PERENCANAAN. Arif Zainudin, S.IP,. M.IP

PERENCANAAN

Arif Zainudin, S.IP,. M.IP

Pengertian Perencanaan 

G.R. Terry dalam buku Principles of Management Planning is the selecting and relating of fac and the making and using of asumptions regarding he future in he visualization and formulation of proposed activition believed necessary o achieve desired result

Perencanaan Suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan hierarkhi rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan.

Tujuan Perencanaan Mempunyai 4 alasan yaitu :  Memberi arah  Melakukan perubahan Positif  Menerapkan Azas Efektif dan Efisiensi  Menentukan standar pengendalian  Pencapaian Tujuan Organisasi

Paradigma Perencanaan (hingings, 1978:p.187)  Growth

Paradigm  Welfare Paradigm  People Centered Development Paradigm

Pendekatan Perencanaan (Kelly amd Becker: 2000)  Trends

Driven  Opportunity Driven  Issue Dirven  Goal Driven  Vision Driven

Pendekatan Perencanaan (UU No. 25 Tahun 2005)  Pendekatan

Politk  Pendekatan Teknokratik  Pendekatan Partisipatif  Pendekatan Bottom-Up  Pendekatan Top-Down

Tahapan Perencanaan (Smith, 1993) IDENTIFIKASI MASALAH

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI ALTERNATIF

PERKIRAAN DAMPAK

RENCANA

IMPLEMENTASI

EVALUASI

Aspek Perencanaan (Ernan Rustiadi, dkk)  Aspek

Pemahaman  Aspek Perencanaan  Aspek Kebijakan

SPEKTRUM PERENCANAAN

Sasaran sebagai Dasar Perencanaan A. B. C.

Multiple sasaran Penetapan sasaran tradisional Manajemen Berdasarkan Sasaran (MBO) Mencakup empat unsur:  Perincian sasaran  Pengambilan keputusan partisipatif  Jangka waktu yang jelas  Umpan balik kinerja

Langkah-langkah program MBO: 1. Strategi dan keseluruhan sasaran organisasi dirumuskan. 2. Sasaran penting dibagi di antara unit divisi & departemen. 3. Para manajer unit menentukan sasaran terperinci, bersama dengan atasan mereka. 4. Sasaran-sasaran terperinci ditetapkan bersama-sama bagi semua anggota departemen. 5. Rencana tindakan yang menetapkan bagaimana sasaran itu akan dicapai, diperinci dan disepakati bersama. 6. Rencana tindakan itu dilaksanakan. 7. Kemajuan ke arah sasaran itu ditinjau secara periodik dan diberi umpan balik. 8. Keberhasilan mencapai sasaran itu didorong oleh imbalan berdasarkan kinerja.

Jenis-jenis Perencanaan A. Menurut luasnya  

Rencana strategis Rencana operasional

B. Kerangka waktu   

Rencana Jangka Pendek Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

C. Kekhususan  

Rencana yang mengarahkan (directional) Rencana khusus (spesifik)

D. Frekuensi Penggunaan  

Rencana sekali pakai Rencana tetap

Landasan PERENCANAAN  UU

No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Perencanaan dalam Hierarkhi Organisasi Perencanaan Strategis

Eksekutif Puncak

Manajer Tingkat Menengah Perencanaan Operasional

Manajer Tingkat Pertama

PUSAT •

RPJP NASIONAL 20 tahun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

DAERAH  RPJP DAERAH 20 tahun

 RPJM DAERAH 5 tahun

 RKP

 RKPD

1 tahun

1 tahun

Dokumen Utama Perencanaan

PUSAT •

RPJP NASIONAL

DAERAH  RPJP DAERAH 20 tahun

20 tahun sbg pedoman utk menyusun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

sbg pedoman utk menyusun

 RPJM DAERAH 5 tahun

 RKP

 RKPD

1 tahun

1 tahun

Pola Hubungan “Pedoman” dokumen Perencanaan

PUSAT •

RPJP NASIONAL

DAERAH sbg acuan utk menyusun

20 tahun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

 RKP 1 tahun

 RPJP DAERAH 20 tahun

 RPJM DAERAH 5 tahun

sbg acuan utk menyusun

 RKPD 1 tahun

Pola Hubungan “Acuan” dokumen Perencanaan

PUSAT •

DAERAH

RPJP NASIONAL

20 tahun

20 tahun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

 RPJP DAERAH

diperhatikan guna menyusun

 RPJM DAERAH 5 tahun

 RKP

 RKPD

1 tahun

1 tahun

Pola Hubungan “Memperhatikan” dokumen Perencanaan

PUSAT •

DAERAH

RPJP NASIONAL

20 tahun

20 tahun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

 RPJM DAERAH 5 tahun

 RKP 1 tahun

 RPJP DAERAH

 RKPD diserasikan melalui Musrenbang

1 tahun

Pola Hubungan “Penyerasian” dokumen Perencanaan

PUSAT •

DAERAH

RPJP NASIONAL

sbg acuan utk menyusun

20 tahun sbg pedoman utk menyusun

diperhatikan guna menyusun

1 tahun

 RPJM DAERAH 5 tahun dijabarkan menjadi

dijabarkan menjadi

 RKP

20 tahun sbg pedoman utk menyusun

 RPJM NASIONAL 5 tahun

 RPJP DAERAH

sbg acuan utk menyusun

 RKPD 1 tahun

diserasikan melalui Musrenbang

Hubungan antar dokumen Perencanaan

PUSAT Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

DAERAH

dijabarkan menjadi

•

RPJP NASIONAL 20 tahun

visi, misi, dan program Presiden

dijabarkan menjadi

 RPJM NASIONAL 5 tahun dijabarkan menjadi

 RPJP DAERAH 20 tahun visi, misi, dan program Kepala Daerah

dijabarkan menjadi

 RPJM DAERAH 5 tahun dijabarkan menjadi

 RKP

 RKPD

1 tahun

1 tahun

Pola Hubungan “Penjabaran” dokumen Perencanaan