Pergub Jatim Nomor
14 Th 2017 PEDOMAN UMUM TAHUN 2017
1
5
PERMASALAHAN UTAMA
1
GENDER & PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TIMUR
FEMINISASI KEMISKINAN Peningkatan Jumlah rumah tangga miskin dikepalai perempuan & penduduk miskin perempuan
KRTP LEBIH RENTAN MISKIN Kepala Rumah Tangga Perempuan memikul sendiri beban ekonomi keluarga, selain harus bekerja juga harus merawat anak
3
SASARAN KURANG FOKUS
Sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database
PENANGANAN CENDERUNG HOMOGEN Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik Rumah Tangga Sasaran (RTS)
5
2 4
CENDERUNG TOP DOWN
penanggulangan kemiskinan cenderung top down sesuai keinginan pemberi bantuan, RTS hanya diposisikan sebagai obyek program
RADAR TUBAN
Penurunan Sebesar
(7.392) KRTP
MAKSUD JALIN MATRA PFK
Mengefektifkan Program Penanggulangan Kemiskinan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)
TUJUAN JALIN MATRA PFK Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP Memperluas akses KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga Mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP dalam pemenuhan kebutuhan hidup dasar Mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Prinsip Dasar JM PFK Membantu Dengan Hati Partisipatoris Deliberatif
Perspektif Gender Transparan dan Akuntabel Keterpaduan
Keberlanjutan
1. Verifikasi Data KRTP 2. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP 3. Fasilitasi Bantuan KRTP 4. Peningkatan Kapasitas KRTP 5. Pemberdayaan Mother Care 6. Pendamping Program 12
KRITERIA SASARAN JALIN MATRA PFK TAHUN 2017 1. Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah Berdasarkan PBDT 2015 2. Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 3. KRTP yang memiliki ART Berusia Produktif (15-65 tahun) dan atau KRTP Sebatang Kara Berusia Produktif 4. Dalam satu Desa terdapat ≥ 10 KRTP dan atau diprioritaskan ≥ 20 KRTP
BERCERAI SUAMI MENINGGAL KRITERIA KRTP SASARAN
DITELANTARKAN SUAMI MINIMAL 6 BULAN SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN
SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN
TELAH MENIKAH LAGI MENINGGAL KRITERIA KRTP TIDAK LAYAK
STATUS SOSIAL EKONOMI SUDAH BAIK MENOLAK
TELAH MENERIMA BANTUAN DARI RTSM/PK2
KRITERIA KRTP PENGGANTI
1. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data PBDT 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan; 2. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
HONORARIUM TIM SEKRETARIAT KABUPATEN (MAKS 30%)
BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KABUPATEN MINIMAL SEBESAR 70% DIPERGUNAKAN UNTUK : SOSIALISASI, PEMBINAAN, ATK, RAPAT KOORDINASI, PELAPORAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI, MONITORING EVALUASI DAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK BELANJA MODAL 17
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING PEMERINTAH DESA
BOP DESA
1,5 Bulan Sejak Dana Masuk Rekening PEMDES
PENGADAAN BARANG OLEH TPK
PENDAMPING DESA
POKMAS KRTP
KRTP KRTP KRTP
18
Bantuan Barang Senilai
Rp. 2,5 JUTA PER KRTP PENGGUNAAN Bantuan Barang:
1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%. 2. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%. 3. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar KRTP maksimal 10% dari total bantuan KRTP.
BOP PEMDES & Insentif Pendamping Desa
1. Honorarium Sekretariat Desa Maksimal 30% 2. Biaya Fasilitasi Operasional Meliputi: Kegiatan Rembug Warga/Pokmas, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP,Bantuan Transport/Biaya Perjalanan dalam rangka Jalin Matra PFK, ATK, Dokumentasi, Spanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan min 70%. 3. Honor Pendamping Desa sebesar 5% dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa.
INDIKATOR KEBERHASILAN
TEPAT SASARAN
TEPAT JUMLAH
TEPAT PEMANFAATAN
ORGANISASI PELAKSANA PFK :
21
JADWAL KEGIATAN Kegiatan Sosialisasi Pra Rembug Warga Rembug Warga Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan Pengajuan Pencairan Rembug Pokmas KRTP Pengadaan Barang Penyerahan Barang Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pelestarian Program
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Sosialisasi a. Dilaksanakan Sekretariat Provinsi dan Kabupaten b. Agenda: Penjelasan Pedum, PTO, Penyamaan persepsi, Sinkronisasi, dan RTL
Pra Rembug Warga a. Persiapan pelaksanaan rembug warga b. Agenda: - Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa - Penjaringan dan Penetapan Pendamping Desa (Kader PKK, mendampingi maksimal 20 KRTP)
Rembug Warga Agenda: 1. Sosialisasi Jalin Matra PFK (Formal/Informal) 2. Memastikan bahwa BKK sudah masuk di APBDesa 3. Verifikasi Penerima Bantuan Verifikasi: Kriteria KRTP Layak: - Bercerai - Suami Meninggal - Ditelantarkan - Suami Difabel - Sebatang Kara Produktif
Kriteria KRTP Tidak Layak: - Telah Menikah - KRTP Meninggal / Pindah (ART tidak memenuhi kualifikasi) - Status Sosial Ekonomi Lebih Baik - Menolak Bantuan
“Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rembug Warga”
Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP Klarifikasi “pengecekan kondisi riil KRTP hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung ”
Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP “kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki” Hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan: - Disampaikan pada Forum Rapat Pengelola Desa - Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan PFK Tahun 2017 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.
Pengajuan Pencairan Dana BKK BKK Kabupaten: -
Surat Permohonan Kwitansi FC DPA FC Rekening Kas Daerah Dibuat Rangkap 2
BKK Desa:
Surat Permohonan dilengkapi: - RAB - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - SK Kades Sekretariat Desa - SK Kades Pendamping Desa - SK Kades Penerima Bantuan - Pakta Integritas Kades dan Ketua Sekretariat - Kwitansi - FC SK Pengangkatan Kades legalisir - FC Pengangkatan Bendahara Desa legalisir - FC KTP Kades dan Bendahara - FC Rekening Kas Desa dan Surat pernyataan Kades (keabsahan) - FC NPWP Desa - Salinan Proposal BKK Desa
Rembug Pokmas KRTP Agenda: 1. Menyepakati Nama Anggota dan Nama Kelompok 2. Menetapkan Pengurus Pokmas 3. Review Rincian Usulan Kebutuhan (Jenis, Volume, dan Spesifikasi Barang) 4. Menyepakati Rencana Tindak Lanjut
Pengadaan Barang KRTP 1. Harus Sesuai dengan Hasil Identifikasi dan Review Rincian Kebutuhan KRTP 2. Dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3. Hasil Pengadaan Barang/Jasa diserahkan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyerahan Barang Bantuan kepada KRTP Agenda: 1. Informasi bantuan yang akan diberikan 2. Arahan, Motivasi, Bimtek Pengelolaan Usaha 3. Penyerahan Bantuan - Dilakukan Sekretariat bersama Pendamping Desa - Dilaksanakan dalam Rembug Pokmas - Didokumentasikan Per KRTP disertai Bukti Tanda Terima
Bimbingan Teknis Maksud: -
Penyuluhan Bimbingan Konsultasi Asistensi Fasilitasi Teknis
Bentuk: -
Pembinaan Usaha Peningkatan SDM Manajemen Teknologi Akses Pemasaran Resolusi Konflik
Pelaksana: -
Sekretariat Provinsi Sekretariat Kabupaten Sekretariat Desa OPD terkait Pendamping Kabupaten
Pertanggungjawaban 1. Administrasi Pemberi Bantuan: a. b. c. d. e.
-
Salinan Proposal Permohonan BKK Surat Sekda Pagu Definitif Pakta Integritas Penerima BKK Bukti Transfer SP2D Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK
Penerima Bantuan: a. b. c. d. e.
Laporan Realisasi Penggunaan BKK Pernyataan Pertanggungjawaban BAST dari Pemdes ke KRTP Dokumentasi Tahapan Kegiatan Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah
Pertanggungjawaban Penerima Bantuan
Disampaikan ke Gubernur melalui DPPMD Prov Jatim maksimal 15 hari kerja setelah Pemberian Barang ke KRTP (a-d) Untuk pencairan akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban maksimal 10 Januari Bukti pertanggungjawaban (e) disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK sebagai obyek pemeriksaan
2. Pertanggungjawaban Publik Melalui Rembug Warga
Pengelolaan dan Pelestarian Program 1. Pengelolaan Usaha - Usaha produktif dikelola secara mandiri - Memantau perkembangan usaha KRTP - Fasilitasi permodalan melalui LKM 2. Pelestarian Program - Bimtek dan pendampingan KRTP oleh
Tugas & Tanggung Jawab Sekretariat Desa dalam PFK: a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga; b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP; c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin Matra PFK;
d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP; e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa; f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK; g. Memfasilitasi pelaksanaan penggadaan barang bantuan KRTP. 32
TUGAS & TANGGUNG JAWAB Pendamping Desa a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga; b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP; c. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP; d. Memfasilitasi Reviu rincian usulan kebutuhan KRTP dalam forum rembug pokmas; e. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa; f. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP; g. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan; h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Desa; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten. 33
1. PENGAWASAN : a. Pengawasan Publik b. Pengawasan Fungsional : oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan atau Inspektorat Kabupaten. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 2. PENGENDALIAN a. Pelaporan b. Monev c. Penanganan Pengaduan : Pengaduan dialamatkan ke : SMS hotline 082-33333-6677 Website : www.dpmd.jatimprov.go.id Email :
[email protected] DPMD Kabupaten setempat. DPMD Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya
34
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017 Jalin Matra PFK NO
KABUPATEN
1
ANGGARAN (Rp)
∑ DESA
∑ KRTP
PACITAN
16
325
993.125.000
2
PONOROGO
18
645
1.893.125.000
3
TRENGGALEK
30
591
1.808.875.000
4
TULUNGAGUNG
42
1.504
4.410.500.000
5
BLITAR
24
393
1.226.625.000
6
KEDIRI
36
1.099
3.257.375.000
7
MALANG
66
1.999
5.932.375.000
8
LUMAJANG
18
332
1.024.000.000
9
JEMBER
36
1.168
3.448.500.000
10
BANYUWANGI
24
667
1.995.875.000
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017 Jalin Matra PFK NO
KABUPATEN
11
ANGGARAN (Rp)
∑ DESA
∑ KRTP
BONDOWOSO
29
762
2.297.750.000
12
SITUBONDO
26
423
1.322.875.000
13
PROBOLINGGO
34
1.994
5.694.250.000
14
PASURUAN
42
1.790
5.196.250.000
15
SIDOARJO
29
883
2.625.375.000
16
MOJOKERTO
11
138
447.250.000
17
JOMBANG
17
421
1.277.625.000
18
NGANJUK
37
1.814
5.221.750.000
19
MADIUN
16
218
697.250.000
20
MAGETAN
19
259
824.875.000
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017 Jalin Matra PFK NO
KABUPATEN
21
ANGGARAN (Rp)
∑ DESA
∑ KRTP
NGAWI
27
485
1.498.125.000
22
BOJONEGORO
23
606
1.825.750.000
23
TUBAN
28
385
1.230.625.000
24
LAMONGAN
14
201
635.125.000
25
GRESIK
23
896
2.604.500.000
26
BANGKALAN
31
1.351
3.916.375.000
27
SAMPANG
24
905
2.645.625.000
28
PAMEKASAN
17
721
2.087.625.000
29
SUMENEP
28
905
2.678.125.000
TOTAL
785
23.880
70.717.500.000
“Working Together to Reduce Poverty” 38
38
