PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
1
Dasar Hukum
2
Otoritas, Entry point dan Ruang Lingkup Perizinan Perbankan Syariah
3
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah
4
Perizinan Produk Perbankan syariah
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
D A S A R H U K U M
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Perubahannnya PBI No.15/13/PBI/2013
PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Perubahannya PBI No.15/14/PBI/2013 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 /POJK.03/2015 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 /POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PUNGUTAN OJK PASAL 37 AYAT (2) DAN (3) UU NO.21 TAHUN 2011 PIHAK YG MELAKUKAN KEGIATAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN WAJIB MEMBAYAR PUNGUTAN YG DIKENAKAN OJK, PUNGUTAN DIMAKSUD ADALAH PENERIMAAN OJK
PP NO.11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OJK JENIS PUNGUTAN YG BERLAKU PADA OJK MELIPUTI:BIAYA PERIZINAN, PERSETUJUAN, PENDAFTARAN, PENGESAHAN DAN PENELAAHAN ATAS RENCANA AKSI KORPORASI DAN BIAYA TAHUNAN DALAM RANGKA PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN. PASAL 5 AYAT (1) TERMASUK DALAM BIAYA PERIZINAN A.L. IZIN USAHA BANK UMUM (RP100JT) DAN IZIN USAHA BPRS (RP50JT).
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH RUANG LINGKUP PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PERIZINAN KELEMBAGAAN BUS, UUS, BPRS, KC/KPw BA ENTRY
OPERASIONAL
EXIT
PERIZINAN PRODUK BARU BUS, UUS, BPRS tercantum dalam kodifikasi IZIN PRODUK BARU • Belum produk perbankan syariah
LAPOR PRODUK BARU
• Sudah tercantum dalam kodifikasi produk perbankan syariah
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH JENIS PERIZINAN KELEMBAGAAN 1.PENDIRIAN BUS/BPRS; 2.SPIN OFF UUS
PERIZINAN ENTRY KELEMBAGAAN
4. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (KONVERSI) BUK/BPR MENJADI BUS/BPRS; 5. PEMBUKAAN UUS;
6. PEMBUKAAN KC/KPW DARI BANK SYARIAH YANG BER-KP DI LUAR NEGERI; MERGER/KONSOLIDASI BUS/BPRS;
PERIZINAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN 1. PEMBUKAAN/PENUTUPAN KC DAN KANTOR DI BAWAH KC, 2. PEMINDAHAN ALAMAT KP, KC, KPW, DAN KANTOR DI BAWAH KC, 3. PERUBAHAN STATUS KANTOR BUS/BPRS, UUS, DAN KPW BA (KP DI WILKER KP-BI). 4. PENINGKATAN STATUS BUS NON-DEVISA MENJADI BUS DEVISA; 5. PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA AKIBAT PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN NAMA BUS/BPRS DAN KC BA (KP DI WILKER KP-BI; 6. AKUISISI DAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BUS/BPRS. 7. PERUBAHAN PENGURUS BUS/BPRS, DIREKTUR UUS, KEPALA KPW DARI BANK SYARIAH YANG BER KP DI LUAR NEGERI, PIMPINAN KC BANK ASING, DAN DPS
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH JENIS PERIZINAN KELEMBAGAAN PERIZINAN EXIT KELEMBAGAAN PENCABUTAN IZIN USAHA BUS, BPRS DAN UUS 1.
ATAS KEPUTUSAN LPS/OJK
2.
ATAS PERMINTAAN BANK
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PENDELEGASIAN WEWENANG
KANTOR PUSAT OJK
ENTRY
EXIT
(KELEMBAGAAN)
(KELEMBAGAAN)
IZIN PRODUK BARU
OPERASIONAL
KANTOR REGIONAL / KANTOR OJK
LAPOR PRODUK BARU
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH ENTRY POINT PERBANKAN SYARIAH KONVERSI BUK MENJADI BUS
PENDIRIAN BUS BARU (MODAL DISETOR MINIMUM RP 1 T)
PENDIRIAN BPRS BARU (MODAL DISETOR MINIMUM RP 4 S/D 14 M)
KONVERSI BPR MENJADI BPRS
PERBANKAN SYARIAH SPIN OFF UUS
DUAL SISTEM / UUS (MODAL
(MODAL DISETOR MINIMUM RP 500 M)
KERJA MINIMUM RP 100 M)
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PROSES PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
Pendirian Perbankan Syariah
BUS •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA
SPIN OFF UUS
BUS BARU •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA
KONVERSI BANK SYARIAH IZIN KONVERSI
BPRS •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA SPIN OFF PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
IZIN PEMISAHAN UUS
UUS IZIN PENDIRIAN UUS
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN BANK SYARIAH
BADAN HUKUM BUS DAN BPRS : PERSEROAN TERBATAS KEPEMILIKAN BUS : A. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA; B. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA DENGAN WNA DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING SECARA KEMITRAAN; ATAU C. PEMERINTAH DAERAH.
KEPEMILIKAN BPRS : A. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA YANG SELURUH PEMILIKNYA WNI; B. PEMERINTAH DAERAH; ATAU C. DUA PIHAK ATAU LEBIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A DAN HURUF B
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERMODALAN BANK SYARIAH DAN UUS
•
MODAL DISETOR MINIMUM PENDIRIAN BUS: RP 1 TRILYUN; •
MODAL DISETOR MINIMUM PENDIRIAN BPRS : -
•
RP 12 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 1; RP 7 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 2; RP 5 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 3; DAN RP 3,5 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 4.
MODAL DISETOR MINIMUM UNTUK SPIN OFF UUS MENJADI BUS: RP 500 MILYAR (DLM WAKTU 10 TAHUN HARUS MENJADI RP 1 TRILIUN)
•
MODAL KERJA MINIMUM UUS : RP 100 MILIAR
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN BANK SYARIAH NEW ENTRY
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
• RANCANGAN ANGGARAN DASAR
• ANGGARAN DASAR
• DAFTAR CALON PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS BESERTA DOKUMEN
• DAFTAR PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS DAN DOKUMEN UNTUK PENGURUS WNA (UNTUK BUS)
• RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF • STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS • RENCANA KORPORASI • PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO • SISTEM DAN PROSEDUR KERJA • BUKTI PENEMPATAN 30% MODAL DISETOR DI ESCROW ACCOUNT AN. DK OJK QQ SALAH SATU PSP • SURAT PERNYATAAN TERKAIT SUMBER DANA MODAL
• PERUBAHAN RENCANA SUSUNAN BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF • BUKTI PEMENUHAN MODAL MINIMUM BESERTA DOKUMEN SURAT PERNYATAAN • BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS Tim Pendiri/Calon Pemegang Saham BPRS
Mengajukan Permohonan kepada OJK
Presentasi rencana pendirian BPRS di OJK
Layak/ Tidak Layak?
+ asli dokumen kepada KPBI + cc dokumen kepada KPwBI
Mempersiapkan persyaratan persetujuan prinsip pendirian BPRS a.l. : • Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar • Permodalan, bukti setoran modal minimal 30% persyaratan modal minimum sesuai zonasi • Mengajukan calon Pengurus dan DPS • Studi kelayakan termasuk data potensi ekonomia daerah, SOP lengkap dan komprehensif • Surat pernyataan sumber dana • Proyeksi keuangan bulanan selama 3 tahun pertama
YA
+ dokumen lengkap
Fit & Proper Test Calon PSP dan pengurus, wawancara Calon DPS
TIDAK
TIDAK
Lulus/ Tidak Lulus? LULUS SELURUHNYA
Rekomendasi KR/KOJK
Persetujuan Prinsip
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BPRS Tim Pendiri BPRS
Mengajukan Permohonan Izin Usaha ke OJK
+ dokumen
*) Apabila terdapat perubahan
TIDAK
Mempersiapkan persyaratan Izin USaha a.l. : • Bukti pelunasan modal disetor • Akta A/D dan pengesahannya • Kesiapan operasional termasuk SDM, sistem pembukuan, gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya
Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bank
Fit & Proper Test Calon PSP dan pengurus, wawancara Calon DPS *)
Memen uhi Syarat?
Melaporkan Kegiatan Usaha max. 10 hari setelah pelaksanaan
END
YA
Pemberian Izin Usaha
Melaksanakan Kegiatan Usaha max. 60 hari setelah tanggal Izin Usaha
LULUS SELURUH NYA
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN KONVERSI DAN SPIN OFF UUS KONVERSI
SPIN OFF DENGAN BANK BARU
• • • • •
MEMILIKI PERSYARATAN YANG SAMA DENGAN PEMBENTUKAN BUS BARU DENGAN TAMBAHAN DOKUMEN
• •
• • • • • • • • •
ANGGARAN DASAR AWAL RANCANGAN ANGGARAN DASAR MISI DAN VISI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA RISALAH RUPS DAFTAR CALON PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS BESERTA DOKUMEN PERSYARATAN PENGALAMAN KERJA BAGI ANGGOTA DIREKSI SURAT PERNYATAAN TERKAIT PENAMBAHAN MODAL DISETOR RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS LAPORAN KEUANGAN RENCANA KORPORASI PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM DAN PROSEDUR KERJA RENCANA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL DAFTAR JARINGAN KANTOR YANG AKAN DIJADIKAN KANTOR BANK
IZIN PRINSIP • SURAT PERNYATAAN PSP UNTUK MENINGKATKAN MODAL MENJADI RP.1T • NERACA PROFORMA BUS • RANCANGAN PEMISAHAN UUS DARI BANK INDUK IZIN USAHA • NERACA INTERN UUS BULAN TERAKHIR
SPIN OFF PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN • • •
LAPORAN PROFORMA BUS LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH DALAM RANGKA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN RANCANGAN PEMISAHAN UUS DARI BANK INDUK
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – KONVERSI BANK KONVENSIONAL
Fit and Proper calon PSP, pengurus dan DPS
Mengajukan Permohonan ke OJK
Mengajukan Perubahan AD kpd DepkumHAM
Tidak
Memenuhi syarat?
Ya
Presentasi Di OJK
Persetujuan Konversi
Pegesahan Perub. AD Mempersiapkan persyaratan konversi Menyelesaikan H & K Debitur & Kreditur konvensional dlm 360 hr
End
Melakukan Kegiatan Usaha Syariah 60 hari sejak izin berlaku
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – SPIN OFF Bank Konvensional dg UUS
Mendirikan BUS Baru?
Tidak
Mencari Bank Konvensional u/ diakuisisi
Due Dilligence
Ya
Pengalihan Asset/Kewajiban dan Kantor UUS
Tidak
Proses Pendirian BUS & Pengajuan Izin
Ya Layak?
Mengajukan Persetujuan Penyertaan Modal
Persetujuan Penyertaan Izin Pendirian
BUS
Konversi
Setor Modal/ Pembelian Saham
RUPS Rancangan Akuisisi
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENDIRIAN UUS BARU
TERCANTUM DALAM RENCANA BISNIS BANK UMUM KONVENSIONAL RANCANGAN ANGGARAN DASAR DOKUMEN CALON DIREKTUR DAN DPS SURAT PERNYATAAN DARI DIREKSI BUK MENGENAI ALOKASI DANA DARI BUK UNTUK MODAL KERJA UUS. MODAL KERJA UUS DISISIHKAN OLEH BUK DALAM BENTUK TUNAI PALING KURANG SEBESAR RP.100M SERTA KESANGGUPAN BUK UNTUK MENANGGULANGI KESULITAN LIKUIDITAS YANG DIALAMI OLEH UUS.
• • • • • • •
STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS RENCANA BISNIS PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM DAN PROSEDUR KERJA RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF NERACA INTERN BUK PRESENTASI RENCANA PEMBUKAAN UUS
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH BANK UMUM SYARIAH No
Nama BUS
Keterangan
1
PT. Bank Muamalat Indonesia
Pendirian baru
2
PT. Bank Syariah Mandiri
Konversi
3
PT. Bank Mega Syariah
Konversi
4
PT. Bank BRISyariah
Konversi dan Spin – Off
5
PT. Bank Syariah Bukopin
Konversi dan Spin – Off
6
PT. Bank Panin Syariah
Konversi
7
PT. Bank Victoria Syariah
Konversi
8
PT. Bank BCA Syariah
Konversi
9
PT. Bank Jabar dan Banten Syariah
Spin – Off
10
PT. Bank BNI Syariah
Spin – Off
11
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
Konversi
12
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
Konversi dan Spin – Off
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH KEPENGURUSAN BANK SYARIAH DAN UUS
BUS : • • •
JUMLAH ANGGOTA DIREKSI MINIMAL 3 ORANG; JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MINIMAL 3 ORANG DAN MAKSIMAL SAMA DENGAN JUMLAH ANGGOTA DIREKSI; JUMLAH DPS MINIMAL 3 ORANG DAN MAKSIMAL 50% DARI JUMLAH ANGGOTADIREKSI;
BPRS: • • •
JUMLAH ANGGOTA DIREKSI MINIMAL 2 ORANG; JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG; JUMLAH DPS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG;
UUS : •DIPIMPIN OLEH DIREKTUR UUS •JUMLAH DPS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PIHAK YANG DIAJUKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH 1. TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM 2. TIDAK SEDANG MENJALANI UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SUATU BANK 3. TIDAK MEMILIKI KREDIT MACET DAN/ATAU TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI KREDIT MACET 4. TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PIHAK YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 5. MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 6. MEMILIKI KOMITMEN TERHADAP PENGEMBANGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG SEHAT
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PROSES PERIZINAN PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS
PENILAIAN ADMINISTRATIF
KELENGKAPAN & KEBENARAN DOKUMEN TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR TIDAK LULUS FIT AND PROPER TEST (DTL) TIDAK MEMILIKI KREDIT BERMASALAH (DAFTAR KREDIT MACET) MEMILIKI TRACK RECORD YG BAIK
WA
WANCARA FIT AND PROPER TEST
ASPEK INTEGRITAS ASPEK KOMPETENSI
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BUS DAN UUS KETERANGAN
KOMISARIS
DIREKSI BUS & UUS
HUBUNGAN
Mayoritas dilarang memiliki hubungan keluarga sd derajad ke-2 dengan sesama Komisaris dan Direksi
RANGKAP JABATAN
Hanya dapat merangkap jabatan 1. Hanya dpt merangkap jabatan : 1.Komisaris/Direksi/PE pd lembaga/perusahaan non LK a. apabila menjalankan tugas fungsional sbg Komisaris 2.Komisaris/Direksi yg melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan bank yg dikendalikan pd perusahaan anak LKBB Bank (krn sbg direksi yg bertanggung jawab thd 3.Komisaris/Direksi/PE pd 1 perusahaan yg merupakan pengawasan perusahaan anak) pemegang saham bank; atau b. jabatan pd 2 lembaga nirlaba 4.Pejabat pd maksimum 3 lembaga nirlaba
1. Direktur Utama wajib independen thd PSP 2. Secara sendiri atau bersama dilarang memiliki saham melebihi 25% dr modal disetor di perusahaan lain 3. Mayoritas dilarang memiliki hubungan keluarga sd derajad ke-2 dengan sesama Komisaris dan Direksi 4. Direktur Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan yang mempengaruhi independensi
2. Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan 3. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, tekhnologi informasi dan audit intern
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BUS DAN UUS KETERANGAN PENGALAMAN
KOMISARIS
DIREKSI BUS & UUS
1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah 1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan dengan cakupan materi minimal ketentuan, produk materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, dan analisa laporan keuangan bank syariah produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah 2. Memiliki pengalaman di bidang operasional dan laporan keuangan bank syariah perbankan syariah yang cukup 2. Mayoritas Direksi memiliki pengalaman sekurangnya 4 3. Komisaris Independen memiliki Sertifikasi tahun dengan jabatan paling rendah PE di perbankan Manajemen Risiko tingkat 2 dan anggota Komisaris dan sekurangnya 1 diantaranya menjabat sekurangnya lainnya tingkat 1
PE di BUS dan/atau UUS 3. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku
LAINNYA
Minimum 50% adalah Komisaris Independen
KETERANGAN RANGKAP JABATAN
Terdapat 1 Direktur Kepatuhan
DPS 1. Rangkap jabatan sbg DPS maksimum pd 4 lembaga keuangan syariah lainnya 2. Tidak boleh merangkap sebagai konsultan (perusahaan/pribadi) Bank Syariah datau
PENGALAMAN 1. Sekurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum 2. Direkomendasikan oleh DSN-MUI
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BPRS KETERANGAN
KOMISARIS
DIREKSI
HUBUNGAN
-
RANGKAP JABATAN
Hanya dapat merangkap jabatan sebagai: Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan 1.Komisaris pada 2 BPRS/BPR lain Komisaris, anggota DPS atau Pejabat, Eksekutif pada 2.Komisaris/Direksi/PE pada 2 lembaga/perusahaan lain lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain bukan bank
1. Dirut wajib berasal dari pihak yg independen thd PSP 2. Dilarang memiliki hubungan keluarga dengan a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar: dan/atau b. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BPRS KETERANGAN
PENGALAMAN
KOMISARIS
DIREKSI
1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah 2. Memiliki pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup antara lain dalam pengelolaan bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS
1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah 2. Paling sedikit 50% anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional sekurangnya: a. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah b. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau c. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah 3. Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda
KETERANGAN RANGKAP JABATAN
DPS Rangkap jabatan sbg DPS maksimum pd 4 lembaga keuangan syariah lainnya
PENGALAMAN 1. Sekurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum 2. Direkomendasikan oleh DSN-MUI
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
PENGATURAN PRODUK DAN AKTIVITAS PERBANKAN SYARIAH POJK No. 6 /POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
POJK NO 24 /POJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
SEOJK NO. 36/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
• Matriks Produk & Aktivitas Per BUKU • Kodifikasi Produk & Aktivitas Standar
SEDK NO. …./SEDK.03/20…. TENTANG PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
SEOJK NO. 37/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS • Matriks Produk & Aktivitas • Kodifikasi Produk & Aktivitas Standar
SEDK NO……/SEDK.03/20…. TENTANG PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS
KEDUDUKAN KODIFIKASI DALAM PENGATURAN PRODUK Memenuhi kriteria produk/aktivitas baru?
START
a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank; b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan atau perubahan fitur
Ya
Sesuai BUKU?
Step ini tdk perlu utk BPRS
Tidak Ya
END
Tidak
Blm pernah diterbitkan/dilaksanakan sebelumnya? Ya
Tercantum di RBB?
Tidak
Ya
Ya
Sesuai kodifikasi? Tidak perlu persetujuan
Tidak
END
Tidak
Wajib mengajukan persetujuan 30 hr kerja sblumnya
Tidak
END
Disetujui?
Terbit? Ya
Terbit?
END
Tidak > 6 bln
END
Tidak
Ya
Ya
Lapor realisasi (pling lambat 7 hr kerja)
END
Lapor realisasi (pling lambat 7 hr kerja)
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERIZINAN PRODUK
PRODUK YG PERLU IZIN/DILAPORKAN, MELIPUTI: •
SISI PENGHIMPUNAN DANA
•
SISI PENYALURAN DANA
•
PELAYANAN JASA BANK
Tidak termasuk produk LKBB yg dipasarkan oleh bank sbg agen pemasaran
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH Buku Kodifikasi Produk dan Aktivitas BUS dan UUS DAFTAR ISI I. PENGHIMPUNAN DANA…………………………………………………………… I.1. Simpanan…………..…….……………………………………………….... I.I.1. Giro……………….…………………………………………………... I.I.2. Tabungan………………………………………………………….... I.2. Investasi ………………………………………………………………….... I.2.1. Giro…………………………………………………………………... I.2.2. Tabungan……………………………………………………………. I.2.3. Deposito……………………………………………………………… I.3. Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Warkat……………….. I.4. Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima……………………………….. II. PENYALURAN DANA………………………………………………………………. II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil………………………. II.1.1. Pembiayaan Mudharabah………………………………………. II.1.2. Pembiayaan Musyarakah……………………………………….. II.1.3. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)................ II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa………………… II.2.1. Pembiayaan Ijarah.......................................................... II.2.2. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)………….. II.2.3. Pembiayaan Ijarah Multijasa………………………………….... II.2.4. Pembiayaan Pengurusan Haji…………………………………… II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli…………………………. II.3.1. Pembiayaan Murabahah.................................................. II.3.2. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).............................. II.3.3. Pembiayaan Istishna’....................................................... II.3.4. Pembiayaan Salam.......................................................... II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam…………….. II.4.1. Pembiayaan Qardh.......................................................... II.4.2. Pembiayaan Qardh Beragun Emas.................................. II.5. Pembiayaan Sindikasi ............................................................. II.6. Pembiayaan Ulang (Refinancing)……………………………………….. II.7. Pengalihan Utang atau Pembiayaan…………………………………... II.8. Anjak Piutang Syariah………………………………………………….... II.9. Pembelian Surat Berharga Syariah……………………………………. II.10. Penempatan pada Bank Indonesia……………………………………. II.11. Penempatan pada Bank Lain…………………………………………… III. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (TRADE FINANCE)………………………… III.1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri…. III.1.1. Penerbitan dan Pembiayaan SKBDN………………………... III.1.2. Penerimaan dan Pembiayaan SKBDN…………………..….. III.2. Pembiayaan Impor dengan Letter of Credit (L/C)………………….. III.3. Pembiayaan Ekspor dengan Letter of Credit (L/C)………………… III.4. Pembiayaan Ekspor-Impor Tanpa Letter of Credit (L/C)............ IV. TREASURY………………………………………………………………………….. IV.1. Jual Beli Uang Kertas Asing (Banknotes)…………………………... IV.2. Transaksi Valuta Asing -Spot……………………………………........ IV.3. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana atas Nilai Tukar…. V. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA………………………………………….
1 1 1 4 8 8 13 18 23 25 27 27 27 31 36 42 42 46 50 54 57 57 62 67 71 75 75 78 82 86 91 99 102 104 106 108 108 108 112 115 121 126 129 129 132 134 138
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH Buku Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS DAFTAR ISI I. PENGHIMPUNAN DANA…………………………………………………………… I.1. Simpanan………………………………………………………………………. I.1.1. Tabungan……………………………………………………………….. I.2. Investasi……………………………………………………………………....... I.2.1. Tabungan……………………………………………………………….. I.2.2. Deposito…………………………………………………………………. I.3. Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima…………………………………… II. PENYALURAN DANA……………………………………………………………….. II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil…………………………... II.1.1. Pembiayaan Mudharabah…………………………………………… II.1.2. Pembiayaan Musyarakah…………………………………………… II.1.3. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)...................... II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa……………………. II.2.1. Pembiayaan Ijarah................................................................ II.2.2. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik……………………….. II.2.3. Pembiayaan Multijasa……………………………………………….. II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli……………………………. II.3.1. Pembiayaan Murabahah....................................................... II.3.2. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)................................... II.3.3. Pembiayaan Istishna’............................................................ II.3.4. Pembiayaan Salam............................................................... II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam………………… II.4.1. Pembiayaan Qardh............................................................... II.4.2. Pembiayaan Qardh Beragun Emas....................................... II.5. Pembiayaan Sindikasi ................................................................... II.6. Pembiayaan Ulang (Refinancing)………………………………………….. II.7. Pengalihan Utang atau Pembiayaan…………………………………...... II.8. Anjak Piutang Syariah………………………………………………………. III. PENEMPATAN PADA BANK LAIN…………......……………………………….. IV. AKTIVITAS LAINNYA……………………………………………………………….. IV.1. Agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) .................................................................. IV.2. Payroll………………………………………………………………………….. IV.3. Agen penjualan electronic money (e-money)…....……………………… IV.4. Pemindahan Dana ………………………………………………………….. IV.5. Safe Deposit Box (SDB)………………………………………………………
1 1 1 4 4 9 13 14 14 14 18 22 28 28 32 36 39 39 43 48 52 55 55 58 62 65 70 78 81 83 83 85 87 88 90
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PENGHENTIAN PRODUK
BANK WAJIB MENGHENTIKAN KEGIATAN PRODUK BILA: • TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PELAPORAN/PERIZINAN PRODUK • TIDAK SESUAI DG PRINSIP SYARIAH • TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YG BERLAKU BILA PRODUK DIKENAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA: • BANK DILARANG MENJUAL PRODUK TSB & WAJIB MENYEMPURNAKAN DLM JANGKA WAKTU YG DITETAPKAN BI. BILA TIDAK, AKAN DIKENAKAN PENGHENTIAN TETAP BILA PRODUK DIKENAKAN PENGHENTIAN TETAP: • BANK WAJIB MENGHENTIKAN KEGIATAN PRODUK TSB & WAJIB MENYELESAIKAN HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH.
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH
