusia, adalah tidak terelakannya dampak terhadap perkembangan permintaan akan barang dan jasa yang dapat mencukupi seluruh keperluan kehidupannya. Untuk jenis barang dan jasa tertentu yang diperlukan dalam kehidupan manusia itu mungkin saja berkurang, atau bahkan
3 dapat saja digantikan oleh jenis barang dan jasa baru yang selain dapat mensubstitusi jenis barang dan jasa lama juga memiliki berbagai keunggulan dalam hal efektivitas dan efisiensinya. Bahkan, mungkin pula dalam hal kelezatan (untuk makanan), kenyamanan (untuk jasa yang mendukung kenyamanan hidup manusia), serta nilai kemewahannya. Akan tetapi totalitas permintaan dalam hal keanekaragaman jenisnya, kuantitasnya, dan kualitasnya, pada akhirnya diduga akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hal permintaan terhadap barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan, ternyata keanekaragaman jenis barang dan jasa, kuantitasnya, dan kualitasnya telah terbukti terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai gambaran, laju permintaan dunia terhadap kayu - yaitu salah satu jenis barang yang secara konvensional telah melekat sebagai trade mark bagi hutan dalam khazanah pengetahuan umat manusia - diperkirakan sebesar 3 (tiga) persen per tahun atau dua kali rata-rata laju pertumbuhan penduduk dunia, yaitu 1,5 (satu setengah) persen per tahun (Gardner dan Engelman, 1999). Angka-angka laju permintaan terhadap barang yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan selain kayu, juga permintaan terhadap jasa ekosistem hutan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan manusia, seluruh kehidupan, dan keserasian alam semesta ini apabila dihitung secara seksama diduga tidak akan lebih rendah dari laju permintaan dunia terhadap kayu tersebut, bahkan akan sangat jauh lebih tinggi. Di lain pihak, populasi manusia di muka bumi terus meningkat dan keadaan lingkungan hidup yang memerlukan jasa ekosistem hutan untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitasnya pun terus memburuk. Keadaan ini menyebabkan kita dan seluruh kehidupan di muka bumi ini setiap saat memerlukan hutan dengan luasan yang selalu lebih luas dari luas hutan yang diperlukan sebelumnya untuk dapat mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan agar kualitas lingkungan hidup tertentu yang diharapkan dapat dipertahankan (Gardner dan Engelman, 1999). Faktanya, luas hutan di dunia terus menurun, sehingga kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa ekosistem hutan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan manusia menjadi makin terbatas. Jadi pada saat ini dan di masa mendatang, kita akan berada pada keadaan dilema antara makin meningkatnya kebutuhan terhadap barang dan jasa dari ekosistem hutan dengan kemampuan hutan yang makin terbatas untuk menyediakan berbagai macam hasilnya guna mencukupi kebutuhan tersebut. Dilema inilah yang pada akhirnya menghantarkan kita, umat manusia, ke dalam makin menganganya kesenjangan antara besarnya permintaan dan persediaan barang dan jasa dari ekosistem hutan untuk mencukupi kebutuhan dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Jadi, dilema kehidupan yang kita hadapi pada saat ini dan ke depan adalah : ”We both need more forest and need forest more than ever before’ (Gardner dan Engelman, 1999). Adapun rumusan secara operasional pengertian dilema dalam pengelolaan hutan yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini dan ke depan adalah seperti tertera pada Kotak 2.
4
Kotak 2 Dilema dalam Pengelolaan Hutan Dilema – situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan - yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini dan ke depan, khususnya dalam hal mencukupi barang dan jasa ekosistem hutan yang diperlukan untuk mencukupi keperluan dalam kehidupan, adalah bahwa setiap saat kita selain memerlukan hutan dengan luasan yang selalu lebih luas dari luas hutan yang diperlukan sebelumnya, pada saat yang bersamaan kita pun memerlukan kualitas hutan (produktivitas hutan, kesehatan hutan) yang lebih tinggi dari kualitas hutan yang pernah ada sebelumnya. Dilema inilah yang harus kita hadapi dan kita carikan jawabannya. Rimbawan (forester) dan para penyandang profesi lain yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan hutan (ilmuwan, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan) sudah sepantasnyalah untuk berada dan berdiri pada garda terdepan dalam menghadapi dan mencari jawaban atas dilema ini. Untuk dapat menjawab dilema yang sedang dan akan terus kita hadapi tersebut jawabannya adalah perubahan, yaitu perubahan ke arah yang selain lebih benar, juga harus lebih baik dan lebih maju. Agar perubahan yang terjadi menuju ke arah yang lebih benar, lebih baik, dan lebih maju, maka perubahan yang dilakukan tidak cukup hanya pada tingkat perangkat keras (hardware) kehidupan (a.l. berupa : tatanan dan infrastruktur pekerjaan, IPTEKS, serta keterampilan), akan tetapi harus pula terjadi pada tingkat perangkat lunak (software) kehidupan (a.l. berupa : cara pandang, pola pikir, serta sikap dan perilaku). Dengan tuntutan perubahan pada tatanan kehidupan seperti itu, maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah apa sajakah yang harus berubah dan ke arah manakah harus berubah. Itulah kirakira pertanyaan yang relevan bagi kita para insan kehutanan - penyandang profesi dalam bidang kehutanan dalam arti luas - dan harus kita jawab dalam menentukan arah pengembangan paradigma kehutanan di masa mendatang.
Arah Perkembangan Paradigma Kehutanan Dilema yang dihadapi dalam bidang kehutanan pada saat ini dan ke depan bersifat sangat mendasar. Oleh karenanya sangatlah keliru apabila kita menganggap bahwa kesalahan mendasar yang menghantarkan kita pada dilema seperti itu terutama disebabkan oleh kekeliruan asumsi-asumsi dan teori-teori dalam Ilmu Kehutanan yang melandasi praktek pengelolaan hutan di dunia, termasuk di Indonesia. Asumsi-asumsi yang dibuat untuk dapat berlakunya sebuah teori, demikian pula dengan teori-teori yang berhasil ditemukan oleh umat manusia dalam ilmu pengetahuan tidak pernah bersifat mutlak benar dan tidak pernah berlaku untuk selamanya. Teori-teori dalam ilmu pengetahuan senantiasa berkembang ke arah yang lebih benar dan lebih maju dari teori-teori yang pernah ada sebelumnya. Teori menjadi lebih benar maknanya adalah teori tersebut lebih mampu menjelaskan gejala yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Penjelasan tersebut sifatnya berupa pendekatan saja terhadap keadaan yang sesungguhnya di dunia nyata, sementara keadaaan yang sesungguhnya di dalam dunia nyata itu walaupun diyakini pasti ada, dan bersifat khas, akan tetapi tidak akan pernah diketahui dengan pasti oleh umat manusia.
5 Teori menjadi lebih maju maknanya adalah bahwa teori tersebut untuk dapat berlakunya memerlukan syarat asumsi-asumsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan asumsasumsi yang diperlukan untuk dapat berlakunya teori sebelumnya. Dengan demikian, maka keadaan dalam dunia hayal yang harus dibentuk dengan memberlakukan asumsiasumsi yang diperlukan untuk dapat berlakunya sebuah teori tersebut akan lebih mudah untuk dapat didekati dalam keadaan dunia nyata yang sesungguhnya. Perkembangan seperti ini lazim terjadi pada keseluruhan tubuh ilmu pengetahuan, bukan hanya terjadi pada Ilmu Kehutanan sebagai bagian dari tubuh tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalam dunia ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan lazimnya tidak akan menyatakan salah terhadap teori yang pernah ditemukan, diterima, dan berlaku pada kurun waktu tertentu. Jika kemudian diperoleh bukti yang kuat yang mendukung adanya kebenaran baru yang tidak sepenuhnya sama dengan teori sebelumnya, atau bahkan mungkin bertentangan dengan teori tersebut, maka yang lazim dilakukan para ilmuwan adalah menyatakan bahwa teori yang berdasarkan kepada kebenaran baru tersebut lebih benar dari teori sebelumnya. Dan jangan lupa, teori yang pada kurun waktu tertentu tersebut dinyatakan lebih benar dari teori sebelumnya pun, pada gilirannya akan digantikan pula oleh teori baru lainnya yang memiliki kadar kebenaran lebih tinggi (lebih benar) dari teori tersebut. Begitu seterusnya. Fakta inilah yang mendasari keyakinan yang lazimnya populer dan diterima di kalangan para ilmuwan besar dunia tentang sifat kesementaraan dari setiap teori dalam ilmu pengetahuan. Stephen Hawking seorang ilmuwan - ahli fisika - besar yang hidup pada abad ke-21 ini, dalam salah sebuah buku ilmiah populer karangannya (A Brief History of Time : from the Big Bang to Black Holes, yang diterbitkan pertama kalinya oleh Bantam Dell Publishing Group tahun 1988) menyatakan bahwa setiap teori dalam Ilmu Fisika pada akhirnya akan menjadi tidak lebih dari sebuah hipotesis. Dan fakta seperti itu sebenarnya berlaku secara umum dalam ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam Ilmu Fisika saja. Ilmu pengetahuan tidak pernah dan tidak akan pernah berperan dengan sendirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ia akan berperan apabila digunakan oleh manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia dilakukan melalui penerapan teori-teori ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bentuk penerapan teori-teori tersebut, antara lain, dalam bentuk paket teknologi untuk proses produksi yang lebih efisien dalam menghasilkan barang-barang hasil industri, berbagai paket konsep yang diperlukan baik sebagai dasar dalam menyusun teknik manajemen yang lebih efektif, maupun sebagai landasan kebijakan yang selain lebih efektif juga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dengan lebih tepat juga lebih efisien apabila dibandingkan dengan tanpa berlandaskan kepada teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka penggunaan ilmu pengetahuan memberikan dampak yang menguntungkan bagi kehidupan umat manusia, apabila proses produksi yang lebih efisien, teknik manajemen yang lebih efektif, dan kebijakan yang lebih tepat ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ini yang dituju dalam penggunaan ilmu pengetahun, maka hasilnya adalah dicapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Akan tetapi, sejarah panjang peradaban umat manusia di muka bumi ini telah menunjukan kepada kita bahwa dengan menerapkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan, manusia juga bisa menghasilkan teknologi, teknik manajemen, dan kebijakan yang tujuan penggunaannya justru sebaliknya dari yang diutarakan di muka. Jika hal ini terjadi maka penggunaan ilmu pengetahuan memberikan dampak yang merugikan bagi kehidupan umat manusia. Penerapan ilmu pengetahuan pada keadaan yang terakhir ini harus dipandang sebagai kekeliruan, yaitu kekeliruan yang dibuat oleh manusia pada tingkat
6 penggunaan ilmu pengetahuan. Kekeliruan seperti ini bisa terjadi pada berbagai sendi kehidupan manusia dan berbagai bidang pekerjaan. Khusus untuk penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam, para ahli ilmu pengetahuan dalam bidang ini mensinyalir adanya kekeliruan umat manusia yang lebih mendasar dari kekeliruan tingkat penggunaan ilmu pengetahuan. Kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh umat manusia dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya alam adalah kekeliruan dalam memposisikan ilmu pengetahuan di antara pengetahuan-pengetahuan lain yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam pengelolaan sumberdaya alam konvensional, termasuk di dalamnya pengelolaan hutan konvensional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, lazimnya ilmu pengetahuan ditempatkan pada posisi penentu akhir dan satu-satunya pengarah dalam penyusunan kebijakan untuk pengelolaan. Dengan demikian, maka rumusan pengelolaan terutama disusun berdasarkan kepada konsep-konsep penerapan teori-teori ilmu pengetahuan yang lazimnya bersifat universal. Sejarah panjang pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan seperti ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa dalam prakteknya kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dihasilkan seringkali memberikan dampak sosial yang merugikan. Berbagai macam konflik sosial seringkali muncul menyertai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam seperti itu. Konflik sosial ini pada umumnya muncul sebagai akibat beragamnya harapan dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam masyarakat terhadap manfaat dari pengelolaan sumberdaya alam tersebut, dan tidak seluruhnya dapat diakomodasikan dalam kebijakan yang dibuat. Itulah sebabnya mengapa dalam pengelolaan sumberdaya alam mutakhir, ilmu pengetahuan tidak diposisikan sebagai satu-satunya pengarah dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Ilmu pengetahuan yang utuh, kuat, dan logis harus disejajarkan dengan hasil penilaian yang baik dari para pihak pemangku kepentingan dalam memberikan arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tersebut (based on sound science and good judgement). Dengan demikian, maka kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat tertentu merupakan resultante dari pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan kepada teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersifat universal serta pengetahuan, nilainilai, dan kearifan lokal masyarakat di tempat itu. Ilustrasi di muka merupakan contoh tentang apa sajakah yang harus berubah dari para pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam, dalam hal ini adalah berubah dalam cara pandang terhadap posisi ilmu pengetahuan (science) dalam melandasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Untuk pengelolaan sumberdaya hutan, maka para pihak yang maksud adalah para pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan (pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan). Pada kelompok masyarakat sebagai komponen para pihak dimaksud, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah hutan tersebut berada, serta masyarakat ilmuwan, praktisi (profesional), dan pemerhati masalah-masalah dalam bidang kehutanan. Bagian dari kelompok inilah yang seyogyanya menjadi pelopor perubahan ke arah yang diinginkan. Untuk dapat menjawab dilema yang dihadapi dalam pengelolaan hutan diperlukan adanya perubahan dalam cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku dari para pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan hutan. Berbagai literatur telah banyak mengupas
7 tentang perlunya perubahan ini berikut apa-apa sajakah yang harus berubah, dan ke mana arah perubahan tersebut. Berikut adalah pendapat beberapa pakar yang berkenaan dengan arah perubahan yang seyogyanya dilakukan oleh umat manusia untuk menghahadapi perkembangan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam. a.
Pergeseran Paradigma (paradigm shift) vs Perkembangan Paradigma (paradigm development) Paradigma (Inggris : paradigm, Perancis : paradigme, Latin : paradigma, Yunani : paradeigma) dalam kehidupan masyarakat ilmiah mengandung arti keseluruhan konsep yang diterima oleh sebagian besar orang dalam suatu masyarakat ilmiah (scientific community) dalam memandang sesuatu (Neufeldt dan Guralnik, 1996). Sedangkan dalam kehidupan masyarakat umum paradigma seringkali diartikan sebagai sebuah kerangka pola pemikiran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memandang sesuatu permasalahan tertentu. Paradigma, baik yang dianut dalam dunia masyarakat ilmiah maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum tidaklah tetap, melainkan berubah. Peru-bahan paradigma ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah paradigm shift. Akan tetapi, walaupun kata shift dalam bahasa Inggris dapat diartikan perubahan atau pergeseran, makna istilah paradigm shift dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai pergeseran paradigma. Dan pada kenyataannya pemahaman tentang perubahan paradigma di dalam kehidupan masyarakat selalu dianggap sebagai pergeseran paradigma, bukan pengertian yang lain dari perubahan, misalnya perkembangan (development). Oleh karena memaknai perubahan paradigma itu terkungkung dalam pengertian pergeseran paradigma, maka perubahan paradigma sifatnya seakan selalu mengandung arti berpindah tempat (bergeser). Dengan cara berpikir ini, maka apabila suatu saat paradigma lama dianggap tidak relevan lagi dan perlu diganti oleh paradigma baru, maknanya adalah paradigma lama itu seluruhnya harus ditinggalkan dan digantikan seluruhnya oleh paradigma baru. Padahal, apabila ditelaah secara seksama, bisa saja paradigma baru yang diperlukan itu bukan merupakan penggantian total terhadap paradigma lama, akan tetapi sebuah hasil perombakan terhadap paradigma lama dengan cara mengembangkannya agar lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi paradigma baru yang diperlukan adalah hasil pengembangan paradigma lama (paradigm development), bukan hasil pergeseran paradigma lama (paradigm shift). Dalam bidang Kehutanan, perubahan paradigma dalam memandang hasil hutan kiranya perlu dikaji dengan seksama. Perubahan cara pandang orang terhadap hasil utama yang diharapkan dari hutan, dari tadinya hanya untuk menghasilkan kayu sebagai hasil utama sedangkan hasil lainnya sebagai hasil tambahan (by product) ke arah optimalisasi berbagai hasil (barang dan jasa) yang dapat diperoleh dari hutan sebagai sebuah ekosistem, adalah sebuah proses pengembangan cara pandang terhadap hasil hutan, bukan proses penggeseran cara pandang. Bilamana yang dilakukan adalah menggeser cara pandang, maka pandangan baru itu haruslah menjadikan hasil hutan selain kayu sebagai hasil utamanya dan kayu menjadi hasil ikutannya (by product). Jika alternatif ini yang dipilih, dari manakah bangsa Indonesia akan memenuhi kebutuhan kayunya yang terus meningkat ? Kita impor sajalah, yang penting harganya murah ? Padahal potensi hutan Indonesia untuk menghasilkan kayu tanpa harus merusak hutannya pun sebenarnya sangat tinggi.
8 Bukankah hutan itu dapat berupa hutan alam dan hutan tanaman ? Selain itu, bukankah hutan itu selain dapat tumbuh pada lahan yang berstatus tanah negara, juga dapat tumbuh pada lahan dengan status tanah milik ? Kalau demikian, mengapa peranan hutan untuk menghasilkan kayu harus digeser oleh hasil hutan selain kayu ? Mengapa tidak dikembangkan saja peran hutan itu menjadi menghasilkan barang dan jasa ekosistem hutan secara utuh ? Cara pandang orang terhadap makna hutan, baik wujud hutan, fungsi hutan, maupun status hukum kepemilikan lahan hutannya pun harus kita kembangkan, bukan digeser. Makna wujud biofisik hutan dari tadinya sekedar berupa satu kesatuan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon sebagai sebuah tegakan hutan, pada saat ini sudah berkembang ke arah cara pandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, dan bahkan hutan sebagai bagian (sub sistem) dari ekosistem bentang alam ekologis (ecological landscape). Demikian pula dengan cara pandang terhadap fungsi hutan. Cara pandang orang terhadap fungsi hutan yang tadinya memandang hutan dapat dikotak-kotakkan menurut fungsinya menjadi hutan dengan fungsi utama produksi, hutan dengan fungsi utama hidroorologi, dan hutan dengan fungsi utama konservasi ke arah fungsi hutan yang bersifat menyeluruh (holistic) dan terintegrasi (integrated) merupakan sebuah hasil pengembangan cara pandang, bukan hasil menggeser cara pandang. Akhirnya, khusus di Indonesia, cara pandang orang yang telah terlanjur mempersempit pemahaman tentang hutan tetap yang identik dengan kawasan hutan dan identik dengan hutan negara, perlu dikembangkan ke arah cara pandang hutan tetap itu dapat berada pada lahan yang berstatus sebagai tanah negara, atau tanah adat, atau tanah milik. Dengan demikian, maka penetapan peruntukan suatu hamparan lahan untuk hutan tetap, terutama haruslah berdasarkan pada pendekatan fungsional, bukan hanya berlandaskan status yuridis lahannya sebagai tanah negara. Dari uraian di muka jelaslah kiranya bahwa dalam bidang Kehutanan, cara kita memandang perubahan paradigma itu seyogyanya dimaknai sebagai perkembangan paradigma (paradigm development), bukan pergeseran paradigma (paradigm shift). b. Pergeseran Mazhab dalam Etika Lingkungan dari Mazhab Antroposentrisme ke Arah Mazhab Ekosentrisme vs Perkembangan Mazhab dalam Etika Lingkungan dari Mazhab Antroposentrisme ke Arah Mazhab Etika Keutamaan-Paripurna (the Perfect-Virtue Ethics) Dalam sejarah perkembangan etika lingkungan, setidaknya ada tiga mazhab besar yang menurut para pakar dalam bidang ini dianut oleh sebagian besar umat manusia, yaitu : Mazhab Antroposentrisme, Mazhab Biosentrisme, dan Mazhab Ekosentrisme (Keraf, 2002). Perbedaan mendasar dari ketiga mazhab tersebut terletak pada cara pandang umat manusia dalam mengakui nilai yang melekat pada mahluk selain manusia, yaitu mahluk hidup (hayati) selain umat manusia dan mahluk tidak hidup (non hayati) atau benda mati yang seluruhnya merupakan ciptaan Tuhan (Al-Khalik). Mazhab Antroposentrisme mengembangkan standar etika tentang benar dan salah berdasarkan kepada anggapan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, hanya umat manusialah yang oleh Sang Pencipta diberikan nilai yang langsung melekat padanya, sementara mahluk lainnya tidak secara langsung memiliki nilai yang bersifat melekat tersebut. Kelompok mahluk selain manusia ini hanya akan memiliki nilai bilamana ia diberi nilai oleh manusia. Manusia akan memberikan nilai kepada kelompok mahluk
9 selain manusia ini hanya apabila ia mampu memberikan manfaat dalam mencukupi kebutuhan manusia. Padahal, pada kenyataannya pengetahuan manusia tentang manfaat dari setiap jenis mahluk selain manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh pengetahuan manusia sendiri, bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya manfaat yang melekat pada setiap jenis mahluk selain manusia itu. Adapun ketidaktahuan manusia terhadap manfaat dari setiap jenis mahluk selain manusia itu dapat merupakan akibat dari keterbatasan kemampuan seluruh umat manusia di muka bumi ini yang akan terus terjadi sepanjang masa dalam menguak dan menemukan manfaat atau manfaat-manfaat setiap jenis mahluk selain umat manusia bagi kehidupan umat manusia yang ada di jagat raya ini. Keterbatasan kemampuan umat manusia inilah yang membatasi penemuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang diperlukan untuk mengungkap manfaat atau manfaat setiap jenis mahluk hidup selain manusia untuk keperluan kehidupan manusia. Akan tetapi ketidaktahuan kelompok manusia tertentu dapat juga disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuannya untuk mengakses informasi yang telah ditemukan dan berkembang dalam kelompok manusia yang lain. Walaupun masih bersifat kontroversi, sementara pakar dalam bidang etika lingkungan berpendapat bahwa resultante dari cara pandang manusia yang bersifat ke-akuan (egocentrisme) seperti ini dan diikuti oleh sifat-sifat negatif yang dimilikinya yang cenderung untuk merusak seperti tamak dan serakah, padahal pada kenyataannya kemampuan untuk mengetahui mereka sangat terbatas, adalah kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya, walaupun di sisi lain manusia memiliki pula sifat-sifat baik (membangun) dan kearifan (wisdom) dalam bertindak. Oleh karena adanya kelemahan yang dianggap sangat mendasar dalam cara pandang manusia yang melandasi pemikiran tentang etika lingkungan dalam Mazhab Antroposentrisme, maka beberapa pakar kemudian berusaha untuk mencari cara pandang yang menurut pendapatnya lebih maju dari cara pandang tersebut. Berdasarkan hasil pemikiran baru tersebut, kemudian muncul mazhab baru dalam etika lingkungan, yaitu Mazhab Biosentrisme, dan kemudian diikuti dengan Mazhab Ekosentrisme. Dalam Mazhab Biosentrisme, standar etika tentang benar dan salah berlandaskan kepada anggapan bahwa selain kepada manusia, Sang Pencipta memberikan pula nilai yang bersifat melekat kepada mahluk hidup selain manusia, akan tetapi nilai untuk mahluk yang tidak hidup (benda mati) tetap diberikan oleh manusia. Sementara standar etika tentang benar dan salah pada dan Mazhab Ekosentrisme berlandaskan kepada anggapan bahwa Sang Pencipta memberikan nilai yang bersifat melekat kepada seluruh mahluknya, yaitu manusia, mahluk hidup selain manusia, dan benda mati. Dengan demikian, tidak ada hak pada manusia untuk memberikan nilai kepada mahluk selain manusia, oleh karena nilai tersebut telah ada dengan sendirinya, melekat pada dirinya, langsung diberikan oleh Sang Pencipta, seperti halnya nilai yang melekat pada manusia. Oleh karena cara pandang manusia dalam Mazhab Ekosentrisme dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan cara pandang Mazhab Antroposentrisme, maupun Mazhab Biosentrisme, maka sementara pakar berpendapat bahwa seyogyanya kita, umat manusia, menggeser (beralih) mazhab dalam etika lingkungan dari Mazhab Antroposentrisme ke arah Mazhab Biosentrisme, dan bahkan akhirnya harus menuju ke arah Mazhab Ekosentrisme. Dengan demikian, maka Mazhab Antroposentrisme harus ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan manusia sehari-hari.
10 Penulis berpendapat, menggeser mazhab dalam etika lingkungan yang seyogyanya dianut dalam kehidupan manusia dari Mazhab Antroposentrisme ke arah Mazhab Ekosentrisme bukanlah cara yang bijak dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang terus semakin banyak dan makin besar dari waktu ke waktu. Alasannya adalah, oleh karena dalam cara pandang yang mendasari standar etika tentang benar dan salah dalam Mazhab Antroposentrisme, Mazhab Biosentrisme, dan Mazhab Ekosentrisme masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya untuk mendukung pola pikir, sikap, dan perilaku manusia dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya secara umum. Kelebihan cara pandang dalam Mazhab Antroposentrisme antara lain adalah adanya pengakuan terhadap hak manusia untuk memanfaatkan komponen-komponen sumberdaya alam dan lingkungannya, baik yang bersifat hidup maupun benda mati. Adapun kelemahannya adalah cara pandang yang bersifat egosentrisme, yaitu dengan menganggap manusia sebagai satu-satunya sumber nilai bagi mahluk lain (selain manusia) yang ada di jagat raya ini. Sementara cara pandang yang melandasi Mazhab Biosentrisme maupun Mazhab Ekosentrisme yang menganggap bahwa seluruh mahluk hidup (Mazhab Biosentrisme) dan seluruh mahluk, baik mahluk hidup maupun benda mati (Mazhab Ekosentrisme) yang diciptakan Tuhan sebagai Al-Khaliq, masing-masing memiliki nilai dengan sendirinya (melekat pada dirinya) yang diberikan oleh Sang Pencipta, merupakan salah satu kekuatan dari kedua mazhab ini. Akan tetapi cara pandang yang muncul kemudian sebagai konsekuensi logis dari cara pandang tersebut menganggap bahwa manusia tidak dapat dengan semena-mena memanfaatkan komponen-komponen sumberdaya alam yang bersifat hidup (Mazhab Biosentrisme) atau seluruh komponen sumberdaya alam dan lingkungannya yang bersifat hidup maupun benda mati (Mazhab Ekosentrisme) merupakan kelemahan dari cara pandang dalam kedua mazhab ini. Alasannya adalah oleh karena dalam pandangan yang bersifat ekstrim, para penganut kedua mazhab ini (Mazhab Biosentrisme dan Mazhab Ekosentrisme) menolak adanya hak manusia untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan sangat ekstrim. Berdasarkan kenyataan bahwa dalam cara pandang yang mendasari standar benar dan salah dalam setiap mazhab etika lingkungan yang berkembang di dalam masyarakat itu masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mendukung pola pikir, sikap, dan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya, maka menurut pendapat penulis mazhab etika lingkungan yang seyogyanya dianut dalam kehidupan manusia itu bukan salah satu dari ketiga mazhab tersebut, yaitu atau Mazhab Antroposentrisme, atau Mazhab Biosentrisme, atau Mazhab Ekosentrisme. Yang seyogyanya dianut adalah mazhab baru yang berlandaskan kepada cara pandang yang bersifat unggul dari cara pandang yang mendasari ketiga mazhab tersebut. Dengan pola pikir ini, maka cara pandang yang seyogyanya menjadi standar benar dan salah dalam etika lingkungan adalah adanya pengakuan terhadap hak manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan manusia dan pada saat yang bersamaan manusia pun harus mengakui adanya nilai yang melekat pada seluruh mahluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi nilai yang dimiliki oleh mahluk selain manusia itu tidak hanya akan ada bilamana diberikan oleh manusia, akan tetapi nilai tersebut ada melekat padanya dengan sendirinya. Dan nilai tersebut bersumber dari Sang Pencipta, yaitu sumber nilai yang sama yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, maka cara pandang ini dapat
11 dikatakan sebagai cara pandang yang bersifat paripurna (perfect) yang dapat dipikirkan oleh umat manusia pada saat ini. Selanjutnya, untuk dapat menerapkan etika lingkungan dengan berlandaskan kepada cara pandang di muka dengan baik, maka perlu dianut Teori Etika Keutamaan (Virtue Ethics Theorm) dalam menerapkan etika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Keraf (2002), berbeda dengan Teori Etika Deontologi yang melandaskan baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan apa yang menjadi kewajiban manusia dalam menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya, atau Teori Etika Teleologi yang melandaskan baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan apa yang menjadi tujuan manusia dalam menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya, maka dalam Teori Etika Keutamaan landasan yang dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan itu berlandaskan kepada teladan tentang karakter moral yang diberikan oleh para tokoh moral yang diakui dan tumbuh di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka apa yang dianggap baik dalam kehidupan manusia menurut teori etika ini adalah apa yang diteladankan sebagai sikap, perilaku, dan tindakan yang baik yang diteladankan oleh para tokoh teladan tersebut. Sikap, perilaku, dan tindakan sebaliknya dari yang ditelandankan oleh tokok tersebut dalam menghadapi kehidupan nyata yang sesungguhnya merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang buruk. Dengan demikian, menurut teori ini, untuk dapat tegaknya etika lingkungan hidup dalam sikap, perilaku, dan tindakan kehidupan dalam dunia nyata yang sesungguhnya, maka setiap orang harus berusaha agar dapat menjadi panutan orang lain dalam mempraktekan sikap, perilaku, dan tindakan yang baik yang diberikan oleh para tokoh teladan pendahulunya. Itulah gambaran tentang etika lingkungan yang seyogyanya dianut dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup, termasuk dalam bidang Kehutanan, yang merebak pada saat ini dan ke depan. Oleh karena mazhab dalam etika lingungan yang penulis ajukan ini merupakan perpaduan antara cara pandang yang melandasi standar etika lingkungan, yaitu Etika Paripurna (Perfect Ethics), dengan teori etika yang dipergunakan untuk menerapkan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Etika Keutamaan (Virtue Ethics), maka mazhab etika lingkungan ini, mungkin dapat kita beri nama Etika KeutamaanParipurna (the Perfect-Virtue Ethics). Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa etika lingkungan yang seyogyanya dianut dalam kehidupan pada saat ini dan ke depan, yaitu Etika Keutamaan-Paripurna, pada dasarnya merupakan hasil pengembangan dari nilai-nilai unggul yang terdapat dalam Etika Antroposentrisme yang telah berabad-abad dianut dalam kehidupan manusia di muka bumi ini memperkayanya dengan nilai-nilai dan cara pandang unggul dari Etika Biosentrisme dan Etika Ekosentrisme. Jadi bukan dengan cara menggeser Etika Antroposentrisme ke arah Etika Ekosentrisme. c.
Pergeseran dari Pendekatan Pengelolaan Tegakan Hutan ke Arah Pendekatan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem vs Perkembangan dari Pendekatan Pengelolaan Tegakan Hutan ke Arah Pendekatan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem Pada awal perkembangan Ilmu Kehutanan, khususnya dalam bidang Ilmu Pengelolaan Hutan (Forest Management) pengelolaan hutan mengandung makna pengelolaan tegakan
12 hutan untuk menghasilkan kayu secara terus menerus (berkelanjutan atau lestari). Prinsip berkelanjutan dalam konsep pengelolaan ini diukur oleh jumlah pengulangan proses produksi untuk menghasilkan tegakan hutan yang siap dipanen yang bersifat tidak berhingga (infinite). Teori yang pada mulanya dicetuskan oleh Dr. Martin Faustmann pada tahun 1849 dalam menghitung Nilai Harapan Lahan yang ditujukan untuk menghasilkan kayu secara berkelanjutan itu, selanjutnya diterima sebagai landasan dalam menerapkan prinsip kelestarian hasil (Sustainable Yield Principle) dalam pengelolaan hutan (Davis dan Johnson, 1987, Davis et al., 2001, dan Buongiorno dan Gilles, 2003). Satu ulangan proses produksi adalah satu kali rangkaian kegiatan yang lengkap dalam sistem silvikultur yang diawali dengan penanaman, pemeliharaan tegakan hutan sampai memperoleh tegakan hutan yang siap dipanen, dan pemanenan. Setelah dipanen lahan tegakan hutan tersebut ditanami atau diremajakan kembali, dan kemudian diikuti oleh tindakan yang diperlukan dalam rangkaian sistem silvikultur sampai diperoleh tegakan hutan yang siap dipanen kembali, begitu seterusnya. Dengan konsep seperti ini, dalam suatu proses produksi sebagai sub sistem dari sistem pengelolaan hutan menurut konsep pengelolaan tegakan hutan, maka tegakan hutan yang terbentuk merupakan keluaran (output) dari proses produksi. Sedangkan kayu yang diperoleh melalui pemanenan dari tegakan hutan tersebut merupakan hasil (outcome) dari proses produksi tersebut. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan dalam proses produksi melalui penerapan tindakan silvikultur tertentu yang dianggap paling sesuai, termasuk di dalamnya pemberian masukan (input) teknologi tertentu yang dianggap paling tepat, keseluruhannya ditujukan untuk menghasilkan tegakan hutan yang paling mendekati tegakan hutan ideal yang dapat dibangun (dibuat) di tempat itu. Adapun tegakan hutan ideal menurut konsep pengelolaan hutan ini adalah hutan tanaman monokultur (satu jenis) dan satu umur atau berumur sama (even aged), yang memiliki riap pertumbuhan tertinggi yang mungkin dicapai serta bentuk dan kesehatan pohon yang terbaik yang mungkin diperoleh, dengan menerapkan perlakuan silvikultur terbaik dan paling tepat untuk tempat itu. Tegakan hutan seperti inilah yang disebut tegakan hutan normal. Metode penebangan (pemanenan kayu) yang lazim diterapkan dalam setiap tegakannya adalah metode tebang habis, sedangkan metode permudaannya (penanaman kembali, peremajaan) dapat dilakukan dengan metode permudaan buatan atau permudaan alam. Berdasarkan metode yang dipergunakan dalam penebangan dan permudaan tegakan ini, maka sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan dengan konsep ini adalah Sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) atau Sistem Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA). Dalam perkembangannya, prinsip dalam kedua sistem silvikultur ini diterapkan pula pada hutan alam, terutama pada hutan alam tropika, yang tegakan hutannya berupa hutan campuran jenis (heterogeneous), dalam setiap tegakan terdapat berbagai fase pertumbuhan pohonnya (uneven-aged) yang tumbuh secara alami di tempat itu. Walaupun metode penebangan yang diterapkan dinamakan metode tabang pilih, akan tetapi yang diterapkan sebenarnya tebang habis untuk pohon-pohon yang memiliki diameter sama atau lebih besar dari diameter pohon minimal yang boleh ditebang. Jadi metode penebangan yang diterapkan sebenarnya merupakan modifikasi dari metode tebang habis dalam metode penebangan hutan tanaman homogen dan seumur. Metode permudaan yang diterapkan dalam sistem silvikultur pada hutan alam di Indonesia dapat berupa metode permudaan alami (dalam sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia, TPI) atau dapat pula berupa metode permudaan buatan (dalam sistem
13 silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia, TPTI). Pada kedua sistem silvikultur ini pada mulanya ditetapkan batas diameter pohon terendah yang boleh ditebang 50 cm. Beberapa sistem silvikultur lain yang pernah diterapkan dan diuji coba pada hutan alam yang merupakan modifikasi dari sistem silvikultur TPI dan TPTI adalah sistem silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesesia (TJTI), sistem silvikultur Tebang Jalur Tanam Konservasi (TJTK), sistem silvikultur Silvikultur Intensif (Silin), dan sistem silvikultur yang merupakan kombinasi dari berbagai macam sistem silvikultur tunggal yang ada (THPA, THPB, TPI, TPTI, TJTI, TJTK, dan Silin) dalam suatu unit pengelolaan hutan, dinamakan multi sistem silvikultur. Penerapan sistem-sistem silvikultur ini tujuannya sama, yaitu untuk membentuk tegakan hutan yang mendekati bentuk tegakan hutan idealnya yang dapat dibangun di tempat itu. Tegakan hutan adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan yang memiliki keadaan yang homogen dalam tempat tumbuh, tegakan pohon, dan fasilitas pengembangannya. Dalam konsep pengelolaan hutan dengan basis tegakan hutan, satu kesatuan hutan pengertiannya identik dengan satu kesatuan pengelolaan hutan yang dibentuk oleh tegakan hutan-tegakan hutan dengan jumlah dan pola penyebaran (umur tegakan, letak tegakan) yang memenuhi syarat-syarat kelestarian hasil (produksi), kelestarian usaha, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Bentuk sebaran kelas umur tegakan hutan-tegakan hutan yang membentuk satu kesatuan hutan yang dikehendaki adalah bentuk sebaran kelas umur yang dapat memberikan jaminan diperolehnya hasil yang berkelanjutan. Jika kualitas tempat tumbuh sama dan setiap tahun dikehendaki jumlah volume kayu hasil tebangan yang sama, maka bentuk sebaran kelas umur tegakan hutan harus berbentuk sebaran yang seragam (sama luasnya untuk setiap kelas umur). Akan tetapi jika kualitas tempat tumbuh tidak sama dan dikehendaki volume kayu hasil tebangan yang sama, maka bentuk sebaran kelas umur tegakan akan bersifat sebanding dengan bentuk sebaran kualitas tempat tumbuhnya. Sebaliknya, bila kualitas tempat tumbuh tidak sama dan dikehendaki luas tebangan yang sama setiap tahunnya, maka besarnya volume kayu hasil tebangan per tahunnya akan sebanding dengan proporsi kualitas tempat tumbuh areal tegakan yang ditebang per tahunnya. Setiap skenario penebangan yang dipilih (luas tebangan yang tetap atau hasil tebangan yang tetap) akan memerlukan bentuk sebaran kelas umur tegakan yang tertentu. Hutan yang memiliki bentuk sebaran yang dapat memberikan jaminan berkelanjutan untuk setiap skenario penebangan yang ditentukan ini dinamakan hutan normal. Dengan demikian, bentuk sebaran kelas umur hutan normal itu tidak satu atau berbentuk sebaran seragam saja, akan tetapi akan bersifat sangat spesifik bergantung kepada sebaran luas menurut kualitas tempat tumbuhnya dan skenario penebangan yang dikehendaki. Akan tetapi kualitas tegakan yang membentuk hutan normal tetap sama, yaitu tegakan yang memiliki produktivitas dan keadaan pohonpohonnya yang paling ideal yang mungkin diperoleh di tempat itu. Dalam pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan, hasil utama yang diharapkan biasanya tertentu jumlahnya. Lazimnya hasil utama yang diharapkan hanya satu, yaitu kayu. Adapun hasil hutan lainnya (selain hasil utama) yang dapat diperoleh dengan sendirinya akibat adanya hutan di suatu tempat, baik berupa barang maupun jasa, dikelompokan ke dalam hasil ikutan (by product). Hasil hutan utama merupakan hasil yang direncanakan (by designed), sehingga besarnya ditetapkan sesuai dengan target yang dikehendaki. Hasil hutan ikutan dapat dipandang sebagai hasil yang terjadi secara tidak direncanakan, sehingga besarnya tidak bisa ditetapkan sebagai target seperti yang dikehendaki.
14 Dalam pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan, hutan (unit pengelolaan hutan) berfungsi sebagai satu kesatuan analisis untuk perencanaan dan satu kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Dengan demikian, maka ukuran-ukuran untuk tingkat kelestarian hasil, kelestarian usaha, kecukupan fasilitas pengembangan, dan dampak yang terjadi, ditetapkan untuk setiap satu kesatuan hutan yang berdiri sendiri. Walaupun dalam perkembangan terakhir prinsip dalam pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan dikembangkan dari prinsip kelestarian hasil (sustained yield principle) menjadi prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management, SFM) dengan memperluas aspek hasil (dari kayu) menjadi aspek-aspek produksi (ekonomi), ekologi, dan sosial secara serempak, akan tetapi konsep dan fungsi tentang hutan dalam pengelolaan hutan tidak mengalami perubahan. Dengan konsep hutan, fungsi hutan, dan penentuan hasil seperti yang diutarakan di muka, maka bilamana dalam pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan dilakukan pendekatan pengelolaan yang bersifat terpadu (integrated), yang akan diperoleh adalah pengelolaan terpadu yang bersifat parsial dalam pengelolaan ekosistem hutan. Demikian pula bilamana tujuan pengelolaan ditetapkan dengan pendekatan optimalisasi, maka yang akan diperoleh adalah hasil optimal yang bersifat semu terhadap hasil optimal dari ekosistem hutan. Berdasarkan uraian mengenai pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan di muka, maka dapat dibuat rumusan operasional pengertian pokok dari konsep pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan seperti tertera pada Kotak 3. Kotak 3 Pengelolaan Hutan Berbasis Tegakan Hutan dengan Prinsip Kelestarian Hasil (Sustained Yield Principle) dan Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL (Sustainable Forest Management, SFM) Pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan adalah pengelolaan hutan yang memandang hutan sebagai himpunan dari tegakan hutan dengan sebaran kelas umur yang ideal menurut hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dapat berupa kayu sebagai hasil utama dan hasil hutan selain kayu sebagai hasil hutan ikutannya (sustained yield principle), atau berupa kombinasi yang optimal antara manfaat-manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan (SFM). Baik dengan berlandaskan kepada prinsip kelestarian hasil maupun SFM, dalam konsep pengelolaan hutan ini, setiap satu kesatuan hutan sebagai kumpulan dari tegakan hutan berfungsi sebagai satu kesatuan analisis dalam perencanaan dan merupakan satu kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Pengelolaan terpadu dalam konsep pengelolaan hutan ini merupakan pengelolaan terpadu yang bersifat parsial dari pengelolaan ekosistem hutan, dan tujuan yang bersifat optimal dari aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial merupakan tingkat optimal yang bersifat semu jika dibandingkan dengan tingkat optimal yang dapat dicapai dari ekosistem. Dalam pengelolaan hutan di Indonesia konsep pengelolaan hutan ini hanya dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan produksi.
15 Berdasarkan pengalaman praktek pengelolaan hutan dengan berlandaskan pada pendekatan yang berbasis tegakan hutan ternyata mengarah pada tindakan yang cenderung eksploitatif sehingga memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar, maka beberapa pakar dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang beragam mulai memikirkan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan. Salah satu pemikiran yang bersifat utuh dalam pendekatan baru ini adalah rumusan yang dihasilkan dalam Konferensi Nasional di Amerika Serikat dengan topik Defining Sustainable Forestry yang dilaksanakan pada bulan Januari 1992. Tujuan konferensi ini adalah untuk memulai membangun kerangka umum yang dapat dipergunakan dalam pembangunan kehutanan di masa yang akan datang. Dari konferensi ini diperoleh kesimpulan umum bahwa pendekatan ekosistem dalam pengelolaan hutan hendaknya melandasi praktek pengelolaan hutan di abad mendatang. Dalam laporan konferensi itu, dikatakan bahwa berdasarkan diskusi yang berkembang dalam konferensi tersebut, tidak ada satu ungkapan lain yang lebih baik untuk meringkaskannya selain dari gagasan bahwa dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan haruslah bersifat ecologically sound, economically viable, and socially desirable (Aplet et al., 1993 dalam Schlaepfer dan Elliot, 2000). Tafsiran bebas untuk sifat pembangunan kehutanan yang berkelanjutan tersebut adalah : secara ekologis kuat dan logis (masuk akal), secara ekonomis menjanjikan dan dapat dilaksanakan, serta secara sosial diinginkan dan diperlukan. Pengelolaan ekosistem (ecosystem management) sebagai sebuah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam pertama kali muncul dalam US Forest Service’s New Perspectives Program (Salwasser, 1999 dalam Schlaepfer dan Elliot, 2000). Adapun pengertian pengelolaan ekosistem menurut program ini adalah merupakan sebuah konsep dalam pengelolaan sumberdaya alam yang di dalamnya termasuk kegiatan kehutanan nasional, dalam konteks interaksi ekonomi, ekologi, dan sosial dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka pandang (Thomas dan Huke, 1996 dalam Schlaepfer dan Elliot, 2000). Gambaran keragaman pengertian tentang konsep pengelolaan ekosistem dapat tercermin dari berbagai definisi tentang pengelolaan ekosistem yang telah dibuat oleh berbagai pakar dan lembaga seperti diuraikan di bawah ini (Schlaepfer dan Elliot, 2000). 1.
The Ecological Society of America Pengelolaan ekosistem adalah pengelolaan yang diarahkan oleh tujuan atau tujuantujuan tertentu yang tegas, dilaksanakan melalui kebijakan, protokol, dan tindakan praktis, serta dibuat agar dapat diadaptasikan melalui monitoring dan penelitian yang berlandaskan kepada pemahaman terbaik kita terhadap interaksi ekologis dan proses-proses yang diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem. Pengelolaan ekosistem mencakup keberlanjutan, tujuan-tujuan, model dan pemahaman ekologi yang kuat dan logis, kompleksitas dan keterhubungan, dinamika sifat-sifat ekosistem, konteks dan skala, manusia sebagai komponen dari ekosistem, kemampuan adaptasi, dan akuntabilitas.
16 2.
The Interagency Ecosystem Management Task Force (1994) yang dibentuk oleh Pemerintah Bill Clinton (Amerika Serikat) Pengelolaan ekosistem adalah suatu pendekatan yang diarahkan oleh tujuan untuk memulihkan dan melestarikan ekosisrem yang sehat berikut fungsi-fungsi dan nilainilainya dengan menggunakan ilmu pengetahuan terbaik dari yang tersedia. Pengelolaan ekosistem memerlukan cara kerja kolaboratif antara pengelola dengan pemerintah pusat, masyarakat adat dan pemerintah setempat, kelompok-kelompok masyarakat pemilik lahan, dan kelompok kepentingan lain untuk membangun visi tentang keadaan ekosistem yang diharapkan di masa yang akan datang. Visi ini merupakan perpaduan antara faktor-faktor ekologis, ekonomis, dan sosial yang berpengaruh terhadap unit pengelolaan yang dibatasi oleh batas-batas ekologis, bukan oleh batas-batas politik. Tujuannya adalah memulihkan dan melestarikan kesehatan ekosistem dan pada saat yang sama juga mendukung kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan. Beberapa pakar telah pula mengemukakan pandangannya tentang butir-butir penekanan dalam memberikan pengertian tentang pengelolaab ekosistem, seperti diuraikan berikut ini. a. Overbay (1992) seperti dikutip oleh Schlaepfer dan Elliot (2000): Pengelolaan ekosistem merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam program dan rencana. Pengelolaan ekosistem adalah alat untuk mencapai tujuan, akan tetapi bukan tujuan itu sendiri. Kita tidak mengelola ekosistem semata-mata hanya untuk ekosistem itu sendiri, atau untuk nilai-nilai tertentu dari ekosistem itu saja. Kita mengelola ekosistem untuk tujuan tertentu, seperti memproduksi, memulihkan, atau melestarikan keadaan ekologis tertentu; penggunaan sumberdaya dan hasil-hasilnya; jasa-jasa lingkungan yang penting; serta keindahan budaya atau nilai-nilai spiritual. b. Salwasser (1999) seperti dikutip oleh Schlaepfer dan Elliot (2000): Penekanan dalam pengelolaan ekosistem adalah yang pertama untuk mempertahankan keberlanjutan kesehatan ekosistem, sedangkan yang kedua untuk menyediakan keperluan manusia dengan berbagai manfaat serta pilihanpilihan yang mereka perlukan; dan bukan sebaliknya. c. Schlaepfer dan Elliot (2000) : Pengelolaan ekosistem merupakan tipe pengelolaan yang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan yang bersifat interdisiplin bidang ilmu, oleh karenanya memerlukan monitoring yang baik dan kontribusi ilmu pengetahuan yang relevan. Dalam pengelolaan ekosistem, aspek ekologi dan manusia merupakan unsur-unsur pengelolaan yang bersifat sangat fundamental. Memperhatikan definisi dan berbagai pandangan yang berkenaan dengan pengelolaan ekosistem sebagaimana diutarakan di muka, maka butir-butir pokok untuk pengertian pengelolaan hutan dengan pendekatan pengelolaan ekosistem hutan (forest ecosystem management) secara operasional adalah seperti tertera pada Kotak 4.
17
Kotak 4 Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Management) Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan adalah pengelolaan yang berlandaskan kepada kesatuan ekosistem hutan dengan tipe dan batas-batas ekologis tertentu sebagai kesatuan analisis dalam perencanaannya. Kesatuan ini berfungsi pula sebagai kesatuan pengelolaan yang berdiri sendiri. Dalam Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan penekanan tujuannya adalah memulihkan dan mempertahankan kesehatan ekosistem hutan sebagai tujuan utama (pertama) dan pada saat yang sama juga untuk menyediakan keperluan manusia dengan berbagai manfaat dan pilihan-pilihan yang diperlukan. Ukuran untuk keberhasilan dalam Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan adalah keberlanjutan kesehatan ekosistem hutan yang dicirikan oleh faktor-faktor komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem hutan yang dikelola. Visi tentang kesehatan ekosistem hutan yang diharapkan di masa mendatang ditentukan berdasarkan kolaborasi antara pengelola hutan, pemerintah, masyarakat adat setempat, serta kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap keberlanjutan kesehatan ekosistem hutan yang dikelola berikut manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang dapat diberikannya. Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan merupakan tipe pengelolaan yang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan interdisiplin bidang ilmu. Oleh karenanya maka pelaksanaannya haruslah berlandaskan kepada hasil monitoring yang baik dan ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang logis, kuat, dan lengkap. Oleh karena dalam konsep Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan memandang setiap kesatuan hutan dengan tipe dan batas-batas ekologis tertentu merupakan satu kesatuan pengelolaan yang berdiri sendiri dengan tujuan pengelolaan adalah memulihkan dan mempertahankan keberlanjutan kesehatannya (komposisi, struktur, fungsi), maka haruslah dibuat anggapan adanya kesamaan fungsi penggunaan untuk setiap kesatuan hamparan lahan hutan. Persyaratan ini akan menyulitkan penerapan konsep Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan dalam pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan pengelolaan hutan dengan berlandaskan kepada pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan sangat sulit dilakukan. Dengan pertimbangan ini, sejak konsep ini dimunculkan telah mengundang pendapat yang berbeda-beda dari para pakar dalam bidang pengelolaan hutan. Menurut Schlaepfer dan Elliot (2000), walaupun konsep pengelolaan ekosistem secara umum diakui sebagai landasan konsepsional yang baik untuk pembangunan keberlanjutan, akan tetapi konsep ini telah mengundang kontroversi pendapat. Beberapa pakar secara kuat mendukung konsep ini, akan tetapi beberapa kelompok pakar yang lain menolak. Khusus untuk penerapan konsep pengelolaan ekosistem dalam pengelolaan hutan (Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan), Bennett
18 (1966) yang dikutip oleh Schlaepfer dan Elliot (2000) menyatakan bahwa walaupun banyak pandangan yang secara umum menerima konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan, akan tetapi masih terdapat banyak perbedaan dalam menafsirkannya. Beberapa kelompok penganjur konsep Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan lebih menitikberatkan kepada pertimbangan ekologis yang bersifat ekskusif dalam penetapan tujuannya, sementara kelompok kepentingan yang lain memandang bahwa Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan merupakan cara untuk mengkompromikan antara kepentingan manusia untuk memperoleh kayu dengan kepentingan untuk melestarikan nilai-nilai lingkungan. Untuk mengkaji kemungkinan penerapan konsep pengelolaan ekosistem dalam pengelolaan hutan di Amerika Serikat, pada tahun 1993 Presiden Bill Clinton membentuk kelompok kerja Forest Ecosystem Management Assessment Team (FEMAT). Berdasarkan laporan FEMAT (FEMAT, 1993 dalam Schlaepfer dan Elliot, 2000) gejala tarik menarik antara kelompok yang sangat kuat untuk menitikberatkan kepentingan ekologis dengan kelompok yang lebih mengutamakan pemanenan kayu terjadi dalam proses penyusunan Northwest Forest Plan. Berdasarkan tingginya kontroversi pendapat antar berbagai kelompok kepentingan yang menyertai penerapan pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan dalam pengelolaan hutan, maka Schlaepfer dan Elliot (2000) mengusulkan adanya perubahan dalam paradigma yang dipergunakan dalam pengelolaan hutan. Perubahan dimaksud adalah pengembangan paradigma agar menjadi cara pandang yang lebih luas dari cara pandang yang dipergunakan dalam Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL (SFM) dan pengelolaan hutan dengan pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan atau PEH (Forest Ecosystem Management, FEM). Paradigma yang diperlukan adalah paradigma yang memungkinkan kita untuk memperbaiki kualitas pengelolaan dengan memasukkan kepentingan-kepentingan ekologis, ekonomis, dan sosial yang diperlukan pada saat ini dan generasi mendatang. Paradigma baru dimaksud menurut Schlaepfer (1997) dalam Schlaepfer dan Elliot (2000) adalah paradigma Pengelolaan Berbasis Ekosistem atau PBE (Ecosystem-Based Management, EBM). Konsep PBE dapat dipergunakan dalam setiap tipe sumberdaya alam, antara lain dapat berupa : Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem atau PHBE (Ecosystem Based Management of Forest Resources), Pengelolaan Sumberdaya Air Berbasis Ekosistem (Ecosystem Based Management of Water Resources), dan Pengelolaan Hidupan Liar Berbasis Ekosistem (Ecosystem Based Wildlife Management). PHBE merupakan sebuah proses yang bersifat sistematik dengan berlandaskan kepada hasil penilaian yang baik dengan menggunakan konsep ilmu pengetahuan yang kuat, logis, dan relevan. PHBE ditujukan untuk mencapai penggunaan hutan secara berkelanjutan dengan meningkatkan sensitivitas ekologis dalam bentuk-bentuk praktek kegiatan dalam pengelolaan. Dalam PHBE, pertimbangan-pertimbangan ekologis, ekonomis, dan sosial diintegrasikan dengan mempertimbangkan faktor teknologi yang terbaik yang dapat diterapkan, dalam dimensi waktu jangka pendek dan jangka panjang, dari skala tempat tumbuh sampai kepada skala ekosistem
19 bentang alam (landscape-scale ecosystem). PHBE pada dasarnya merupakan alat untuk membantu dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dengan cara simultan mempertahankan produktivitasnya, melindungi ekosistem-ekosistem tertentu yang dianggap penting, memulihkan ekosistem hutan yang terdegradasi, dan merehabilitasi ekosistem hutan yang rusak. Dalam menerapkan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya hutan dan bentang alam ekologis atau lanskap (landscape), perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Schlaepfer dan Elliot (2000), ada 12 prinsip dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lanskap untuk pembangunan berkelanjutan (Managing forest and landscape resources for sustainable development), yaitu : 1.
Diarahkan untuk mencapai penggunaan sumberdaya ekosistem yang berkelanjutan (Tends towards sustainable use of ecosystem resources). 2. Bersifat menyeluruh (Is holistic) 3. Berbasis ekosistem (Is ecosystem based) 4. Berperspektif lanskap (Has a landscape perspective) 5. Bertujuan ganda dan tertentu (Fixed multitiple objectives) 6. Bersifat terpadu (Is integrating) 7. Mencakup partisipasi (Includes participation) 8. Berlandaskan kepada pemantauan (Is based on monitoring) 9. Bersifat adaptif (Is adaptive) 10. Berlandaskan kepada ilmu pengetahuan yang kuat, lengkap, dan logis, serta penilaian yang baik (Is based on sound science and good judgement). 11. Memasukan pertimbangan-pertimbangan pengetahuan, emosi, dan reaksi moral (Takes cognitive, emotional and moral into account) 12. Berlandaskan kepada prinsip pencegahan (Is based on the precautionary principle). Memperhatikan prinsip yang dianut dalam pengelolaan hutan dengan pendekatan PEH (mempertahankan keberlanjutan komposisi, struktur, dan fungsi) dan dengan pendekatan PHBE (berbasis ekosistem, bersifat adaptif, dan berlandaskan kepada prinsip pencegahan), maka wujud biofisik hutan sebagai keluaran (output) dari pengelolaan hutan dengan dua pendekatan ini adalah hutan yang paling mendekati bentuk dan keadaan hutan yang tumbuh secara alami atau yang pernah tumbuh secara alami di tempat hutan itu berada. Paradigma pembangunan hutan yang berlandaskan kepada anggapan bahwa bentuk hutan terbaik yang harus dibangun pada suatu hamparan tanah kosong atau dihutankan kembali pada hamparan lahan hutan alam yang rusak adalah bentuk hutan yang tumbuh secara alami atau pernah tumbuh secara alami di tempat itu, dikenal dengan istilah Paradigma Paling Mendekati Bentuk Hutan Alam (Closed to the Natural Forest Paradigm). Paradigma ini mulai berkembang di Eropa sekitar tahun 1990-an dan dinilai lebih tepat dalam mengembangkan pembangunan hutan tanaman di masa mendatang, pada mulanya dipelopori oleh beberapa pakar kehutanan mulai tahun 1970-an (Weidelt, 1975; Johnson, 1977; dan Evans, 1982, dalam Manan, 1997).
20 Berdasarkan uraian mengenai pengelolaan sumberdaya alam berbasis ekosistem di muka, maka untuk menerapkannya dalam pengelolaan hutan dengan pendekatan PHBE pengertiannya secara operasional adalah seperti tertera pada Kotak 5. Kotak 5 Pengelolaan Hutan dengan Berlandaskan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem (Ecosystem Based Managementof of Forest Resources) Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem adalah pendekatan dalam pengelolaan hutan yang menganggap hutan sebagai satu kesatuan ekosistem merupakan bagian (sub-sistem) yang tidak terpisahkan dari ekosisten yang lebih besar, yaitu ekosistem bentang alam ekolo-gis (ecological landscape), yang berfungsi sebagai satu kesatuan analisis dalam perencanaan pengelolaan. Kesatuan ekosistem hutan yang terdapat dalam suatu kesatuan bentang alam ekologis dapat dikelola sebagai suatu kesatuan pengelolaan hutan, akan tetapi tujuan pengelolaan, preskripsi pengelolaan, dan ukuran-ukuran keberhasilan pengelolaan hutan harus merupakan turunan dari dan/atau sejalan dengan tujuan pengelolaan, preskripsi pengelolaan, dan ukuran-ukuran keberhasilan pengelolaan kesatuan bentang alam ekologis tempat ekosistem hutan berada yang telah ditetapkan lebih dulu. Dengan demikian, maka dalam pengelolaan hutan berbasis ekosistem, hutan sebagai satu kesatuan ekosistem bukan merupakan kesatuan pengelolaan yang bersifat eksklusif atau berdiri sendiri yang terpisah dengan kesatuan-kesatuan ekosistem lain yang terdapat di dalam kesatuan pengelolaan bentang alam ekologisnya. Untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan hutan berbasis ekosistem dalam pengelolaan suatu kestauan ekosistem hutan, maka pengelolaan hutan harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada 12 prinsip yang harus dianut dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan bentang alam ekologis untuk pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian mengenai pendekatan dalam pengelolaan hutan dari Pengelolaan Hutan Berbasis Tegakan Hutan, pengelolaan hutan dengan pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan, dan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem, yang terjadi adalah pengembangan ranah yang berfungsi sebagai satu kesatuan analisis untuk perencanaan dan satu kesatuan pengelolaan dari hutan sebagai tegakan hutan, hutan sebagai ekosistem hutan, dan bentang alam ekologis sebagai ekosistem. Jadi bukan pergeseran ranah pengelolaan. Dengan demikian, maka perubahan pendekatan yang terjadi dalam pengelolaan hutan itu merupakan pengembangan dalam pendekatan pengelolaan hutan, bukan pergeseran pendekatan dalam pengelolaan hutan. Perkembangan pendekatan dalam pengelolaan hutan dari pendekatan tegakan hutan ke arah pendekatan ekosistem hutan dan selanjutnya menjadi pendekatan berbasis ekosistem lanskap, dapat kita pandang sebagai perkembangan dari sasaran wilayah pengelolaan dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan. Gambaran perkembangan kedua hal ini dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah seperti terlihat pada Tabel 1.
21 Tabel 1. Arah Perkembangan Sasaran Wilayah Pengelolaan dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan dalam Pendekatan Pengelolaan Hutan di Indonesia Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan
Sasaran Wilayah Pengelolaan Tegakan Hutan atau Komponen Ekosistem Hutan Lain Secara Parsial
Ekosistem Hutan
Ekosistem Bentang Alam Ekologis
Eksploitasi
Eksploitasi Hutan pada Areal HPH
-
-
Pemanfaatan
Pemanfaatan Kawasan Hutan (Secara Terpadu)
-
-
Pengelolaan
-
Pengelolaan Ekosistem Hutan
Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem
Sumber : Suhendang (2012) Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada saat ini pengelolaan hutan produksi di Indonesia berada pada baris kedua kolom pertama, yaitu Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi (Secara Terpadu), sedangkan pengelolaan hutan pada hutan lindung dan hutan konservasi berada pada baris kedua kolom kedua, yaitu Pengelolaan Hutan dengan Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Hutan. Arah Perkembangan pendekatan pengelolaan di Indonesia ke depan, baik pada hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, seyogyanya berada pada baris ketiga kolom ketiga, yaitu Pengelolaan Hutan Berlandaskan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem. Arah perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia dari keadaan mula-mula pada baris pertama kolom pertama pada Tabel 1 (Eksploitasi Hutan pada Areal HPH) menuju ke baris ketiga kolom ketiga pada Tabel 1 (Pengeloaan Hutan Berlandaskan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem) ternyata menyerupai bentuk huruf L. Walaupun tidak persis sama, rute arah perkembangan pendekatan dalam pengelo-laan hutan di Indonesia pada Tabel 1 tersebut kira-kira menyerupai bentuk langkah kuda dalam permainan catur. Atas dasar ini, maka dapatlah kiranya strategi dalam menuju arah pengelolaan hutan Indonesia dari keadaan mula-mula, pada saat ini, dan ke depan itu kita beri nama Strategi Langkah Kuda (the Step of Horse Strategy).
Arah Perkembangan Paradigma, Sikap, dan Perilaku Insan Kehutanan Indonesia di Masa Mendatang Mengikuti perkembangan pola pikir manusia dalam memandang dirinya, penulis cenderung untuk menggunakan istilah insan kehutanan sebagai bentuk pengembangan dari istilah sumberdaya manusia kehutanan. Pilihan penulis ini berlandaskan kepada pendapat kelompok pakar yang menyatakan bahwa dalam istilah sumberdaya manusia terdapat konotasi anggapan bahwa manusia lebih dipandang hanya sebagai faktor produksi, setara dengan sumberdaya lainnya (ruang, waktu, dana) dalam suatu sistem produksi. Sementara dalam istilah insan kehutanan terkandung konotasi manusia sebagai modal insani (human capital) yang memiliki potensi untuk berkembang, mengurus, melindungi, dan mengayomi. Sejalan dengan pemikiran tentang insan kehutanan sebagai modal insani dalam bidang kehutanan dan perkembangan cara pandang terhadap hutan, mazhab etika lingkungan yang
22 seyogianya dianut dalam pengelolaan hutan, serta pendekatan ranah dalam pengelolaan hutan seperti telah diutarakan di muka, maka adanya perkembangan pola pikir insan kehutanan Indonesia dalam menghadapi permasalahan kehutanan yang mungkin timbul di masa mendatang merupakan sebuah kebutuhan. Adapun perkembangan pola pikir dimaksud seyogianya mencakup perkembangan keseluruhan pola pikir pada kehidupan masyarakat yang bersifat universal pada tingkat global, perkembangan pola pikir pada tingkat ranah bidang kehutanan (ilmu pengetahuan, kegiatan, bidang pekerjaan), dan perkembangan pola pikir pada tingkat ranah pengelolaan hutan dengan pendekatan yang diharapkan (Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem). Dalam kehidupan masyarakat yang bersifat universal pada tingkat global dapat dicatat bahwa mulai awal tahun 1990-an dunia telah mengalami perkembangan luar biasa dalam bidang industri, yang pada saat ini dikenal dan dipahami sebagai Revolusi Industri Ketiga (the Third Industrial Revolution). Revolusi industri terakhir ini terjadi berkat tersedianya teknologi yang telah memfasilitasi gerakan globalisasi yang berkelanjutan dan mendorong terbentuknya Knowlegde Society dan Knowledge Economy (Meek et al., 2009). Pada saat ini, kedua macam karakter masyarakat tersebut telah menempatkan sumberdaya pengetahuan sebagai pusat aktivitas manusia dan pusat dinamika sosial. Menurut UNESCO (2005), Knowlegde Society atau Masyarakat Pembelajar adalah masyarakat yang kehidupannya diasuh dan diurus oleh keragaman dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam masyarakat dengan karakteristik seperti ini, akses kepada pendidikan dan pelatihan yang menjadi hak anggota masyarakat harus setinggi dan semudah mungkin, sementara kemudahannya dalam memperoleh akses tersebut harus dijamin oleh pemerintah yang menjadi kewajibannya. Proses pembelajaran secara terus menerus di dalam masyarakat sangat penting, oleh karena setiap kelompok masyarakat biasanya memiliki asset pengetahuan sendiri (local knowledge) yang harus digali dan dikenali; serta dilindungi agar supaya menjadi satu mata rantai yang saling berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang berbeda yang dikembangkan oleh Knowledge Economy (Ekonomi berbasis Ilmu Pengetahuan). Untuk mencapai keadaan masyarakat yang seperti ini, beberapa hal yang bersifat mendasar sangat penting untuk dipahami, yaitu (Meek at al., 2009): 1. Knowledge-based society harus membantu mengembangkan andil (peran) ilmu pengetahuan bagi pengembangan kehidupan masyarakat. 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology ICTs) akan menciptakan peluang baru untuk mencapai tujuan tersebut (butir 1). 3. Knowledge-based society memiliki dimensi yang lebih luas dan lebih kaya daripada masyarakat informasi (information society) 4. Knowledge-based society akan dapat menawarkan pendekatan yang lebih segar dan lebih relevan untuk pembangunan pada negara-negara Selatan (negara-negara berkembang). Pada tingkat ranah bidang Kehutanan, arah perubahan pola pikir ke depan harus ditentukan dengan berlandaskan kepada perkembangan pola pikir manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai ranah tempat kedudukan (home base) bidang Kehutanan. Terkait dengan ini, salah satu kecenderungan arah perkembangan pola pikir yang dapat kita acu adalah kepentingan arah perkembangan intelektual yang diharapkan dalam pendidikan tinggi bidang pertanian dalam arti luas. Menurut Kunkel et al. (1996), pola pikir dalam pendidikan tinggi bidang Pertanian dalam arti luas seyogianya dikembangkan dari yang tadinya secara tradisional terfokus pada kepentingan yang tertentu saja, yaitu : pengelolaan lahan, pengelolaan air, pengelolaan vegetasi, serta manipulasi tumbuhan dan binatang untuk memenuhi keperluan hidup manusia, ke arah yang lebih luas, yaitu pengelolaan sumberdaya
23 pertanian dan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan masyarakat dunia terhadap makanan, serat, dan jasa lingkungan dengan cara yang lebih efisien. Dengan arah pengembangan seperti ini, maka bidang gerak pertanian dalam arti luas haruslah mencakup pengelolaan ekosistem, pengelolaan kualitas lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan dan keterpaduan antara sumberdaya lahan, sumberdaya air, dan sumberdaya udara dalam menghasilkan barang dan jasa, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan bukan konsumsi dari sumberdaya yang kita miliki berikut interaksi aspek-aspek tersebut dengan manusia, budaya, dan nilai-nilai etika. Dengan arah perkembangan bidang pertanian dalam arti luas seperti itu, maka menurut Goldberg (1993) dalam Kunkel dan Thompson (1996), pendidikan tinggi dalam bidang pertanian haruslah mencakup bidang-bidang sains; bioteknologi; sumberdaya lahan dan sumberdaya air; proses produksi; serta perdagangan, pemasaran, pengelolaan lahan pertanian, hutan, perikanan, dan produk-produk bioteknologi; transformasi makanan; konsumsi dan kesehatan manusia; teknologi daur ulang; dan kebijakan publik. Dengan cakupan ini, maka fungsi-fungsi yang bersifat tradisional dari makanan dan sistem pertanian perlu diinterpretasikan kembali menjadi : a. Petani (farmer) atau rimbawan (forester) harus diperluas menjadi seorang manajer atau manipulator teknologi, produk, sumberdaya, dan lingkungan, baik lingkungan alami maupun lingkungan budaya. b. Masukan (input) dalam agribisnis berupa pakan, benih, mesin, pestisida, dan pupuk; haruslah diperluas menjadi sumber teknologi serta koordinator dan inisiator dalam menghasilkan produk-produk pertanian (dalam arti luas). c. Tenaga yang menangani dan mengolah hasil-hasil pertanian harus ditingkatkan menjadi tenaga yang membangun berbagai rangkaian hasil-hasil pertanian, koordinator informasi, serta melayani keperluan logistik untuk pemasaran hasil-hasil pertanian, berupa : makanan, serat; bahan bakar; biokimia; dan obat-obatan. d. Pekerja pada pabrik makanan dan minuman diperluas menjadi penemu produk-produk makanan dan minuman dengan kualitas yang unik, nutrisi yang bermanfaat, dan bersifat ramah lingkungan. e. Pekerja pada bidang distribusi dan pedagang eceran diperluas menjadi tenaga yang mengadvokasi konsumen. Memperhatikan fakta dan gejala berikut arah perkembangan pola pikir, ruang lingkup, dan konsep dalam bidang pertanian dalam arti luas (termasuk di dalamnya bidang kehutanan), serta perlunya perluasan peran dan fungsi para pelaku yang terlibat dalam kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana diutarakan di muka, banyak pakar yang meramalkan akan makin tergusurnya bidang-bidang pekerjaan dalam bidang pertanian dalam arti luas yang bersifat konvensional bilamana tidak mengembangkan dirinya sejalan dengan tuntutan arah perubahan yang akan terjadi. Dalam bidang kehutanan, arah perubahan praktek pengelolaan hutan di masa mendatang akan berkembang dari yang tadinya bersifat konvensional, yaitu pengelolaan hutan berbasis tegakan hutan ke arah pengelolaan hutan berbasis ekosistem (PHBE). Terkait dengan perkembangan pendekatan dalam pengelolaan hutan yang bersifat radikal dari pendekatan konvensional ke arah pendekatan PHBE, Schlaepfer dan Elliot (2000) mengajukan sebuah pertanyaan yang bersifat propokatif : ‘Apakah hal tersebut merupakan
24 akhir dari kehutanan ?’ Terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri itu, mereka memberikan jawaban sebagai berikut : Jika Francis Fukuyama (dalam artikel yang berjudul The End of History, dimuat dalam The National Interest, 1989, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku tahun 1993) beranggapan bahwa runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya komunis mengandung arti akhir dari sejarah, maka ia salah. Hal ini terlihat dari munculnya kejadian-kejadian di Irak dan Semenanjung Balkan setelah tembok Berlin runtuh ! Mari kita belajar dari kesalahannya, dan janganlah mengasumsikan bahwa perkembangan pendekatan dalam pengelolaan hutan ke arah pengelolaan hutan berbasis ekosistem mengandung arti sebagai akhir dari kehutanan. Akan tetapi hal tersebut haruslah kita pandang sebagai keharusan adanya perkembangan yang sangat penting baik pada insan kehutanan (forester) maupun pada bidang kehutanan (kegiatan, ilmu pengetahuan, dan bidang pekerjaan). Para insan kehutanan akan harus belajar untuk berdialog, berkomitmen, dan bekerja-sama dengan insan dengan latar belakang bidang ilmu dan pekerjaan lain seperti ahli biologi, ahli antropologi, dan ahli ekonomi, serta berdiri pada landasan yang sama. Para insan kehutanan harus beradaptasi terhadap tuntutan perlunya partisipasi publik yang lebih besar dari masyarakat lokal, masyarakat perkotaan, dan pihak-pihak masyarakat lainnya. Bilamana insan kehutanan mampu beradaptasi dengan tuntutan ini, maka mereka tanpa diragukan akan dapat menggunakan keahliannya pada tingkat ranah lanskap, yaitu ranah di atas batas-batas ranah hutan sebagai ekosistem. Akan tetapi, bilamana insan kehutanan tidak mampu beradaptasi terhadap tuntutan perkembangan tersebut, maka mereka hanya akan tetap berada pada peran tradisionalnya. Peran seperti ini, bahkan dalam lingkup hutan sekalipun, akan secara dramatis menjadi berkurang. Adakah peran khusus yang dapat diambil oleh para insan kehutanan, sebagai manajer dalam pengelolaan hutan pada era PHBE ? Terkait dengan ini, Davis et al. (2001) menyatakan pendapatnya sebagai berikut : Pada saat ini, dan ke depan, pengelolaan hutan mengharuskan penggunaan hutan untuk memenuhi tujuan pemilik lahan dan masyarakat. Walaupun tujuan pengelolaan hutan dapat saja berubah dan alat untuk mencapai tujuan tersebut menjadi lebih mutakhir, akan tetapi pengelolaan hutan tetap harus diusahakan untuk menjadikan hutan dapat memenuhi tujuan masyarakat. Pengelola hutan haruslah menjadi seorang yang dapat berperan sebagai katalisator dari usaha ini. Oleh karenanya seorang pengelola hutan haruslah memiliki pemahaman yang mendalam dalam hal proses-proses biologis, pengetahuan yang cukup tentang binatang dan habitatnya; mengetahui cara menghargai dan memelihara sungai-sungai kecil yang terdapat di dalam hutan berikut lingkungannya; memiliki pandangan jauh ke depan dari seorang perencana; seorang negosiator yang sabar terhadap para pekerja dan para pihak yang berkepentingan; memiliki keterampilan dalam bidang administrasi; dan haruslah merupakan seorang yang memiliki ketajaman perhatian, bersifat luwes, dan seorang eksekutif dalam bisnis yang sukses dalam mengelola keseluruhan sumberdaya yang dikelolanya. Di atas itu semua, dari seorang pengelola hutan dituntut untuk memiliki rasa memiliki terhadap hutan yang dikelolanya sebagai satu kesatuan yang utuh (ekosistem). Setiap kesatuan hutan memiliki karakteristik dan kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasanya sendiri-sendiri. Memahami keunikan yang dimiliki oleh hutan yang dikelola dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan keunikan tersebut dapat kita pandang sebagai jantung bagi kehidupan pengelolaan hutan.
25 Selain harus mengembangkan cara pandang dan pola pikir yang bersifat umum seperti diutarakan di muka, untuk menghadapi era PHBE dalam pengelolaan hutan di Indonesia, para insan kehutanan Indonesia kiranya perlu pula mengenali arah perkembangan yang diperlukan dalam cara pandang dan pola pikir yang bersifat khusus, yaitu dalam hal pemenuhan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi tuntutan dalam menerapkan pendekatan PHBE untuk pengelolaan hutan. Penulis berpendapat, arah perkembangan dimaksud, untuk setiap butir prinsip dalam PHBE adalah seperti diuraikan berikut ini. 1.
Prinsip Diarahkan untuk Mengelola Sumberdaya Ekosistem Hutan harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem bentang alam ekologis tempat hutan berada. Dengan demikian maka mengelola hutan harus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang bersifat utuh dalam pengelolaan ekosistem bentang alam ekologis tersebut.
2.
Prinsip Bersifat Menyeluruh atau Holistik Pengelolaan hutan harus dipandang sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan hutan yang saling terkait satu sama lain (Catatan: Menurut ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, pengelolaan hutan yang dimaksud dalam PHBE memiliki ruang lingkup kegiatan yang sama dengan Pengurusan Hutan).
3.
Prinsip Berbasis Ekosistem Pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan demikian maka mempertahankan keberlanjutan produktivitas dan kualitas ekosistem hutan (komposisi, struktur, dan fungsi) haruslah menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
4.
Prinsip Berlandaskan Perspektif Lanskap Menentukan tujuan pengelolaan hutan, menyusun rencana pengelolaan hutan, dan mengukur keberhasilan pengelolaan hutan, harus dilakukan pada tingkat ekosistem lanskap sebagai kesatuan pengelolaannya, bukan pada tingkat kesatuan ekosistem hutan yang bersifat berdiri sendiri.
5.
Prinsip Berbasis Tujuan Ganda yang Telah Ditetapkan Tujuan dalam peengelolaan hutan harus merupakan optimalisasi dari berbagai tujuantujuan yang mungkin dan perlu diperoleh dari ekosistem hutan tersebut sebagai sub-sistem dari ekosistem lanskapnya. Tujuan pada tingkat lanskap ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dan ditentukan terlebih dahulu.
6.
Prinsip Bersifat Terpadu Pengelolaan hutan harus merupakan bagian dari pengelolaan ekosistem lanskap yang bersifat saling mendukung (sinergis) dengan pengelolaan ekosistem-ekosistem lain yang terdapat di dalam ekosistem lanskap sebagai kesatuan pengelolaan yang bersifat utuh.
7.
Prinsip Berlandaskan Partisipasi Penetapan fungsi dan peran ekosistem hutan dalam ekosistem lanskap, tujuan pengelolaan, dan ukuran-ukuran keberhasilan dalam pengelolaan hutan harus dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
26 8.
Prinsip Berbasis Monitoring Secara Berkelanjutan Pengelolaan hutan merupakan sebuah proses yang bersifat iteratif. Melalui proses ini maka preskripsi pengelolaan berikut tindakan-tindakan dalam melaksanakannya harus dievaluasi dan disesuaikan dari waktu ke waktu, serta dilakukan penyesuaian bilamana terdapat penyimpangan yang berarti dari yang telah ditetapkan. Evaluasi dan arah penyesuaian ini haruslah berlandaskan kepada data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan secara terus menerus.
9.
Prinsip Bersifat Adaptif Tujuan, ukuran-ukuran keberhasilan, preskripsi pengelolaan, masukan teknologi, dan tindakan-tindakan pengelolaan dalam menerapkan preskripsi pengelolaan ditentukan berdasarkan keadaan spesifik yang nyata dari karakteristik hutan dan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Penyesuaian perlu dilakukan sejalan dengan perubahan faktor-faktor tersebut yang bersifat dinamis.
10. Prinsip Berlandaskan Ilmu Pengetahuan yang Logis, Kuat, dan Logis serta Penilaian yang Baik Praktek pengelolaan harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan terbaik dan paling tepat dari yang tersedia. Akan tetapi peran ilmu pengetahuan tidaklah bersifat mutlak (satusatunya penentu) sebagai landasan yang dipergunakan dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan. Ilmu pengetahuan harus dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan bersama-sama dengan hasil penilaian terbaik dari para pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan hutan berdasarkan pengetahuan, nilai-nilai, dan kearifan lokal yang mereka miliki. 11. Prinsip Mempertimbangan Pengetahuan, Emosi, dan Moral Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian yang terbaik yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan hutan haruslah mencakup hasil penilaiannya menurut pengetahuan, emosi (harapan yang diinginkan), dan moral (harapan-harapan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan hutan) dari para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan. 12. Prinsip Berlandaskan Pencegahan Pengelolaan hutan harus berlandaskan pada asumsi bahwa memulihkan kualitas ekosistem hutan dan ekosistem lanskap akibat dampak negatif dari pengelolaan hutan akan memerlukan tingkat pengorbanan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan korbanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Dengan pola pikir ini, maka tindakan yang bersifat mencegah dan penuh kehati-hatian merupakan pilihan tindakan yang paling rasional yang harus diambil dalam pengelolaan hutan.
Bagaimana Cara Kita Mengembangkan Paradigma Kehutanan Dari uraian di muka kita dapat memperoleh gambaran bahwa untuk dapat melaksanakan pengelolaan hutan berlandaskan pendekatan PHBE memerlukan cara pandang, pola pikir, kesadaran, pemahaman, perilaku, dan tindakan baru yang merupakan hasil pengembangan dari yang selama ini sudah menjadi kebiasaan (konvensional) dari insan kehutanan, para profesional di luar insan kehutanan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan,
27 dan para pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan. Yang kita perlukan adalah mengembangkannya menjadi lebih berdimensi luas, baik dalam ruang dan waktu, maupun dalam wawasan berfikir dari dimensi dan wawasan lama yang bersifat sempit. Jadi bukan semata-mata berpindah ke dimensi dan wawasan yang baru dengan cara meninggalkan sama sekali keseluruhan dimensi dan wawasan lama. Mengembangkan mengandung arti menjadikan ukuran baru menjadi lebih besar, lebih luas, dan lebih panjang apabila dibandingkan dengan ukuran asal (yang dikembangkan). Bilamana dimensi-dimensi yang kita kembangkan itu kita setarakan saja dengan benda berdimensi tiga (ruang), maka proses pengembangan cara pandang terhadap dimensi ruang, waktu, serta wawasan berfikir itu, akan sangat baik bilamana kita setarakan dengan proses pengembangan atau penggelembungan balon mainan anak-anak yang terbuat dari karet yang elastis. Apabila kita perhatikan, dalam proses pengembangan balon mainan anak-anak yang terbuat dari karet, maka proses menggelembungkannya selalu dilakukan dari dalam balon. Balon mainan anak-anak biasanya digelembungkan dengan cara meniupkan udara ke dalam balon sehingga sisi-sisi balon yang terbuat dari karet itu menjadi berkembang karena mendapat tekanan udara yang ditiupkan. Penggelembungan balon dilakukan dengan cara ini, oleh karena cara ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam menggelembungkan balon. Dari gejala menggelembungkan balon dengan cara ini kita dapat memperoleh pelajaran bahwa balon dapat kita gelembungkan dengan mudah (efektif) bilamana proses penggelembungannya dilakukan dari bagian dalam balon. Oleh karena untuk balon karet mainan anak-anak proses penggelembungan balon dilakukan dengan cara meniupkan udara ke dalam balon, maka bolehlah teori untuk menjelaskan gejala proses penggelembungan balon tersebut kita beri nama Teori Meniup Balon (To Blow of Balloon Theorm). Apabila proses penggelembungan balon mainan anak-anak itu kita setarakan dengan proses pengembangan, dan balon karet yang digelembungkan itu kita setarakan dengan cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku manusia, maka Teori Meniup Balon dalam proses menggelembungkan balon itu dapat kita modifikasi menjadi : Bilamana sebagian dari sekelompok manusia berkehendak untuk merubah cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku kelompoknya menuju ke arah perkembangan yang dikehendaki dengan efektif dan efisien, maka perubahan secara sadar, sistematis, dan terencana yang dilakukan dari dalam bagian kelompok manusia tersebut merupakan strategi terbaik yang dapat dilakukan. Dari uraian mengenai arah perkembangan paradigma kehutanan sebagaimana telah diutarakan di muka, maka perkembangan paradigma menuju paradigma kehutanan yang diperlukan untuk melandasi pengelolaan hutan Indonesia mulai saat ini ke depan, yaitu pengelolaan hutan dengan pendekatan PHBE diperlukan terjadi pada seluruh masyarakat yang terlibat dan berkepentingan dengan pengelolaan hutan di Indonesia (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, masyarakat profesional, pemerhati, dan masyarakat secara umum). Insan kehutanan sebagai bagian dari masyarakat dapat berada pada setiap kelompok masyarakat tersebut. Insan kehutanan, apabila kita petakan ke dalam Balon Karet Mainan Anak-Anak sebagai sebuah sistem, dapat kita pandang sebagai kumpulan partikel udara yang berada di dalam balon tersebut. Apabila karet kulit balon yang bersifat elastis itu kita pandang sebagai paradigma kehutanan yang akan kita kembangan dengan bentuk dan ukuran (arah pengembangan paradigma kehutanan) yang kita kehendaki, maka menurut Teori Meniup Balon, insan kehutanan inilah yang seyogianya menjadi pelopor
28 perkembangan paradigma kehutanan tersebut. Adapun cara yang harus dilakukan adalah memberikan keteladanan dan mendorong terjadinya pengembangan paradigma kehutanan di dalam masyarakat ke arah yang dikehendaki. Sedangkan keteladanan dan dorongan yang seyogianya diberikan oleh insan kehutanan Indonesia dalam upaya mengembangkan paradigma kehutanan, antara lain, adalah sebagai berikut : a.
Dalam kehidupan masyarakat yang bersifat universal pada tingkat global Memberikan keteladanan dan dorongan untuk terbentuknya cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku manusia yang mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan dengan berlandaskan pendekatan PHBE pada era kehidupan masyarakat yang berada pada lingkungan Knowledge Society dan Knowledge Economy yang sejalan dengan karakteristik budaya Bangsa Indonesia. Tindakan untuk senantiasa mengedepankan secara konsisten dalam hal cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku yang sejalan dengan Mazhab Etika Lingkungan Keutamaan-Paripurna yang dilandasi dengan kuat oleh nilai-nilai dan norma-norma agama merupakan sikap insan kehutanan Indonesia yang harus senantiasa tercermin di tengah-tengah masyarakatnya di manapun ia bekerja dan bertempat tinggal.
b. Pada tingkat masyarakat profesi Sebagai insan yang berprofesi kehutanan di tengah-tengah kehidupan profesional dari berbagai profesi lain yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, insan kehutanan Indonesia harus senantiasa mengedepankan cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku yang sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan etika profesi mutakhir, serta wawasan yang sesuai dengan wawasan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dengan pendekatan PHBE. Beberapa sikap dan wawasan yang diperlukan untuk ini sebagaimana telah diuraikan di muka (12 prinsip dalam pengelolaan hutan dan lanskap untuk pembangunan berkelanjutan) merupakan sikap keteladanan yang harus senantiasa tercermin dalam kehidupan seharihari insan kehutana Indonesia di tengah-tengah masyarakat profesi dan lingkungan tempat ia bekerja serta mengabdikan dirinya.
PENUTUP 1.
Perubahan paradigma yang tercermin dalam cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat yang berkenaan dengan bidang kehutanan ke arah paradigma yang sejalan dengan landasan pengelolaan hutan yang diperlukan di masa yang akan datang merupakan sebuah kebutuhan.
2.
Dalam bidang kehutanan, perubahan paradigma tersebut seyogianya dimaknai sebagai perkembangan paradigma, yaitu sebuah proses penyempurnaan paradigma lama menjadi paradigma baru yang lebih sesuai untuk menjawab permasalahan mutakhir dalam bidang kehutanan. Dalam penyempurnaan paradigma lama, nilai-nilai, cara pandang, pola pikir, dan cara pendekatan dalam pengelolaan hutan yang terdapat pada paradigma lama diseleksi guna memperoleh nilai-nilai, cara pandang, pola pikir, dan cara pendekatan lama yang bersifat unggul; kemudian diperkaya dengan nilai-nilai, cara pandang, pola pikir, dan cara pendekatan baru yang tidak terdapat dalam paradigma lama tetapi diperlukan untuk menjawab permasalahan mutakhir yang dihadapi.
29 3.
Perkembangan paradigma kehutanan di Indonesia di masa mendatang seyogianya diarahkan menuju paradigma yang mampu memberikan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan Indonesia dengan pendekatan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem.
4.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki paradigma kehutanan seperti yang diharapkan di masa mendatang, peran kepeloporan insan kehutanan Indonesia dengan cara memberikan keteladanan dan dorongan dalam kehidupaan nyata di dalam masyarakat mutlak diperlukan.
DAFTAR PUSTAKA Balai Pustaka. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Balai Pustaka, Jakarta. Buongiorno, J. and J.K. Gilles. 2003. Decision Methods for Forest Resource Management. Academic Press, New York. Davis, L.S. and K.N. Johnson. 1987. Forest Management. Third Edition. McGraw-Hill Book Co., New York. Davis, L.S., K.N. Johnson, P.S. Bettinger, and T,E, Howard. 2001. Forest Management: to sustain ecological, economic, and social values. Fourth Edition. McGraw-Hill Book Co., New York. Gardner, T. and R, Engelman. 1999. Forest Future. Population Action International, Washington D.C. Keraf, A.S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Kunkel, H.O. and P.B. Thompson. 1996. Thinking through higher education in agriculture : content, values, and purpose. In : Kunkel, H.O., I.L. Maw, and C.L. Skaggs. 1996. Revoluzioniting Higher Education In Agriculture : frame work for change. Iowa State University Press, Ames, Iowa, 17-40. Manan, S. 1982. Tebang Habis dan Tebang Pilih : mencari sistem silvikultur yang aman dan menguntungkan di Indonesia. Dalam : Manan, S. 1997. Hutan, Rimbawan, dan Masyarakat, Penerbit IPB Press, Bogor: 41-48. Meek, V.L., U. Teichler, and M-L. Kearney (Editors). 2009. Higher Education, Research, and Innovation : Changing Dynamics. Report on the UNESCO Forum on Higher Education, Research, and Knowledge 2001-2009. International Center for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel), Germany. Neufeldt, V. and D.B. Guralnik. 1996. Webster’s New World College Dictionary. Third Edition. MacMillan, USA. Schlaepfer, R. and C. Elliot. 2000. Ecological and landscape consideration in forest management – the end of forestry ? In : Gadow, K.V., T. Pukkala, and M. Tome (Editors). 2000. Managing Forest Ecosystem : Sustainable Forest Management. Kluwer Academic Publisher Dordrecht, The Netherlands: 1-68. Suhendang, E. 2012. Konsep pemanfaatan kawasan hutan terpadu di Indonesia. Makalah dalam Workshop Pemanfaatan Kawasan Hutan Terpadu di Indonesia. Kerjasama antara Forma-IPH SPs IPB dengan YSWJ. Bogor, 2012.
PERKEMBANGAN PARADIGMA KEHUTANAN
Oleh : Endang Suhendang Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
Makalah Disampaikan dalam Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan untuk Pengelolaan Hutan Indonesia dalam Paradigma
Kehutanan Indonesia Baru Diselenggarakan dalam rangka :
Ulang Tahun Emas Fakultas Kehutanan IPB (1963 – 2013) Bogor, 20 Agustus 2013
