PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER : PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TESIS Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam
Oleh : Hasbulloh NIM: 08.2.00.1.08.01.0011
Pembimbing : Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM
SEKOLAH PASCASARJANA KONSENTRASI EKONOMI ISLAM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
PENGESAHAN PEMBIMBING
Tesis saudara HASBULLOH (NIM. 08.2.00.1.08.01.0011) yang berjudul “PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, telah selesai dalam proses bimbingan dan diujikan dalam Work In Progress sehingga dapat dimajukan dalam Ujian Pendahuluan Tesis.
Pembimbing
Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM
ii
PENGESAHAN PENGUJI
Tesis dengan judul “PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER : PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” yang ditulis oleh HASBULLOH (NIM. 08.2.00.1.08.01.0011), telah diujikan dalam Ujian Promosi dan diperbaiki sesuai masukan-masukan pada Ujian Promosi Tesis pada tanggal 23 Agustus 2011, maka Tesis ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tim Penguji Penguji I
Penguji II/Pembimbing
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA Tanggal :
Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM Tanggal :
Penguji III
Penguji IV
Dr. Euis Amalia, M.Ag Tanggal :
Dr. Yusuf Rahman, MA Tanggal :
iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIM Konsentrasi Alamat
: Hasbulloh : 08.2.00.1.08.01.0011 : Ekonomi Islam : Jl. Durian Raya No.219 Bantarkemang Kota Bogor – Jawa Barat
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” adalah benar karya asli saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka hal itu sepenuhnya tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jakarta, Agustus 2011 Yang membuat pernyataan
Hasbulloh
iv
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini. mudahmudahan keberkahan selalu menghiasi setiap langkah kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi seluruh ummatnya. Karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada segenap pembaca sebagai bagian dari kajian yang selama ini penulis tekuni, terutama dalam bidang investasi dalam perspektif Islam. Penulis menyadari, karya ini masih jauh dari kesempurnaan bahkan mungkin tidak terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengelola Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah diantaranya, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Dr. Fuad Jabali, MA., Prof. Dr. Suwito, MA. Prof. Dr. Amani Lubis, MA., Dr. Yusuf Rahman, MA dan tentunya kepada Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM yang telah bersedia menyempatkan diri untuk membimbing penulis disela-sela kesibukannya di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Selanjutnya, penulis berterima kasih kepada Dr. Euis Amalia, M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag selaku penguji tesis serta kepada Dr. Euis Nurlailawati selaku verifikator yang telah memberikan masukan secara langsung untuk perbaikan tesis ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada para Pakar dan Guru Besar di Bidang Ekonomi Islam yang memberikan pengajaran kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah, diantaranya Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, Prof. Dr. Kusmawan, Prof. DR. Abdul Hamid, MS., Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, Dr. Abbas Ghozali, Dr. Surahman Hidayat, MA. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada teman sejawat yaitu mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN v
Syarif Hidayatullah yang selalu saling mengingatkan tentang ketekunan belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Tak lupa penulis berterima kasih kepada Ibunda tercinta Hj Muhibah yang selalu mendoakan penulis agar mampu mengarungi berbagai tahapan kehidupan yang penulis alami, nasihat dan doa selalu penulis harapkan serta permohonan maaf atas segala kesalahan yang selama ini penulis sering lakukan. Kemudian ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Yayasan Al-Ghazaliyah, Begitu pula terima kasih kepada Keluarga Besar Daarul Uluum, yaitu KH. Abdul Razak, KH. Aep Saepudin dan Kyai Drs. Nasrudin Latif selaku Dewan Pengasuh Pesantren Modern Daarul Uluum Bogor yang selalu memberikan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di pesantren sampai saat ini. Penulis juga berterima kasih kepada Iqbal Harahap, S.Ag selaku Direktur Kampus 1 Pesantren Daarul Uluum yang memberikan izin untuk tidak menjalankan tugas di pesantren, digunakan untuk menyelesaikan studi di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian Penulis berterima kasih kepada semua rekan-rekan diskusi dalam berbagai bidang dan penulis merupakan bagian dari lembaga-lembaga tersebut, diantaranya kepada Temmy Haswandinata, SE selaku Direktur PUSPERAL (Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Regional), Abdul Fatah selaku Direktur LEKAT (Lembaga Kajian Masyarakat), Eddy Prayitno selaku Direktur ICDW (Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom). Pada akhir pengantar ini, penulis mohon dengan sangat kepada para pembaca untuk menyampaikan masukan baik dalam bentuk kritik maupun respon yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Harapan penulis, semoga penulis dapat berkontribusi melalui buku ini, bagi pengembangan ekonomi Islam. Jakarta, Agustus 2011 Hasbulloh
vi
ABSTRAK Fokus utama kajian ini adalah membuktikan bahwa Perdagangan Saham syariah di Pasar Sekunder dalam Pasar Modal tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Kajian ini membantah pendapat Taqyuddin al-Nabhani dalam kitab al-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m dan Yusuf alSabatin Yang menyatakan transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan. Juga mengkritisi pendapat Nasrun Haroen dalam buku Perdagangan saham di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di Pasar Sekunder memeliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam. Kesimpulan kajian ini mendukung pendapat Mahmud Syaltut dalam kitab al-fatawa yang menyatakan bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam. Diperkuat oleh pendapat Zamir Iqbal, yang menyatakan bahwa dengan adanya perdagangan saham di pasar modal, tidak hanya bermanfaat bagi investor, namun juga akan lebih meningkatan stabilitas Lembaga Keuangan Islam. Hal itu diperkuat pula oleh pendapat Mohammed Obaedullah yang menyatakan sejauh menyangkut pasar sekunder diperbolehkan selama tidak adanya penyimpangan yang signifikan dalam hal harga, nilai intrinsik dan terjaminnya efisiensi alokasi. Dengan kata lain yaitu terpenuhinya norma dan etika ekonomi Islam. Sumber utama tesis ini adalah mekanisme perdagangan saham syariah di pasar sekunder dan pendapat para ulama serta pakar ekonomi syariah berkaitan dengan perdagangan saham. Data itu dibaca dengan menganalisis melalui pandangan ulama, fatwa dan peraturan-peraturan perdagangan tentang saham serta pandangan para ekonom muslim tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Kata kunci: Investasi, Saham, pasar perdana, pasar sekunder. vii
ABSTRACT This study proves that shari’a-based stock trading in the secondary market has not been in contradiction with the principal of Islamic economics. This thesis argues against views from Taqyuddin al-Nabhani – in work al-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m –, Yusuf al-Sabatin, and Nasroen Harun. Both Nabhani and Sabatin consider stock transaction as legally void, because it consists of a unilateral transaction of investors – by buying stocks in capital markets – without any agreement or negotiation with the targeted companies. Furthermore, Nasrun Haroen, in his book Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam, states that according to Islamic law, stocks offering in the secondary market consist of factors that are incompatible and in conflict with Islamic values, especially in mu’amala sphere. On the other hand, this thesis argues for Mahmud Shaltut’s view in his work al-Fatawa. Shaltut proposes that Islam allows securities trading. This argument is strengthened by Zamir Iqbal’s point of view, saying that the stock trading in capital markets will result in benefits not only for investors, but also for the increasing of Islamic finance institutions’ stability. In addition, Mohamed Obaedullah states that the secondary market is allowable as long as it avoids significant distortions in terms of prices, intrinsic values and allocation efficiency. In other words, it guarantees the fulfillment of norms and ethics of Islamic economics. This research employs primary sources from observations on the shari’a-based stock market mechanism in secondary markets and the views of ulama and experts in Shari’a economics about the stock trading. The data is analyzed through ulama’s point of views, fatwas and rules related to stock trading, and Muslim economists’ attitudes toward stock trading principals in Islamic economics. Keywords: Investation, stock, primary market, secondary market. انخالصت
viii
تذ ّل انزسانت عهٗ أٌ تجارة األسٓى ف ٙاأل سٔاق انثإَٚت –ْٔ ٙيٍ األسٕاق انًانٛت اإلساليٛت -ال تخانف قٕاَ ٍٛاالقتصاد اإلسالي .ٙبٓذا تخانف انزسانت رأ٘ كم يٍ تقٙ انذ ٍٚانُبٓاَ ٙف ٙكتابّ انُظاو االقتصاد٘ ف ٙاإلسالو ٔ ٕٚسف انسبت ٍٛانقائم ّ بأٌ تجارة األسٓى ال تصخ دكًا الَفزاد انصفقت فٓٛا عهٗ انًستثًز ٍٚانذٚ ٍٚشًهٌٕ أيٕانٓى بشزاء األسٓى ف ٙاألسٕاق انًانٛت دٌَٔ أ٘ تفأض أٔ يشأرة يع رجال انشزكت .أٚضا تقٕو انزسانت بُقذ رأ٘ Nasrun Haroenف ٙكتابّPerdagangan Saham di Bursa : Efek: Tinjauan Hukum Islamانقائم بأٌ عزض األسٓى ف ٙاألسٕاق انثإَٚت فٙ َظزة دكى اإلسالو نّ عُاصز تخانف انقٛى اإلساليٛت ف ٙانًعايالث ٔتقٕو انزسانت بتأٛٚذ أراء انعهًاء يُٓى يذًٕد شهتٕث ف ٙانفتأ٘ انقائم بأٌ تجارة األسٓى يباح ف ٙاإلسالو ٔ Zamir Iqbalانقائم بأٌ ٔجٕد تجارة االسٓى ف ٙاألسٕاق انًانٛت يفٛذ نهًستثًز ٔ ٍٚنتزقٛت استقزاراث انًؤسساث انًانٛت اإلساليٛت ٔيذًذ عبٛذ هللا انقائم بأٌ األسٕاق انثإَٚت يباح يع يزاعاة انقٛى انذاتٛت ٔ فعّانٛت انقسًت ٔعذو ٔجٕد االَذزافاث ف ٙاألسعار أٔ باختصار يزاعاة قٕأَ ٍٛأخالقٛت االقتصاد ف ٙاإلسالو. ٔانًصادر األساسٛت نٓذِ انزسانت تكٌٕ يٍ انبٛاَاث عٍ عًهٛت تجارة األسٓى انشزعٛت ف ٙاألسٕاق انثإَٚت ٔ أراء انعهًاء عُٓا ٔأراء انًتخصص ٍٛف ٙعهى االقتصاد اإلساليٙ عٍ تجارة األسٓىٔ .تى تذهٛم انبٛاَاث بطزٚقت انًقارَت يع أراء انعهًاء ٔانفتأٖ ٔقإٌَ تجارة األسٓى ٔأراء انًتخ ّ صص ٍٛعٍ قٕاعذ االقتصاد اإلساليٙ انكهًاث انزئٛسٛت :االستثًار ٔاألسٓى ٔاألسٕاق األٔنٛت ٔاألسٕاق انثإَٚت.
ix
PEDOMAN TRANSLITERASI
b
=
ب
z
=
ز
f
=
ف
t
=
ت
s
=
س
q
=
ق
th
=
ث
sh
=
ش
k
=
ك
j
=
ج
s{
=
ص
l
=
ل
h{
=
ح
d{
=
ض
m
=
م
kh
=
خ
t{
=
ط
n
=
ن
d
=
د
z{
=
ظ
h
=
ه
dh
=
ذ
‘
=
ع
w
=
و
r
=
ر
gh
=
غ
y
=
ي
Short: a = ´ ; i = ِ ;
u= ُ
Long: a< = ; اi> = ; ي
ū=و
Diphthong: ay = ; ا يaw = ا و
x
DAFTAR ISI JUDUL ............................................................................................. LEMBAR PENGESAHAN ............................................................. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..................................... KATA PENGANTAR .................................................................... ABSTRAK ...................................................................................... PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................
i ii iv v vii x xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah .............................................. 1 B. Permasalahan ............................................................... 7 1. Perumusan Masalah ............................................... 7 2. Pembatasan Masalah .............................................. 7 C. Tujuan Penelitian ........................................................ 7 D. Signifikansi Penelitian ................................................. 8 E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ............................. 8 F. Metodologi Penelitian ................................................ 13 G. Sistematika Penulisan ................................................ 14 BAB II PERDAGANGAN SAHAM DALAM PASAR MODAL SYARIAH ......................................... A. Pendapat yang Mengharamkan Perdagangan Saham .......................................................................... B. Pendapat yang Memperbolehkan Perdagangan Saham ......................................................................... 1. Argumentasi Dibolehkannya Perdagangan Saham dalam Islam .............................................. 2. Konsep Perdagangan saham dalam Islam ............
15 15 17 21 24
BAB III HUKUM SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER ................................................................. 32 A. Mekanisme Penawaran Saham di Bursa Efek ........... 32 B. Analisis Aspek Pengaturan Terkait Mekanisme Perdagangan Efek Secara Syariah ............................... 55
x
C. Mekanisme Harga Saham dalam Pasar Modal Syariah ....................................................................... 61 D. Pembagian Keuntungan Investasi Saham .................. 71 BAB IV PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER ................................................................. 77 A. Kriteria Pemilihan Saham Syariah ............................. 77 B. Faktor-faktor Penentu Harga Saham ......................... 82 C. Prinsip-prinsip Perdagangan Saham Syariah ........... 115 D. Etika Pasar Saham .................................................... 130 E. Efisiensi dalam Pasar Saham ................................... 135 BAB V PENUTUP .................................................................... 139 A. Kesimpulan .............................................................. 139 B. Implikasi dan Saran-Saran ....................................... 140 DAFTAR PUSTAKA ................................................................ GLOSSARY .............................................................................. INDEKS ..................................................................................... TENTANG PENULIS ...............................................................
xi
142 156 159 168
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah
Taqyuddin al-Nabhani dalam bukunya, al-Niz}a>m alIqtis{adi> fi al-Isla>m, mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan.1 Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Ali al-Salus dalam kitab Mausu>ah al-Qad}aya al-Fiqhiyah al-Mu'a>s{irah wa alIqtis{ad al-Islami>. Menyoroti bentuk badan usaha yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami atau tidak.2 Hal ini diperkuat oleh Yusuf al-Sabatin dalam bukunya alBuyu’ al-Qadi>mah wa al-Mu’a>shirah wa al-Burs}at alMa>li>yah wa al-Dawliyah, yang mengungkapkan bahwa dalam masalah transaksi saham, tidak tepat menggunakan analisis Maslahah Mursalah.3 Selanjutnya, Nasrun Haroen menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di pasar sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai muamalah Islam.4 Larangan dan batasan Islam pada bisnis-bisnis tertentu yang bertentangan dengan syariah sampai tahun 1970 mengakibatkan sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Oleh karena itu, untuk memenuhi 1
Taqyuddin al-Nabhani, al-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m (Beirut: Daar el-Ummah, 2004), 174. 2 Ali Ahmad As-Salus, Mausu>ah al-Qad}aya al-Fiqhiyah alMu'a>s{irah wa al-Iqtis}ad al-Islami> (Qatar : Daruts Tsaqafah, 2006), 465. 3 Yusuf al-Sabatin, al-Buyu’ al-Qadi>mah wa al-Mu’a>shirah wa alBurs}at al-Ma>li>yah wa al-Dawliyah (Beirut: Daar al-Bayariq, 2002), 53 4 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam (Kalimah, 2000).
1
kepentingan pemodal muslim yang mengharapkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5 Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam mulai menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mulai diterima di dunia.6 Setelah mengalami perjalanan panjang, maka saat ini kita menyaksikan sebuah wajah dunia baru bahwa Islam turut berperan aktif dan tidak hanya dalam bentuk inspirasi prinsip-prinsip, namun juga menunjukkan secara nyata dan praktis bagaimana prinsip ini dijalankan. Lembaga Keuangan Islam (Islamic Finance Institution) telah melaju dengan pesat dan tidak mungkin ada orang yang mampu menarik ke belakang lagi. Bank-bank Islam tampak cukup baik kinerjanya sejauh ini sekalipun banyak mengalami kesulitankesulitan dan kejutan-kejutan internal maupun eksternal. Sejumlah besar pengalaman telah diperoleh, konsep-konsep makin lebih jelas, kemajuan yang baik juga mulai diperlihatkan pada penggunaan metode-metode primer, penerimaan publik juga terus meluas, dan deposito yang dimobilisasi dari kaum muslimin yang bahkan menyukai bank-bank konvensional yang berbasis bunga juga mulai meningkat. Namun, persoalan tetap ada tetapi tidak ada alasan untuk percaya bahwa persoalan-persoalan ini tidak dapat diawasi. Gerakan ini diharapkan akan terus memiliki momentum di masa yang akan datang selama Islam tetap menjadi kekuatan di dunia muslim.7 Apabila terus dicermati perkembangannya, sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan. Salah satu yang menjadi indikatornya adalah pertumbuhan lembagalembaga keuangan syariah yang menjadi alternatif bagi para 5
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), 45. 6 Salahudin Ahmed, Islamic Banking, Finance and Insurance (Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 2006), 344. 7 M. Umer Chapra, The future of economics: an Islamic Perspective (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), 258.
2
investor dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrumen keuangan Islam (Islamic financial instrumen) yang memenuhi ketentuan dan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan saat ini adalah pasar modal yang menawarkan berbagai instrumen keuangan. Karena pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana equity. Melalui pasar modal pula perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan peningkatan dana equity dapat ditempuh dengan menjual saham. Meskipun sudah tersedia pasar modal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai wadah untuk menarik dana tetapi masih banyak perusahaan yang belum memahami manfaat pasar modal.8 Kemunculan Dow Jones Islamic Market (DJIM) pasti mempunyai dampak yang luar biasa pada investasi kekayaan menurut Islam. DJIM pun mempunyai efek yang sesuai dengan seluruh konsep keuangan yang berbasis syariah, dan standarisasi itu telah mencapai sesuatu yang banyak dicari pada area keuangan Islam yang lain. Dengan 35 Indeks Islam dan hampir 1,8 miliyar dollar AS diatur berdasarkan syariah. Dow Jones Islamic Market Index telah sukses dalam waktu yang relatif pendek.9 Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari 8
Kamarudin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio (Rineka Cipta, 2004), 56. 9 Salahudin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance a global overview (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen. Gombak, 2006), 398.
3
komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.10 Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bond), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (privat sector). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). Dalam financial market diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik yang bersifat negotiable maupun non negotiable.11 Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah. 12 Kegiatan pasar modal bertujuan untuk mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan, pemerataan pendapatan masyarakat melalui perantara pemilikan saham dan untuk lebih menggairahkan peran serta masyarakat dalam mobilisasi dana agar digunakan secara produktif. Suatu perusahaan dalam membiayai operasionalnya dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui pasar modal. Dengan cara ini perusahaan akan memperoleh dana yang relatif mudah. Seringkali pasar modal merupakan alternatif pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah daripada sistem perbankan. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas berupa surat tanda hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham).
10
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta : Kencana, 2007), 55. 11 Marzuki Usman, Pengetahuan Dasar Pasar Modal (Jakarta: IBI,1997), 11. 12 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An introduction to Islamic Finance. (John Willey & Sons (Asia) pte.Ltd, 2007), 172.
4
Di pihak lain, investor bisa mendapatkan keuntungan melalui penanaman modal dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan di pasar modal. Ada dua keuntungan yang dapat diperoleh para investor yaitu capital gain dan pembagian deviden. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh melalui selisih harga jual dengan harga beli. Sedangkan pembagian deviden bergantung dari laba operasi perusahaan pada tahun tertentu dan kebijakan dari perusahaan. Perdagangan beberapa sekuritas, di pasar modal mempunyai tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda. Saham merupakan salah satu sekuritas di antara sekuritas-sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang diterima oleh investor di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pengertian investasi menurut William F. sharpe bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan.13 Return dan risiko pada berbagai sekuritas memiliki hubungan yang positif. Semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar risiko yang diperoleh. Begitu pula sebaliknya, return dan risiko yang tinggi pada saham berhubungan dengan kondisi karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi makro. Penelitian dengan objek pasar modal syariah khususnya di Indonesia belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Padahal penelitian dengan objek pasar modal syariah mengenai return dan risiko yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena sifat yang melekat pada return dan risiko yang selalu melekat pada setiap investasi, terutama investasi pada setiap saham. Baik saham konvensional maupun saham pada pasar modal syariah. Beberapa kegiatan di pasar modal yang seringkali menjadi bahan diskusi terkait isu aspek kesyariahan baik oleh akademisi maupun pelaku pasar adalah pelaksanaan perdagangan Efek di bursa. Perdagangan Efek di bursa pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pembukaan rekening, 13
William F. Sharpe.dkk, Investment (New Jersey: Prentice hall, 1995),
1
5
tahap order, tahap pelaksanaan transaksi, tahap kliring dan penjaminan serta penyelesaian. Kajian ini sangat diperlukan sebagai suatu acuan bagi para pembuat kebijakan untuk menyusun suatu pedoman perdagangan pasar sekunder Efek Syariah di pasar modal. Pedoman tersebut diperlukan mengingat sifat dan karakteristik pasar modal syariah yang berbeda dibandingkan dengan pasar modal pada umumnya. Sebagai contoh, perdagangan Efek Syariah di pasar modal wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba' (bunga), short selling (penjualan atas Efek yang belum dimiliki), dan najash (penawaran palsu). Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk memastikan bahwa Efek tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal baik pada saat penerbitannya, perdagangannya, maupun pada saat pelepasan Efek tersebut. Adapun pada saat penerbitannya, Para pemegang kebijakan dalam pengembangan pasar modal telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan aturan terkait dengan penerbitan Efek Syariah, akad-akad yang digunakan dan kriteria serta penerbitan Daftar Efek Syariah. Sementara itu, pada saat perdagangan, Pengatur kebijakan belum mempunyai pedoman khusus yang mengatur mekanisme perdagangan yang sesuai syariah antara lain persyaratan Efek Syariah dapat diperdagangkan di pasar sekunder, mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti bagaimanakah batasan dari spekulasi, short selling, dan perdagangan marjin yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini juga diperlukan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman bagi Pelaku pasar dan masyarakat yang seringkali menuntut perlu adanya kejelasan dan penegasan terkait kesesuaian syariah atas perdagangan Efek Syariah di pasar sekunder. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji secara argumentatif dengan judul Perdagangan Saham di Pasar Sekunder: Perspektif Ekonomi Islam. B.
Permasalahan 6
1.
Perumusan Masalah a) Bagaimana pendapat para Ulama dan pakar ekonomi Islam tentang perdagangan saham ? b) Bagaimana kedudukan perdagangan saham syariah di pasar sekunder dalam perspektif ekonomi Islam ? c) Bagaimana konsep dan Impelementasi perdagangan saham menurut prinsip ekonomi Islam?
2. Pembatasan Masalah Pada sebuah penelitian keluasan suatu masalah beserta ruang lingkup terkait objek yang diteliti adalah keniscayaan. Maka dari itu sebuah penelitian mutlak memerlukan batasan masalah yang akan diteliti. Selain bertujuan untuk menjadikan kajian lebih terarah juga sebagai acuan pencarian data sehingga tepat sasaran, valid dan objektif. Mengenai objek penelitian ini merupakan hal yang harus ada, untuk dapat memberikan penilaian secara kritis. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada perdagangan saham di pasar sekunder perspektif ekonomi Islam. Perdagangan saham di pasar sekunder dan bagaimana ekonomi Islam memandang, merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan penelitian, maka penelitian ini penulis batasi dalam beberapa hal sebagai berikut : 1. Aplikasi perdagangan saham di pasar sekunder dan bagaimana pandangan ekonomi Islam. 2. Berkaitan dengan argumentasi perdagangan saham di pasar sekunder perspektif ekonomi Islam. C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasikan, jadi berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Membuktikan bahwa konsep perdagangan saham sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 2. Menganalisis perdagangan saham syariah pada pasar sekunder dalam perspektif ekonomi Islam. 3. Menganalisis konsep perdagangan saham menurut prinsip ekonomi Islam. 7
D.
Signifikansi Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi beberapa pihak antara lain : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi pemerintah dalam membuat regulasi bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan perdagangan saham syariah di pasar modal Indonesia. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi bagi Bursa Efek Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dalam membuat regulasi dan kebijakan khusus di bidang perdagangan saham syariah di masa yang akan datang berdasarkan realitas kondisi dan objektivitas yang dihadapi. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan perbandingan bagi civitas akademik dan para pembaca untuk kepentingan penelitian berikutnya. E.
Penelitian terdahulu yang relevan Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan lembaga-lembaga keuangan Islam mulai menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mulai diterima di dunia, sehingga kajian terhadap pengembangan keuangan Islam pun marak dilakukan di berbagai fokus kajian keuangan. Taqyuddin al-Nabhani dalam bukunya, al-Niz}a>m alIqtis{adi> fi al-Isla>m mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan.14 Mahmud Shaltut yang menyatakan bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam sebagai akad mud}arabah yang ikut menanggung untung dan rugi (lost and Profit Sharing).15
14
Taqyuddin Al-Nabhani, al-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m (Beirut: Daar el-Ummah, 2004). 15 M. Syaltut, Al-Fatawa (Jeddah : daar El-Syurq, 1995).
8
Abdul Aziz al-Khayyat mengungkapkan bahwa saham menurut syariah adalah penyertaan seseorang untuk menyertakan hartanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk penyertaan modal individu. Makna penyertaan ini adalah sang investor mendapatkan hak bagi hasil/dividen pada atas penyertaan modalnya dan pengambilan keputusan perusahaan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Makna yang kedua mengandung penyertaan modal dalam perusahaan dan tidak menutup kemungkinan bersatunya dua makna saham tersebut.16 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya An introduction to Islamic Finance mengungkapkan bahwa konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah.17 Samir Abdul Hamid Rodwan dalam bukunya, Aswaq alAuraq al-Ma>liyah wa dauruha fi tamwi>l at-Tanmiah alIqtis}adiyah. Mengungkapkan pasar saham syariah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, namun masih kurangnya undangundang dan sistem yang mengawalnya.18 Mohammed Obaedullah menyatakan bahwa sejauh menyangkut pasar sekunder, harga tidak boleh menyimpang secara signifikan dari nilai intrinsik mereka atau nilai agar efisiensi alokasi terjamin. Hal ini merupakan persyaratan dalam normanorma dan etika Islam. Adapun kriteria lain untuk efisiensi yang berkaitan dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Mekanisme perdagangan di bursa efek ini dirancang dengan mengingat keprihatinan yang luar biasa tentang menanamkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Likuiditas tinggi bila volume transaksi juga tinggi. 19 16
Abdul Aziz al-Khayyat, al-Ashum wa al-Sanadat min mandzuur alIslam (Mesir: Daarussalam, 1979), 17. 17 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An introduction to Islamic Finance (John Willey & Sons (Asia) pte.Ltd, 2007), 172. 18 Samir Abdul Aziz Rodwan, Aswaq al-Auraq al-Ma>liyah wa dauruha fi tamwi>l at-Tanmiah al-Iqtis}adiyah. (Virginia: al-Ma’had al-Alamy li al-Fikr al-Islami, 1966). 19 Muhammed Obaedullah, Ethic and Efficiency in Islamic Stock Market. International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, No.2.
9
Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdelazeem Abozaid dalam artikelnya yang berjudul “Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia” perdagangan syariah di Pasar Sekunder diperbolehkan, hal ini didasarkan pada kaidah suhul fiqh :"Semua transaksi (kecuali untuk ibadah) adalah dibolehkan (ibahah) kecuali jika ada dalil (Qur'an dan Sunnah) yang melarangnya". Selain itu, transaksi disebut sah apabila sesuai dengan prinip-prinsip syariah. Ini berarti harus jelas transaksi tersebut tidak mengandung riba dan tidak ikut serta dalam gharar. Ketika kondisi ini terpenuhi, transaksi yang bersangkutan valid dan dapat dipraktekkan.20 Hiroshi Tsubota dan Zamir Iqbal mengungkapkan bahwa perkembangan pasar modal Islam tidak hanya akan bermanfaat bagi para peminjam dan investor institusional, mereka juga dapat meningkatkan stabilitas lembaga keuangan Islam, memberikan peningkatan portofolio dan manajemen risiko dan likuiditias. Pada akhirnya semua perkembangan akan berkontribusi untuk mengintegrasikan pasar keuangan Islam, serta orang-orang yang membentuk pasar ini, ke dalam kerangka konsepsional keuangan internasional yang lebih luas.21 Hakim dan Rasyidin dalam makalahnya yang berjudul “Risk and Return of Islamic Stock Market Indexes” menyimpulkan bahwa kriteria penyaringan yang diadopsi untuk menyeleksi perusahaan yang tidak sesuai dengan syariah Islam dengan karakteristik risk dan return yang unik yang tidak dipengaruhi oleh pasar. Sehingga berdasarkan risk-return, bahwa tidak ada kerugian dari pembatasan indeks yang sesuai kriteria Islam. Akibatnya, investor Muslim lebih baik berintestasi dalam saham syariah dibanding dengan saham konvensional.22 Jumayanti Indah, dalam artikelnya yang berjudul “Analisa fundamental sebagai Dasar Pengambilan Keputusan” 20
Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdelazeem Abozaid. Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia. J.KAU: Islamic Econ., Vol. 21, No. 2, pp: 65-80 (2008 A.D./1429 A.H.). 21 Hiroshi Tsubota dan Zamir Iqbal, Emerging Islamic Capital Market. : a quickening and new potential (Word Bank). 22 Hakim, S. and Rashidian, M. (2004), "Risk and Return of Islamic Stock Market Indexes", Presented at the International Seminar of Nonbank FinancialInstitutions: Islamic Alternatives, Kuala Lumpur, Malaysia.
10
mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan terbaik secara siginifikan akan memiliki pengaruh pada EPS (Earning Per Share) atau harga per lembar saham.23 Khalid A. Hussein dalam artikelnya yang berjudul "Ethical Investment: Empirical Evidence from FTSE Islamic Index" dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa penerapan Screening etik tidak berdampak merugikan pada kinerja indeks Islam. Sehingga temuan tersebut menolak asumsi bahwa ethical investment menawarkan kinerja investasi yang rendah dibandingkan dengan portofolio Indeks secara keseluruhan.24 Bruce Hearn, dalam artikelnya yang berjudul “The Role of the Stock Market in the Provision of Islamic Development Finance: Evidence from Sudan” mengungkapkan studi kasus yang unik ke dampak pembiayaan bursa saham dalam perekonomian yang sepenuhnya sesuai syariah Islam di Sudan. Bukti menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam memiliki potensi besar dalam memfasilitasi pembiayaan pembangunan melalui penekanan mereka pada kemitraan lebih baik dicapai melalui bursa saham dibanding sistem perbankan.25 Anio Indah dalam thesisnya yang berjudul “Pengaruh Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham” menemukan hasil penelitian bahwa secara serempak faktor fundamental yang terdiri dari leverage ratio, fix asset turnover, operating profit margin, Return on Invesment, Price book value memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.26 Wan Razazila Wan Abdullah, Jamal Roudaki serta Murray Clark dalam artikelnya yang berjudul “The Evolution of The Islamic Capital Market in Malaysia” menyimpulkan bahwa Pasar 23
Jumayanti Indah, Analisa fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan Investasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.2004. 24 Hussein, Khalid, Ethical Investment: Empirical Evidence from FTSE Islamic Index", Islamic Economic Studies, Vol.12, no.1 (August-2004), pp. 21-40. 25 Hearn, Bruce Allen, Strange, Roger Nicholas and Piesse, Jenifer, The Role of the Stock Market in the Provision of Islamic Development Finance: Evidence from Sudan (June 06, 2010). Emerging Markets Review, Vol. 12, No. 3, 2011. 26 Anio Indah Lestari Nasution, Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap harga saham (USU: Thesis, 2006).
11
Modal Syariah di suatu Negara akan berkembang pesat dengan infrastruktur superior untuk dan menyediakan akan dukungan pemerintah yang menyediakan dorongan untuk pertumbuhan lanjutan dari Pasar Modal Syariah. Kepemimpinan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui fasilitasi kebijakan dan insentif telah memastikan keberhasilan pengembangan Pasar Modal Islam. Berbagai insentif yang dimaksudkan untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi lokal dan asing di pasar modal Syariah.27 I Ketut Sukedarsana dan Yuliansyah, dalam analisisnya yang berjudul “Analisis Fundamental Nilai Intrinsik dan Nilai Pasar Saham sebagai Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan Investasi” mengungkapkan bahwa ada perbedaan signifikan antara harga pasar saham dengan nilai intrinsik keuangan perusahaan.28 Mokhtar M. Metwally dalam artikelnya yang berjudul “The Role of the Stock Exchange inAn Islamic Economy” Kajiannya menunjukkan bahwa dalam perekonomian, Bursa Efek dapat melakukan peran yang sangat berharga. Namun struktur pasar seperti itu akan sama sekali berbeda dari Bursa Efek di negara nonIslam. Selain itu, kinerja Bursa Efek dalam ekonomi Islam akan bervariasi dari yang sesuai pasar di negara non-Islam29 Noor Mohammad Osmani dan Faruk Abdullah dalam artikelnya yang berjudul “Towards An Islamic Stock Market: A Review of Classical and Modern Literatures” Menyimpulkan bahwa Pasar saham Islam mengadopsi pendekatan dinamis terhadap pembangunan berkeadilan dan bursa efek yang sesuai dengan etika. Pasar saham Islam tidak memperbolehkan produk yang benar-benar didasarkan pada riba, ketidakadilan, kecurangan dan kebohongan. Para Pemerintah Muslim, perusahaan, instansi dan cendikiawan harus memainkan peran dalam mendirikan pasar
27
Wan Razazila Wan Abdullah, Jamal Roudaki serta Murray Clark .The Evolution of The Islamic Capital Market in Malaysia. Lincoln.ac.nz 28 I Ketut Sukedarsana , dan Yuliansyah http://jurnal-esai.org (diakses pada tanggal 02 Desember, 2010). 29 Mokhtar M. Metwally. The Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy. J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1, pp. 19-28 (1404/1984).
12
saham Islam untuk menghadapi tantangan pasar sekuritas konvensional yang berbasis riba.30 Rosylin Mohd. Yusof dan M. Shabri Abd. Majid dalam artikelnya yang berjudul “Stock Market Volatility Transmission in Malaysia: Islamic Versus Conventional Stock Market” menyampaikan kesimpulan bahwa volatilitas suku bunga bertindak penting sebagai indikator ketidakstabilan ekonomi dan akibat dari meningkatkan volatilitas pasar saham konvensional. Namun, untuk volatilitas pasar saham Islam, variabel berbeda ditemukan yang menjadi indikator penting dari ketidakstabilan ekonomi, yaitu nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar saham Islam kurang rentan terhadap volatilitas dalam variabel kebijakan moneter dibandingkan dengan pasar saham konvensional.31 F.
Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan penulis dalam studi ini adalah metode deskriptif analitis dan kritis, dengan menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan Islam untuk dihindari, dan apa yang dapat disesuaikan dengan syariah Islam sehingga dapat dimanfaatkan. Penulis juga menyajikan pandangan ilmuwan tentang proses ekonomi yang terjadi di pasar sekuritas dengan melakukan komparasi terhadap pandangan tersebut, untuk kemudian menganalisa pandangan dan kritik mereka dalam perspektif Islam. Sumber utama tesis ini adalah mekanisme perdagangan saham syariah di pasar sekunder dan pendapat para ulama serta pakar ekonomi syariah berkaitan dengan perdagangan saham. Data itu dibaca dengan menganalisis melalui fatwa dan peraturanperaturan perdagangan saham serta pandangan para ekonom muslim tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.
30
Noor Mohammad Osmani dan Faruk Abdullah dalam artikelnya yang berjudul “Towards An Islamic Stock Market: A Review of Classical and Modern Literatures. International Review of Business Research Papers Vol. 5 No. 5 September 2009 Pp. 121‐130. 31 Rosylin Mohd. Yusof dan M. Shabri Abd. Majid. Stock Market Volatility Transmission in Malaysia: Islamic Versus Conventional Stock Market. J.KAU: Islamic Econ., Vol. 20, No. 2, pp: 17-35 (2007 A.D./1428 A.H.).
13
G. Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab (bagian): Bab I sebagai pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah yang akan diteliti, perbandingan dengan karya terdahulu yang relevan, tujuan penulisan, metode penelitian dan pendekatan yang akan digunakan, sumber primer dan sekunder serta sistematika penulisan. Pada bab II berisi penjelasan tentang perdebatan masyarakat akademik berkaitan dengan tema yang menjadi pembahasan penulis. Pada bab III, berisi penjelasan mengenai analisis hukum syariah terhadap perdagangan saham dalam pasar sekunder yang meliputi : mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham, pembagian keuntungan investasi saham. Pada bab IV, berisi tentang analisis prinsip ekonomi Islam terhadap perdagangan saham di pasar sekunder : meliputi kriteria pemilihan saham syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, prinsip-prinsip perdagangan saham syariah, etika pasar saham serta efisiensi dalam pasar saham. Pada bab V, berisikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi berkenaan dengan analisis tentang pasar modal syariah.
14
BAB II PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH DALAM PASAR MODAL Kegiatan pasar modal bertujuan untuk mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan, pemerataan pendapatan masyarakat melalui perantara pemilikan saham dan untuk lebih menggairahkan peran serta masyarakat dalam mobilisasi dana agar digunakan secara produktif. Namun, terdapat beberapa kegiatan di pasar modal dalam perdagangan saham yang seringkali menjadi perdebatan terkait isu aspek kesyariahan baik oleh ulama, akademisi maupun pelaku pasar. Berikut ini, penulis kemukakan pendapat para ahli serta perdebatan akademik berkaitan dengan perdagangan saham di bursa saham. A. Pendapat yang Mengharamkan Perdagangan Saham Pengharaman saham, merupakan pendapat Taqyudin alNabhani dan Isya Abduh.1 Para ahli ini mengembalikan permasalahan tidak diperbolehkannya jual beli saham kepada sejumlah ide pemikiran berikut: 1. Hasil penjualan saham adalah taksiran, bukan merupakan modal pada waktu pendirian perusahaan. 2. Saham adalah bagian dari keberadaan perusahaan, bukan bagian dari modal, seperti obligasi dengan nilai asset perusahaan. 3. Nilai saham tidak mempunyai kesamaan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saham bukanlah merupakan modal yang dibayarkan ketika pendirian perusahaan, melainkan merupakan modal perusahaan ketika penjualan.2 4. Asimterik informasi atau dalam terminologi prinsip jual beli disebut dengan istilah al-Jaha>lah, artinya seorang pembeli saham tidak mengetahui informasi mengenai spesifikasi 1
Sya‟ban Muhammad Islam Al-Barwary. Bursa Saham menurut pandangan Islam (Kuala Lumpur : Berlian Publication, 2007), 116. 2 Samir Abdul Hamid Rodwan, Aswa>q al-Awro>q al-Ma>li>yah (Kairo: Ma‟had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), 275.
15
barang dagangan yang diperjualbelikan dalam saham, sedang syarat utama dari konsep jual beli, seorang pembeli harus mengetahui secara mendetail mengenai barang beliannya (objek). Untuk itu mekanisme syariah menetapkan pelarangan jual beli ghuru>r atau majhu>l. 5. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip s{arf. Jual beli saham berarti jual beli uang dan barang, maka prinsip taqa>bud} dan tama>thul harus diaplikasikan Taqa>bud} adalah salah satu syarat dalam transaksi jual beli. yang menegaskan bahwa si pembeli menerima barang yang dibeli sesuai dengan definisi hukum di tempat dan sesudah kesepakatan transaksi. Tama>thul adalah salah satu syarat dalam transaksi jual beli yang menegaskan bahwa sistem kesamaan nilai dalam transaksi tukar-menukar atau jual beli barang. Sedang dalam konsep jual beli saham kedua prinsip tersebut tidak dikenal. 6. Apabila perusahaan penerbit saham tersebut mempunyai hutang, artinya saham merepresentasikan bagian dari hutang tersebut. Dengan begitu jual beli saham tidak diperkenankan, mengingat bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai konsep jual beli hutang yang dilarang oleh nas} syariah : Artinya : “ Nabi melarang jual beli hutang “. (H.R. Da>ruqut{ni>) Taqiyuddin al-Nahbani mengatakan bahwa transaksi saham merupakan transaksi yang batil menurut syara‟, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para invenstor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun, baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya.3 Dan menurut Yusuf al-Sabatin, dalam masalah transaksi
3
Taqyuddin An-Nabhani, An-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m (Beirut: Daar el-Ummah, 2004), 174.
16
saham ini tidak tepat menggunakan pendekatan analisis alMas{a>lih al-Mursalah.4 B. Pendapat yang Memperbolehkan Perdagangan Saham Kelompok sarjana fikih yang memperbolehkan jual beli saham mengembalikan ijtihad mereka kepada sejumlah bentuk transaksi suf‟ah dan masalah ghani>mah yang banyak termaktub dalam manuskrip fikih Islam. Beberapa indikasi dibolehkannya jual beli saham dapat dirujuk dari pendapat-pendapat yang dikemukakan Iman Nawawi berkenaan dengan jual beli saham kepemilikan property dan harta rampasan perang.5 Pendapat yang memperbolehkan saham secara mutlak dikemukakan oleh Sheikh Muhammad Abduh, Muhammad Yusuf Musa dan Sheikh Muhammad al-Kholisy.6 Hal tersebut juga dikuatkan oleh Muhammad Shaltut yang mengemukakan bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam sebagai akad Mudharabah yang ikut menanggung untung dan rugi (lost and Profit Sharing).7 Sheikh Yusuf al-Qarad}owi> mengemukakan bahwa syarat diperbolehkannya perdagangan saham yaitu jika perusahaan itu tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan bunga riba baik dalam menyimpan maupun meminjam.8 Sehingga pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily yang mengungkapkan bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham
4
Yusuf al-Sabatin, al-Buyu‟ al-qadi>mah wa al-mu‟a>shirah wa alburs}at al-ma>li>yah wa al-dawliyah (Beirut: Daar el-Bayariq, 2002), 53. 5 Al-Nawawi, Raud}atu al-T}alibi>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, 1998), 114 lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Sharbini, Mughni al-Mumta>j ila Ma‟rifat al-Alfa>z al-Minha>j (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1978), 39. 6 Muhammad Yusuf Ridho, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadiroh (Beirut: Dar al-As}r al-Hadits, 1991), 58. 7 Mahmud Shaltut, Al-Fata>wa (Jeddah : Da>r al-Syurq, 1995) 8 Yusuf al-Qaradowi, Fiqh Zaka>h (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 522.
17
hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya 9 Sheikh Abdul Wahab Khallaf memperbolehkan hal tersebut jika tidak terdapat unsur-unsur riba.10 Kemudian Syahatah dan Fayyadh mengungkapkan bahwa Menanam saham dalam perusahaan seperti ini boleh secara syar‟i.11 Ibnu Qudamah berpendapat Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.12 Quraisy Shihab pun menguatkan dengan menyampaikan bahwa saham dapat menjadi bahan transaksi seperti dperjualbelikan. Dalam hal ini tidak dibutuhkan adanya serah terima wujud barang itu. Cukup bukti-bukti yang diperlukan.13 Argumentasi diperbolehkannya perdagangan saham sebagaimana dikemukakan dalam Fatwa DSN Nomor 40/DSNMUI/X/2003, merujuk pada argumentasi pendapat para ulama sebagaimana berikut : 1. Pendapat Dr. Muhammad „Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu‟ashirah, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah alIslamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal‟ahji, (Qal‟ahji, al-Mu‟amalat al-Maliyah al- Mu‟ashirah fi Dhaw‟i al-Fiqh wa al-Syari‟ah, [Beirut: Dar al- Nafa‟is, 1999], h.56). Syaikh Dr. „Umar bin „Abdul „Aziz al-Matrak (Al-Matrak, alRiba wa al-Mu‟amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al„Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan: “(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah 9
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), 1841. 10 Muhammad Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Us}ul Fiqh (al-Kuwait: Da>r Qolam, 1986), 237. 11 Fayyadh, Athiyah. Su>q al-Awraq al-m>aliyah fi> niz}ami al-Fiqh al-Islami> (Mesir: Daar al-Nashr lil Jam‟iy>at, 1978), 17. 12 Ibn Qudamah, Al-Mughni (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn), 5/173 13 Quraisy Shihab, Kumpulan Tanya jawab (Jakarta: Penerbit Repubika, 2004), 46.
18
(saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” 2. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (biidzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu‟ Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881. 3. Keputusan Muktamar ke-7 Majma‟ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah: Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.” 4. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi‟ul Awal 1417 H/ 2930 Juli 1997 M.14 Berkenaan dengan Perdagangan efek (saham) di pasar reguler, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa Nomor : 80/DSNMUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang menyatakan mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. 15 Dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, 14
Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 15 Fatwa DSN MUI Nomor : 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
19
tanajusy/najsy, ihtikar, bai‟ al-ma‟dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis. Berkenaan dengan permasalahan asimetrik informasi (alJaha>lah) yang dikemukakan pendapat yang mengharamkan pada pembahasan sebelumnya, Athiyah Fayyadh menegaskan bahwa : “al-Jaha>lah yang dapat membatalkan prinsip jual beli adalah apabila ketidaktahuan informasi dalam transaksi jual beli tersebut dapat mengakibatkan sengketa, namun apabila informasi tersebut tidak mengarahkan kepeda sengketa, maka hal ini dapat ditolerir”. Untuk hal tersebut beliau dalam pendapatnya mengacu kepada pendapat yang dikemukakan al-Qura>fi dalam kitab alFuru>q mengenai toleransi fikih pada kasus-kasus asymetric information.16 Sekuritas yang dikeluarkan dari saham-saham yang halal adalah perusahaan yang : 1. Operasionalnya berdasarkan riba, seperti aktivitas yang dilakukan bank dan institusi keuangan konvensional. 2. Operasionalnya melibatkan perjudian (al-maysi>r atau gambling). 3. Aktivitasnya melibatkan pabrikasi dan/atau penjualan produk-produk haram, seperti alkohol, makanan haram, dan daging babi. 4. Operasinya mengandung elemen ketidakpastian (ghara>r atau uncertainty) seperti bisnis asuransi konvensional. 5. Aktivitas inti (Core Activities) perusahaan harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti empat kriteria di atas. 6. Persepsi publik dan image perusahaan harus baik.
16
Fayyadh, Athiyah. Su>q al-Awraq al-m>aliyah fi> niz}ami al-Fiqh al-Islami> (Mesir: Daar al-Nashr lil Jam‟iy>at, 1978),197.
20
7. Aktivitas inti (core Activities) perusahaan memiliki kepentingan dan Maslahat (public benefit) untuk umat dan bangsa.17 Pengembang pertama indeks syariah dan equity fund seperti reksadana adalah Amerika Serikat. Setelah The Amana Fund diluncurkan The North American Islamic Trust sebagai equity fund pertama di tahun 1986. Tiga tahun kemudian Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM). Sharia Suvervisory Board (SSB) dari Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya. SSB secara lebih spesifik langsung mengeluarkan perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang-bidang berikut: 1) Alkohol; 2) Rokok/Toacco; 3) Daging Babi; 4) Jasa Keuangan Konvensional; 5) Pertahanan dan persenjataan; dan 6) Hiburan (Hotel, kasino/perjudian, cinema, musik) Selanjutnya, saringan kedua berupa ketentuan atas rasio finansial untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan dengan utang dan/atau tingkat pendapatan dari bunga. Perusahaan akan dikeluarkan dari DJIM indeks jika: 1) Total Utang/Total Asset = atau > 33 %. 2) Total Piutang/Total Aset = atau > 47 %. 3) Non Operating Ineterest Income/Operating income = atau > 9 %.18 Berkenaan dengan filterisasi atau screening bahwa total utang harus kurang dari 33% karena total utang yang belum 17
Hamida Chapakia dan Yulizar D Sanrego. an Empirical Analysis of Islamic Stock Return in Malaysia. The International Conference on Islamic Capital Markets.(Jakarta: Muamalat Institute.IRTI, 2007), 163 18 Iggi H Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
21
dilunasi (outstanding debt) tidak boleh melebihi sepertiga dari modal dan aturan yang sama berlaku untuk sekuritas aset yang mengandung bunga. Batas 33 % didasarkan pada perkataan Nabi yang menyatakan bahwa “Penilaian didasarkan pada mayoritas, bukan minoritas”. Garis batas antara mayoritas dan minoritas adalah sepertiga, dan sepertiga sudah dianggap banyak”. Jadi, berdasarkan interpretasi ini, ulama menyatakan bahwa pendapatan dari sumber yang tidak diperbolehkan syariah adalah harus kurang dari 33 %.19 1. Argumentasi Diperbolehkannya Perdagangan Saham dalam Islam Setelah diperdagangkan di pasar perdana, saham kemudian didaftarkan di bursa dan diperdagangkan di pasar sekunder. Perdagangan di pasar sekunder berbeda dengan perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, proses perdagangannya hanya terjadi ketika emiten mengeluarkan emisi baru dan harga hanya ditentukan oleh subjektivitas penjamin emisi baru dan emiten. Sedangkan pada pasar sekunder terjadi transaksi setiap saat pada hari perdagangan dan harga sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam sehari dapat terjadi beberapa kali perdagangan dan transaksi melalui jasa pialang karena investor tidak bisa langsung terjun ke lantai bursa (floor trade). Dengan demikian, perlu kita pahami bahwa diperbolehkannya perdagangan saham selain dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan sebelumnya, tentunya ada beberapa argumentasi dan sumber hukum yang memberlakukan adanya perdagangan saham dalam pandangan Islam, diantaranya adalah : 1) Saham adalah milik pemegang, dia berhak mempergunakannya secara syariah baik menjual, menghibahkan atau menggadaikan, selama tidak membawa kemad{aratan kepada pemegang saham yang lain. Hak ini tercantum dalam perusahaan dan dikenali di dalam sistem perdagangan, maka tidak bertentangan dengan kaidah fikih “
19
M. El-Gari, Islamic Equity Investment. (London: Islamic Finance Inovation and Growth, Euronomy books and AAOIFI, 2002).
22
2)
3)
4)
5)
sesuatu yang telah dikenal masyarakat adalah adat („urf) seperti sesuatu yang disyaratkan adalah syarat.20 Saham adalah surat berharga yang menunjukkan nilai yang dimiliki oleh pemegangnya dan pemegangnya diperbolehkan menjualnya kepada siapa saja. Hal ini sesua dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hamamah dalam Kitab Fathul Qodir “ Seseorang yang mempunyai kerjasama boleh menjual bagiannya dalam semua bentuk kepada orang lain”.21 Pemilik saham diperbolehkan menjual bagiannya walaupun dalam keadaan milik bersama dan tidak terpisah-pisah, atau terbatas dalam kepemilikan sebagian aset. Hal ini perkuat dengan keterangan Ibn Rajab dalam kitab Qowa‟id Ibn Rajab yaitu “Sesungguhnya menjual bagian dalam milik bersama adalah boleh, jadi tidak hanya sejauh yang terpisah-pisah saja”.22 Pemilik saham boleh menjual bagiannya, walaupun tidak boleh dipisahkan. Dalam kitab al-Majmu‟ disebutkan bahwa “Apabila seseorang memisahkan diri dari rekan bisnisnya, maka juallah yang menjadi miliknya sebelum digabungkan, berdasarkan hal tersebut di atas artinya pembagian tersebut dijual atau dipisahkan. Menurut al-Mutawally, jika kita katakan bahwa pembagian tersebut adalah pemisahan, maka boleh dijual sebelum penggabungan dengan yang lainnya.23 Tidak terdapatnya unsur Jaha>lah dan Gharar yang menggangu transaksi saham yang beredar, karena adanya informasi tentang perusahaan dan pusat keuangannya yang memberikan gambaran tentang kestabilan secara berkala. Keberadaan dua fungsi tersebut berperan dalam bagiannya, begitu pula tentang pemberitaan harga-harga saham dari waktu ke waktu. Maka pembeli mempunyai cukup informasi tentang nilai-nilai saham, hal ini sebagai syarat sahnya jual beli saham.
20
S}alih bin Zein Marzuki al-Baqmi, Syirkah Musahamah fi al-Nizam al-Su‟udi (Ummul Qura: Markaz al-„Ilmi wa Ihya al-Turats al-Islami, 1985), 347 21 Ibn Hamamah, Sharh Fath al-Qodir (Dar Ihya al-Turats al-Arabi), 4 22 Ibn Rajab, Qowaid Ibn Rajab (Da>r al-Fath), 74 . 23 An-Nawawi, al-Majmu‟ Syarah Muhazab. (Beirut: Dar al-Fikr), 82.
23
6) Jual beli saham adalah boleh, karena yang dijual itu adalah bagian dari milik pemegang saham dalam perusahaan atau sebagian miliknya sebagai ganti dari uang. Analogi ini diambil dari bab-bab yang terdapat dalam kitab fikih. Dalam kitab Raddul Mukhtar disebutkan bahwa “ Apabila warisan salah seorang kamu dikeluarkan dari harta warisan, seperti barangbarang atau harta yang tidak bergerak, maka gantilah dengan harta yang lain, atau keluarkan untuknya dari harta warisan tersebut, seperti emas dengan perak atau sebaliknya. Pembayaran itu sah walaupun berbeda jenisnya, baik itu sedikit ataupun banyak, tetapi harus dengan syarat adanya serah terima dalam setiap transaksi”.24 7) Jual beli saham hukumnya sah, sebagaimana firman Allah SWT. “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah;275). Tidak terdapat dalil yang khusus tentang saham, dan dalam kaidah fikih disebutkan pada dasarnya setiap akad itu boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. 8) Pemilik saham menjual bagiannya tidak membuat suatu kerugian pada perusahaan, karena pada dasarnya orang-orang yang turut bekerjasama dalam perusahaan pemilik saham sesuai dengan peraturan perusahaan sepakat dan setuju masuknya pemilik saham yang baru, tanpa adanya syarat pengetahuan mereka. Persetujuan (Ridha) adalah dasar dalam syariat Islam. Demikianlah berbagai sumber dan argumen diperbolehkannya perdagangan saham menurut pandangan Islam. 2. Konsep Perdagangan Saham dalam Islam Ajaran Islam yang bersumber kepada Quran dan al-Sunnah dapat dipilah menjadi tiga bagian besar, satu sama lain bersifat menyatu dan saling terkait. Ketiga ajaran besar itu adalah masalah yang berkaitan dengan aqidah (keimanan), masalah-masalah yang
24
Muhammad Amin Ibn Abidin, Hasyiah Qurah „Uyun al-Akhbar takmilah Rad al-Mukhtar „ala al-Dar al-Mukhtar (Beirut; Dar Fikr, 1966), Jilid 5, 643
24
berkaitan dengan ibadah, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah duniawiyah.25 Secara teori pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bond), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (Privat sector). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (Financial market), dalam financial market, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik bersifat negotiable maupun non negotiable.26 Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah. 27 Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mengungkapkan bahwa Pasar Modal syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.28 Sebagai seorang muslim, ada banyak tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan dan salah satu tanggungjawab tersebut adalah melakukan manajemen terhadap harta kekayaan mereka. Dengan adanya eksistensi dari instrumen atau produk-produk dalam pasar modal termasuk bursa saham, muslim mampu melakukan manajemen harta kekayaan mereka dengan cara yang tepat.
25
Nasrun Haroen. Perdagangan saham di bursa efek, tinjauan hukum Islam.(Jakarta: Kalimah, 2000), 7. 26 Marzuki Usman. Pengetahuan Dasar Pasar Modal (Jakarta:IBI.1997),11 27 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. An introduction to Islamic Finance.(John Willey & Sons (Asia) pte.Ltd.2007), . 172. 28 Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
25
Transaksi-transaksi bisnis yang demikian diperbolehkan dalam Islam sepanjang dasar fondasinya tidak bertentangan dengan syariah dan unsur-unsur dalam transaksi tersebut bebas dari unsurunsur yang dilarang misalnya riba, judi, atau gharar (ketidakpastian).29 Hal tersebut merupakan sebuah usaha untuk melakukan investasi sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur‟an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.30 Dalam Islam, melakukan sebuah investasi diperbolehkan tetapi hal itu terbatas pada keadaan tertentu. Investasi Islam dapat didefinisikan sebagai investasi dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk yang melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan pada syariah atau hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran dan Sunnah.31 Dalam Islam, hal tersebut diatur bahwa semua investasi haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata lain, investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang didapatkan tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang ini meliputi produksi alkohol, perjudian, pornografi, bunga (riba) dan lain-lain. Lebih dari pada itu, dana-dana yang diinvestasikan haruslah bebas dari utang yang berbunga. Investor tidak boleh membawa bunga (riba) ke dalam keuangan investasinya.
29
Mohd Ma‟sum Billah, Applied Islamic Capital Market ( Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 185 30 BAPEPAM. Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia. 2004, 11. 31 www.ihilal.com/index.html
26
Sebuah investasi dapat diartikan sebagai komitmen pada masa sekarang sebagai sumber penghasilan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan untuk menerima penghasilan di depan. Sumber penghasilan di masa yang akan datang ini akan menggantikan uang para investor untuk waktu yang telah dijanjikan, mengganti kerugian rata-rata inflasi yang telah diprediksikan dan membayar risiko, yaitu ketidakpastian pembayaran di masa yang akan datang.32 Dalam investasi, ada hubungan yang langsung antara risiko dan keuntungan. Ada kebalikan diantara keduanya, dimana jika jaminan dengan kriteria resiko tinggi selalu akan memberikan keuntungan yang besar.33 Mekanisme perdagangan saham, dapat dilakukan dalam perdagangan saham di pasar perdana, kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Transaksi saham di pasar sekunder amat berbeda dengan transaksi saham di pasar perdana. Di pasar perdana proses perdagangan hanya terjadi ketika emiten (perusahaan yang menjual saham) mengeluarkan emisi baru, sementara perdagangan pada pasar sekunder terjadi setiap hari, dan dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali perdagangan. Akan tetapi, untuk melakukan transaksi, pasar sekunder memberlakukan adanya jasa pedagang perantara, karena investor sendiri tidak boleh langsung terjun ke lantai bursa (Floor Trader). Unsur permainan harga dapat dilakukan dengan cara: (a) Netting, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. (b) Short Selling, yaitu menjual saham saham pada posisi harga tertentu, kemudian membeli pada hari yang sama, yaitu saat harga saham turun. Kedua cara ini sangat lazim dilakukan di pasar modal dalam rangka mencari untung yang lebih besar (capital gain).34 32
Frank K. Reilly, Edgar A. Norton, Investment (Cincinnati: South Western, 2006), 3. 33 Mohd Ma‟sum Billah, Applied Islamic Capital Market ( Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 187. 34 Yasso Winarto, Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997), 425.
27
Setiap transaksi dan kesepakatan pada bursa saham harus bebas dari spekulasi. Para pihak yang bersepakat harus mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang nilai-nilai lawan yang dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka.35 Ramainya Bursa Efek dengan unsur-unsur spekulatif dan para spekulan menyebabkan perkembangan harga saham tidak bisa dipastikan, sekalipun dilakukan oleh analis yang paling handal. Namun, transaksi saham di pasar sekunder pada lantai Bursa tidak sama dengan gambling (judi), karena unsur spekulasi pada gambling tidak didasarkan atas data dan fakta, sementara spekulasi di lantai bursa didasarkan atas data dan fakta (semua keterangan yang berkaitan dengan informasi perusahaan yang menjual saham), selain itu juga didasarkan atas base fundamental dan teknikal. Perbedaan lain antara gambling dengan spekulasi pada pasar sekunder di lantai bursa adalah, para investor dapat menentukan posisi jual pada posisi yang dinginkan, sementara pada gambling tidak informasi yang jelas, dan nilainya akan menghilang bila merugi. Dalam transaksi saham suatu perusahaan tidak akan kehilangan nilai, sekalipun bangkrut, perusahaan itu masih memperoleh hasil penjualan aktiva. Jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di pasar sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam. Dalam unsur netting dan short selling, sebagai unsur permainan dalam harga saham, terkandung makna ihtikar yang dilarang Islam. Dalam praktek ihtikar, seorang pembeli (investor) berupaya membeli sebanyak-banyaknya suatu komoditi, sehingga stok komoditi tersebut menipis dan harga melonjak naik. Saat harga melonjak naik, saham tersebut di lepas ke pasar, sehingga ia meraup keuntungan yang besar. Praktik transaksi seperti ini dilarang dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Yang menyatakan: 36
35
Mohd Ma‟sum Billah, Applied Islamic Capital Market ( Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 26. 36 Imam Muslim ibn al-Hajjaj, s{ahih Muslim, (Beirut : Da>rul Ihya atTurats al-„Arabi>, 1978) , 56.
28
Dari Ma‟mar ibn „Abdillah ra. berkata dia : Rasulullah Saw. telah bersabda : “Tidak boleh ada perbuatan ihtikar kecuali dari orang-orang yang berbuat salah” (HR Muslim). Dengan demikian, praktik netting dan short selling yang berlaku di pasar sekunder sebagai cara permainan harga saham termasuk ke dalam kategori ihtikar yang dilarang shara‟. Larangan ini sangat rasional, karena akan membawa dampak negatif bagi kestabilan pasar, bahkan bisa menghancurkan para pedagang. Kemudian, akibat perilaku para spekulan di pasar sekunder, harga saham sulit untuk ditebak dan sulit untuk stabil, karena fluktuasi harga di lantai bursa bisa terjadi pada setiap saat. Hal ini juga akan membawa dampak yang negatif bagi para pengusaha dan investor sendiri. Unsur-unsur spekulatif yang merugikan masyarakat dalam berbagai transaksi amat dikecam oleh Islam. Dalam kajian hukum Islam unsur spekulatif ini disebut dengan jaha>lah (ketidakpastian). Secara definitif al-jaha>lah diartikan sebagai suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu komoditas. Transaksi yang mengandung unsur jahalah ini dilarang dalam Islam, karena bisa merugikan para pelaku ekonomi dan menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Misalnya, terjadinya ketidakpastian tentang harga atau komoditas yang ditransaksikan, atau tenggat waktunya jelas. Larangan syariah mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktik spekulasi, riba, gharar dan maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Masalahnya, berapa masa holding period yang masuk akal? Pembatasan ini memang meredam spekulasi, akan tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak likuid. Padahal bukan tidak mungkin seorang investor yang rasional betulbetul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan saham yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang karena belum lewat masa minimum holding period nya. Metwally, seorang pakar ekonomi Islam dan modelling economics mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, ia juga memandang perlu adanya selling price 29
berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan fisik saham yang diperjualbelikan.37 Di samping itu, secara lebih umum dalam transaksi saham di pasar sekunder dengan unsur netting dan short selling mengandung unsur gharar (penipuan), dalam ajaran Islam dilarang, karena Rasulullah Saw. melarang jual beli yang di dalamnya terkandung unsur gharar (HR Muslim).38 Para ulama fikih mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gharar itu adalah sesuatu yang keberhasilannya diragukan apakah akan tercapai atau tidak. Dengan demikian, transaksi yang mengandung gharar berarti transaksi yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Ahmad Musthafa al-Zarqa‟, pakar hukum Islam kontemporer asal Syira, menyatakan bahwa jual beli gharar itu adalah memperjualbelikan sesuatu yang masih bersifat spekulatif, yang eksistensi dan tolok ukurnya tidak jelas.39 Ajaran Islam amat mementingkan faktor kebenaran dan kejujuran dalam suatu transaksi, sehingga segala bentuk penipuan, sikap-sikap eksploitasi, dan membuat pernyataan palsu adalah dilarang. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila dua orang yang melakukan suatu transaksi bersikap jujur dan benar, maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Apabila mereka tidak berterus terang dan berbohong, maka transaksi tidak mereka capai” (HR al-Bukhari).40 Atas dasar itu, setiap pedagang berkewajiban untuk menjelaskan kekurangan atau cacat komoditas yang dijualnya, sehingga pembeli tidak tertipu, merasa kesal, dan sakit hati. Jika unsur penipuan, eksploitasi, dan hal-hal yang merugikan pihak 37
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution.Investasi pada pasar modal syariah.(Jakarta: Kencana, 2007), .78. 38 Imam Muslim ibn al-Hajjaj, s{ahih Muslim, (Beirut : Da>rul Ihya atTurats al-„Arabi>, 1978), 62. 39 Mustafa Ahmad az-Zarqa‟, al-Madkhal al-Fiqhi al-„Am: al-Fiqh alIslami> fi> Thaubihi al-Jadi>d (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 96. 40 Muhammad ibn Ismail al-bukhari, S}ahih al-Bukhari (Beirut: Dar alKitab al-Islami, tt.), 8.
30
konsumen, terdapat pada suatu transaksi, maka Rasulullah SAW. memberi hak kepada konsumen untuk membatalkan atau menerima transaksi itu apa adanya. Hak yang diberikan Islam ini disebut dengan Haq al-Khiyar. Hak Khiyar ini ada yang disebut dengan khiyar al-sharth (khiyar yang digunakan ketika salah satu atau beberapa syarat yang disepakati bersama tidak terpenuhi), ada khiyar al-s}ifah (khiyar yang digunakan ketika sifat objek transaksi tidak terpenuhi), ada khiyar al-ru‟yah (khiyar yang digunakan karena ketidakjelasan komoditas yang ditransaksikan), dan ada khiyar al-„aib (khiyar yang digunakan ketika komoditas yang menjadi objek transaksi mengandung cacat).41 Setelah kita sebutkan pendapat-pendapat ulama baik yang mengharamkan maupun yang memperbolehkan perdagangan saham, maka penulis memilih pendapat yang memperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh perusahaan dan saham-saham tersebut. Dengan demikian, penulis mendukung pendapat yang memperbolehkan perdagangan saham, karena pada prinsipnya perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam selama perusahaan (emiten) tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba baik dalam menyimpan maupun meminjam, yang kesemuanya adalah terpenuhinya etika ekonomi Islam dan akad transaksi syariah.
41
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. (Damaskus : Daar el-Fikr, 1997), 519.
31
BAB III HUKUM SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan hal yang berkaitan dengan perdebatan akademik dalam perdagangan saham di pasar modal. Dalam bab ini, akan dikemukakan analisis syariah terhadap perdagangan saham di pasar sekunder. Hal tersebut digambarkan dalam mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan Pembagian keuntungan investasi saham. A. Mekanisme Penawaran Saham Mekanisme penawaran saham, merupakan cara yang digunakan oleh penjual maupun pembeli untuk memperdagangkan saham, hal ini berlaku umum di berbagai negara yang menyelenggarakan bursa saham. Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada dua bentuk penawaran saham di Bursa Efek, yaitu penawaran melalui Pasar Perdana dan penawaran melalui Pasar Sekunder. Harga saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini bisa berbeda secara mayoritas. Harga saham di Pasar Sekunder, jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham di Pasar Perdana. Berikut ini adalah analisis penawaran saham di kedua pasar ini melalui pendekatan hukum Islam. 1. Penawaran saham di Pasar Perdana Pasar perdana adalah bagian dari pasar modal yang berhubungan dengan penerbitan efek baru. Perusahaan, pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik dapat memperoleh dana melalui penjualan saham baru atau penerbitan obligasi. Pasar perdana (primary market) adalah pembelian surat berharga oleh investor sebelum surat berharga tersebut dicatatkan di bursa utama. Dalam pasar perdana, proses transaksi dilakukan oleh investor dan perusahaan yang menerbitkan surat berharga melalui perantara (pialang).1 1
Marzuki Usman, at all, Pengetahuan Dasar pasar Modal, (Jakarta: IBI, 1997), . 175.
32
Harga saham di Pasar Perdana, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan harga yang disepakati oleh emiten dengan penjamin emisi, dan harga ini tidak bisa ditawar. Harga saham yang dittetapkan ini melebihi harga nominal yang tertera di lembaran saham. Kelebihan harga ini didasarkan atas prospek perusahaan yang menjual saham dan kekuatan permintaan pasar. Semakin banyak permintaan saham di pasar perdana semakin tinggi harga saham tersebut. Dengan demikian, tinggi rendahnya harga saham di pasar perdana amat tergantung kepada kekuatan permintaan pasar, dan termasuk ke dalam hukum supply and demand (penawaran dan permintaan). Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, perkembangan harga juga didasarkan atas hukum supply and demand, yaitu semakin banyak permintaan semakin tinggi harga suatu komoditi. Istilah ini, dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan hukm al„arad{ wa al-t}alab. Dalam persoalan harga, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukannya, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.yang menyatakan :2 Dari Anas ibn Malik berkata dia: Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah Saw. Mereka (para sahabat) berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai, yang member rezeki, yang memudahkan, dan yangn menetapkan harga. Saya sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) meminta saya untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan dalam perosalan harta. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tokoh fikih dari kalangan Hambali, hadis ini disabdakan Rasulullah SAW ketika para sahabat memintanya untuk menetapkan harga (al-Tas‟ir) komoditas yang diperjualbelikan di pasar, sedangkan harga barang dalam keadaaan normal. Kenaikan harga ketika itu adalah disebabkan permintaan yang banyak, sementara stok barang menipis. Dalam keadaaan seperti ini, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah Saw dalam hadis ini di atas, penetapan harga oleh pemerintah merupakan suatu tindakan yang zalim; dan 2
Abu Daud as-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Mesir: Mustafa al-babi AlHalabi, 1958), 272.
33
berbuat zalim hukumnya haram.3 Sebaliknya, jika pemintaan sedikit sedangkan stok barang menumpuk, maka sesuai dengan hukum pasar, harga komoditas tersebut akan melemah. Akan tetapi, jika komoditas yang menumpuk dengan harga yang lemah itu diborong oleh seorang pedagang, lalu disimpannya, dengan tujuan ketika harga komoditi itu naik baru kmoditi itu dilepas ke pasar, maka tindakan seperti ini juga merupakan suatu kezaliman,4 dalam hal ini pemerintah boleh, bahkan wajib turun tangan untuk mengendalikan harga tersebut, dan menghukum pelaku penumpukan/penimbunan komoditi tersebut.5 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa agio, kelebihan harga saham yang berhasil dijual di pasar perdana dari harga nominal saham, merupakan sesuatu yang diperbolehkan syara‟, karena kelebihan harga itu didasarkan atas hukum mekanisme pasar (supply and demand). Penjualan saham di pasar perdana itu dianggap sebagai objek jual-beli (al-Sil‟ah), yang sudah tentu mempunyai harga jual di pasar, atas kesepakatan antara pemilik dengan penjual. Transaksi saham di pasar perdana juga demikian halnya, yaitu kesepakatan harga antara emiten dengan penjamin emisi dikaitkan dengan permintaan pasar. Oleh sebab itu, penjualan saham di pasar perdana dengan adanya agio, merupakan sistem transaksi yang normal dalam hukum Islam. Keabsahan transaksi saham di pasar perdana ini tentu saja harus dibarengi dengan suatu prinsip utama dalam Islam, yaitu „an tara>d}in minkum (atas dasar suka sama suka di antara kamu). Kemudian di sisi lain, tingkat harga saham yang terjadi di pasar perdana amat ditentukan oleh kekuatan pasar dan prospektus dari perusahaan pemilik saham. Seseorang dalam membeli saham amat mempertimbangkan prospek dari perusahaan yang menjual saham, 3
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyahsah asy-Syar‟iyyah (Kairo: Mu‟assasah al-„Arabiyyah li ath-Thiba‟ah wa an-Nasyr. 1961), 285. 4 Tindakan penimbunan barang dengan tujuan harga komoditi naik dan ketika naik baru komoditi itu dilepas ke pasar dalam hukum Islam disebut dengan al-ihtikar. Perbuatan ihtikar ini, menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ibn al-Hajjaj dari Ma‟mar ibn „Abdillah adalah dilarang. Lihat Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar alKutub al-„Ilmiyah, 1983), 56.
34
dan sudah dapat dipastikan tujuan dari pembelian saham itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Suatu perusahaan yang memiliki prospektus yang baik dan cerah, tentu saja harga sahamnya akan melonjak, karena amat diminati oleh investor, sehingga semakin banyak saham suatu perusahaan yang dibeli investor, semakin baik dan cerah eksistensi dan masa depan perusahaan tersebut. Atas dasar itu, kelebihan harga saham yang diperjualbelikan di pasar perdana dari harga nominal, menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Implikasi lebih lanjut akan membawa kesejahteraan kepada perusahaan, para investor, dan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. 2. Penawaran Saham di Pasar Sekunder Penjelasan tentang dibolehkannya saham telah membuka peluang jual beli menurut harga pasar. Institusi yang memungkinkan terjadinya jual beli ini adalah bursa efek sebagai pasar sekunder.6 Penawaran umum (public offering) biasanya berlangsung dalam suatu periode tertentu. Periode penawaran umum adalah periode dimana efek ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui para agen penjualan yang ditunjuk. Sementara yang dimaksud dengan penjatahan saham adalah pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan jumlah yang tersedia, apabila suatu efek mulai tercatat di bursa, maka pada saat itulah efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Perdagangan ini masuk ke pasar sekunder (secondary market).7 Harga saham di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi (underwriter) sebagaimana halnya di pasar perdana. Akan tetapi, berdasarkan teori penawaran dan permintaan (supply and demand), disamping juga ditentukan oleh prospek perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Atas dasar 6
Iggi H Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 62. 7
Marzuki Usman, at all, Pengetahuan Dasar pasar Modal, (Jakarta: IBI,
1997), 176.
35
itu, harga saham di pasar sekunder bisa lebih tinggi dari harga saham di pasar perdana. Hal ini tergantung kepada permintaan pasar, sehingga harga saham di pasar sekunder bisa berfluktuasi sangat tinggi, dan hal ini akan menjadikan para investor kebingungan dan melakukan berbagai spekulasi. Misalnya, saham X secara drastis naik 30% dalam waktu beberapa menit dan bisa turun sampai 60% dalam waktu beberapa jam kemudian. Turun naiknya harga saham ini terjadi disebabkan adanya unsur permainan yang dilakukan oleh spekulan untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam waktu singkat.8 Beberapa kegiatan di pasar modal yang seringkali menjadi bahan diskusi terkait isu aspek kesyariahan baik oleh akademisi maupun pelaku pasar adalah pelaksanaan perdagangan Efek di bursa. Perdagangan Efek di bursa pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pembukaan rekening, tahap order, tahap pelaksanaan transaksi, tahap kliring dan penjaminan serta penyelesaian. Mekanisme dan tahapan perdagangan Efek tersebut, juga berlaku untuk perdagangan Efek Syariah di bursa. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pelaksanaan perdagangan Efek Syariah di bursa tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, kita perlu mengetahui secara detail isu-isu syariah dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap tahapan. Dari sisi syariah, keseluruhan transaksi baik transaksi di bursa maupun di luar bursa harus tunduk kepada hukum islam tentang transaksi Sebelum menjadi istilah dalam capital dan financial market dengan segala distorsinya akibat berbagai penyalahgunaan, Trading secara substansi merupakan aktivitas jual beli atau bai'. Prinsip umum syariah dalam jual beli sebagaimana dapat disimpulkan dari pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqih seperti M. Rifa'i dalam Kifayatul Akhyar (184) dan Wahbah AzZuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yaitu: 1) Pada dasarnya diperbolehkan transaksi jual beli sebagai salah satu sarana yang baik dalam mencari rezki. (QS. al8
Yasso Winarto, Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997), 425.
36
Baqarah: 194, an-Nisa': 29) 2) Barang ataupun instrumen yang diperjualbelikan itu harus halal sehingga dilarang menjualbelikan barang haram seperti miras, narkoba, bunga bank ribawi. (QS. alMaidah: 3, 90) 3) Bermanfaat dan bermaslahat dengan adanya nilai guna bagi konsumen maupun pembeli serta tidak membahayakan. 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, baik secara langsung keseluruhan maupun secara simbolis 5) Barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, sifat-sifatnya, kualitasnya, jumlah dan satuannya dan karakteristik lainnya. 6) Dilakukan proses "ijab qabul" baik dalam arti tradisionalnya maupun modern. seperti dalam paper trading yang menampilkan dokumen dagang berupa kertas maupun elektronic trading/ ecommerce yang menampilkan data komputer dan data elektronik lainnya (paperless trading). Kedua media tersebut substansinya menunjukkan sifat barang, mutu, jenis, jaminan atas kebenaran data dan dokumen serta bukti kesepakatan transaksi (dealing). 7) Transaksi dilangsungkan atas dasar saling sukarela ('an taradhin), kesepahaman dan kejelasan. (QS. an-Nisa': 29) 8) Tidak ada unsur penipuan maupun judi (gambling). (QS. al-Baqarah: 278, al- Maidah: 90) 9) Adil, jujur dan amanat (QS. al-Baqarah: 78) 10) Dalil umum transaksi jual-beli dalam Allah berfirman: "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah: 275). "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu," (QS. an-Nisa': 29). "Hai orang yang beriman! Penuhilah akadakad itu" (QS. al-Ma'idah: 1)."kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah: 279).
37
Ajaran Islam amat mementingkan faktor kebenaran dan kejujuran dalam suatu transaksi, sehingga segala bentuk penipuan, sikap-sikap eksploitasi, dan membuat pernyataan palsu adalah dilarang. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila dua orang yang melakukan suatu transaksi bersikap jujur dan benar, maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Apabila mereka tidak berterus terang dan berbohong, maka transaksi tidak mereka capai (HR al-Bukhari).9 Atas dasar itu, setiap pedagang berkewajiban untuk menjelaskan kekurangan atau cacat komoditas yang dijualnya, sehingga pembeli tidak tertipu, merasa kesal, dan sakit hati. Jika unsur penipuan, eksploitasi, dan hal-hal yang merugikan pihak konsumen, terdapat pada suatu transaksi, maka Rasulullah Saw. memberi hak kepada konsumen untuk membatalkan atau menerima transaksi itu apa adanya. Hak yang diberikan Islam ini disebut dengan Haq al-Khiyar. Hak Khiyar ini ada yang disebut dengan khiyar al-shart} (khiyar yang digunakan ketika salah satu atau beberapa syarat yang disepakati bersama tidak terpenuhi), ada khiyar al-s}ifah (khiyar yang digunakan ketika sifat objek transaksi tidak terpenuhi), ada khiyar al-ru‟yah (khiyar yang digunakan karena ketidakjelasan komoditas yang ditransaksikan), dan ada khiyar al-„aib (khiyar yang digunakan ketika komoditas yang menjadi objek transaksi mengandung cacat).10 Tujuan disyari‟atkannya khiyar dengan segala bentuknya ini adalah agar dalam suatu transaksi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga tidak terjadi pengambilan hak orang lain secara batil, sebagaimana firman Allah yang menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati)… (al-Nisa‟/4: 29)11 9
Muhammad ibn Ismail al-bukhari, S}ahih al-Bukhari (Beirut: Dar alKitab al-Islami, tt.), 8. 10 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuhu (Damaskus : Daar el-Fikr, 1997), 519. 11 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 83.
38
Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh melalui cara untung-untungan, spekulasi, dan ramalan (prediksi) yang bukan atas dasar suatu usaha dan fakta. Di antara bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, spekulasi, dan prediksi tersebut adalah: a. Transaksi habal al-hablah, yaitu memperjualbelikan seekor unta betina, sementara unta tersebut belum lahir, tetapi diduga akan segera lahir sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan.12 Perdagangan saham di pasar sekunder, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengandung unsur spekulasi, prediksi, dan untung-untungan sebagaimana yang digambarkan dalam sabda Rasulullah tentang jual beli habal al-hablah. b. Transaksi muza>banah, yaitu tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan gambaran bahwa buah yang sudah kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sementara buah yang masih segar masih berada di pohon. Bentuk lainnya adalah muhaqalah, yaitu penjualah gandum ditukar dengan gandum yang masih ada di dalam butirnya yang jumlahnya menggunakan sistem terkaan. Rasulullah Saw.dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah dan Abu Sa‟id al-Khudri melarang bentuk jual beli muzabanah dan muhalaqah ini.13 Termasuk ke dalam hal ini jual beli sebelum mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Artinya, komoditas yang belum dimiliki belum bisa ditransaksikan, karena dalam transaksi ini terkandung unsur yang meragukan dan bersifat spekulatif. Dengan demikian unsur gamblingnya amat kental. Akibatnya pihak-pihak yang melakukan transaksi khususnya pembeli akan dirugikan. Rasulullah Saw, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar mengatakan: Barang siapa membeli makanan, ia tidak boleh menjualnya sebelum ia menerima barangnya.14 12
Imam Muslim ibn al-Hajjaj, s{ahih Muslim (Beirut : Da>rul Ihya atTurats al-„Arabi>, 1978) 798. 13 Muhammad Ibn Ismail a-Kahlani al-S}an‟ani, Subul al-Sala>m (Beirut: Da>r al-Fikr, 1985), Jilid III, 14. 14 Abu Daud, Jilid III, 60
39
Di samping itu, suatu transaksi dalam Islam juga tidak boleh mengandung kesamaran, karena akan membawa kepada sesuatu yang bersifat ketidakpastian (uncertainly). Kurangnya informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek dan proses suatu transaksi akan menimbulkan sifat keraguan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya akan menghilangkan sifat keadilan dalam transaksi tersebut. Di dalam Islam, salah satu syarat sah suatu transaksi adalah mengetahui secara jelas objek yang ditransaksikan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pihak konsumsen di kemudian hari. Kemudian, Islam juga melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur gambling (perjudian), karena transaksi seperti ini semata-mata didasarkan atas suatu spekulasi yang menimbulkan risiko dan ketidakpastian. Termasuk ke dalam bentuk transaksi ini adalah yang didasarkan atas prediksi arah pasar di masa yang akan datang oleh para investor melalui kemampuan dan pengetahuannya. Atas dasar prediksi ini para investor berupaya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara transaksi yang berbentuk gambling. Segala bentuk upaya melalui gambling akan senantiasa bergantung kepada nasib, sementara sikap spekulasi menampakkan ciri-ciri anti sosial. Sikap tergantung pada nasib dan anti sosial tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena berlawanan dengan sikap etos kerja yang ditanamkan Islam bagi setiap umatnya. Afzalur Rahman, dalam bukunya, Economic Doctrines of Islam, menyatakan bahwa bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar dan jahalah itu di antaranya: 15 (a) Jual beli barang yang belum dibuat; (b) Jual beli barang yang belum ada di tangan penjual; (c) Jual beli buah-buahan yang belum masak; (d) Jual beli barang yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; dan (e) Jual beli barang yang menguntungkan satu pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua bentuk bisnis yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan di atas digolongkan sejenis dengan gambling (perjudian) dan oleh 15
Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 183.
40
karenanya tidak diakui oleh Islam berdasarkan pernyataanpernyataan dari ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Sunnah Rasulullah Saw. Ada petunjuk yang tegas untuk meninggalkan berbagai bentuk judi dan agar setiap muslim menghindarkan diri dari pengaruh judi dalam rangka menentramkan dan mensejahterakan masyarakat. Apabila peringatan dan larangan ini dilanggar, maka mereka akan menerima konsekuensi perbuatan tersebut. Islam menempatkan dan memberi kebebasan kepada para pelaku ekonomi dalam menentukan harga pasar dan turun naiknya harga secara normal ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun Islam mengecam dengan keras terjadinya kenaikan harga karena ulah para spekulan yang ingin meraup keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, sebagaimana yang terjadi di pasar sekunder. Dalam kaitan dengan ini Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa setiap penyimpangan dari pelaksanaan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, takaran yang tidak tepat, dan niat jelek, dikecam oleh Islam.16 Lebih lanjut, Muhammad Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap mekanisme pasar. Kepercayaan Islam terhadap mekanisme pasar hendaklah dipahami dengan lurus dan benar, di mana secara operasional mekanisme pasar berkolerasi secara langsung dengan tindakan-tindakan para konsumen dan produsen. Agar terbentuk mekanisme pasar yang Islami secara mutlak, falsafah moral Islam menggabungkan norma keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pasar merupakan gabungan aspek spiritual dan peranan pemerintah.17 Di antara peran pemerintah tersebut adalah: (a) menjaga hukum dan ketertiban serta mengamankan keselamatan dan harta benda semua orang; (b) menjamin berlakunya mekanisme etik bisnis Islam; (c) menjamin mekanisme
16
Ibnu Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Isla>m wa Wazhifah al-Huku>mah al-Isla>miyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah), 25. 17 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, alih bahasa Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 57.
41
pasar agar berjalan dengan efesien; (d) menanggung beban sarana sosial dan fisik; dan (e) mengatur sistem keamanan masyarakat.18 Allah SWT dalam sebuah firman-Nya telah menyatakan bahwa dalam gambling tersebut memang ada manfaatnya, namun sisi kemudaratannya kerugiannya lebih besar. Mereka bertanya kepadaku tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi, katakanlah: “Pada keduanya (terdapat) dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (QS alBaqarah/2: 219)19 Manfaat yang terdapat dalam gambling sifatnya hanya sesaat, dan hal itu tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi manusia. Oleh karena bahayanya yang besar inlah agaknya Allah SWT kemudian menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan judi itu adalah perbuatan dilarang. Hai orang-orang yang beriman ! sesungguhnya khamar (dan segala yang memabukkan meskipun sedikit), judi, (berkorban untuk) berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan untuk mengundi nasib) adalah perbuatan kekejian yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu)...(QS al-Ma‟idah/5: 90)20 Penegasan perjudian sebagai suatu perbuatan yang dilarang karena membawa dampak yang negatif atas perilaku para penjudi. Hal ini ditegaskan dalam ayat berikutnya yang berbunyi: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi...(QS al-Ma‟idah/5: 91)21 Faktor spekulatif yang berlangsung dalam perdagangan saham di pasar sekunder menurut A. Mannan, pemerhati ekonomi Islam dari Pakistan, disebut juga dengan mengadu untung, yaitu 18
Amin Akhtar,”Kerangka Kerja Struktur Sistem Ekonomi Islam”, dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), Etika Ekonomi Politik (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 101. 19 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 34. 20 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 123. 21 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 123.
42
suatu bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga murah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi (mahal). Apabila harga di masa depan lebih mahal dari harga masa sekarang, maka para spekulan akan berusaha membeli komoditas tersebut sebanyak-banyaknya, kemudian menjualnya ketika harga sudah mahal. Demikian juga halnya apabila harga di masa yang akan datang lebih rendah dari harga yang berlaku sekarang, maka para spekulan juga akan melepas seluruh sahamnya untuk menghindari kemerosotan harga saham di masa yang akan datang.22 Faktor spekulasi yang terjadi di pasar sekunder sebenarnya dilakukan oleh para investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan dilakukan oleh perusahaan yang memasarkan saham di Bursa Efek. Keuntungan yang diperoleh oleh emiten (perusahaan yang menjual saham) hanya dari sisi bahwa saham perusahaannya menjadi saham unggulan yang diperebutkan oleh para investor, sehingga memberi prospek yang baik bagi perusahaan tersebut dengan kepercayaan yang diberikan para investor.23 Isu-isu syariah yang dikemukakan di atas pada perdagangan Efek terdiri dari banyak hal. Untuk menjelaskan argumentasi diperbolehkannya perdagangan saham di pasar sekunder, maka penulis ajukan argumentasi pada tahapan perdagangan saham di pasar sekunder, antara lain pembukaan rekening, pelaksanaan order yang dilakukan perantara, pelaksanaan transaksi melalui mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan dan penyelesaian transaksi pada T+3. Selanjutnya, isu syariah juga muncul ketika proses netting dan novasi dalam kliring dan penjaminan transaksi Efek. a. Perdagangan Efek Syariah di Bursa Perdagangan Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini menggunakan prosedur dan tata cara dengan dapat dilihat pada transaksi investor, sistem perdagangan dengan mekanisme lelang berkesinambungan (continuous auction), jenis pasar yang 22
M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Penerjemah Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1997), 292. 23 Monzer Kahf, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 131.
43
digunakan dan tata cara penyelesaian dan penjaminan transaksi Efek tersebut. Berdasarkan beberapa Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah antara lain Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman plaksanaan investasi Untuk Reksa Dana Syariah24, Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal25, serta Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSNMUI/III/201126 diungkapkan bahwa pada dasarnya transaksi Efek Syariah di pasar sekunder diperbolehkan. Hal ini dengan argumentasi bahwa transaksi di bursa merupakan fiqh muamalah sehingga hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, proses transaksi di bursa merupakan suatu kelaziman dimana di setiap negara yang mempunyai Bursa Efek akan melaksanakan transaksi dengan tata cara dan prosedur yang relatif sama. Kebolehan dari pelaksanaan transaksi tersebut juga telah diberikan oleh AAOIFI Nomor 21 tentang Surat Berharga (Financial Papers).27 AAOIFI sebagai satu-satunya standard setter syariah di dunia telah menyatakan bahwa jual beli saham diperbolehkan. Hal ini dapat diartikan bahwa transaksi saham di bursa juga telah diperbolehkan. Namun demikian, meskipun diperbolehkan dan merupakan suatu kelaziman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi di bursa yaitu perlu adanya batasan-batasan bahwa transaksi tersebut telah sesuai syariah atau tidak. Dalam transaksi di bursa sebagaimana diungkapkan sebelumnya sudah diterbitkan fatwa MUI untuk memberikan kepastian atas kesyariahan transaksi di bursa. Hal ini sejalan dengan argumentasi bahwa setiap kegiatan (amal) perlu adanya aturan (hukum), sehingga kegiatan perdagangan saham/Efek Syariah di Bursa perlu dibuatkan fatwa kesyariahan atas transaksi tersebut. Namun 24
Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman plaksanaan investasi Untuk Reksa Dana Syariah. 25 Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 26 Fatwa DSN MUI Nomor : 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 27 AAOIFI Nomor 21 tentang Surat Berharga (Financial Papers).
44
demikian,untuk sampai pada penyusunan fatwa tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu secara lebih mendasar hal-hal yang dilakukan dalam mekanisme perdagangan tersebut. 1) Analisis Aspek Syariah Pada Tahap Pembukaan Rekening dan Penyampaian Order Dalam transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia, nasabah tidak secara langsung melakukan transaksi jual atau beli dengan nasabah lainnya, tetapi melalui Perantara Pedagang Efek. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan transaksi Efek dimana Perantara Pedagang Efek melaksanakan order transaksi Efek dari nasabah. Order nasabah diteruskan oleh Perantara Pedagang Efek ke sistem perdagangan Bursa Efek oleh floor trader yang ada di lantai bursa atau dealer di kantor Perusahaaan Efek Anggota Bursa secara jarak jauh (remote trading), atau juga diteruskan langsung ke sistem perdagangan melalui sistem online trading. Untuk aturan dan mekanisme pembukaan rekening, Bapepam LK sudah menerbitkan peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, dimana Perusahaan Efek harus membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah, membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek, membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah.28 Pada saat nasabah akan melakukan transaksi Efek, nasabah tersebut diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu di Perusahaaan Efek Anggota Bursa. Pembukaan rekening juga dimungkinkan dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui PE non AB yang mempunyai kerja sama dengan Perusahaaan Efek Anggota Bursa. Pembukaan rekening tersebut dilakukan dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Di dalam formulir tersebut terdapat pernyataan yang tegas bahwa transaksi tidak 28
peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
45
dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah. Namun demikian, nasabah merupakan pihak yang mempunyai wewenang penuh untuk melakukan transaksi sehingga setiap transaksi yang akan dilakukan oleh AB harus didukung oleh persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Dalam rangka pelaksanaan instruksi transaksi Efek oleh nasabah tersebut, AB mengenakan biaya transaksi (fee broker) kepada nasabahnya berkisar antara 0,2% s.d. 0,5% dari nilai transaksi baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual. Selanjutnya, penyampaian order oleh nasabah untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek di bursa dapat dilakukan baik secara manual, remote atau online. Dalam mekanisme penyampaian order secara manual, nasabah datang langsung ke galeri AB untuk memberikan instruksi jual atau beli atas transaksi Efek di bursa. Instruksi tersebut akan diproses oleh trader yang ada di lantai bursa dengan memasukkan instruksi dimaksud ke JATS. Sementara itu dalam mekanisme penyampaian order secara remote dan online, fungsi dari trader yang ada di lantai bursa digantikan oleh sistem yang dikenal dengan nama e-SPis. Pelaksanaan input data ke e-SPis dilakukan dari kantor/sistem di Perusahaan Efek yang langsung terhubung ke sistem perdagangan di bursa yaitu Jakarta Automated Trading System (JATS). Berkenaan dengan transaksi pembukaan rekening nasabah pada Perusahaan Efek dan penyampaian order tersebut, sesuai dengan kaidah fiqh muamalah, karakteristik transaksi nasabah tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang dilakukan melalui wakil (akad wakalah). Hal ini didukung oleh adanya pernyataan dalam pembukaan rekening nasabah bahwa transaksi di bursa tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, nasabah memberikan wakalah kepada Perusahaaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan transaksi di bursa dan Perusahaaan Efek Anggota Bursa memperoleh fee atau ujrah atas pelaksanaan transaksi tersebut. Selanjutnya, mekanisme penyampaian order secara manual, remote dan online dengan menggunakan sistem JATS merupakan kemudahan yang diberikan oleh teknologi dalam rangka meningkatkan mashlahah atau manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi Efek di bursa. Transaksi di bursa baik yang dilakukan secara manual, remote atau online merupakan transaksi tidak langsung namun melalui Perantara Pedagang Efek yang menjadi AB. Sehingga transaksi di bursa merupakan transaksi antar AB. Oleh karena itu, 46
dalam transaksi di bursa peran AB adalah sebagai wakil dari nasabah yang secara substansi merupakan bagian rukun dan syarat akad wakalah. Berdasarkan akad tersebut, AB akan menerima fee (upah) wakalah dari para nasabah. Wakalah secara bahasa berarti menjaga (al-hifzu) atau pemberian kuasa (al- tafwidh).29 Para ulama sepakat membolehkan wakalah di dalam hal jual beli baik dengan upah atau tidak. DSNMUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan muamalah telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah.30 Dalam fatwa tersebut diputuskan antara lain bahwa wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selain itu juga diputuskan bahwa hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Adapun beberapa pendapat ulama tentang upah atau bayaran perantara atau broker adalah sebagai berikut: a. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni wa as-syarah al Kabir menyatakan: "seseorang boleh memberikan bayaran kepada perantara untuk membelikannya selembar pakaian dan jika dia memberikan bayaran untuk menjual selembar pakaian tersebut, sah hukumnya".31 b. Al-Asqolani dan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barri pada bab ujroh as-simsaroh sebagaimana disebutkan oleh Sya'ban Muhammad Islam al-Barwary menyatakan: "Ibnu Sirin dan Ibrohim berkata,"Tidak ada permasalahan dengan bayaran perantara apabila dia membeli secara tunai." 32 Berdasarkan argumentasi tersebut perantara atau broker diperbolehkan mendapatkan upah atas usahanya menjadi perantara dalam perdagangan saham. 29
Ibn Manzur. Muhammad bin Akram. Lisan al-Arab,(Beirut: Da
47
a. Analisis Aspek Syariah Pada Tahap Pemrosesan Order dan pelaksanaan Order yang telah disampaikan oleh AB dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote maupun online akan diproses pada sistem JATS secara elektronik. Pemrosesan tersebut dilakukan melalui mekanisme lelang berkesinambungan (continuous auction) dengan memperhatikan prioritas harga (price priority) dan prioritas waktu (time priority). Mekanisme yang ada pada lelang Efek di Bursa Efek memungkinkan pihak yang melakukan penawaran terakhir mendapat prioritas karena harga permintaan beli yang lebih tinggi dari investor sebelumnya, atau harga penawaran jual lebih rendah dari investor lain Dalam pelaksanaan lelang tersebut, AB tidak mengetahui pihak yang menjadi lawan transaksinya. Pihak lawan transaksi baru akan dapat diketahui setelah transaksi yang dilaksanakan telah matched. Proses lelang tersebut akan diakhiri dengan bertemunya (matching) permintaan beli dan penawaran jual melalui sistem komputer BEI. Pada saat matching di sistem JATS, transaksi Efek dikatakan mengikat dan hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh PE AB beli, PE AB jual, dan Bursa Efek. Pelaksanaan transaksi lelang telah juga dilakukan pada jaman Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dari Anas bin Malik. Dalam hadits tersebut antara lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan lelang atas selembar hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah), dan sebuah qa'b (qadah, gelas) milik seorang laki-laki dari kaum Anshor. Dalam lelang tersebut, Rasulullah menyerahkan kedua benda tersebut kepada penawar dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori dari A'ta menyatakan bahwa saya menyaksikan masyarakat bersama dengan Rasulullah SAW menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan penjualan rampasan perang secara lelang. Ibnu Abi Syaiba dan Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan bahwa Mujahid mengatakan "Tidak ada yang haram dalam penjualan dengan lelang. 48
Selanjutnya, pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam AlFiqh Al-Islami wa Adilatuhu menyatakan bahwa pendapat yang paling benar adalah kebolehan tanpa syarat dari penjualan dengan lelang. Pembuktian dari pendapat ini adalah bahwa gelas dan tikar kecil disebutkan dalam hadits Anas bukan hadiah dan warisan. 33 Oleh karena itu, hal-hal yang disebutkan di atas harus diinterpretasikan terhadap penerapan kebolehan untuk semua hal yang secara tradisi dijual dengan cara lelang. Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli secara lelang tidak diharamkan dalam Islam. Transaksi lelang yang dilakukan oleh Rasullullah SAW tersebut juga membuktikan bahwa pada dasarnya transaksi lelang telah dikenal pada jaman Rasullullah SAW meskipun masih sangat sederhana. Namun demikian, untuk lebih memastikan bahwa continuous auction telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, kita perlu mengetahui lebih detail mekanisme transaksi lelang tersebut dan diperlukan adanya fatwa DSN-MUI terkait transaksi lelang dimaksud. 2) Analisis Aspek Syariah Pada Tahap Kliring, Penjaminan dan Penyelesaian Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi Bursa merupakan lanjutan kegiatan transaksi yang terjadi di Bursa Efek. Kliring merupakan proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul di Transaksi Bursa. Kliring oleh KPEI dilakukan dengan dua cara yaitu netting dan per transaksi. Pada kliring secara netting maka seluruh hak dan kewajiban suatu AK baik Efek maupun dana akan di hitung secara kumulatif sehingga terlihat kewajiban berupa saldo yang wajib diserahkan dan atau diterima AK tersebut. Pada kliring secara per transaksi, maka hak dan kewajiban setiap AK di hitung masing-masing dan terpisah atas setiap transaksi. Penjaminan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Kliring (AK) yang timbul dari Transaksi Bursa. 33
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuhu. (Damaskus : Daar el-Fikr, 1997)
49
Fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian terselenggaranya Transaksi Bursa bagi AK yang sudah memenuhi kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, dan penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka KPEI merupakan mitra pengimbang sentral (central counterparty) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi terhadap Perusahaan Efek selaku Anggota Bursa. KPEI bertindak selaku novator yang akan menjadi pembeli dengan AK jual, dan menjadi penjual dengan AK beli. Pada praktiknya dana jaminan dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban Anggota Kliring setelah agunan berupa hak terima atas Efek dan atau uang, dan agunan lain Anggota Kliring serta Cadangan Jaminan, tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut KPEI akan memungut dana jaminan sebesar adalah 0,01% dari nilai setiap transaksi di bursa dan tidak membedakan besarnya nilai dana jaminan bagi nasabah baru ataupun lama. Dana jaminan tersebut dikelola dalam bentuk deposito berjangka, Surat Utang Negara (SUN) dan surat berharga lainnya. Dalam rangka penyelesaian transaksi, maka berdasarkan instruksi penyelesaian (settlement instructions), KSEI melakukan pemindahbukuan, baik Efek maupun dana pada rekening Efek PE AB. Dalam rekening Efek PE AB jual, terjadi proses dimana posisi sejumlah Efek yang akan diserahkan dalam sub rekening nasabah jual dipindahkan ke rekening serah PE AB yang selanjutnya diteruskan ke rekening KPEI. Dalam fikih, proses penyelesaian transaksi ini tentunya menjawab keraguan sebagian kalangan akan isu qabd dalam transaksi perdagangan saham. Dimana Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan permintaan jual, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip qabdh hukmi.34 34
Fatwa DSN MUI Nomor : 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
50
Penyelesaian transaksi untuk pasar regular dilakukan pada T+3, dan transaksi dikatakan mengikat di antara para pihak yang bertransaksi pada saat bertemu (matched) di sistem JATS yaitu (T+0). Perbedaan waktu penyelesaian dan pengikatan transaksi mengakibatkan para pihak yang bertransaksi baru dapat menggunakan Efek atau dana secara fisik pada (T+3), walaupun secara hukum, hak itu telah melekat pada para pihak yang bertransaksi pada (T+0). Terkait dengan proses kliring dan penjaminan oleh KPEI hal yang perlu diperhatikan dari prinsip syariah adalah terkait dengan proses netting yang mencampurkan semua hak dan kewajiban, proses novasi berupa peralihan hubungan transaksi antara AK jual dengan AK beli kepada KPEI. Dalam proses netting, besarnya hak dan kewajiban AB beli atau AB jual atas Efek maupun dana dilakukan melalui penghitungan besarnya nilai setiap transaksi jual dan beli atas Efek dan dana yang dibutuhkan untuk transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses netting AB akan menjadi pihak yang berpiutang dan pihak yang berutang sekaligus. Dalam rangka menentukan besarnya nilai hak dan kewajiban akhir atas dana dan Efek tersebut, terlebih dahulu akan terjadi pengalihan utang piutang untuk memperoleh besarnya hak dan kewajiban AB. Dalam fiqh muamalah, secara umum pengalihan utang piutang sering disebut dengan hawalah. التحويل Hiwâlah atau hawâlah bahasa berarti “memindahkan”. Mayoritas fuqaha mendefinisikan hawâlah dengan “ نقل الدين من ذمة اىل ذمة أخرىpengalihan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain”.35 Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional hawâlah didefinisikan sebagai akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya,36 35
Nazih Hammad, Mu´jam al-Muşţalahât al-Iqtişâdiyah fî Lugat alFuqahâ‟, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1994), hal. 147. 36 Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Edisi Revisi, hal. 75.
51
Beberapa syarat dalam hawalah yang harus dipenuhi sehingga suatu transaksi hawalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut: para pihak yang bertransaksi harus berkompeten, persetujuan para pihak atas transaksi hawalah, persetujuan kreditor dan pihak yang menerima pengalihan utang (transferee) harus diberikan pada saat kontrak, subyek transaksi hawalah harus utang (dain) dan bukan barang yang spesifik (ain). Selanjutnya, berdasarkan mayoritas mahzab fiqh, transferee wajib mempunyai utang kepada pengutang pertama (principal debtor) dan principal debtor (muhil) harus mempunyai utang kepada kreditor (muhal). Pada saat KPEI mengambil alih hak dan kewajiban para AK dalam novasi, transaksi hawalah juga dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, syarat dari transaksi hawalah akan berlaku pula dalam kegiatan novasi, sehingga kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. KPEI juga melakukan kegiatan penjaminan dalam rangka memberikan kepastian hak dan kewajiban dari AK yang bertransaksi. Secara umum, dalam fiqh muamalah kegiatan penjaminan tersebut sering disebut dengan kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful „anhu, aşil).37 Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.38 Beberapa syarat kafalah yang perlu dipenuhi adalah adanya pihak penjamin (KPEI), pihak berutang dan berpiutang (AK beli dan AK jual), dan adanya obyek penjaminan (Efek atau dana). Jaminan yang diberikan oleh AK tersebut akan dikelola oleh KPEI. Pengelolaan dalam bentuk deposito berjangka di bank konvensional akan menimbulkan percampuran antara dana jaminan dari AK dengan dana-dana ribawi di bank tersebut. Hal ini 37
Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Edisi Revisi, hal. 69. 38 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum, (ttp: Tazkia Institute, 1999), hal. 177.
52
mengakibatkan dana jaminan tersebut mengandung riba dan bertentangan dengan prinsip syariah. Selain dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, transaksi bursa juga mengenal dan melaksanakan transaksi derivatif seperti short selling, margin trading, pinjam meminjam Efek, dan REPO. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSNMUI/X/2003 disebutkan antara lain bahwa transaksi yang dilarang antara lain meliputi ba' al-ma'dum (short selling), margin trading, dan transaksi- transaksi lain yang mengandung unsur dharar, gharar, riba', maysir, risywah, maksiat dan kezaliman. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi derivatif tersebut masih dikategorikan sebagai transaksi yang dilarang. b.
Analisis Aspek Syariah Dalam Perdagangan Efek di Over The Counter
Sebagaimana pengertian Transaksi di Luar Bursa dalam Peraturan bapepam-LK Nomor III.A.10, transaksi di Luar Bursa merupakan perjanjian jual beli saham antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek. Apabila diuraikan berdasarkan pola hubungan antar pihakpihak di atas dalam bertransaksi, maka akan terdapat hubungan sebagai berikut: Gambar Transaksi Efek melalui perantara Perusahaan Efek
Gambar Transaksi tidak melalui perantara Perusahaan Efek
53
Berdasarkan 2 (dua) pola hubungan transaksi di atas, transaksi di luar bursa khususnya yang dilakukan melalui perantara yaitu Perusahaan Efek akan mempunyai mekanisme transaksi yang tidak berbeda dengan transaksi bursa. Mekanisme tersebut antara lain meliputi pembukaan rekening, penyampaian order dan pemrosesan order. Hal ini berarti, aspek syariah pada transaksi di bursa terkait dengan hal-hal tersebut juga berlaku untuk transaksi di luar bursa. Selanjutnya, transaksi di luar bursa juga dapat dilakukan tanpa melalui perantara. Transaksi tersebut dapat diartikan sama dengan transaksi langsung diantara investor penjual dan pembeli diluar mekanisme bursa. Transaksi tersebut dipandang dari sisi kesyariahan merupakan transaksi yang halal sepanjang memenuhi rukun transaksi jual beli. Dalam praktek saat ini, mayoritas investor yang bermaksud membeli Efek di pasar modal baik dalam pasar perdana maupun dalam pasar sekunder wajib memiliki rekening Efek di suatu Perusahaan Efek. Akan tetapi, secara aturan pada dasarnya investor yang akan membeli Efek di pasar perdana dapat meminta fisik Efek sebagai bukti kepemilikan pembelian Efek suatu perusahaan tertentu tanpa perlu untuk membuka rekening Efek selanjutnya investor tersebut dapat pula menjualnya kepada investor lain diluar lantai bursa. Dari sisi syariah, keseluruhan transaksi baik transaksi di bursa maupun di luar bursa harus tunduk kepada hukum islam tentang transaksi. Berdasarkan prinsip umum syariah dalam transaksi tersebut di atas, maka meskipun transaksi di luar bursa secara umum dapat dilakukan tanpa mengacu pada Peraturan Bapepam-LK ataupun sistem perdagangan di Bursa Efek tertentu, namun wajib tunduk pada prinsip hukum islam mengenai transaksi sebagaimana tersebut di atas. B. Analisis Aspek Pengaturan Perdagangan Efek Secara Syariah 54
Terkait
Mekanisme
Pengaturan mekanisme perdagangan Efek secara syariah merupakan hal yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pada pasar modal di Indonesia telah diperjualbelikan Efek-efek yang termasuk dalam kategori Efek syariah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Di samping itu, regulator harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap para stakeholder yang secara rasional maupun emosional ingin melaksanakan transaksi Efek berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, secara umum mekanisme perdagangan Efek baik di bursa maupun di luar bursa yang ada saat inibelum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dilihat apakah isu-isu syariah yang telah diidentifikasi dan dibahas dalam sub bab A dan B telah diatur secara memadai dalam perangkat aturan yang ada. Pada tahap pembukaan rekening dan penyampaian order, isu syariah yang sangat melekat dalam tahap ini adalah pelaksanaan transaksi secara tidak langsung oleh nasabah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kesyariahan dari transaksi dimaksud perlu adanya akad wakalah antara nasabah dan Perusahaan Efek baik secara implisit maupun eksplisit. Wakâlah atau wikâlah yang secara etimologi berarti al39 tafwîd (penyerahan atau pendelegasian), didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.40 Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa peraturan Bapepam- LK secara implisit telah mengatur hal-hal terkait akad wakalah pada tahap pembukaan rekening dan penyampaian order, yaitu peraturan nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek, peraturan nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek, dan peraturan nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar 39
Nazih Hammad, Mu´jam., hal. 354. Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Edisi Revisi, hal. 62. 40
55
Modal. Di dalam Peraturan Nomor V.D.3 antara lain diatur bahwa kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah mengenai pembukaan rekening harus memuat antara lain bahwa dana dan Efek dalam rekening Efek atas nama nasabah dapat disimpan dalam rekening Efek pada bank kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atas nama Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabah bersangkutan. Dalam kontrak tersebut juga dilengkapi dengan dokumen antara lain surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut, dan keterangan yang jelas terkait dengan jati diri nasabah. Selanjutnya, berkenaan dengan adanya pihak ketiga yaitu PE non AB yang terlibat dalam transaksi Efek nasabah, sehingga dalam penyampaian order maupun transaksi lainnya, nasabah akan bertransaksi melalui PE non AB terlebih dahulu dan dilanjutkan transaksi antara PE non AB dengan PE. Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Nomor V.D.9 mengatur bahwa dalam hal Anggota Bursa Efek membuka rekening Efek untuk nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, maka Anggota Bursa Efek wajib membuat kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani ole nasabah, Anggota Bursa Efek, dan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek. Kontrak tersebut wajib memuat ketentuan yang mengatur tentang ada tidaknya pemberian kewenangan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek bukan AB untuk menerima pesanan secara lisan sehubungan dengan rekening Efek nasabah dimaksud pada Anggota Bursa Efek. Dalam rangka lebih mengetahui informasi mengenai nasabah, Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal telah mengatur tugas dan fungsi institusi terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Berdasarkan peraturan tersebut, penyedia jasa kuangan di bidang pasar modal wajib memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya.41 41
Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
56
Pada tahap pemrosesan order nasabah dan pelaksanaan transaksi, isu syariah yang penting adalah mengenai mekanisme lelang berkelanjutan. Sedangkan pemrosesan order dilakukan secara otomatis melalui sistem JATS- Next G dan telah diatur dalam peraturan bursa terkait perdagangan Efek. Terkait dengan lelang berkelanjutan, Bapepam-LK tidak mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek hanya mengatur secara umum terkait transaksi Efek. Dalam peraturan tersebut antara lain dinyatakan bahwa Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam- meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek dan harga Efek. Di samping itu, Peraturan Nomor III.A.10 juga mengatur bahwa pelaksanaan transaksi Efek untuk nasabah pemilik rekening dilakukan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut.42 Dalam ketentuan Bursa terkait perdagangan Efek yaitu Peraturan Nomor II- A Tentang Perdagangan Efek, bursa telah mengatur mengenai mekanisme perdagangan Efek, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan Efek, hak dan kewajiban masingmasing pihak terkait, dan penggunaan sistem yang digunakan dalam pemrosesan order nasabah. Namun demikian dalam Peraturan bursa belum secara jelas diatur mengenai mekanisme lelang berkesinambungan secara syariah. Hal ini disebabkan, DSN-MUI belum menerbitkan fatwa terkait pedoman pelaksanaan lelang berkesinambungan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Tahap terakhir dari transaksi di bursa adalah kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi. Isu syariah yang diangkat pada tahap ini adalah terkait netting, novasi, dana jaminan dan penyelesaian transaksi pada (T+3). Kegiatan kliring merupakan tugas KPEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI Nomor II.5 tentang Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat. Dalam peraturan tersebut antara lain dinyatakan bahwa KPEI melakukan Kliring terhadap hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul dari 42
Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek hanya mengatur secara umum terkait transaksi Efek.
57
Transaksi Bursa pada Bursa Efek sesuai dengan penjanjian antara KPEI dengan Bursa Efek. Dalam proses kliring tersebut hak dan kewajiban baik Efek maupun dana dari masing-masing anggota kliring yang melaksanakan transaksi akan tercatat dalam Daftar Hasil Kliring (DHK). Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan penyelesaianTransaksi telah mengatur antara lain bahwa Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis transaksi bursa dan wajib membuat kontrak dengan lembaga kliring dan penjaminan mengenai tata cara penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai tanggung jawab direksi lembaga kliring dan penjaminan untuk memastikan bahwa semua pesanan transaksi bursa anggota kliring sebelum dilaksanakan mempunyai agunan yang cukup pada rekening jaminan anggota kliring tersebut dan rekening tersebut dapat dikendalikan untuk penyelesaian kewajiban anggota kliring kepada lembaga kliring dan penjaminan.43 Peraturan Bapepam Nomor III.B.7 tentang Dana jaminan antara lain diatur bahwa dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.44 Dalam Peraturan tersebut juga diatur bahwa dana jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Utang Negara dan atau deposito bank dengan komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Pengadministrasian dan pengelolaan dana jaminan pada Surat Utang Negara dan deposito bank sangat dimungkinkan akan terjadi percampuran dengan dana-dana lainnya yang bersifat ribawi. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi percampuran tersebut, bagi investor yang ingin dana investasinya dikelola secara syariah perlu disediakan tempat pengadministrasian dan pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada transaksi di luar bursa, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek antara laian dinyatakan bahwa setiap Pihak dapat melakukan transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di 43
Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan penyelesaianTransaksi. 44 Peraturan Bapepam Nomor III.B.7 tentang Dana jaminan
58
luar Bursa Efek. Transaksi-transaksi tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Partisipan. Sesuai dengan Peraturan tersebut, Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Bapepam- LK, yang menggunakan sistem dan/ atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek. Oleh karena itu, transaksi di luar bursa wajib untuk dilaporkan kepada Bapepam-LK. Berdasarkan isu syariah dan regulasi yang mengatur mengenai transaksi Efek di pasar sekunder, dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan yang ada telah mengatur transaksi syariah baik di bursa maupun di luar bursa secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kejelasan bagi pihak yang berkepentingan dengan transaksi Efek atau mengurangi ketidakpastian (gharar) dalam pelaksanaan transaksinya. Untuk beberapa tahapan transaksi seperti pembukaan rekening nasabah dan penyampaian order, pengaturan untuk hal tersebut telah dilakukan secara esensi dan implisit tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, terdapat beberapa isu syariah seperti lelang berkesinambungan, netting, novasi, pengelolaan dan pengadministrasian dana jaminan, serta waktu penyelesaian transaksi yang berbeda dengan terjadinya transaksi yang perlu dikaji lebih lanjut. Unsur permainan harga dapat dilakukan dengan cara: (a) Netting, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. (b) Short Selling, yaitu menjual saham saham pada posisi harga tertentu, kemudian membeli pada hari yang sama, yaitu saat harga saham turun. Kedua cara ini sangat lazim dilakukan di pasar modal dalam rangka mencari untung yang lebih besar (capital gain).45 Disamping unsur spekulasi yang tinggi, terdapat faktor lain yang mengguncang harga saham di Bursa Efek, di antaranya faktor insider trading (infromasi orang dalam), Kemudian ada lagi faktor corner, yaitu sejenis manipulasi pasar dalam bentuk 45
Yasso Winarto, Pasar Modal Indonesia. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997), 425.
59
menguasai pasokan saham. Melalui corner ini harga saham bisa direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif (semu).46 Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Yang menyatakan: 47 Dari Ma‟mar ibn „Abdillah ra. berkata dia : Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak boleh ada perbuatan ihtikar kecuali dari orang-orang yang berbuat salah” (HR Muslim) Dengan demikian, praktik netting dan short selling yang berlaku di pasar sekunder sebagai cara permainan harga saham termasuk ke dalam kategori ihtikar yang dilarang shara‟. Larangan ini sangat rasional, karena akan membawa dampak negatif bagi kestabilan pasar, bahkan bisa menghancurkan para pedagang. Kemudian, akibat perilaku para spekulan di pasar sekunder, harga saham sulit untuk ditebak dan sulit untuk stabil, karena fluktuasi harga di lantai bursa bisa terjadi pada setiap saat. Hal ini juga akan membawa dampak yang negatif bagi para pengusaha dan investor sendiri. Unsur-unsur spekulatif yang merugikan masyarakat dalam berbagai transaksi amat dikecam oleh Islam. Dalam kajian hukum Islam unsur spekulatif ini disebut dengan jaha>lah (ketidakpastian). Secara definitif al-jaha>lah diartikan sebagai suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu komoditas. Transaksi yang mengandung unsur jaha>lah ini dilarang dalam Islam, karena bisa merugikan para pelaku ekonomi dan menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Misalnya, terjadinya ketidakpastian tentang harga atau komoditas yang ditransaksikan, atau tanggal waktunya jelas. Di samping itu, secara lebih umum dalam transaksi saham di pasar sekunder dengan unsur netting dan short selling mengandung unsur gharar (penipuan), yang di dalam ajaran Islam dilarang, karena Rasulullah Saw. melarang jual beli yang di dalamnya terkandung unsur gharar (HR Muslim).48 Para ulama fikih mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gharar itu 46
Yasso Winarto, Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997), 411. 47 Imam Muslim ibn al-Hajjaj, s{ahih Muslim, (Beirut : Da>rul Ihya atTurats al-„Arabi>, 1978), 56. 48 Imam Muslim ibn al-Hajjaj, s{ahih Muslim, (Beirut : Da>rul Ihya atTurats al-„Arabi>, 1978) h. 62.
60
adalah sesuatu yang keberhasilannya diragukan apakah akan tercapai atau tidak. Dengan demikian, transaksi yang mengandung gharar berarti transaksi yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Ahmad Musthafa al-Zarqa‟, pakar hukum Islam kontemporer asal Syira, menyatakan bahwa jual beli gharar itu adalah memperjualbelikan sesuatu yang masih bersifat spekulatif, di mana eksistensi dan tolok ukurnya tidak jelas.49 C. Mekanisme Harga Saham dalam Pasar Modal Syariah Ada beberapa prinsip dasar untuk membangun sistem pasar modal yang sesuai dengan ajaran Islam, antara lain, tidak diperkenankan penjualan dan pembelian secara langsung. Saat ini, jika seseorang ataupun sebuah perusahaan ingin menjual atau membeli saham, dia akan menggunakan jasa broker atau pialang. Kemudian broker tersebut akan menghubungi jobbers dan menyampaikan maksud untuk bertransaksi, baik dalam pembelian maupun dalam penjualan saham. Kemudian para jobber ini menawarkan dua rate harga yaitu, rate harga yang akan dibelinya yang biasanya lebih rendah dan rate harga yang akan dijualnya yang biasanya lebih tinggi. Selanjutnya para jobber berkewajiban untuk membeli saham tersebut. Transaksi model ini memberikan dua implikasi. Yang pertama, para jobber akan melakukan pembelian saham meskipun mereka belum tentu membutuhkannya. Mereka membeli saham dengan harapan akan dapat menjualnya kembali kepada pihak yang memerlukan. Hal ini akan membuka pintu spekulasi. Para spekulan mengetahui bahwa mereka dapat membeli saham yang menguntungkan dari pasar karena para jobber ini mampu menyediakan ready stock. Begitu pula bila saham tersebut ternyata kurang menguntungkan, mereka secara cepat pula melepasnya. Implikasi selanjutnya adalah perubahan harga hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, dimana tidka ada perubahan yang berarti dari nilai intrinsik saham. Dalam ajaran Islam, aturan pasar modal harus dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan tindakan spekulasi sebagai 49
Mustafa Ahmad az-Zarqa‟, al-Madkhal al-Fiqhi al-„Am: al-Fiqh alIsla>mi fi> Tsaubihi al-Jadi>d (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 96.
61
sebuah bisnis yang tidak menarik. Untuk itu prosedur pembelian/penjualan saham secara langsung tidak diperkenankan. Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, untuk membuat deal atas sahamnya. Tugas agen ini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor, dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung. Saham-saham tersebut dijual ataupun dibeli jika memang tersedia. Jika banyak pihak yang menginginkan saham tertentu, maka mereka terlebih dahulu harus terdaftar sebagai applicant, dan saham tersebut kemudian dijual/dibeli dengan prinsip first-comefirst-served (siapa datang dahulu dia dilayani). Saat ini, harga saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sedangkan dalam aturan Islam, penentuan harga saham berbeda dengan penentuan harga seperti yang terjadi pada saat ini. Jika kita melihat balance sheet dari joint stock company, maka terlihat bahwa aset sama dengan modal saham ditambah dengan kewajiban. Aset tersebut merupakan representasi dari modal, dimana kewajiban diasumsikan dengan nol. Sehingga, sertifikat sahamnya memiliki nilai tertentu, dimana nilainya akan sama dnegan nilai asetnya. Setiap harga saham yang di atas atau di bawah nilai asetnya, tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Tetapi kekuatan pasar mampu membuat harga saham tersebut di atas/di bawah nilai asetnya. Dalam pandangan Islam, untuk mencegah terjadinya distorsi ini, harga saham harus sesuai dengan nilai intrinsiknya. Adapun formula perhitungannya adalah: harga saham sama dengan modal saham + keuntungan – kerugian + akumulasi keuntungan – akumulasi kerugian, yang kesemuanya dibagi dengan jumlah saham.50 Formula ini akan memberikan nilai sebenarnya dari sertifikat saham, dan akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk membeli atau menjual pada berbagai level harga kecuali berdasarkan regulasi harga yang telah ditetapkan. Prinsip dasar lainnya adalah penelitian account books secara cermat. Praktek standar manajemen bisnis dan akunting 50
Muhammad Akram, Issues in Islamic Economics (Michigan: Islamic Publication, 1983)
62
harus diterapkan pada semua perusahaan yang telah memiliki kuota saham tertentu. Kemudian, perlu ada proses audit dan investigasi secara mendadak untuk meneliti kebenaran dari balance sheet suatu perusahaan. Selain itu, tiap perusahaan harus diminta untuk mengumumkan posisi keuangannya setiap tiga bulan sekali, sehingga publik akan mengetahui berapa berapa seseungguhnya nilai intrinsik dari sahamnya minimal 4 kali dalam setahun. Tentu saja tanggal penutupan suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga tanggal pengumuman posisi keuangannya pun akan berbeda-beda. Dengan demikian, hampir setiap minggu sepanjang tahun, akan ada penutupan dan pengumuman posisi keuangan, dan hal ini akan tetap membuat pasar aktif sepanjang tahun. Prinsip dasar ini juga melarang perusahaan untuk menjual saham mereka sendiri. Perusahaan selanjutnya dilarang untuk menjual sahamnya sendiri di pasar tanpa ada izin dari pencatat/pendaftar Joint Stock Company. Sudah seharusnya harga efek syariah mencerminkan nilai valuasi ril dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut. Skenario bentukan harga saham syariah seharusnya mampu mencerminkan rambu syariah, dimana harga pasar tidak berbeda secara signifikan dengan nilai riil saham. Karena nilai pasar merupakan cerminan dari kondisi riil perusahaan dan kalkulasi ekspetasi perkembangannya. Pasar yang dikenal dalam aturan main syariah menganut sistim kompetisi bebas dan terbuka – walaupun tidak mutlak, dengan begitu nilai pasar sebagai akibat dari tindakan spekulasi maupun intervensi seharusnya tidak terjadi dalam pasar modal syariah. Konsep kepemilikan aset dalam Islam menegaskan bahwa syariah melarang umatnya untuk memiliki atau mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sehat, seperti spekluasi (gambling), monopoli, mencuri, ghas{ab dan riba karena dalam setiap kegiatan tersebut terkait dengan unsur kedzaliman. Etika kepemilikan Islam juga melarang umatnya untuk melakukan manipulasi informasi (al- gha>shi, ghara>r dan Kizb). Hal ini yang kemudian menjadi alasan syariah untuk menetapkan sejumlah
63
syarat dalam setiap transaksi.51 Aturan umum rambu syariah berkenaan dengan mekanisme harga dalam pasar modal syari‟ah yang sehat, menurut pengamatan penulis paling tidak harus berporos kepada pencerminan sejumlah nilai berikut ; a. Konsep „an tara>d{in, artinya harga saham benar-benar mencerminkan harga equilibrium yang dihasilkan dari proses titik temu antara penawaran dan permintaan yang wajar. Sebagaimana yang disinyalir dalam al-Quran dalam surat An Nisa ayat 29, sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati)… (al-Nisa‟/4: 29).52 Kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nizhami Abbas R.A, Rasulullah Saw bersabda: Dari Thawus dari Abdullah ibn Abbas ra. dia berkata: “Rasulullah bersabda: Jangan kamu menyokong para pedagang dari dusun dan jangan pula orang (pedagang) kota mendatangi orang-orang (pedagang) dusun!” Lalu Thawus bertanya kepada Ibn Abbas tentang maksud pedagang kota mendatangi orang (pedagang) dusun? Ibn Abbas berkata: “yang bertindak sebagai perantara dagang (dengan unsur penipuan harga sebenarnya di pasar)”. (HR. Bukhari dan Muslim) Dari kedua nas{ di atas, dapat disimpulkan bahwa syari‟ah melarang perlakuan distorsi pasar dengan adanya manipulasi penawaran maupun permintaan melalui sejumlah tindakan spekulatif tertentu. Padahal praktek spekulatif adalah salah satu satu fenomena yang kerap terjadi dalam perdagangan 51
Yusuf Kamal, al-Isla>m wa al-Maza>hib al-Iqtis}adiyah alMu‟akhirah (Mansȗrah-Mesir: Da>r al-Wafa‟ li al-T}aba>‟ah wa al-Nas}r wa al-Tauzî, 1990), 32 52 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 83
64
saham di pasar sekunder, sehingga mengakibatkan fluktuasi harga saham yang sama sekali tidak berkaitan dengan keadaan ataupun kegiatan ekonomi perusahaan dimaksud. Dalam hal ini J.M Keynes mensinyalir Tingkat investasi tertentu dikuasai oleh tingkat rata-rata harapan pihak-pihak yang terlibat dalam bursa efek, dan bukan dipengaruhi oleh perkiraan para pengusaha, pencerminan kecenderungan ini dapat dilihat dari pergerakan harga saham.53 b. Prinsip pelarangan Ikhika>r (penimbunan/monopoli) yaitu melakukan pembelian secara besar-besaran suatu efek agar dapat mempengaruhi secara signifikan terjadinya perubahan harga. Hal ini telah disinyalir oleh Nizha>mi Taimiyah bahwa:54 “Penjual dilarang dengan sengaja untuk tidak menjual sesuatu kecuali dengan harga yang mereka dapat temukan sendiri”. Perilaku seperti ini tidak bisa diterima oleh logika syari‟ah, dimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw, bahwasanya: “Barang siapa berupaya melakukan tindakan untuk mempengaruhi harga pasar orang muslim, sehingga harga menjadi naik, maka adalah hak Allah untuk menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat nanti”. (HR Abu Daud dan Tarmidzi) Imam Malik menyatakan bahwa: “Tindakan monopolistik tidak dapat dibenarkan karena dapat menaikkan harga dan merusak pasar…”.55 Lebih tegas lagi Rasulullah Saw bersabda :
53
Metwally, M.M., Teori dan Model Ekonomi Islam (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), 176 54 Nizhami Taimiyyah, al-Hisbah fî al-Islâm (Mansurâh-Mesir: Dâr elWafa‟, 1967), 18 55 Ali Abdurrasul, Al-Mabâdi‟ al-Iqtishâdiyyah fî al-Islâm (Kairo: Dâr el-Nashr, 1989), 62
65
“Barang siapa melakukan tindakan monopolistik maka ia telah bersalah/berdosa”. (HR Muslim) c. Konsep Islam yang menegaskan pelarangan intervensi pemerintah dalam menentukan harga pasar atas barang tertentu. Jika dilihat dari kaca mata Islam, perkembangan harga juga didasarkan atas hukum supply and demand, yaitu semakin banyak permintaan semakin tinggi harga sutu komoditi. Dalam konsep ekonomi Islam istilah ini dikenal juga dengan hukm al-„arad{ wa al-t{alab. Dalam persoalan harga, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukannya, hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya pada kondisi normal Nabi menolak untuk menetapkan harga, walaupun pada saat itu terjadi kenaikan harga yang signifikan akibat dari titik temu permintaan dan penawaran, Nabi bersabda: Dari Anas ibn Malik berkata: “Telah melonjak harga di pasar) pada masa Rasulullah saw. Mereka (para sahabat) berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai, yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Saya sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun (boleh) meminta saya untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan dalam persoalan harta.” (H.R Abu Daud) Menurut Ibn Qayyim al Jauziyyah, tokoh fikih dari kalangan Hanafi, hadist ini disabdakan Rasulullah saw., ketika para sahabat memintanya untuk menetapkan harga (tas‟ir) komoditas yang diperjual belikan di pasar, sedangkan harga barang dalam keadaan normal. Kenaikan harga ketika itu adalah disebabkan oleh permintaan yang banyak, sementara stok barang menipis. Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana diterangkan dalam hadist diatas, intervensi (penetapan) harga
66
oleh pemerintah merupakan tindakan zalim; dan berbuat zalim hukumnya haram.56 Berdasarkan uraian diatas maka agio, kelebihan harga saham yang berhasil di jual di pasar perdana dari harga nominal saham, merupakan sesuatu yang dibolehkan syara‟, karena kelebihan harga itu didasarkan atas hukum kebebasan pasar (suply and demand). Penjualan saham di pasar perdana itu dianggap sebagai objek jual beli (al-sil‟ah), yang sudah barang tentu mempunyai harga jual di pasar, atas kesepakatan antara pemilik dan penjual; yaitu kesepakapatan harga emiten dengan penjamin emisi dikaitkan dengan permintaan pasar. Oleh sebab itu, penjualan saham di pasar perdana dengan adanya agio, merupakan sistem transaksi yang normal dalam hukum Islam.57 Namun demikian, apabila kondisi tidak normal, misalkan terjadi praktek monopoli terhadapa suatu komoditi secara besar-besaran, maka pemerintah atau badan otoritas tertentu dapat melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya distosri pasar. Ini merupakan salah satu fungsi dari konsep al-hisbah (fungsi pengawasan pasar; Amar ma‟ruf dan nahi munkâr) dalam Islam. Intervensi tersebut dapat berupa penghentian penjualan efek atau menentukan harga tertentu melalui ketentuan harga rata-rata tertimbang dari transaksi pada hari terakhir penutupan pasar sebelum terjadinya distorsi atau manipulasi dari pelaku pasar. d. Konsep pelarangan al-jaha>lah dan ghuru>r (asymetrik information) dalam proses transaksi jual beli, artinya setiap informasi yang berkaitan dengan saham ataupun value of the firm yang mengeluarkan saham tersebut harus terdistribusikan secara merata dan transaparan. Hal ini mengingat bahwa biasanya hitungan rasio keuangan, nilai penjualan (sales), produktivitas dan lainnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Dalam hal ini imam al-Qurafi 56
Ibnu Qayyim, Al Thuruq al Hukmiyyah fîî al Siyâsah al syar‟iyyah (Kairo: Mu‟assasah al „Arabiyyah li al Thibâ‟ah wa al Nasyr, 1961), 285 57 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek ; Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000),81
67
menegaskan bahwa berkenaan dengan konsekuensi hukum aljaha>lah dan ghuru>r dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan; Pertama, apabila al-jaha>lah dan ghuru>r yang berlaku itu signifikan maka hal ini jelas dilarang secara syari‟ah. Kedua, apabila tidak terlalu signifikan maka para fuqoha berbeda pendapat, ada membolehkan dan ada pula yang melarang. Ketiga, namun apabila al-jaha>lah dan ghuru>r tersebut tidak signifikan maka hal ini dapat ditolerir oleh syari‟ah.58 Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw bersabda : “Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tipu daya”. (H.R Muslim dan Ahmad) Selain itu konsep fiqhiyyah juga menegaskan pelarangan para pelaku pasar untuk mempraktekkan sistim kerja dari sejumlah transaksi berikut ; jual beli An-Najasy yaitu adanya kesepakatan antara penjual dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran palsu sehingga dapat mempengaruhi perilaku calon pembeli yang sebenarnya. Kemudian jual beli al-ghabân yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya. Dalam transaksi jenis ini sangat terbuka lebar untuk terjadinya asymetrik information antara pelaku pasar. Syari‟ah menjamin adanya keterbukaan dalam hal informasi yang menyangkut kinerja perusahaan sehingga penentuan harga melalui mekanisme pasar haruslah berdasarkan prediksi kondisi keuangan riil dari perusahaan tersebut. Terakhir Islam melarang jual beli al-ma‟du>m yaitu jenis penjualan efek yang tidak atau belum dimiliki langsung oleh si penjual. Islam menjamin penentuan harga dilakukan melalui mekanisme pasar yang sehat. Transaksi jual beli efek pada pasar modal syari‟ah dilakukan dengan perintah menjual atau perintah membeli tanpa disertai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Ini artinya, harga beli atau harga jual efek harus ditentukan di lantai baursa sesuai dengan harga pasar pada saat dilakukan transaksi (harga pasar). Dalam transaksi ini, calon pembeli dan penjual sebelumnya tidak bisa 58
Ahmad al-Qurafi,
al-Furuq (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah,
1974),265
68
ikut andil dalam penentuan hrga. Seorang pialang di perdagangan pasar modal syari‟ah hanya bisa menawarkan kepada investor mereka sesuai dengan harga pasar di lantai bursa pada saat transaksi. Mengenai mekansime seperti di atas, perspektif justifikasi fiqhiyahnya masih dalam tataran perdebatan (ikhtilâf). Beberapa pandangan populer dalam hal ini yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Al-syarkhasyi menjelaskan bahwa mekanisme seperti ini tidak diperbolehkan. Karena harga suatu barang yang diperjual belikan harus diketahui jumlahnya pada saat transaksi dilakukan. Untuk itu, transaksi efek dengan penentuan harga menurut mekanisme pasar pada saat yang akan datang merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan menurut prinsip syari‟ah.59 2. Ibn Qayyim mengatakan bahwa tidak ada persyaratan yang mengatakan bahwa harga haruslah diketahui dan ditentukan secara rinci, selama penentuan harga pada saat transaksi mengedepankan prinsip an-tarâdlin dan jauh dari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dari alasan tersebut maka kelompok ini membolehkan transaksi efek dengan harga pasar.60 Mekanisme jual beli saham yang terkait dengan karakteristik yang diperlukan daalam membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut:61 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa saham. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa Efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan
59
Sholah Jaudah, Burshâh al-Aurâq al-Mâliyyah: Ilmiyyan wa Amaliyyan (Kairo: al-Ahram), 6-7 60 Ibn Qayyim, I‟lam al-Muwâqi‟in „an Rabb al-„Alamîn (Kairo: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968), 5 61 Metwally M.M., Teori dan Model Ekonomi Islam (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), 178-179
69
4.
5. 6. 7.
8. 9.
kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.
D. Pembagian Keuntungan Investasi Saham Perdagangan yang didasarkan atas dasar suka sama suka tanpa dibarengi oleh unsur-unsur penipuan, spekulasi, dan eksploitasi manusia atas manusia amatlah dianjurkan oleh Islam, karena unsur-unsur tersebut membawa kepada kerugian pihak lain; yang di dalam al-Quran digambarkan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batal. “Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati)… (al-Nisa‟/4: 29).62 Pengertian suka sama suka dalam ayat ini bukan dalam bentuk kamuflase, yang pada lahirnya terlihat unsur kerelaan tapi pada batinnya ada unsur keterpaksaan. Pernyataan suka sama suka dalam ayat ini memang merupakan suatu perasaan atau kehendak yang tidak kelihatan dari luar, tetapi muncul dari hati masingmasing pedagang dalm rangka mendapatkan ridha dari Allah, yang diungkapkan dalam tindakan yang tulus. Cara berdagang seperti 62
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknananya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 83
70
inilah yang dipuji oleh Rasulullah Saw. Dalam sebuah sabdanya yang berbunyi: Dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ bahwa Rasulullah Saw. ditanya orang tentang apa profesi yang terbaik? Rasulullah menjawab: “Berusaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli itu adalah diberkati” (HR al-Bazzar dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim) Oleh sebab itu, segala keuntungan yang diperoleh melalui jual beli yang diberkati oleh Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi para pedagang, jika hak-hak orang lain pada keuntungan tersebut juga dikeluarkan.63 Sistem dan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, masih merupakan perdagangan biasa, di mana selembar saham diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Artinya, saham ditawarkan dengan mengajukan harga tertentu yang ditetapkan berdasarkan keadaan perusahaan dan kekuatan pasar. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan saham ini masih dalam batas-batas yang wajar dan dilakukan dengan prinsip transparansi, sehingga pemilik saham mengetahui segala persoalan yang berkaitan dengan perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan go public akan dibagi kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan persentase saham masing-masing. Oleh sebab itu, pembagian keuntungan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan: Dari Abu Hurairah ra. berkata dia: telah bersabda Rasulullah Saw..: “Keuntungan itu berimbang dengan tanggung jawab (HR al-Bukhari) Kemudian jika dianalogikan dengan akad al-syirkah dalam ekonomi Islam, maka pembagian keuntungan tersebut juga 63
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi, Rasulullah Saw..menyatakan: “Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak orang lain”. Di antara hak-hak orang lain yang ada pada harta seseorang itu adalah dalam bentu sedekah, nafkah, infak, dan zakat.
71
disesuaikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh para investor.64 Pembagian keuntungan ini, pihak perusahaan harus bersifat transparan dan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Untuk itu, bagi suatu perusahaan yang akan membagi keuntungannya (dividen) diperlukan audit perusahaan tersebut, sehingga berapa jumlah keuntungan perusahaan pada tahun yang sudah berjalan dapat diketahui oleh para investor sebagai pemilik kolektif dari perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan, dapat pula dijadikan modal tambahan terhadap perusahaan dalam upaya mengembangkan perusahaan. Jika hal ini dilakukan, maka keuntungan yang diperoleh para investor sesuai dengan persentase saham masing-masing dijadikan sebagai saham tambahan bagi yang bersangkutan. Cara seperti ini di dalam hukum ekonomi Islam dapat dibenarkan, bahkan amat dianjurkan agar sebuah perusahaan, sebagai bentuk kerjsama dan dalam rangka saling menolong, dapat berkembang, dan dengan sendirinya keuntungan yang diharapkan pun bertambah besar. Di sisi lain, kelebihan dana atau modal yang diperoleh oleh perusahaan dan dibagikan kepada investor merupakan harta yang produktif dan bisa menggairahkan ekonomi. Dengan demikian, investasi dalam bentuk pembelian saham di pasar perdana ini dapat dianalogikan sebagai syirkah al-„inan dalam hukum ekonomi Islam, di mana masing-masing investor yang menanamkan investasi di suatu perusahaan tersebut tidak harus sama kuantitasnya. Atas dasar itu pula, keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing investor juga tidak sama, melainkan disesuaikan dengan besarnya saham masing-masing. Dalam hal perusahaan yang go public itu bangkrut, maka seluruh kerugian ditanggung bersama oleh pemegang saham masing-masing. Hal ini sejalan dengan sebuah pernyataan Ali ibn Abi Thalib yang menyatakan:”Laba (keuntungan) itu tergantung kepada apa yang mereka sepakati” Sebaliknya, kerugian yang diderita oleh perusahaan juga sesuai dengan jumlah modal masing-
64
Lihat Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuhu. (Damaskus : Daar el-Fikr, 1997)Jilid IV, h. 643
72
masing.65 Prinsip keadilan seperti inilah yang harus ditegakkan sehingga perjalanan perusahaan menjadi sehat dan nuansa saling membantu dan tolong menolong antara pengelola perusahaan dengan pemegang saham dapat terjalin dan tercapai dengan baik.66 Lebih lanjut, pembagian keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar sekunder, sebenarnya juga sama halnya dengan pembagian keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar perdana, yaitu dibagi sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan dalam bentuk pemilikan saham. Persoalan yang muncul kemudian adalah terjadinya kenaikan harga saham secara mendadak, yang menyebabkan keuntungan pun muncul secara mendadak. Seandainya kenaikan harga saham suatu perusahaan yang go public tersebut dalam bentuk perdagangan yang sehat maka cara-cara mendapatkan keuntungan tersebut tidak menjadi persoalan. Hanya saja, disamping karena prospek perusahaan cukup baik, kenaikan harga saham suatu perusahaan di pasar sekunder juga amat dipengaruhi oleh pedagang perantara, permainan harga saham dalam bentuk netting, short selling, insider trading dan corner; yang keempat bentuk tindakan ini tidak dapat diterima dan disahkan oleh hukum ekonomi Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa permainan harga saham dengan cara netting dan short selling dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan al-ihtikar dan perbuatan ini dilarang oleh ajaran Islam, karena mengandung unsur zhulm (aniaya/kezaliman). Di sisi lain permainan netting dan short selling ini menjadikan pasar tidak sehat dan perkembangan harga pasar tertekan dan prinsip transparansi harga tidak ada. Dikatakan demikian, para pemburu saham mulai memborong saham-saham yang ditawarkan dan menahannya sampai harga saham naik, untuk kemudian melepasnya ke pasar dengan harga tinggi. Cara seperti inilah yang dalam ekonomi Islam disebut dengan al-ihtikar, dan tindakan seperti ini oleh Rasulullah Saw.dalam sabda beliau yang berbunyi : 65
Muhammad Nejatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Penerjemah, Fakhriyah Mumtihani (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 15 66 Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 157
73
Dari Ma‟mar ibn „Abdillah ra. Berkata dia, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: “Tidak boleh ada perbuatan ihtikar (penimbunan suatu komoditi oleh pedagang sehingga harga melonjak dan ketika itu komoditi tersebut batu dilepas ke pasar), kecuali bagi orang-orang yang berbuat salah (HR Muslim) Dalam kaitannya dengan permainan netting dan short selling di pasar sekunder, secara riil hal ini dapat mengganggu kestabilan harga saham di Bursa Efek, apalagi kalangan peminat saham tindakan ini dikenal dengan nama “menggoreng saham”, yang sudah pasti bersifat negatif terhadap stabilitas harga di Bursa Efek. Kemudian yang tak kalah peranannya dalam permainan harga saham di lantai bursa sehingga harga saham menjadi sangat tidak stabil adalah permainan insider trading dan corner, yaitu permainan orang dalam untuk memanipulasi pasar, dengan cara melakukan transaksi fiktif dalam penjualan saham. Dalam hukum ekonomi Islam permainan seperti ini bisa dianalogikan dengan “bai‟u al-hadhir li badin”, yang dilarang oleh Rasululllah Saw. Majelis Tarjih Muhammadiyah, menyatakan bahwa terdapat sisi positif dan negatif dalam perdagangan saham di Bursa Efek. Unsur positifnya adalah upaya memobilisasi dana masyarakat dalam memajukan suatu perusahaan. Bahkan lebih dari itu, perdagangan saham di Bursa Efek bisa menjadi standar peredaran uang di suatu negara. Sementara unsur negatifnya adalah karena adanya unsur spekulasi, jahalah, dan gharar, yang semuanya itu dilarang dalam Islam; apalagi jika dibarengi dengan permainan netting, short selling, insider trading, dan corner.67 Sementara itu Muhammad Syafi‟i Antonio, pengamat ekonomi Islam di Indonesia. menyatakan bahwa unsur spekulatif di pasar modal sangat tinggi dan termasuk kedalam kategori gharar faisy (unsur spekulasi yang amat tinggi) dan dapat menimbulkan uncertainty terhadap hukum dari sisi harga. Di samping itu, perusahaan yang go public tidak menjadikan publik sebagai penentu keputusan, melainkan keputusan ditentukan oleh
67
Laporan Wartawan dalam, Editor, No. 12/Tahun III/25 November
1989, 13.
74
pemilik utama saham, karena yang bersangkutan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan tersebut.68 Disadari bahwa pada setiap perdagangan akan ada unsurunsur spekulasi, namun unsur spekulasi yang besar akan membawa kepada ketidakstabilan pasar, sekaligus fluktuasi harga akan muncul, sehingga para konsumen akan resah. Di sisi lain, bahwa Bura Efek dapat menggairahkan perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi rakyatnya. Akan tetapi, kegairahan perekonomian di Bursa Efek semestinya tidak melalui cara-cara yang tidak santun dan hormat, sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak tercemar oleh sikap dalam berdagang. Sebab, walau bagaimana pun suatu cara dalam mencapai suatu tujuan yang baik, harus dilakukan dengan baik pula, karena cara yang baik itu disyari‟atkan oleh Allah; sebaliknya cara yang tidak baik dilarang oleh Allah,69 dan setiap tindakan hukum yang tidak berhasil mencapai tujuan yang diridhai Allah, tindakan hukum itu dianggap batal.70 Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum syariah dalam perdagangan saham di pasar sekunder diperbolehkan. Hal tersebut digambarkan dalam mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan Pembagian keuntungan investasi saham.
68
Muhammad Syafi‟i Antonio, Asuransi Takaful, (Jakarta: Tim Asuransi Takaful, 1996), 34. 69 Ibnu Qayyim, Al Thuruq al Hukmiyyah fîî al Siyâsah al syar‟iyyah (Kairo: Mu‟assasah al „Arabiyyah li al Thibâ‟ah wa al Nasyr, 1961), h. 16-17, dan lihat juga bukunya, Bada‟i‟u al-Fawa‟id, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 153. 70 „Izzuddin ibn „Abd al-Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi al-Anam (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, tt.), 121.
75
BAB IV PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan berkaitan dengan mekanisme perdagangan saham, sehingga dilihat dari berbagai mekanisme tersebut Islam tidak mengharamkan perdagangan saham baik di pasar primer maupun di pasar sekunder. Oleh karena itu, Perdagangan saham perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah yang akan dikemukakan dalam bab ini. A. Kriteria Pemilihan Saham Syariah Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsipprinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.1 Karena dalam menentukan klasifikasi saham pada pasar modal yang sudah dipraktekkan memiliki perbedaan dan persamaan, maka pada bahasan ini saya ungkapkan kriteria yang digunakan oleh beberapa negara dalam mengklasifikasikan saham-saham ke dalam saham syariah. Diantaranya adalah : 1. Amerika Serikat Pengembang pertama indeks syariah dan equity fund seperti reksadana adalah Amerika Serikat, setelah The Amana Fund diluncurkan The North American Islamic Trust sebagai equity fund pertama di tahun 1986, tiga tahun kemudian Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM). Sharia Suvervisory Board (SSB) dari Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya. SSB secara lebih spesifik langsung mengeluarkan perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang-bidang berikut : 1
Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana, 2007) , 45.
77
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Alkohol; Rokok/Tobacco; Daging Babi; Jasa Keuangan Konvensional; Pertahanan dan persenjataan; dan Hiburan (Hotel, kasino/perjudian, cinema, musik) Selanjutnya, saringan kedua berupa ketentuan atas rasio finansial untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan dengan utang dan/atau tingkat pendapatan dari bunga. Perusahaan akan dkeluarkan dari DJIM indeks jika : 1) Total Utang/Total Asset = atau > 33 % 2) Total Piutang/Total Aset = atau > 47 % 3) Non Operating Ineterest Income/Operating income =atau>9%2 Pada Februari 1999, Dow Jones meluncurkan Pasar Index Islam pertamanya. Dow Jones Islamic Index adalah salah satu bagian dari Dow Jones index Global group, yang meliputi dari 34 negara dan 10 sektor ekonomi, 18 sektor pasar, 51 grup industri dan 89 sub-sub kelompok yang digambarkan oleh Dow Jones Global Classification Standard. Dow Jones tidak memasukkan bursa index kelompok industri yang bertentangan dengan prinsip Islam. Aktivitas itu meliputi tembakau, minuman beralkohol, daging babi, perjudian, perdagangan senjata, pornografi, industri kesenian dan hotel, dan jasa keuangan konvensional ( perbankan, asuransi, dll).3 Kemunculan indeks dari Dow Jones pasti mempunyai dampak yang luar biasa pada investasi kekayaan menurut Islam. DJIM pasti mempunyai suatu efek yang kekal pada seluruh konsep keuangan berbasis syariah dan standardisasi itu telah mencapai sesuatu yang sangat banyak dicari pada area keuangan Islam yang lain. Dengan 35 Indeks Islam dan hampir 1,8 miliyar dollar AS diatur berdasarkan syariah. Dow Jones Islamic Market Index telah sangat sukses dalam waktu yang relatif pendek.4 2
Iggi H. Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). 3 Khaled A. Hussein. Islamic Investment : Evidence From Dow Jones And FTSE Indices. (Jakarta: Islamic Economic and Banking in 21 century, 2005), 275. 4 Salahudin Ahmed. Islamic Banking Finance and Insurance a global overview. (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006) 398.
78
2. Indonesia Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai dana reksa. Selanjutnya, PT Bursa Eefek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hokum syariah. Penentuan criteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah DIM. Ruang lingkup kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengna prinsip hukum syariah Islam adalah : 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan konvensional. 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. 4) Usaha yang memproduksi mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat madharat. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam menentukan criteria saham-saham emiten yang menjdai komponen dari Jakarta Islamic Index tersebut adalah : 1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar). 2) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal 90 % (sembilan puluh persen). 3) Memilih 60 (enam puluh ) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
79
4) Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.5 Seiring dengan perkembangannya, BAPEPAM telah merilis Daftar Efek Syariah (DES), daftar tersebut akan menjadi panduan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di portofolio syariah.6 Proses screening (penyariangan) dalam penentuan Daftar Efek Syariah – BAPEPAM LK ialah : Screening Pertama Screening Kedua (Core Bisnis) (Rasio Keuangan) Kegiatan usahanya tidak bertentangan 1. Total utang yang dengan prinsip syariah seperti : berbasis bunga 1. Perjudian dan permainan yang tergolong dibandingkan dengan judi atau perdagangan yang dilarang; total ekuitas tidak lebih 2. menyelenggarakan jasa keuangan yang dari 82 % berkonsep ribawi , jual beli risiko yang 2. Utang berbasis bunga mengandung gharar dan atau maisir dibandingkan dengan 3. Memproduksi,mendistribusikan, total ekuitas tidak lebih memperdagangkan, atau menyediakan : dari 45:55 % pendapatan Barang dan atau jasa yang haram 3. Total bunga dan pendapatan zatnya (haram lidzatihi) tidak halal lainnya Barang atau jasa yang haram bukan dibandingkan dengan karena dzatnya (haram ligairihi) total pendapatan tidak Barang atau jasa yang merusak moral lebih dari 10 % dan bersifat madharat
3. Malaysia Malaysia adalah salah satu Negara yang telah meluncurkan pasar modal Islam dengan bentuk Kuala Lumpur Stock Exchange 5
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana, 2007) , 55-57. 6 Ahmad Azhar Syarief.Evaluasi satu semester penerbitan Daftar Efek Syariah demi pengembangan Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia .Karim Riview.2008.
80
Shariha Index (KLSE SI). KLSE SI diluncurkan pada 17 April 1999 Dalam rangka mengimbangi permintaan investor asing dan lokal yang mencari untuk menanam modal dalam sekuritas yang konsisten dengan prinsip shariah. Investor mencari-cari untuk dilibatkan dalam investasi berdasar pada prinsip shariah sekarang mempunyai suatu benchmark untuk membuat keputusan informasi yang lebih baik. KLSE SI adalah suatu rata-rata tertimbang index berisikan Sekuritas dari perusahaan papan utama yang telah didesain oleh Shariah Advisory Council (SAC) dari Komisi Sekuritas (SC). SAC mengeluarkan criteria standar yang difokuskan pada aktivitas utama dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di KLSE. Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah akan termasuk dalam saham-saham yang disahkan. Sekuritas yang dikeluarkan dari saham-saham yang halal adalah perusahaan yang : 1) Operasionalnya berdasarkan riba, seperti aktivitas yang dilakukan bank dan institusi keuangan konvensional. 2) Operasionalnya melibatkan perjudian (al-maysir atau gambling). 3) Aktivitasnya melibatkan pabrikasi dan/atau penjualan produkproduk haram, seperti alkohol, makanan haram, dan daging babi. 4) Operasinya mengandung elemen ketidakpastian (gharar atau uncertainty) seperti bisnis asuransi konvensional. 5) Aktivitas inti ( Core Activities) perusahaan harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti empat criteria di atas. 6) Persepsi public dan image perusahaan harus baik. 7) Aktivitas inti (core Activities) perusahaan memiliki kepentingan dan Masalah (public benefit) untuk umat dan bangsa.7 Di Malaysia, ada dua indeks syariah, KLSE Syariah Indeks dan Rashid Hussain Bhd (RHB) Islamic Equity Index, yang mana 7
Hamida Chapakia dan Yulizar D Sanrego.an Empirical Analysis of Islamic Stock Return in Malaysia. The International Conference on Islamic Capfital Markets (Jakarta: Muamalat Institute.IRTI, 2007), 163.
81
mencerminkan tumbuhnya minat akan saham islam di negeri tersebut. Indeks ini sudah menyajikan suatu platform yang kuat untuk pertumbuhan saham dan manajemen dana islami dan industri broker saham di Malaysia. KLSE Syariah Indeks tlah menunjukkan performa yang baik pada tahun 2001 dengan keuntungan 2.3 persen.8 B. Faktor-Faktor Penentu Harga Saham Kondisi baik atau buruk perusahaan dapat dilihat melalui harga atau nilai dari sahamnya. Perusahaan yang memiliki kinerja baik cenderung mempunyai harga saham yang lebih stabil atau bahkan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya merupakan tujuan utama dari manajemen keuangan.9 Mengingat harga saham selalu berfluktuasi, maka baik bagi pihak perusahaan maupun investor hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan. Mengenai fluktuasi atau pergerakan harga saham, banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan Bringham adalah proyeksi laba perlembar saham, saat diperolehnya laba, tingkat risiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta pembagian dividen. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal seperti tingkat kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak, dan keadaan bursa saham.10 Tingkat rendahnya harga saham benar-benar merupakan penilaian sesaat (judgement momental) yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor psikologis dari penjual atau pembelinya. Kondisi perusahaan, kebijakan direksi, tingkat suku bunga, harga komoditi, investasi lain, kebijaksanaan pemerintah, tingkat pendapatan, laju inflasi, penawaran dan permintaan, dan kemampuan analisis efek adalah sebagian dari hal-hal yang 8
Salahudin Ahmed. Islamic Banking Finance and Insurance a global overview (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), 400. 9 Fred J. Weston and Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan (Jakarta: Binarupa Aksara, 1992) , 9. 10 Fred J. Weston (et el), Dasar-dasar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Erlangga, 1993) , 26.
82
berpengaruh pada penentu harga saham. Harga saham bisa naik dan bisa turun tergantung dari perubahan satu atau lebih faktor yang mempengaruhinya. Pada saat permintaan tinggi terhadap suatu saham harganya bisa naik dan sebaliknya jika permintaan terhadap suatu saham rendah maka harganya akan turun. Pada saat suku bunga naik, umumnya efek menjadi kurang menarik sehingga harganya cenderung turun. Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor harus benar-benar menyadari bahwa disamping akan memperoleh keuntungan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian, ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisa keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga saham tersebut. Menurut Merill Lynch yang dikutip Heru Sutojo ada empat aspek utama dalam penilaian saham yaitu:11 a. Analisis Valuasi Model yang memperhitungkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga saham seperti tingkat bunga, earnings, dividen, dan risiko yang dihadapi. b. Analisis Sekular yang mempunyai implikasi terhadap return dan risiko dibandingkan dengan bunga obligasi pemerintah, rentabilitas dan arus dana investasi. c. Analisis Valuasi sektor utama berdasarkan perkalian price earning ratio, harga relatif, earnings, dan trend jangka panjang keuangan yang diukur dengan return capital, serta sumber dan penggunaan dana. d. Analisis dan pengaruh masalah teknis termasuk unsur-unsur besarnya penawaran dan permintaan saham. Untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan pasar untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga saham, volume perdagangan, indeks harga saham baik individual maupun gabungan, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknis. Model analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan 11
Heru Sutojo, Tujuan Ekonomis dan Non Ekonomis Pada Merjer dan Akuisisi, (Usahawan, 1993) , 141-150.
83
datang berdasarkan kebiasaan masa lalu (nilai psikologis). Para penganut analisis ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan yang ditunjukkan oleh perubahan harga saham pada saat yang lalu dan oleh karenanya pola tersebut akan berulang.12 Sedangkan analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan kemudian menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis fundamental menggunakan prospek laba dan dividen perusahaan, harapan tingkat bunga mendatang dan risiko penilaian perusahaan untuk menantikan nilai sekarang (present value) semua pembayaran yang akan diterima masing-masing saham. Apabila nilai buku saham melebihi harga saham, maka seseorang fundamentalis akan merekomendasikan membeli saham tersebut. Menaksir nilai pasar yang wajar tidak terlepas dari upaya menentukan nilai perusahaan berdasarkan nilai saham di bursa efek. Nilai pasar tersebut berkaitan dengan analisis fundamental mencerminkan kinerja perusahaan dimata pemodal, yang mencakup aspek-aspek fundamental. Di samping itu, Heru Sutojo dalam tulisannya mengemukakan bahwa P/E ratio dan juga harga saham tergantung pada berbagai faktor, antara lain: siklus bisnis, payout ratio, return on book equity, growth rate, cash flow margin, suku bunga investasi bebas resiko, dan risiko-risiko yang diasumsikan.13 Menurut M. Samsul, tiga pendekatan yang sering dipakai untuk menentukan harga saham yaitu: pendekatan dividen, pendekatan ekuitas, dan pendekatan laba. Investor Indonesia pernah menggunakan pendekatan dividen untuk membeli saham, yaitu melebihi satu dasawarsa (tahun 1977 s/d tahun 1988) sejak Paket Desember 1988 pendekatan dividen sudah ditinggalkan. Investor yang ingin tetap menggunakan pendekatan dividen tidak akan pernah lagi mendapatkan saham, karena akan bersaing oleh 12
Harinato F. Sudomo S, Perangkat dan Teknik Analisis investasi di Pasar Modal Indonesia (Jakarta: PT. BEJ, 2001) , 45. 13 Heru Sutojo, Tujuan Ekonomis dan Non Ekonomis Pada Merjer dan Akuisisi (Usahawan, 1993).
84
investor yang menggunakan pendekatan laba. Analisis price earning ratio membuktikan hal tersebut.14 1) Tingkat Pengembalian Investasi Saham Salah satu bentuk investasi finansial yang diminati oleh masyarkat adalah investasi kepemilikan saham melalui pasar modal. Return merupakan hasil yang diperoleh dari setiap alternatif investasi. Return yang diharapkan oleh pemegang saham adalah pembagian dividen dan capital gain. Sehubungan dengan investasi, para investor akan memperkirakan tingkat keuntungan yang akan diperoleh untuk suatu periode tertentu dimasa yang akan datang atas investasinya. Namun demikian, belum tentu tingkat keuntungan yang terealisasi (realized return) sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Adanya ketidak pastian akan tingkat keuntungan inilah yang diidentifikasi sebagai risiko investasi. Perdagangan beberapa sekuritas, baik pada pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah mempunyai tingkat return dan risiko yang berbeda. Saham merupakan salah satu sekuritas di antara sekuritas-sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang diterima oleh investor di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pengertian investasi menurut William F. sharpe bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan.15 Menurut Sunariyah, tingkat pengembalian investasi saham ditentukan berdasarkan rasio perubahan harga saham individual. Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga masing-masing saham, sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari, berdasarkan penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks harga saham, individual disajikan untuk periode tertentu, yang dalam hal ini mencerminkan suatu
14
M. Syamsul, Model Multifaktor yang dimodifikasi Sebagai Dasar Pengembalian Keputusan Jual Beli Saham Pada Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Majalah Ekonomi, Desember, 2005) , 3. 15 William F. Sharpe..Investment . (New Jersey: Prentice hall, 1995), 1.
85
nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham di bursa efek.16 Indeks harga saham untuk pertama kalinya, diperkenalkan pada tanggal 15 April 1983 di Indonesia dan mulai dicantumkan dalam kurs efek harian sejak tanggal 18 April 1983. Pada mulanya hanya merupakan indeks harga saham individual, mengingat jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa masih relatif sedikit. Indeks ini pertama kalinya ditentukan sebesar 100%, dengan dasar harga adalah harga perdana. Harga dasar saham akan berubah apabila ada perubahan harga dasar saham secara teoritis. Harga teoritis yaitu harga dasar penyesuaian akibat adanya aksi emiten (corporate action). Aksi emiten adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh emiten secara sadar dan mempengaruhi harga saham yang cukup material. Misalnya, emiten membagikan dividen saham, saham bonus, stock split, warrant redemtion, right issue, dan sebagainya. Jadi, apabila emiten melakukan corporate action harga dasar dalam perhitungan indeks individual akan disesuaikan. Perubahan-perubahan angka indeks harga saham individual dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kondisi perekonomian di negara tersebut maupun global yang mempengaruhi pola investor di bursa. Ini berarti akan mempengaruhi pula transaksi di pasar modal yang tentunya akan berpengaruh pula pada harga saham individual. Informasi sepenuhnya tercermin pada harga saham akan sangat berharga bagi para pelaku ekonomi di pasar modal dan institusi yang berkaitan seperti BEJ, Bapepam dan IAI. Para pelaku pasar modal, khususnya investor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga saham suatu perusahaan dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham tersebut. Secara umum, perubahan harga saham dapat mengakibatkan perubahan perilaku konsumsi dan investasi investor. Berdasarkan hal tersebut harga saham sangat penting untuk diperhatikan karena harga saham mencerminkan berbagai informasi yang terjadi di pasar modal.
16
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) , 123.
86
Harga saham menjadi sangat penting bagi investor karena mempunyai konsekuensi ekonomi. Perubahan harga saham akan mengubah nilai pasar dan kesempatan yang akan diperoleh investor di masa depan. Dalam kondisi perekonomian yang wajar secara teoritis indeks harga saham selalu berada di atas harga dasarnya. Tetapi dapat pula terjadi dalam suatu perekonomuian yang mengalami depresi harga saham yang berada di bawah harga dasarnya. Sunariyah menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi IHSG adalah kondisi dalam negeri seperti stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Sedangkan faktor eksternal berupa pengaruh dari luar negeri misalnya kondisi perekonomian global yang meliputi tingkat kurs, suplai uang, harga saham dunia dan sebagainya.17 2) Pendekatan Penilaian Harga Saham Analisis nilai saham merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh pemodal sebelum melakukan investasi pada saham, tanpa analisis yang akurat dan rasional kemungkinan para pemodal akan memperoleh kerugian yang besar. Keputusan untuk membeli saham bila nilai perkiraan (nilai intrinsik) di atas harga pasar, sebaliknya keputusan menjual saham terjadi bila nilai perkiraan di bawah harga pasar. Upaya untuk merumuskan bagaimana harga saham yang seharusnya, telah dilakukan oleh setiap analis keuangan dengan tujuan untuk bisa memperoleh tingkat keuntungan yang menarik. Meskipun demikian dari hipotesa pasar modal yang efesien kita tahu bahwa sangat sulit bagi pemodal untuk terus menerus bisa mengalahkan pasar, dan memperoleh tingkat keuntungan di atas normal. Husnan menyatakan bahwa model penilaian merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan (atau yang diamati) menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel-variabel
17
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) , 126.
87
ekonomi tersebut seperti misalnya laba perusahaan, dividen yang dibagikan, variabilitas laba, dan sebagainya.18 Ada dua model penilai saham yang sering dipergunakan untuk analisis sekuritas, yaitu: a) Pendekatan present value (metode kapitalisasi penghasilan). b) Pendekatan price earning ratio atau PER (metode kelipatan laba). Pendekatan present value mencoba menaksir present value, dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, menfaat yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham. Sedangkan pendekatan PER menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu. 3) Analisa Fundamental Suad Husnan menyatakan bahwa analisis fundamental adalah salah satu jenis analisis yang dilakukan oleh investor dengan mempertimbangkan laporan keuangan dan indikator fundamental lainnya, seperti pertumbuhan, pembayaran deviden, dan kualitas manajemen perusahaan daripada memperhatikan perkembangan-perkembangan harga saham tersebut dari hari ke hari. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.19 A. Rodoni menyatakan analisis fundamental adalah analisis yang dilakukan terhadap perusahaan itu sendiri yang berhubungan dengan prosepk pertumbuhan dan kemampuan memperoleh keuntungan yang meliputi tiga tahap analisis:20 1. Ekonomi makro : analisis ini bertujuan untuk melihat faktor yang menguntungkan dalam ekonomi makro dalam kaitannya dengan perusahaan itu sendiri. 18
Suad Sunan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1998) , 215. 19 Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1998) , 304. 20 Ahmad Rodoni, Analisis Teknikal dan Fundamental pada Pasar Modal (Jakarta: CSES Press, 2005) , 50.
88
2. Industri: analisis ini lebih spesifik dan bertujuan untuk melihat kaitan industri dengan perusahaan, seperti perkembangan perusahaan pesaing, standar industri dan pertumbuhan pasar. 3. Perusahaan: analisis yang bertujuan untuk melihat situasi perusahaan yang meliputi berbagai aspek perusahaan, seperti keadaan keuangan perusahaan, situasi pemasaran, produksi dan manajemen. A. Rodoni, di dalam analisis fundamental terdapat dua pendekatan yang biasa dilakukan yaitu: 21 1. Pendekatan top down. Pendekatan yang dimulai dari tingkatan makro ekonomi kemudian kepada situasi dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis terhadap berbagai alternatif keputusan tentang alokasi investasi yang akan dilakukan (saham, obligasi, produk alternatif lainnya). Tahap kedua, yaitu analisis industri meliputi analisis berdasarkan analisis ekonomi dan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri mana saja yang akan dipilih (tentu saja yang memiliki prospek baik dan menguntungkan). Tahap ketiga, didasari tahap sebelumnya bertujuan untuk menetukan perusahaanperusahaan mana saja yang menguntungkan sehingga layak dijadikan pilihan investasi. 2. Pendekatan buttom up, pendekatan yang dimuali dari tingkatan mikro (perusahaan) yang kemudian berkembang kepada analisis industri dan terakhir adalah analsis makro ekonomi. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan: a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. b. Menerapakan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental yaitu present value approach dan price earning ratio approach (P / E ratio). Pendekatan present value juga sering dinamakan sebagai pendekatan kapitalisasi pendapatan. Inti dari pendekatan present value atau kapitalisasi pendapatan adalah menilai saham dengan 21
Ahmad Rodoni, Analisis Teknikal dan Fundamental pada Pasar Modal (Jakarta: CSES Press, 2005) , 51.
89
mendiskontokan cash flow (pendapatan) saham yang akan diterima dimasa yang akan datang (future cash flow) dengan tingkat discount rate tertentu (yang diisyaratkan investor). Pendapatan yang digunakan untuk menganalisis nilai saham menurut Modigliani dan Miller adalah pendapatan bersih per saham (earning pershare) karena dividen tidak relevan untuk melakukan penilaian.22 Terdapat dua variabel utama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat harga saham yaitu harapan investor akan cash flow yang akan diterima di masa yang akan datang seperti terlihat dari nilai FCFE diatas, serta tingkat bunga yang akan menjadi discount faktor dari cash flow tersebut. Dua faktor tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek internal perusahaan (risiko tidak sistematis) tetapi juga dipengaruhi oleh aspek makro ( risiko sistematis) yang di luar kontrol manajemen.23 Dengan mendasarkan diri pada konsep pasar modal yang efesien, analisis fundamental maupun teknikal (analisis perilaku saham dengan bantuan metode statistik) kurang bermanfaat karena dalam pasar pasar yang efesien harga-harga saham yang terjadi di pasar modal telah menunjukkan semua informasi yang terkait dengan saham tersebut sehingga tidak akan ada insentif yang diterima pemegang asaham berupa return di atas normal bagi mereka yang melakukan analisis saham. Dari prespektif pasar modal efesien, para analisis tidak akan memperoleh insentif dalam memperoleh abnormal return. Namun dalam praktek, sulit dijumpai pasar yang demikian (efesien). Jumayanti Indah dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan terbaik akan secara siginifikan memiliki pengaruh pada EPS (Earning Per Share) atau harga per lembar saham.24 Anio Indah Dalam thesisnya yang berjudul pengaruh fundamental dan teknikal terhadap harga saham menemukan hasil 22
William Sharpe F., Investasi, edisi bahasa Indonesia (Jakarta: Prenhallindo, 1997) , 411. 23 Ross Stephen A., Randolph Westerfield and Jeffery Jaffe, Coorporate Finance (USA: Mc. Graw-Hill Higher Education, 2002), 75. 24 Jumayanti Indah.Analisa fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan Investasi (Jakarta:.Jurnal Ekonomi dan Bisnis.2004).
90
penelitian bahwa secara serempak faktor fundamental yang terdiri dari leverage ratio, fix asset turn offer, operating profit margin, Reutrn on Invesment, Price book value memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.25 I Ketut Sukedarsana , dan Yuliansyah dalam analisisnya yang berjudul Analisis fundamental nilai intrinsik dan nilai pasar saham sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi mengungkapkan bahwa ada perbedaan signifikan antara harga pasar saham dan nilai intrinsik keuangan perusahaan.26 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartono dan Yarmanto menyimpulkan bahwa Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukkan reaksi yang tidak wajar (overreaction) dalam menyesuaikan diri terhadap informasi baru. Dalam kondisi pasar overreaction para pelaku pasar akan menilai saham terlalu tinggi (overvalued) di dalam bereaksi terhadap kabar baik dan menilai saham terlalu rendah (undervalued) dalam bereaksi terhadap kabar buruk, sehingga secara teoritis kondisi tersebut menunjukkan bahwa BEJ belum menjadi pasar yang efesien meskipun dalam bentuk lemah. Dalam keadaan pasar yang demikian maka analisis fundamental dapat memberi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan danakan memberi manfaat bagi investor. Karena faktior-faktor yang mempengaruhi harga saham sangatlah banyak, maka untuk melakukan analisis fundamental diperlukan beberapa tahapan analisis. Tahapan yang dilakukan diawali dengan analisis dari (1) kondisi makro ekonomi atau kondisi pasar, (2) kemudian diikuti dengan analisis industri, dan (3) akhirnya analisis kondisi spesifik perusahaan. Secara skematik, kerangka analisis fundamental dapat disajikan pada gambar dibawah ini:
25
Anio Indah Lestari Nasution.Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap harga saham.Thesis.USU.2006. 26 I Ketut Sukedarsana , dan Yuliansyah http://jurnal-esai.org diakses pada tanggal 02 Desember 2008.
91
Analisis Fundamental Penilaian
1. 2.
Manfaat yang diharapkan, baik dalam bentuk dividen maupun laba Risiko investasi yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang layak
Dilakukan dengan analisis
1. Ekonomi atau pasar 2. Industri 3. Perusahaan
Gunakan model valuasi dividen atau PER
Gambar 2.1. Kerangka Analisis Fundamental Sumber : Hartono, hal 478 : 1998
4) Analisis Teknikal Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu. Berlainan dengan pendekatan fundamental, analisis teknikal tidak memperkirakan faktor-faktor fundamental (seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan laba, perkembangan tingkat bunga, dan sebagainya), yang mungkin mempengaruhi harga saham. Karena analisis tersebut didasarkan pada perubahan harga saham di waktu lalu, maka alat analisis utamanya adalah grafik atau chart. Karena itu para penganut analisis ini sering juga disebut sebagai chartist. Terlepas dari sejauh mana besarnya kepercayaan 92
akan pemikiran yang melandasi analisis teknikal tersebut, tampaknya jenis analisis ini masih banyak digunakan di bursa. Pertanyaan yang diajukan oleh kalangan akademis sebenarnya sederhana. Kalau benar gerakan saham mempunyai pola tertentu dan akan berulang, bukankah pola tersebut dapat diprediksi? Bukankah informasi hanyalah perubahan harga di waktu lalu, yang dapat diperoleh oleh semua pemodal? Dengan demikian, para pemodal akan bereaksi sesuai dengan prediksi tersebut, sehingga akhirnya pola tersebut akan hilang, sehingga menjadi tidak berpola lagi. Menurut Suad Husnan, analisa teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan hrga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut diwaktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah (i) bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, (ii) bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh harga di waktu yang lalu, dan (iii) karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, dan pola tersebut akan terulang.27 Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk) dan kapan akan menjual saham (keluar) pasar, dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis maupun menggunakan analisis grafis. A. Rodoni mengatakan, analisis teknikal merupakan study tentang tindakan atau aksi pasar, dengan bantuan grafik-grafik tertentu. Analisis ini dibuat dengan melihat keadaan harga, fluktuasi pasar serta analisis perkiraan (estimasi) menggunakan pola yang dibentuk oleh grafik dan atau perhitungan matematis mengenai pergerakan harga di waktu lampau sehingga dapat diperkirakan harga diwaktu yang akan datang.28 Menurut Sharpe,..29 bahwa analisis teknikal biasanya berusaha untuk meramalkan gerakan harga jangka pendek dan memberikan rekomendasi mengenai saat yang tepat (timing) untuk 27
Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1998) , 71. 28 Ahmad Rodoni, Analisis Teknikal dan Fundamental pada Pasar Modal (Jakarta: CSES Press, 2005) , 3. 29 William F. Sharpe, Investasi, edisi bahasa Indonesia (Jakarta: Prenhallindo, 1997) , 411.
93
membeli dan menjual saham atau kelompok saham (seperti industri) tertentu atau saham secara umum. Tiga asumsi utama dalam analisis teknikal, yaitu: a. Pasar yang mempertimbangkan semua persoalan. Yang dimaksud dengan pasar mempertimbangkan semua persoalan adalah para analisis teknikal percaya bahwa semua faktor yang mempengaruhi harga pasar akan tercermin dalam harga tersebut. Para analisis teknikal percaya kekuatankekuatan tertentu yang mempengaruhi permintaan akan meyebabkan pasat bergerak ke atas atau ke bawah. b. Harga bergerak mengikuti arah aliran. Para analisis teknikal percaya bahwa harga bergerak mengikuti arah aliran tertentu. Tujuan dilakukannya analisis teknikal adalah untuk memastikan arah aliran pada tahap awal dengan maksud melakukan perdagangan mengikuti arah aliran tersebut. Selanjutnya para investor dapat saja mengikuti arah aliran yang berlaku, sehingga arah aliran tersebut berputar arah. c. Sejarah akan berulang. Pada hakikatnya kita dapat katakan bahwa analisis teknikal ini digunakan untuk melihat atau menyelidiki psikologi dasar, adapun grafik (chart) digunakan untuk menggambarkan pola (pattern) tertentu yang mungkin berhasil apabila psikologi pasar berada dalam keadaan menaik atau menurun. A. Rodoni di dalam bukunya, menurut Jaka E. Cahyono manfaat grafik dan analisis teknikal sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Daryl Guppy dalam buku share trading and market trading tactics (2000) adalah :30 a. Grafik harga saham memprediksi kerumunan (crowd). b. Mengontrol resiko. c. Membuat rencana trading yang realitis dan disiplin. d. Charting dapat berguna untuk menguji informasi dari sumber lain
30
Ahmad Rodoni, Analsis Teknikal dan Fundamental pada Pasar Modal (Jakarta, CSES Press, 2005) , 21.
94
5) Analisis Ekonomi Nilai investasi pada suatu surat berharga dipengaruhi oleh harapan pemodal tentang kinerja perusahaan di masa datang. Harga saham sebuah perusahaan akan meningkat jika pemodal memperkirakan arus kas yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut meningkat. Sebaliknya, jika pemodal memperkirakan arus kas yang akan diterima di masa datang akan menurun, harga saham perusahaan tersebut akan menurun. Arus kas yang akan diperoleh oleh pemodal dalam bentuk dividen atau bunga akan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan di tengah-tengah lingkungan usaha yang semakin kompetitif. Oleh karenanya, persepsi pemodal tentang pengaruh lingkungan usaha terhadap profitabilitas perusahaan akan sangat mempengaruhi nilai investasi pada suatu surat berharga. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, harga saham akan meningkat. Dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga saham. Masalahnya kemudian adalah, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan laba? Sebagaimana dimaklumi laba adalah selisih antara pendapatan dari penjualan dengan biaya-biaya. Karena itu untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan biaya, banyak faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut. Tetapi pada dasarnya faktor-faktor tersebut bisa dibedakan, menjadi faktor yang mungkin bisa dikendalikan oleh perusahaan (seperti pemilihan jenis mesin, jenis teknologi, pemilihan karyawan, dan sebagainya) dan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan (seperti misalnya suku bunga, pertumbuhan ekonomi, harga minyak, dan sebagainya). Berbagai perusahaan (termasuk konsultan-konsultan) mencoba membuat model yang menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjualan, dan bagaimana faktor-faktor tertentu dipertimbangkan dala model tersebut dan seberapa jauh pengarunhnya pada penjualan.31 Harga produk perusahaan ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk yang dihasilkan oleh 31
Goerge Foster, Financial Statement Anaylisis (New Jersey: Prentice Hall, 1986) , 128.
95
sebuah industri. Permintaan terhadap barang dan jasa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana beberapa faktor yang terpenting adalah pendapatan konsumen, harga barang atau jasa yang berhubungan, dan cita rasa konsumen. Ekonomi yang tumbuh dengan stabil adalah berita baik bagi pemodal. Berita tentang perkiraan (ramalan) pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pasar modal secara positif. Dalam kondisi seperti ini, investasi pada saham akan memberikan keuntungan yang lebih baik daripada investasi pada surat berhaga dengan pendapatan tetap. Imbal hasil atas investasi pada saham memiliki kolerasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika pemodal menerima berita penurunan ekonomi, nilai investasi pada saham menurun, dalam kondisi seperti ini pemodal akan lebih diuntungkan jika melakukan investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap seperti obligasi. Oleh karenanya, analisis tentang kondisi ekonomi nasional adalah langkah awal yang penting dalam proses analisis invetasi. Setelah proses analisis ekonomi ini dilakukan, pemodal atau analis dapat menggunakan perkiraan kondisi ekonomi di masa datang untuk memperkirakan pertumbuhan industri serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil analisis ini memberikan perspektif investasi kepada pemodal untuk menentukan kesempatan investasi yang terbaik yang ada saat ini ada di pasar modal. Langkah-langkah dalam analisis kondisi ekonomi nasional meliuputi tindakan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut: a. Kondisi ekonomi nasional saat ini; b. Kemungkinan terbesar arah pergerakan ekonomi nasional untuk satu tahun ke depan; c. Perkiraan jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Beberapa variabel ekonomi dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi nasional. Ukuran-ukuran aktivitas ekonomi tersebut memberikan kemudahan kepada anlis ekonomi dalam merangkum dan menyimpulkan kondisi ekonomi nasional. Ukuran aktivitas ekonomi yang biasa digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat pengangguran, dan nilai tukar Rupiah (khususnya terhadap US dollar). 96
a. Nilai Tukar Mata Uang (exchange rate) Sadono Sukirno mengatakan kurs valas merupakan salah satu sarana atau media yang dapat dipilih oleh investor untuk berinvestasi, hal tersebut dipicu karena nilai tukar valas selalu berfluktuasi terhadap mata uang lokal sehingga mendorong para ahli untuk mencermati kondisi tersebut. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang yang digunakan negara lain. Nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap mata uang lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Istilah valuta asing mengacu pada mata uang asing aktual atau berbagai klaim atasnya, seperti deposito bank, atau surat sanngup bayar yang diperdagangkan.32 Pengertian nilai tukar mata uang menurut FASB adalah rasio antar unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa diukur pada waktu tertentu. Fluktuasi nilai tukar mata uang biasanya hanya dipengaruhi oleh demand dan suply atas mata uang yang bersangkutan. Namun, belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap hard currencies (valuta asing yang nilainya kuat) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor politik misalnya, memberi pengaruh yang signifikan. Kuncoro menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US$.33 Ada dua sistem penentuan nilai tukar yang ada di dunia, yaitu sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang. Dalam sistem kurs tetap penguasa moneter menetapkan nilai tukar dengan mempertimbangkan semua aspek perekonomian negara tersebut. Sampai dengan tahun 1996 Indonesia termasuk negara yang menggunakan kurs valuta mengambang yang terkendali dimana penguasa moneter masih campur tangan dalam penetuan nilai tukar, tidak sepenuhnya dilepas kepada pasar. Hubungan secara teoritis antara nilai tukar rupiah dengan harga saham bersifat negatif yaitu apabila terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap US$ (rupiah terdepresiasi), maka akan 32
Sadono Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) , 358. 33 Mudjarad Kuncoro, Manajemen Keuangan Internasional; Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global (Yogyakarta: BPFE, 2000) , 129.
97
menurunkan tingkat pengembalian investasi saham. Dengan merosotnya nilai tukar rupiah menunjuk kepada merosotnya kemampuan ekonomi nasional Indonesia, maka kemampuan fundamental perushaan juga cenderung merosot, sehingga menurunkan tingkat pengembalian investasi saham. b. Inflasi 1) Teori dan Definsi Inflasi Ada bebebarap konsep ekonomi dalam menetukan makna inflasi. Sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulakn inlfasi itu sendiri. Namun adapula yang meng-interpretasikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi. Dengan demikian, banyaknya teori-teori yang meng-intepretasikan makna inflasi, membuat definisi inflasi pun ikut bervariasi, sehingga sulit memahaminya apabila hanya melihat kepada satu sisi saja. Dengan demikian, penentuan makna inflasi pun. Secara tepat dan teliti menjadi sulit.34 Inflasi adalah kenaikan prosentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau indeks harga lainnya. Inflasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang berbentuk fisik maupun investasi yang berbentuk surat-surat berharga seperi saham dan obligasi. Investasi di pasar modal banyak mengandung unsur ketidakpastian dan besar resikonya. Pilihan investasi akan sangat bergantung pada investor dalam memandang resiko. Pada saat inflasi meningkat, banyak investor yang mengalihkan dananya ke sektor yang berisiko rendah dibandingkan di pasar modal, sehingga harga saham menjadi lemah/rendah dan nilai perdagangan saham menjadi rendah. Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Venieris and Sebold mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara terus menerus sepanjang waktu (a sustained tendency for the general level of prices to rise overtime). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. 34
Hasan, Ahmad, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , 274.
98
Sedangkan Nopirin mengatakan inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus.35 Sebagian ahli ekonomi telah berusaha memberi penekanan dengan memberi istilah “inflasi” terhadap kenaikan harga tingkat harga yang berlangsung secara berkepanjangan, dan menggunakan istilah “kenaikan tingkat harga” untuk kenaikan yang terjadi dalam satu kurun waktu (temporeri). Tingkat inflasi (presentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai dibawah 4-6 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 5-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat bebrapa ratus atau beberapa ribu persen dalam setahun. Sebagian pakar ekonomi berpendapat bahwa kalimat inflasi mengandung banyak makna konsep:36 a) Inflasi pada harga. Ini terjadi kenaikan harga di luar kebiasaan. b) Inflasi pada income. Ini terjadi apabila munculnya fenomena kenaikan pada pasokan income uang pada perindividuan, di luar standar normal. c) Inflasi pada biaya. Ini termasuk kenaikan yang terjadi pada unsur-unsur produk yang berlaku di pasar komoditi. Mulia Nasution menyatakan inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya dapat dibedakan dari unsur penyebabnya, karena inflasi ini terjadi dari berbagai unsur penyebab didalam perekonomian, sehingga dapat dikelompokkan jenis-jenis inflasi sebagai berikut:37 a) Cost Push Inflation Inflasi ini terjadi karena produsen menaikkan harga pokok penjualannya akibat naiknya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi yang dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan tingkat harga akan menyebabkan inflasi. Dengan kenaikan harga, 35
Nopirin, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1990) , 25. Hasan, Ahamd, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2005) , 276. 37 Mulia Nasution, Ekonomi Moneter: Uang dan Bank (Jakarta: Djambatan, 1998) , 21 . 36
99
serikat pekerja akan kembali menuntut kenaikan upah karena naiknya biaya hidup. Hal ini akan dapat memperbesar inflasi akan saling susul-menyusul. b) Price Push Inflation Penyebab inflasi adalah kekuatan monopoli yang dimiliki produsen, sehingga kekuatan monopoli yang dimiliki produsen dapat mengatur tingkat produksi untuk menaikkan tingkat harga yang sesuai dengan keinginannya. c) Import Cost Push Inflation Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan tingkat harga barang-barang impor (impor barang modal dan bahan baku) yang penting. Karena barang-barang impor tersebut meningkat, maka didalam negeri juga akan mengalami kenaikan. Ada tiga teori utama mengenai inflasi yaitu:38 a) Teori Kuantitas Mengatakan bahwa penyebab inflasi adalah pertambahan jumlah uang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. Tambahan jumlah uang beredar sebesar x % bisa menumbuhkan inflasi kurang dari x %, sama dengan x %, atau lebih besar dari x %, tergantung kepada apakah masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan tetapi lebih buruk dari masa sekarang atau lampau, atau akan naik cepat dari sekarang ata masa lampau. b) Teori Keynes Mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya. Teori ini menarik karena menyoroti peranan distribusi pendapatan dalam proses inflasi, dan menyarankan hubungan antara inflasi dan faktor-faktor non ekonomis. c) Teori Strukturalis Teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan struktur ekonomi, khususnya suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Inflasi semacam ini tidak bisa hanya diobati dengan misalnya mengurangi jumlah
38
Muana Nanga, Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) , 252.
100
uang beredar, tetapi dengan pembangunan sktor bahan makanan dan ekspor. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan di pasar modal. Hal ini akan menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagainya akibatnya investor sektor swasta tertekan sampai ke bawah tingkat keseimbangannya, yang disebabkan oleh terbatasnya penawaran dana yang dapat dipinjamkan (loanable founds). Karena, sejauh inflasi menuntun kearah tingkat bunga riil yang rendah dan ketidakseimbangan pasar modal, inflasi memperkecil investasi dan pertumbuhan. Inflasi menimbulkan akibar buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Prospek pembangunan jangka panjang akan menjadi semakin buruk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi yang bertambah serius cenderung mengurangi investasi yang produktif. Kecenderungan ini mengakibatkan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kinerja perusahaan yang mengakibatkan turunnya tingkat pengembalian investasi saham. Awal munculnya fenomena inflasi disebabkan tersebanya dinar dan dirham yang tidak murni. Itu disebabkan karena sebagian dari kekuatan nilai belinya tidak berasal dari logam itu sendiri. Dari sini maka nilai angkanya jauh lbih besar dari nilai harga sesungguhnya. Padahal jika bernaung dibawah sistem standar emas maka harga lebih stabil. Itu disebabkan karena sistem emas adalah sistem yang lahir secara spontan.39 Ketika masyarakat mulai menggunakan mata uang kertas, pada mualnya tidak terjadi inflasi seperti sekarang ini. Akan tetapi inflasi melonjak ketika tidak diisyaratkan backign emas dan perak sehingga muncul fenomena inflasi di seluruh dunia.40 Oleh karena itu sebagiam spesialis ekonomi islam menyimpulkan definisi inflasi sebagai kelebihan yang terjadi pada kuantitas mata uang kertas yang tidak diimbangi dengan kelebihan backing emas dan perak. 39
Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2005) , 277. 40 Khairat al-Baidhawi, al-Tad}akhum wa Âsâruhu fi al-„Alam al-Tsalits (Beirut: Institut al-Inma‟, al-„Arabi 1976), 24.
101
Definisi ini tidak disetujui oleh pakar ekonomi, mereka berpendapat definisi tersebut sudah tidak relevan pada masa sekarang. Sebab, mata uang kertas tidak lagi mempunyai hubungan dengan emas, tetapi kekuatan belinya hanya diambil dari produk negara dan keseimbangannyadengan komoditi, dan layanan yang berikan. Andaikata penolakan ini benar, seharusnya negara-negara industri maju tidak akan mengalami inflasi. Dimasa sekarang, fenomena inflasi ini semakin bertambah karena bertumpu pada sistem standar mata uang kertas, sehingga mendatangkan dampak yang sangat berbahaya. Sejak dahulu, ulama telah memperingatkan kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena inflasi ini. Bahkan Imam Syafi,î r.a adalah orang pertama yang berbicara dampak yang di timbulkan oleh inflasi. Sebagaimana uang diungkapkan oleh Imam al-Nawawi mengutip perkataan imam Syafi,î: “Imam Syafi,î beserta ashab (murid-murid)nya, melarang pemimpin untuk mencetak dirham yang tidak murni, berdasarkan hadist shahih, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa yang menipu kami (kaum muslimin), maka tidaklah termasuk golongan kami”. (HR. Muslim) Disamping itu, pencetakan dirham yang tidak murni juga akan merusak nilai mata uang, merugikan terhadap hak orang lain, menyebabkan naiknya harga, sulitnya mendapatkan pemasukan serta kerusakan-kerusakan lainnya.41 Adam Isa malah memandang Inflasi mata uang sangat berpengaruh negatif terhadap akhlak seseorang. Sebab akan menyebabkan kerugian pada masyarakat. Oleh sebab itu, ketika terjadinya kenaikan pada harga barang, dan anjloknya pada nilai beli mata uang-sementara gaji pegawai pemerintahan pada level yang ada-biasanya mereka terpaksa untuk memenuhi kebutuhan
41
Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2005) , 282.
102
material dengan cara mengeksploitasi tugas mereka, sehingga terjadi istilah sogok-menyogok.42 Syahatah menawarkan solusi untuk menimalisir tingkat inflasi. Solusi tersebut dirumuskan sebagai berikut:43 a. Reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang, dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. b. Mengarahkan belanja dan melarang terlalu berlebihan, mubazir dan belanja yang tidak bermanfaat. c. Larangan menimbun harta dan mendorong untuk menginvetasikannya. d. Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan terhadap unsur manusia secara moral dan material. Menurut Ahmad Hasan, pengetahuan secara benar tentang sebab terjadinya inflasi akan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang di maksud adalah peredaran mata uang kertas melebihi backing emas dan perak. Oleh karena itu hubungan erat antara mata uang kertas dengan emas dan perak harus dikembalikan seperti sedia kala, disamping mendorong masyarakat untuk menyimpan deposito dalam bentuk emas dan perak.44 2) Interest-based Economy dan Interest-Free Economy dalam kaitannya dengan Inflasi a) Interest-based Economy M. Anwar mengatakan, sistem suku bunga (Interest-based Economy) akan mengakibatkan investasi yang modalnya berasal
42
Musa Adam Isa, Âsar al-Taghayyurât fi Qîmati al-Nuqȗd wa Kaifiyyah Mu‟ allijâtihâ fi al-Iqtishâd al-islâmy (Jeddah: Majmȗd Dâllah alBarâkah, 1993) , 118. 43 Husein Syatahah, al-Fâidah al-Ribawiyah Wuqȗdu al-Tadhakhum alNaqdî wa Laisat Ta‟wîdhan „Anhu (Bank Dubai Islami: Majalah al-Iqtishâd alIslami, Jumadi al-Ȗlâ 1402H) , 8. 44 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2005) , 287.
103
dari dana pinjaman, akan diperhitungkan biaya inflasi atau disebut tingkat inflasi yang diantisipasi pada waktu pengembalian. 45 b) Interest-Free Economy Menurut M. Anwar, interest-free economy tipikalnya adalah bagi hasil (profit sharing). Kenaikan profit sharing suatu perusahaan ditentukan oleh tingkat aktual inflasi. Kesimpulannya, dalam sistem interest-free economy (ekonomi bebas bunga), tingkat ril return yang diperoleh pemodal tidak diakibatkan oleh inflasi. Sebab tingkat ril return yang didapatkan seorang pemodal dapat diproteksi pada saat terjadi inflasi, dan inflasi tidak mungkin mempengaruhi keputusan dia untuk mempertahankan aset. Oleh karen itu, pada sistem bunga, kelesuan kondisi ekonomi dihubungkan dengan inflasi, baik diantisipasi maupun tidak. Dan hal ini tidak terjadi pada sistem interest-free economy. Dan yang peling utama, profit sharing yang didalamnya merepresentasikan nilai-nilai keadilan serta lebih manusiawi. c) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) SBIS merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SBIS mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 1. menggunakan akad ju'alah (Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan wakalah) 2. satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; 4. diterbitkan tanpa warkat (scripless); 5. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan 6. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 45
Muhammad Anwar, Modelling Interest-based Economy; A Study in Macro-economics and Development (Grove st., Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1987) , 67.
104
Pengaturan SBIS sendiri ada pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS didefinisikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.46 SBIS memiliki 2 karakterisrik utama, yaitu diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat dan bersifat tidak dapat diperjualbelikan (non negotiable), jadi SBIS bukan merupakan surat berharga seperti obligasi, surat tagihan dll. Atas penitipan tersebut, BI dapat memberikan bonus. Fatwa DSN lebih lanjut menjelaskan bahwa bonus yang diberikan BI tidak boleh dipersyaratkan atau dengan kata lain bersifat sukarela. Apabila ada perubahan tingkat SBIS maka akan berpengaruh terhadap harga saham. Perubahan tingkat Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat mempenagruhi harga saham melalui tiga cara: 1) Perubahan tingkat SBIS mempengaruhi kondisi perusahaan secara umum dan profitabilitas perusahaan yakni dividen dan harga saham biasa. 2) Perubahan tingkat SBIS mempengaruhi antara perolehan dari obligasi dan perolehan dividen dari saham-saham, oleh karena itu terdapat daya tarik yang relatif antara saham dan obligasi. 3) Perubahan tingkat SBIS mempengaruhi psikologi para investor sehubungan dengan investasi kekayaan, sehingga mempengaruhi harga saham. Bila tingkat SBIS mengalami kenaikan maka hal tersebut akan membuat para investor akan menarik dananya dan menginvestasikanya ke deposito. Sedangkan bila tingkat SBIS mengalami penurunan maka dana yang ditanamkan tersebut akan ditarik dan para investor akan menginvestasikan dananya tersebut ke aspek yang lebih menguntungkan lainnya seperti ke pasar modal dengan membeli saham.
46
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
105
6) Analisis Industri dan Perusahaan a. Price Earning Ratio (PER) PER merupakan suatu intuitif statistik yang menghubungkan harga yang dibayar terhadap current earnings dan menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah yang dihasilkan. PER yang tinggi menunjukkan kepercayaan investor bahwa perusahaan memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Price Earning Ratio (PER) merupakan indikator yang dapat digunakan apakah harga saham tertentu dinilai tinggi atau rendah. Menurut Ricahrd B. dan Stewart M, PER yang tinggi dapat menunjukkan:47 1) Investor mengharapkan pertumbuhan deviden yang tinggi maka akan menarik minat para investor untuk membeli saham sehingga permintaan saham akan meingkat. Peningkatan permintaan saham akan menyebabkan harga saham meningkat. 2) Saham berisiko rendah sehingga investor tertarik dengan pengembalian yang rendah. Dengan demikian permintaan saham yang berisiko rendah akan meningkat yang menyebabkan harga saham tersebut naik. 3) Perusahaan diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ratarata sementara di pihak lain mampu membagikan laba dalam proporsi yang besar. Pertumbuhan dan pembagian laba yang tinggi menimbulkan minat para investor untuk membeli saham dan pada akhirnya akan menaikkan harga saham. Dari ketiga hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PER yang tinggi akan menyebabkan harga saham yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya jika nilai PER rendah maka akan menyebabkan harga saham rendah. PER dapat dirumuskan sebagai berikut:48 PER=
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎 ℎ𝑎𝑚 �𝑖𝑎𝑠𝑎 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝑆 ℎ𝑎𝑟𝑒
47
Richard B. Stewart M., Principles of Cooperate Finance (New York: MCGtaw-Hill, 1991) , 56. 48 Darmaji T. dan M. Fakhruddin, “Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: Salemba Empat, 2006) , 134.
106
Beberapa keuntungan penggunaan PER dalam penilaian ekuitas, yaitu:49 a) Modelnya relatif sederhana dan mudah dihitung. b) Data PER untuk setiap perusahaan tersedia sehingga memudahkan perbandingan antar perusahaan. c) Menghubungkan harga saham dengan earning. d) Sebagai alat ukur dalam mengukur karakterisktik perusahaan termasuk risiko dan pertumbuhannya. e) PER merefleksikan persepsi dan sentimen pasar. Apabila investor merasa optimis terhadap saham industri tertentu, maka akan meningkatkan harga saham tersebut. PER saham tersebut akan meningkat karena optimisme tersebut. Demikian pula sebaliknya PER akan menurun apabila pasar membuat kesalahan sistematis. PER memiliki kelemahan karena keterbatasannya yang dimilikinya:50 1. Perhitungan didasarkan atas laporan akuntansi dengan metode penyusunan yang berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya sehingga perbandingan rasio satu perusahaan dengan yang lain bisa mengakibatkan interpretasi yang berbedamisalnya dalam hal perbedaan metode penyusunan, metode penghapusan piutang dan pembagian bonus. 2. Diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang kinerja perusahaan untuk mengatakan bahwa suatu perusahaan lebih bagus dibandingkan perusahaan lainnya, tidak cukup hanya dngen membandingkan PER saja. 3. Karena sifat analisis rasio adalah jangkan pendek, manajemen perusahaan dalam menyajikan PER bisa memanipulasi dengan syah yaitu dengan menggeser angka-angka yang diperkanan secara akuntasi, misalnya melalui penghapusan, penyusutan dna cadangan.
49
Domadaran, Domadaran on Valuation (Singapore: Jhon Wiley & Sons, Inc., 1996) , 291. 50 Domadaran, Domadaran on Valuation (Singapore: Jhon Wiley & Sons, Inc., 1996) , 307.
107
4. PER tidak dapat digunakan apabila EPS negatif. Walaupun hal ini bisa diatasi secara partial dengan normalisasi atau rata-rata EPS, masalah ini tidak dapat dieliminir seluruhnya. 5. Volatilitas pendapatan (earning) bisa menyebabkan PER berubah secara drastis dari periode ke periode. Secara siklus, earning akan bergerak mengikuti pergerakan ekonomi sedangkan harga merefleksikan pengharapan di masa yang akan datang. Jadi PER dari suatu perusahaan akan bergerak mengikuti siklus sehingga akan tinggi pada masa kritis dan rendah pada masa booming. Nilai PER bisa dibandingkan antar perusahaan dan antar industri dengan pendekatan comparable (perbandingan antar perusahaan dalam industri yang sama) dan pendekatan regresi secara croos sectional. P/E ratio menggambarkan optimisme market terhdaap pertumbuhan perusahaan. Dengan P/E maka dapat diketahui apakah investor merasa optimis atau perimis terhadap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika mereka merasa optimis maka mereka akan memutuskan untuk membeli saham tersebut. PER dapat dihubungkan dengan faktor-faktor fundamental yang menentukan nilai dalam DDM yaitu tingkat pertumbuhan yang diharapkan payout ratio dan risiko. Banyak perbedaan menyangkut PER, risiko dan return menyimpulkan bahwa nilai PER berhubungan dengan size perusahaan dan risiko tidak sistematis. Keown, Pinkerton dan Chen pada tahun 1987 mengindikasikan bahwa pemilihan portofolio dapat didasarkan pada PER namun Fardfield di tahun 1994 menyatakan bahwa banyak faktor selain PER yang perlu dianalisa. Dengan semakin terintegrasinya pasar modal, analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PER pada setiap industri mempunyai arti penting bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi.
108
b.
Book to market Beberapa studi telah menunjukkan hubungan antara book to market dengan excess return dimana excess return merupakan selisih antara portofolio return dengan risk fire rate. Rosenberg, Reid dan Lanstein (1985) menemukan bahwa rata-rata return pada saham-saham di bursa Amerika mempunyai hubungan positif dengan rasio nilai buku dan nilai pasarnya (harga). Hasil penelitian tersebut didukung oleh Fama dan French (1992) dengan meneliti return saham antara tahun 1963 sampai 1990 dan menunjukkan adanya hubungan positif antara rasio nilai buku / harga dengan return. Mereka kemudian mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan rasio nilai buku / harga dalam 12 portofolio. Portofolio perusahaan-perusahaan yang mempunyai rasio book to market tinggi memberikan return yang lebih rendah daripada portofolio dengan rasio book to market rendah. Fama dan French menunjukkan pula bahwa saham dengan book to market ratio yang lebih rendah memberikan indikasi risiko yang lebih tinggi, karena perusahaan yang harga sahamnya dibawah nilai buku biasanya sedang mengalami masalah dalam perusahaanya. Oleh karena itu, sebaiknya investor harus mempertimbangkan apakah tambahan return yang akan diperoleh seimbang dengan peningkatan risiko yang dihadapi. Hubungan antara price dan book menarik perhatian investor. Book to market merupakan rasio yang menghubungkan nilai buku saham dengan harga saham perusahaan tersebut. Saham yang dijual dibawah Book menjadi menarik untuk dibeli dan akan dijual kembali jika nilainya menjadi naik nantinya. Nilai dari Book biasanya dihasilkan melalui perhitungan akuntasni, berupa ekuitas. Ekuitas tersebut diperoleh dari perbedaan antara nilai buku aktiva dengan nilai buku kewajiban. Nilai buku dari aktiva umumnya ditentukan berdasarkan aturan akuntasni dan dengan bertambah umurnya maka nilai buku aktiva tersebut berkurang sedangkan nilai dari kewajiban tersebut menggambarkan nilai pada saat terjadinya kewajiban tersebut. Hal ini yang membedakannya dengan market value, karena menurut Reilly, market value
109
merupakan nilai yang ditetapkan berdasarkan kekuatan suply dan demand.51 Beberapa keuntungan menggunakan book to market relatif stabil sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perbandingan dengan market value.52 1. Melalui standar akuntansi yang konsisten sehingga dapat digunakan untuk membandingkan antar perusahaan yang menggunakan metode akuntansi yang sama. 2. Walaupun perusahaan mengalami negative earning, investor dapat menggunakan book to market dalam menilai perusahaan. Tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan book to market: 1. Dipengaruhi oleh sistem akuntansi yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diperbandingkan antar perusahaan atau antar negara yang mempunyai standar akuntansi yang berbeda. 2. Karena perusahaan satu dengan yang perusahaan yang lain belum tentu mempunyai sistem akuntansi yang sama maka book to market tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan Dari hasil penelitian Fama dan French menghasilkan bahwa efek beta tidak dapat digunakan untuk menjelaskan return saham melainkan efek size dan book to market lebih mampu memprediksi return. Namun untuk memilih suatu investasi, Nickel dan James pada tahun 1990 menyarankan 5 kriteria yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Risiko investasi, yang menjelaskan kemungkinan bahwa investasi dan akumulasi yield (hasil) dari investasi tersebut tidak memilik nilai pada suatu periode. 2. Yield (hasil usaha), yang menggambarkan peningkatan nilai investasi untuk jangka waktu tertentu (umumnya untuk 1 tahun). 51
Frank Reilly and Brown Keith C., Investment Analysis and Porotfolio Management (Orlando: Dryden Press, 1997), 772. 52 Domadaran, Domadaran on Valuation (Singapore: Jhon Wiley & Sons, Inc., 1996) , 307.
110
3. Duration, mewakili jangka waktu tertentu atas aktiva yang diperjanjikan. 4. Likuiditas, menunjukkan seberapa cepat pengembalian investasi. 5. Pajak, menjelaskan pengaruh pajak investor terhadap investasi. Banyak investor telah menggunakan hubungan antara harga dengan nilai buku sebgai strategi investasinya, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Beberapa investor telah menggunakan rasio harga/nilai buku yang rendah sebagai saham yang undervalued. Beberapa studi yang telah dilakukan terhadap book to market ratio dalam strategi investasi antara lain yaitu book to market ratio dan excess return, dan penggunaan book to market ratio sebagai kriteria investasi. c. Return On Equity (ROE) Return on equity atau sering disebut rentabilitas modal sendiri menurut Bambang Rianto adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak.53 Laba yang diperhitungkan untuk mengukur ROE adalah laba yang dikurangi beban bunga dan pajak. Definisi ROE menurut R. Agus adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.54 Pemilik sebagai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan perusahaan tentunya menginginkan rentabilitas yang tinggi. Untuk itu maka pemilihan untuk sumbersumber pembelanjaan yang dilakukan hendaknya dapat mempertinggi rentabilitas modal sendiri. Suad Husnan juga lebih mempertegas lagi bahwa ROE adalah laba yang ditahan dan
53
Bambang Rianto, Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada 1995), 44. 54 R. Agus, Manajemen Keuangan teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), 51.
111
diinvestasikan kembali tersebut bisa menghasilkan tingkat keuntungan.55 Sementara itu Sutrisno menyatakan ROE yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setalah dipotong pajak atau earning after taxes. Sehingga berdasarkan penjelasan sebelumnya yang dimaksud ROE adalah kemampuan perusahaan dalam mengembalikan return yang diharapkan. ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba. Return on equity sering disebut juga dengan rate of return on net worth, yaitu: “Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri”. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setalah dipotong pajak atau earning after taxes (EAT).56 Menurut Teodora (2002), Return On Equity yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Menurut Yarnest, Return On Equity adalah ukuran rasio dari pendapatan bersih setelah pajak dengan modal sendiri yang dinyatakan dalam bentuk presentase.57 Sedangkan menurut Weston & Birgham, Return On Equity adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas saham biasa, rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham biasa.58 Return On Equity mengukur perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin mampu perusahaan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, maka 55
Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1998), 293. 56 Sutrismo, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia FE UII, 2000), 267. 57 Yarnest, Analisis Pengaruh Variabel Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Return Saham; Studi di BES (Jurnal Ekonomi, 2002), 294. 58 Weston, & Brigham, Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 1993), 305.
112
saham tersebut semakin diinginkan oleh investor. Hal ini menyebabkan permintaan akan saham meningkat dan selanjutnya akan menyebabkan harga saham tersebut naik. Rumus ROE adalah sebagai berikut:59
7) Debt Equity Ratio (DER) Debt Equity Ratio (DER) merupakan bagian dari financial leverage. Menurut Keown, et.al., adalah meningkatnya variabilitas pendapatan pemegang saham sebagai akibat bertambahnya penggunaan hutang, financial leverage juga menimbulkan ancaman dan kebangkrutan.60 Rosyadi menjelaskan DER yaitu menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Semakin besar DER menunjukkan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutnag-hutang relatif terhadap ekuitas, hal ini tentu saja mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi.61 DER juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan bersih yang tersdia bagi pemegang saham, ternasuk besarnya dividen yang akan diperoleh. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DER adalah ukuran rasio dari jumlah utang (baik utang jangka oendek maupun utang jangka panjang) dibandingkan dengan 59
Darmaji T. dan M. Fakhruddin, “Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 78. 60 Arthur Keown J (et al), Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 1991), 259. 61 Rosyadi, Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Perubahan Harga Saham (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2002), 37.
113
jumlah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Kewajiban meliputi kewajiban lancar dan semua hutang jangka panjang. Makin rendah kewajiban ini makin besar penyangga kerugian yang mungkin timbul pada waktu likuidasi. Dengan demikian, kemampuan melunasi seluruh kewajibannya juga makin besar. Eugene, Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi kewajibannya.62 Debt to Equity Ratio termasuk kelompok rasio leverage. Semakin besar debt menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin besar debt mencerminkan resiko perusahaan yang relatif tinggi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi pula. DER dapat dirumuskan sebagai berikut:63
Sedangkan kondisi baik atau buruk perusahaan dapat dilihat melalui harga atau nilai dari sahamnya. Perusahaan yang memiliki kinerja baik cenderung mempunyai harga saham yang lebih stabil atau bahkan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya merupakan tujuan utama dari manajemen keuangan.68 Mengingat harga saham selalu berfluktuasi, maka baik bagi pihak perusahaan maupun investor hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan. Mengenai fluktuasi atau pergerakan harga saham, banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang dibahas hanya sekitar ROE, DER, PER, tingkat Sertifikat Wadah Bank Indonesia (SBIS), inflasi, kurs mata uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan Bringham adalah proyeksi laba perlembar saham, saat diperolehnya laba, tingkat risiko dari proyeksi laba, 62
Eugene, Fama., Uang dan Bank (Jakarta: Erlangga, 1993), 686. Darmaji T. dan M. Fakhruddin, “Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: Salemba Empat, 2006) , 134. 63
114
proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta pembagian dividen. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal seperti tingkat kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak, dan keadaan bursa saham.69 Tingkat rendahnya harga saham benar-benar merupakan penilaian sesaat (judgement momental) yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor psikologis dari penjual atau pembelinya. Kondisi perusahaan, kebijakan direksi, tingkat suku bunga, harga komoditi, investasi lain, kebijaksanaan pemerintah, tingkat pendapatan, laju inflasi, penawaran dan permintaan, dan kemampuan analisis efek adalah sebagian dari hal-hal yang berpengaruh pada penentu harga saham. Harga saham bisa naik dan bisa turun tergantung dari perubahan satu atau lebih faktor yang mempengaruhinya. Pada saat permintaan tinggi terhadap suatu saham harganya bisa naik dan sebaliknya jika permintaan terhadap suatu saham rendah maka harganya akan turun. Pada saat suku bunga naik, umumnya efek menjadi kurang menarik sehingga harganya cenderung turun. Dalam melakukan invesatasi di pasar modal, investor harus benar-benar menyadari bahwa disamping akan memperoleh keuntungan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian, ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisa keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga saham tersebut. C. Prinsip-prinsip Perdagangan Saham Syariah Ekonomi konvensional yang mengutamakan kepentingan individu dan memaksimumkan kemanfaatan (utilitas) dapat mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Sebab, mereka cenderung meninggalkan nilai agama dan tidak memedulikan halal haram dalam upaya mencari rezeki. Saat ini, mulai muncul kesadaran di antara para ekonom sekuler bahwa praktik ekonomi mereka selama ini keliru, karena mengabaikan nilai moral, agama dan kemanusiaan. Pengabdian nilai moral dan kemanusiaan dalam kajian ekonomi merupakan kekeliruan besar yang akan berakibat buruk pada keselamatan manusia dan kelangsungan semesta. Kesadaran ini tumbuh setelah semua bangsa menyaksikan sendiri hasil dan model pembangunan sosio-ekonomi yang didasarkan atas model liberal-kapilastik dari teori pertumbuhan neo-klasik, 115
maupun marxist dan neo marxist yang mengutamakan kehidupan matrealistik hedonisme.64 Model ekonomi seperti ini, misalnya, melahirkan kemiskinan di tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya permisif, dan berbagai bentuk budaya pop-hedonisme, gaya hidup yang sekuler, dan lain-lain yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan agama. Perkembangan ini mendorong para ekonom untuk mencari model dan sistem ekonomi yang mengutamakan nilai moral. Akhir-akhir ini mereka mulai banyak mendiskusikan etika bisnis sebagai aturan main untuk menghindari dampak negatif sistem ekonomi sekuler. Di tengah perkembangan seperti inilah mereka mulai melirik sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif ekonomi. Mereka mulai membedah kembali sistem perekonomian pada awal perkembangan Islam. Setelah melakukan berbagai kajian mereka menemukan bahwa sistem ekonomi Islam memang berbeda dengan sistem ekonomi sekuler. Sistem ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai agama dan tidak hanya mementingkan urusan dunia.65 Sebaliknya, sistem ekonomi sekuler mengabaikan nilai-nilai agama dan hanya mementingkan kehidupan dunia. Sistem ekonomi Islam sebenarnya bukanlah sebuah sistem yang sepenuhnya baru, melainkan telah dipraktikan sejak Islam diturunkan kepada Nabi saw. Sistem ekonomi Islam dapat jadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi (misalnya inflasi, kemiskinan, kebodohan, penggangguran, kesenjangan, dan sebagainya) yang selama ini sulit dipecahkan oleh sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam pada era modern ini telah terbukti kokoh dan unggul, terutama dilihat dari sektor perbankan. Sebagai bukti, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi mulai pertengahan 1997, bank-bank konvensional banyak yang berguguran hingga membebani keuangan negara ratusan triliun atau kurang lebih 50% dari PDB Indonesia saat itu. Sebaliknya, bank muamalat (bank syariah) justru tumbuh dan berkembang. Bank ini eksis tanpa membebani keuangan negara. Karena itulah 64
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter (Jakarta: Salemba Empat, 2002). 65 Muhammad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Jakarta: Serambi, 2009), 53.
116
banyak kalangan non-muslim yang mulai mempraktikkan perbankan syariah meskipun tanpa menyebutkan dengan jelas bahwa sistem yang mereka operasikan adalah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam, yang menganut mekanisme pasar, memberikan kebebasan penuh kepada pelaku bisnis termasuk produsen dan konsumen. Pasar dalam ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas terkendali. Artinya, campur tangan pemerintah dibolehkan jika memang dibutuhkan untuk menjamin kepentingan masyarakat dan menjaga pasar agar dapat berjalan sesuai dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak memandang kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Mengenai hal ini, diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a. bahwa harga barang-barang di Madinah pernah menjadi mahal di zaman Rasulullah saw. Orang-orang berkata Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal. Tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melepaskan, dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap mudah-mudahan ketika kelak aku bertemu Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku disebabkan aku pernah berbuat zalim terhadap darah dan harta kalian.” (Diriwayatkan oleh imam yang lima, kecuali al-Nasa‟i. dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban).66 Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang penetapan harga ketika harga membumbung tinggi maupun ketika harga terpuruk: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dia membuat harga berubah dan menjadikan harga yang sebenarnya. Aku berdoa agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan atas seseorang, dalam darah maupun hak milik.” Ibn Qudamah, berdasarkan hadis di atas, mengajukan dua alasan tentang dibolehkannya mengatur harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun masyarakat menginginkannya. Kedua, menetepkan harga merupakan tindakan
66
Abu Daud as-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Mesir: Mustafa al-babi AlHalabi, 1958), 272.
117
yang tidak adil (zhulm) dan terlarang.67 Namun, beberapa ahli fikih (dari mazhab Maliki dan Hanafi) mendukung kebijakan pengaturan harga apabila harga yang berkembang tidak wajar dan merugikan masyarakat, termasuk di antaranya Ibn Taimiyah yang mengemukan alasan sebagai berikut: Hadis bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga meskipun umat memintanya merupakan kasus khusus, bukan aturan umum. Hadis itu tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan, atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen („iwadh al-mitsl). Sesungguhnya harga naik diakibatkan oleh kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar. Dalam keadaan darurat, seperti musim kemarau dan perang, pemerintah boleh menetapkan harga.68 Lebih jauh Ibn Taimiyah sangat menentang diskriminasi harga yang diterapkan kepada penjual maupun pembeli yang tidak mengetahui harga pasaran, berdasarkan hadis Nabi saw: “menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tidak tahu harga adalah riba.” Ibn Taimiyah mengemukakan beberapa ciri dan prinsip pasar sebagai implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam: 1. Setiap orang bebas masuk dan meninggalkan pasar. 2. Harus ada informasi yang jelas mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan (komoditi). 3. Tidak boleh ada unsur-unsur monopoli. Haram hukumnya melakukan penyimpangan dari prinsip kebebasan ekonomi yang jujur, seperti melakukan sumpah palsu, takaran yang tidak tepat, dan berniat buruk. Islam juga melarang
67
Ibn Qudamah, Mughni wa al-Syarah al-Kabir (Beirut: Da>r Kita>b al-„Arabi, 1983). 68 AA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 115.
118
produksi dan distribusi komoditi yang tercela, karena merusak kesehatan dan tatanan moral yang berlaku.69 Selain ciri-ciri dan prinsip di atas, ada pula beberapa prinsip mekanisme pasar yang berlaku dalam sistem ekonomi Islam: 1. Kebebasan Individu Manusia diciptakan Allah agar tunduk dan menyembah hanya kepada-Nya. Sejak lahir ke dunia manusia adalah makhluk yang merdeka. Maka, tidak ada siapa pun, termasuk pemerintah atau negara, yang berhak menghilangkan atau mengusik kemerdekaannya. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan (sesuatu pun) dengan-Nya. Hanya kepadanya aku berdakwah (menyeru manusia kepada kebenaran) dan hanya kepada-Nya aku kembali. ( Q.S. al-Ra‟d: 36)70 Dan apabila mereka (berlayar dan) dinaungi oleh ombak seperti gunung-gunung, mereka menyeru Allah (dan bermohon) dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya (Q.S. Luqmân: 32).71 Setiap orang mempunyai kebebasan penuh untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam suatu negara Islam. Tanpa kebebasan tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan tidak dapat mersakan kebahagiaan atau menghindari kerusakan di tengah masyarakat. Islam menjamin kebebasan individu selama tetap berada dalam bingkai syariah Islam. Setiap individu memiliki kebebasan namun ia harus bertanggung jawab baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Kebebasan setiap individu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karenanya, para sarjana muslim menyepakati prinsip-prinsip berikut ini:
69
AA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 115. 70 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 254. 71 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 414.
119
a) Kepentingan masyakarat yang lebih luas harus didahulukan daripada kepentingan individu; b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding mengambil manfaat meskipun keduanya merupakan tujuan syariah; c) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan kerugian yang lebih kecil. 72 Para ulama mengemukakan dalil untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tak patut ia menganiaya dan menghinanya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, Allah akan menghilangkan kesulitannya kelak di hari kiamat.” Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah saw. bersabda, “Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.” Selain itu, kebebasan setiap orang harus dilandasi nilai tauhid, nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid tersebut akan membentuk pribadi manusia yang berani dan percaya diri. Seorang muslim memandang bahwa segala sesuatu di dunia ini diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga semuanya memberikan manfaat bagu manusia. Namun, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau keadaan seseorang hingga ia atau mereka sendiri yang mengubahnya. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab dan membantu seseorang, kecuali orang itu sendiri. Allah berfirman: Setiap diri tergadai (di sisi Allah swt) menyangkuts apa yang telah dilakukannya. (Q.S. al-Muddastir: 38).73
72
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 17). 73 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 576.
120
(masing-masing) ada baginya pengikut-pengikut (malaikatmalaikat atau makhluk) yang (selalu mengikutinya secara) bergiliran, di hadapannya dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa (sikap mental dan pikiran) yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. al-Ra‟d: 11).74 Kebebasan manusia sebagai hamba Allah merupakan modal utama untuk membentuk kehidupan ekonomi yang Islami. Tanpa kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai khalifah. 2. Hak dan Kepemilikan atas Harta Pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa, karena segala sesuatu adalah milik Allah. Kepemilikan manusia hanyalah titipan dan amanah. Kewajiban manusia hanyalah mengelola dan memanfaatkannya demi kesejahteraan (falâh) lahir batin. Pengelolaan dan pemanfaatan semua titipan dan amanah itu harus mengikuti aturan syariah yang digariskan oleh Allah. Titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik-Nya, baik didahului dengan pemberitahuan maupun tanpa isyarat sama sekali sesuai dengan kehendak sang pemilik. Singkatnya, segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta selama diperoleh dengan cara yang syariah. Kepemilikan harta harus didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati.75 Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 250. 75
Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II.
121
melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati). Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu … (al-Nisa‟/4: 29)76 Konsekuensi dari hak kepemilikan harta adalah hak untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan syariah. Namun, setiap orang memerlukan ilmu untuk mengelola dan mengembangkannya. Allah berfirman: Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya (yang tidak bisa mengelola harta benda), harta kamu (atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu) yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan baik. (Q.S. al-Nisâ: 5)77 3. Perbedaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara setiap orang, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas. Islam berusaha menjadikan itu dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. Allah berfirman: Apakah mereka (orang-orang musyrik itu) yang (kuasa) membagi-bagi rahmat Tuhan pemelihara kamu?(tidak!); Kami telah membagi diantara mereka (berdasarkan kebijaksanaan kami) penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami meninggikan sebagian yang lain (beberapa) derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian (yang lain, yakni tolong menolong). Dan rahmat Tuhan pemelihara kamu lebih baik (bagimu) dari apa yang mereka kumpulkan (berupa kekayaan dan kekuasaan duniawi) (Q.S. Al-Zukhruf: 32).78
76
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 83. 77
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 77. 78
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 491.
122
Dengan adanya perbedaan itu diharapkan setiap orang dapat memahami posisi dirinya dan menghargai keadaan orang lain. Setiap orang diharapkan dapat saling menolong dan saling memenuhi hajat kebutuhannya masing-masing. Karena itu, ekonomi Islam tidak memperkenankan sikap individualisme. Firman Allah : “Dan dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah (di) bumi dan Dia meninggikan derajat sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk menguji kamu melalui apa yang diberikan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu sangat cepat azab-Nya, dan sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun, lagi maha pengasih “ (Q.S. alAn‟âm: 165).79 Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi juga mengupayakan kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Kesetaraan ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Meskipun ada perbedaan kepemilikan harta, Islam menganjurkan umatnya untuk mempergunakan harta demi memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keharmonisan masyarakat. Apa saja (harta rampasan benda musuh yang diperoleh tanpa peperangan) yang dikembalikan (diserahkan) Allah kepada Rasul-Nya (nabi Muhammad SAW). Dari penduduk Negeri-negeri, maka (semuanya) adalah milik Allah, (dan dia telah menetapkan bahwa harta rampasan itu menjadi milik ) Rasul, para kerabat (rasul Saw), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil (yaitu orang yang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan) supaya ia (harta rampasan itu) tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya (saja) di antara kamu. Dan apa yang diberikan rosul bagi kamu, maka terimalah ia dan apa yang dia larang kamu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras pembalasan-Nya. (Q.S. alHasyr:7 ). 80
79
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 150. 80
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati,
2010), 546.
123
Perbedaan itu tidak boleh memunculkan rasa iri, dengki, dan dendam di antara sesama muslim. Dan janganlah kamu berangan-angan (yang disertai ketamakan) terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu (yang kualitasnya lebih baik atau jumlahnya) lebih banyak dari (apa yang dianugerahkan_nya kepada) sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. al-Nisâ: 32) 81 Karena itulah setiap orang harus berlaku adil dalam memenuhi hajat kehidupannya. Prinsip keadilan dalam hubungan sosial ini merupakan prinsip yang tidak bisa dikesampingkan. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman ! Jadilah para penegak keadilan, menjadi para saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan para kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (yakni enggan menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan (Q.S. al- Nisâ: 135).82 Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait dengan tujuannya mengimpelementasikan nilia-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional.83 Kesenjangan dan ketidakadilan yang muncul di tengah masyarakat bukan disebabkan oleh Allah, melainkan karena sistem 81
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya
(Jakarta: Lentera Hati,
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya
(Jakarta: Lentera Hati,
2010), 83. 82
2010), 100. 83
Euis Amalia, Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 117.
124
yang diterapkan oleh manusia. Msialnya, masyarakat lebih menghormati orang yang lebih memiliki jabatan atau orang kaya raya serta menganggap mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang lain. Akibatnya, sebagian orang yang tidak berharta atau berjabatan merasa bahwa Allah tidak bersikap adil kepadanya. 4. Jaminan sosial Setiap individu punya hal yang sama untuk hidup dalam sebuah negara, dan negara memberikan jaminan kepada mereka untuk memperoleh kebutuhannya masing-masing Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak dan kebutuhan warga negaranya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.84 Allah berfirman, “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”85 Dalam sistem ekonomi Islam, negara bertanggug jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam demi menyejahterakan rakyatnya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena itulah Islam menerapkan aturan tentang zakat, infak, sedekah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.86 5. Distribusi Kekayaan Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Islam menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan bagi kemaslahatannya. Setiap orang telah memiliki kadar dan ketentuan tentang rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka juga mendapat kebebasan untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada.87 Perbedaan pendapatan dan kekayaan antara muslim yang satu dan muslim 84
Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam ( Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II. 85 Q.S. al-Dzâriyât: 19 86 Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam ( Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II. 87 Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam ( Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II.
125
yang lain seharusnya menjadi pemicu untuk saling menolong di antara mereka. Orang yang lebih berharta yang dimiliki seseorang harus didistribusikan kepada orang yang kekurangan. Di sinilah terletak fungsi sosial zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya, orang yang kekurangan tidak boleh menempuh cara-cara yang batil untuk mendapatkan harta. Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau pada sistem ekonomi konvensional disebut distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghitung langsung jumlah pendapatan yang diterima setiap individu tanpa mempersoalkan dari mana pendapatan itu diperoleh. Konsep ini tidak bisa diterima dalam ekonomi Islam karena Islam sangat memperhitungkan asal pendapatan. Setiap orang akan ditanyai pertanggungjawabannya mengenai asal dan pendayagunaan harta yang didapatnya. 6. Larangan Menumpuk dan Menimbum Harta Sistem ekonomi Islam melarang pengumpulan harta secara berlebihan. Seorang muslim wajib mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak memiliki harta secara berlebihan dan mengabaikan kepentingan orang lain.88 Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (Q.S. Al-Mâ‟idah: 87) 89 Islam juga melarang umatnya untuk menjadikan harta sebagai tujuan hidup sehingga melakukan berbagai cara untuk
88
Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam ( Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II. 89 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 122.
126
mendapatkannya. Sikap sederhana dan tidak melampaui batas dalam memiliki materi merupakan sikap manusia yang sehat.90 “Kecelakaan (dan kebinasaan) bagi setiap pengumpat dan pencela. yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya. (karena) Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Dia pasti akan dilempar ke (neraka) Huthamah.” (Q.S. Al-Humazah: 1-4)91 Sebenarnya, penimbunan harta dilarang karena harta yang ditimbun menjadi tidak produktif. Keadaan itu akan memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar barang. Islam melarang permainan harga, misalnya mempermainkan penawaran dan permintaan komoditi (barang dan jasa) secara semu. Demand dan suply yang semu dengan cara melakukan bay‟ najasy dan ikhtikâr adalah haram. Bay‟ najasy diharamkan karena merekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dengan menciptakan false demand. Ikhtikâr diharamkan karena merekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas normal dengan cara mengurangi suply agar harga jual naik. 7. Efesiensi dan Keseimbangan Keseimbangan yang dimaksud adalah kesederhanaan (moderation), hemat (parsimony), dan tidak boros (extravagance) dalam penggunaan sumber daya baik menyangkut hak milik individu maupun hak milik umum. Islam mengajarkan agar kita tidak berlaku boros dalam membelanjakan harta, bahkan juga dalam bersedekah. Islam menganjurkan nilai pertengahan dalam setiap tingkah laku. “Dan demikianlah . Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), ummatan washatan (umat pertengahan, moderat dan teladan) supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan
90
Muhammad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Jakarta: Serambi, 2009), 63. 91 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 601.
127
supaya rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Q.S. al-Baqarah: 143) 92 Pemerolehan dan pendayagunaan harta secara tidak seimbang akan memunculkan ketimpangan dan krisis sosial. Allah berfirman: “Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan (sifat-sfatnya sama dengan sifat mereka), sedangkan setan terhadap Tuhan pemeliharanya sangat ingkar.” (Q.S. al-Isra‟: 27) 93
“Hai anak cucu Adam ! pakailah pakaian kamu yang indah setiap (memasuki dan berada di) masjid, makan serta minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (dalam segala hal).” (Q.S. al-A‟arâf: 31).94 8. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Islam mengakui hubungan yang erat antara individu dan masyarkat.95 Keadaan suatu masyarakat akan memengaruhi dan membentuk sikap individu, begitu pun sebaliknya. Maka, ada hubungan saling pengaruh antara karakter individu dan karakter masyakarat. Kesejahteraan masyakarat tidak akan terwujud tanpa kesejahteraan individu-individu yang membentuknya. Islam memandang penting posisi individu bagi terbangunnya peradaban manusia yang baik dan maju. Ekonomi merupakan ilmu tentang etika, moral, dan perilaku manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya di tengah kelangkaan sumber daya. Karena itu, setiap orang harus mengikuti aturan sosial yang telah ditetapkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa ketaatan terhadap aturan, sumber 92
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya
(Jakarta: Lentera Hati,
2010), 22 . 93
Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 284 . 94 Quraisy Shihab, al-Qur‟an & Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 154 . 95 Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam ( Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980) Vol II.
128
daya yang terbatas dan langkah tidak akan bisa dipergunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, sikap itu pun akan merusak kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil, peluang kerja, tidak adanya eksploitasi individu oleh individu lain, dan pemeliharaan lingkunga. Islam menghendaki agar setiap aktivitas ekonomi dijalankan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Dalam ekonomi Islam, pemerintah atau negara wajib menjamin kebutuhan warga negaranya serta menghilangkan monopoli, sikap predatori, dan intimidasi dalam perekonomian. Negara juga wajib menyediakan barang-barang publik (public goods). Ekonomi Islam mengakui semuanya berada di bawah kekuasaan Allah yang telah menjamin semua kehidupan di alam ini untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan hukum Allah (sunnatullah). Kesejahteraan rakyat, keberlangsungan generasi manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) akan terwujud apabila negara dipimpin dan dikelola oleh aparat yang arif dan bijaksana serta memiliki keimanan yang teguh. Prinsip-prinsip syariah inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi sekuler (konvensional). Sedangkan prinsip-prinsip umum investasi syariah adalah sebagai berikut:96 1) Prinsip Halal dan Thayyib Allah berfirman, “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langlah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168) Dengan dasar ayat di atas, maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, thayyib, tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.
96
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 148
129
Lembaga Keuangan Syariah
2) Prinsip Tranparansi guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti aakn kebenarannya) dan berbau maisir. Praktik gharar dan spkelutif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian, pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengmabbil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. 3) Prinsip Keadilan dan Persamaan Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, bukan pendekatan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik riba, karena riba merupakan instrumen transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif dan ekspolitatif. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, “Katakanlah, „Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.‟ Dan katakanlah, „Luruskan mukamu (dirimu)di setiap sembahyang dan sembahah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya).” (QS. alA‟raaf: 29) Dari segi penawaran (suply) maupun permintaan (demand), pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) meupun bursa dan self regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. D. Etika Pasar Saham Perspektif Ekonomi Islam Ulama Islam telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dari ayat-ayat yang relevan dari al-Qur‟an dan Sunnah dan telah lama membentuk prinsip-prinsip dasar yang harus mengatur hak dan kewajiban peserta di pasar saham. 130
Dalam Islam, tentunya etika sangat penting untuk diperhatikan, berikut ini beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan etika dalam perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 1. Kebebasan untuk melakukan kontrak (akad) Islam memberikan kebebasan dasar untuk melakukan transaksi. Sesuai dengan kandungan ayat al-Qur‟an: "Allah telah membuat perdagangan yang sah97 Selanjutnya,. Kontrak tidak berlaku jika melibatkan unsur paksaan untuk salah satu pihak. Quran mengatakan: biarkan ada di antara kamu lalu lintas dan perdagangan dengan kemauan bersama (04:29). Sehingga dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada dirinya.98 Namun, norma dasar ini tidak berarti kebebasan untuk kontrak yang tak terkendali dan banyak norma-norma berikut membatasi kebebasan ini. 2. Kebebasan dari Riba Segala bentuk transaksi kontrak dan harus bebas dari riba. Ini berarti bahwa tidak ada hadiah untuk preferensi waktu dan dalam kondisi nol risiko. Pertanyaan riba telah dibahas dalam tubuh besar sastra dan ada konsensus umum tentang makna dan implikasi dari riba. Qur‟an dengan tegas mengutuk riba. Ia mengatakan: Wahai Muslim, Jangan memakan riba dan menggandakan dua kali lipat dan takut (azab) Allah bahwa Anda mungkin bisa berhasil. (3:130). Di tempat lain, ia mengatakan: Orang-orang yang melulur riba akan muncul pada hari kiamat sebagai salah satu yang memiliki setan dan dalam keadaan khawatir, yaitu karena mereka berkata: perdagangan hanya seperti riba sedangkan Allah telah memungkinkan perdagangan dan dilarang riba.(2:275). Menurut Euis Amalia dalam bukunya Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam, Hal yang laing mendasar dari sistem 97
QS Al-baqarah ayat 275. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 68.
98
131
lembaga keuangan syariah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan transaksi syariah. Dalam hal ini instrumen bunga yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dengan sistem ekonomi Islam.99 3. Kebebasan dari Gharar Ibn Hazm mengungkapkan bahwa gharar berasal daripada ketidakpastian sifat atau kuantitas dari subjekl perdagangan pada saat kontrak berlangusng.100 Oleh karena itu segala bentuk transaksi kontrak dan harus bebas dari gharar. Ini berarti kontrak yang dalam kondisi ketidakpastian tidak boleh. ulama Islam telah mengidentifikasi kondisi yang membuat kontrak tidak menentu. Masing-masing pihak untuk kontrak harus jelas tentang jumlah, spesifikasi, harga, waktu, dan tempat pengiriman kontrak. Namun, dalam kasus ada ketidakpastian sehubungan dengan harga, waktu kontrak dll masih islami diperbolehkan, jika opsi khusus disediakan untuk pembeli atau penjual. Pilihan yang akan mencegah segala bentuk ketidakadilan atau kemungkinan konflik antara para pihak. 4. Kebebasan dari Spekulasi Spekulasi dalam bentuk terburuk, adalah judi. Qur‟an dan tradisitradisi nabi kudus secara eksplisit melarang keuntungan yang terbuat dari permainan kesempatan yang melibatkan pendapatan yang belum diakui. Qur'an mengatakan: Hai kalian yang percaya! memabukkan dan perjudian, mengorbankan ke batu, dan (ramalan dengan panah, adalah suatu kekejian, - dari karya setan: menjauhkan diri seperti (dibenci), supaya kamu beruntung (3:90).. hadis nabi kudus juga melarang permainan kesempatan dan segala bentuk perjudian. Istilah yang digunakan untuk perjudian adalah maisir yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu yang terlalu mudah, mendapatkan keuntungan tanpa bekerja untuk itu. Selain dari permainan murni kesempatan, nabi suci juga melarang 99
Euis Amalia, Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 134. 100 Ibn Hazm, al-Muhalla< (Beirut: Daar al-Fikr, tt), 25
132
tindakan yang dihasilkan ditangguhkan pendapatan tanpa banyak usaha produktif. Di sini mungkin perlu dicatat bahwa istilah spekulasi memiliki konotasi yang berbeda. Selalu melibatkan upaya untuk memprediksi hasil masa depan dari suatu peristiwa. Tetapi proses mungkin atau mungkin tidak didukung oleh pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang relevan. Hal yang pertama sangat sesuai dengan rasionalitas Islam. Unit ekonomi Islam diwajibkan untuk menanggung risiko setelah melakukan penilaian risiko yang tepat dengan bantuan informasi. Semua keputusan bisnis melibatkan spekulasi dalam pengertian ini. Hanya karena tidak adanya informasi atau dalam kondisi ketidakpastian yang spekulasi mirip dengan permainan kesempatan dan tercela. 5. Kebebasan untuk bertransaksi dengan Harga Wajar Islam memandang pasar bebas di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Seharusnya tidak ada campur tangan dalam proses pembentukan harga bahkan oleh regulator. Sedangkan pengendalian harga dan fiksasi secara umum diterima sebagai un Islamic, beberapa sarjana, seperti, Ibn Taimiya melakukan mengakui dari kebolehan nya. Namun, kebolehan tersebut dikenakan kondisi yang fiksasi harga dimaksudkan untuk memerangi kasus disebabkan oleh anomali pasar mempengaruhi kondisi persaingan bebas. Jika kondisi pasar normal, kekuatan permintaan dan penawaran harus diperbolehkan bermain bebas dalam penentuan harga. Kekuatan permintaan dan penawaran karena itu, harus asli dan bebas dari unsur buatan. Islam mengutuk setiap upaya untuk mempengaruhi harga melalui penciptaan buatan kekurangan pasokan (ihtikar). Demikian pula, setiap upaya untuk tawaran menaikkan harga dengan membuat permintaan buatan dianggap tidak etis. Seperti suatu tindakan atas harga penawaran tanpa niat untuk mengambil pengiriman disebut sebagai najas dan tidak diperkenankan. Harga yang merupakan hasil dari permainan bebas kekuatan permintaan dan penawaran tanpa intervensi atau manipulasi diyakini adil. Namun, dalam beberapa kasus, harga didasarkan pada latihan penilaian. Dalam kasus seperti perbedaan antara harga di mana transaksi dijalankan dan harga yang wajar (sesuai pendapat ahli penilaian) disebut sebagai ghubn. Kehadiran 133
ghubn membuat transaksi tidak etis. ulama Hanafi juga memberikan angka yang tepat untuk ghubn akan disebut berlebihan dan dilarang. Pandangan konsensus tampaknya yang marjinal selama-harga diperbolehkan, kotor-harga di atas harus diatasi. 6. Persamaan hak, memadai dan Akurasi Informasi Islam menekankan pentingnya peran besar informasi di pasar. Release informasi akurat adalah dilarang. The penyembunyian informasi penting (ghish) juga melanggar normanorma etika Islam dan sesuai dengan tradisi nabi kudus, pihak yang kurang beruntung informasi pada saat memasuki kontrak memiliki opsi untuk membatalkan kontrak. ulama berpendapat bahwa transaksi harus bebas dari jahalah atau keliru dianggap Islam. Institusi pasar yang transparan, dengan demikian, sangat penting dan transaksi harus dilakukan di pasar setelah mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Oleh karena itu, etika Islam mengharuskan bahwa semua informasi yang relevan dengan arus kas yang diharapkan dan penilaian aset harus sama diakses oleh semua investor di pasar. Sementara norma-norma di atas etika Islam yang seharusnya untuk mengatur aturan umum untuk pasar saham, pentingnya melindungi kepentingan umum adalah yang tertinggi. Jika regulator percaya bahwa mayoritas investor yang naif dan tidak rasional, mungkin diperlukan pendekatan dari pihak ayah dan melindungi mereka, sama seperti orang tua melindungi anak-anak mereka. Misalnya, investor mungkin kurangnya kemampuan pengolahan informasi dan bahkan jika semua informasi yang relevan yang tersedia untuk mereka, mereka tidak akan berada dalam posisi untuk mencerna dan menginterpretasi informasi tersebut dan mengambil keputusan investasi yang rasional. Demikian pula, investor dapat bereaksi berlebihan terhadap informasi dan berperilaku secara rasional. Dalam kasus seperti itu, regulator mungkin menolak kebolehan untuk transaksi tertentu. Sifat dan jumlah intervensi oleh regulator akan tergantung pada situasi tertentu.
134
E. Efisiensi dalam Pasar Saham Sebuah fitur yang kuat dari pasar keuangan Barat saat ini adalah deregulasi. Pasar yang diizinkan untuk berfungsi tanpa campur tangan pemerintah yang tidak semestinya. Dalam kasus pasar saham, pendekatan ini tidak bisa berarti tidak adanya peraturan karena kebutuhan untuk melindungi investor dari pedagang dalam, harga manipulator, risktaking berlebihan dan aspek lain dari moral hazard.101 Argumen utama dalam mendukung deregulasi adalah bahwa hal itu memungkinkan pasar, apakah mereka produk keuangan atau pasar, untuk menjadi lebih efisien. Efisiensi ini tentu saja konsep yang sulit untuk menentukan dalam konteks pasar saham. Ada banyak pendekatan untuk mendefinisikan efisiensi. Efisiensi tergantung pada apakah kita mempertimbangkan fungsi primer atau sekunder dari pasar. Pada tingkat pasar utama kita bisa bicara efisiensi tentang allocational alokasi optimal dari sumber daya di pasar primer. Di pasar sekunder tradisional kita mempertimbangkan efisiensi operasional dan efisiensi informasi. Sebuah pasar operasional yang efisien adalah di mana harga terendah transaksi mungkin berlaku di pasar sekunder. Hal ini memerlukan perantara industri yang berkembang dengan baik dengan persaingan yang sehat antara broker. Hal ini juga berarti suatu sistem perdagangan yang berkembang baik yang cepat dan akurat proses transaksi. Informationally pasar yang efisien adalah di mana masukan informasi yang cepat dan akurat dimasukkan ke dalam harga keamanan di pasar sekunder. ekonomi Keuangan penekanan lebih besar pada efisiensi informasi karena, jika harga secara penuh merefleksikan semua informasi tentang perusahaan, sumber daya akan menjadi "benar" dialokasikan. Oleh karena itu pasar informationally efisien juga, menurut definisi, allocationally efisien.102 Sementara konsep ini sangat relevan muncul efisiensi dari perspektif Islam, ada kemungkinan bahwa konsep efisiensi yang lebih luas mungkin sesuai. Pandangan Islam lebih luas dari pasar keamanan efisien adalah sama dengan konsep efisiensi sosial. Ini adalah gagasan 101
Jhon Rhee, S. Securities Markets and Systemic Risks in Dynamic Asian Economies (Paris: OECD, 1992). 102 Martin J. D., S. M. Cox and P- D. MacMinn., The Theory of Finance: Evidence and Applications (Chicago: The Dryden Press, 1988).
135
berbasis luas bahwa pasar keuangan pada umumnya, dan pasar saham pada khususnya, harus efisien dalam arti bahwa mereka mendukung keadilan sosial, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.103 Ini bukan fitur kuat pandangan Barat tradisional efisiensi. Beberapa berpendapat bahwa pasar saham benar-benar menciptakan inefisiensi sosial dengan mendorong distribusi kekayaan yang tidak setara. Ruam spekulasi juga menciptakan risiko sistemik dan dapat memiliki efek destabilisasi terhadap perekonomian. Kehancuran Wall Street tahun 1920-an dan sedikit oleh Pasar Saham crash tahun 1987 adalah contoh-contoh ancaman bahwa pasar saham pose. Runtuhnya Kuwait Souk Al Manaqh (bursa efek) pada tahun 1982, karena kegagalan spekulan besar dan dana mereka, adalah contoh dari bahaya yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat spekulasi yang tidak terkendali diperbolehkan. Selain spekulasi, pasar saham memberikan kesempatan bagi aktivitas yang tidak jujur seperti insider trading. Ini dapat memiliki efek buruk pada standar moral dan etika bisnis. Sementara efisiensi sosial sulit untuk dikonsetualisasi di pasar saham Islam, kurangnya informasi efisiensi bentuk kuat104 di pasar sekunder juga dapat membuat kesulitan. Fama konsep tentang efisiensi bentuk kuat menganggap tidak ada informasi rahasia. Seperti bisa diduga, bentuk efisiensi ini tidak didukung oleh literatur. Perusahaan berusaha untuk menjaga rahasia aspekaspek tertentu dari kegiatan mereka sementara analis pasar berusaha untuk memperoleh ini melalui penelitian melelahkan. Tujuannya adalah untuk keuntungan dari informasi ini oleh perdagangan di muka dari sisa pasar. Keberadaan investor institusi dengan analis yang sangat terampil mengarah ke bentuk asimetri informasi yang Rock (1986) menyederhanakan sebagai pembagian pasar antara "informasi" dan "tidak berpengetahuan" investor. Sebagaimana dibahas di atas, informasi asimetris merupakan hambatan potensial ketika mempertimbangkan kontrak diterima dalam Islam. 103
Samuels, J. M. and N. Yacout, 'Stock Exchanges in Developing Countries', Savings and Development 5(1981), 217. 104 Fama, E. E: 1970, 'Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work', journal of Finance 25, 383.
136
Kriteria untuk mengukur efisiensi pasar saham didefinisikan dengan baik dalam literatur keuangan. Sebuah pasar saham, di samping untuk menyediakan likuiditas saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, melakukan fungsi yang sangat penting. Menyediakan kendaraan untuk penilaian kontinu perusahaan dan alokasi dana di antara mereka. Harga pasar yang seharusnya berfungsi sebagai indikator untuk aliran dana ke dalam perusahaan. Gagasan efisiensi allocational menyiratkan bahwa dana harus mengalir ke perusahaan yang diinginkan. Lebih banyak dana harus mengalir ke perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dan resiko rendah (karena itu, nilai lebih tinggi atau nilai intrinsik) dan sebaliknya. Ini berarti bahwa saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut harus perintah harga yang lebih tinggi di pasar. Harga harus mencerminkan nilai intrinsik saham. Harga efisiensi merupakan prasyarat untuk efisiensi allocational yang berarti harga saham harus sama dengan nilai-nilai fundamental masing-masing setiap saat. Kesetaraan antara harga dan nilai saham yang diberikan hanya akan tercapai bila ada efisiensi informasi. Misalnya, di pasar sekunder dimana saham terus diperdagangkan, perubahan nilai saham dapat terjadi dengan informasi baru yang baik profitabilitas perubahan atau resiko atau keduanya. Dengan perubahan nilai, ada penyesuaian harga. Dalam pasar yang efisien, reaksi ini akan seketika dan akurat. Hanya maka kesetaraan antara harga dan nilai akan dipertahankan pada setiap saat. Informational efisiensi menyiratkan bahwa tidak ada kelambanan dalam penyebaran dan asimilasi informasi dan merupakan prasyarat untuk efisiensi harga. Lain prasyarat untuk harga efisiensi adalah efisiensi operasional yang berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan biaya minimal. biaya transaksi tinggi mencegah penyesuaian harga berlangsung cepat dan akurat. Dari di atas, jelaslah bahwa setiap tindakan atau peraturan yang mengurangi biaya transaksi, menyederhanakan sistem perdagangan, meningkatkan ketersediaan dan keakuratan informasi, meningkatkan pengolahan informasi oleh peserta adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi allocational sistem. Penyesuaian harga seketika dan akurat juga mengandaikan bahwa tekanan kompetitif intens memaksa semua peserta untuk 137
bereaksi tanpa lag apa pun dan bahwa pasar didominasi oleh investor rasional yang tidak akan bereaksi berlebihan atau underreact. Pasar yang efisien juga merupakan pasar yang stabil di mana harga ayunan kekerasan karena perilaku tidak rasional dari peserta dikesampingkan. Penulis menyimpulkan Perdagangan saham dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.
138
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pendapat para Ulama tentang Perdagangan saham, Ulama membolehkan perdagangan saham, namun ada yang membolehkan secara mutlak maupun yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dikemukakan masing-masing. Hukum syariah terhadap perdagangan saham di pasar sekunder diperbolehkan. Hal tersebut digambarkan dalam mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan Pembagian keuntungan investasi saham. Kesimpulan besarnya yaitu perdagangan saham syariah dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Perdagangan Saham syariah di Pasar Sekunder dalam Pasar Modal tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan tersebut adalah karena pada prinsipnya perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam selama perusahaan (emiten) tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba baik dalam menyimpan maupun meminjam, yang kesemuanya adalah terpenuhinya etika ekonomi Islam dan akad transaksi syariah. Hal tersebut dapat digambarkan dalam kesesuian syariah pada mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan Pembagian keuntungan investasi saham. Oleh karena itu, Perdagangan saham dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Kajian ini membantah Pendapat Taqyuddin An-Nabhani, dalam bukunya An-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m. dan Yusuf alSabatin yang menyatakan transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan, kemudian mengkritisi pendapat dan 139
mengoreksi Pendapat Nasrun Haroen dalam buku Perdagangan saham di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam menyatakan jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di Pasar Sekunder memeliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam. Mendukung pendapat Mahmud Syaltut dalam kitab alfatawa yang menyatakan bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam. Diperkuat oleh pendapat Zamir Iqbal, yang menyatakan bahwa dengan adanya perdagangan saham di pasar modal, tidak hanya bermanfaat bagi investor, namun juga akan lebih meningkatan stabilitas Lembaga Keuangan Islam. Hal itu diperkuat pula oleh pendapat Mohammed Obaedullah yang menyatakan sejauh menyangkut pasar sekunder diperbolehkan selama tidak adanya penyimpangan yang signifikan dalam hal harga, nilai intrinsik dan terjaminnya efisiensi alokasi. Dengan kata lain yaitu terpenuhinya norma dan etika ekonomi Islam. B. Implikasi dan Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Perlunya sosialisasi kepada para stakeholder tentang kejelasan aspek syariah pada kegiatan pasar sekunder efek syariah, sehingga para stakeholder memahami mekanisme perdagangan pasar sekunder efek yang tidak bertentangan dengan Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal.. 2. Perlunya koordinasi dan kerja sama antara Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan DSN-MUI dalam merumuskan kebijakan yang mengatur tentang perdagangan saham syariah. 3. Menyarankan kepada pemerintah, lembaga pengawas pasar
modal dan lembagai terkait lainnya untuk mendorong penyusunan undang-undang khusus yang memayungi penyelenggaran pasar modal syariah di Indonesia. 4. Dalam pengembangan pasar modal syariah, perlu diperbanyak entitas bisnis syariah yang terdaftar di Bursa Efek. 140
5. Perlunya
penelitian lanjutan berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dalam perdagangan saham syariah
141
DAFTAR PUSTAKA Abdu al-Rasul, Ali , Al-Mabâdi’ al-Iqtishâdiyyah fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-Nas}r, 1989. Abdullah, Haron. Globalisation in Islamic Capital Market Instrument; The Role of Islamic Financial Services Board, www. ifsb.org Abidin, Muhammad Amin Ibn. Hasyiah Qurah ‘Uyun al-Akhbar takmilah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar. Beirut; Dar Fikr, 1966. Achsien, Iggi H. Investasi Syariah di Pasar Modal. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Ahmad, Ausaf. Toward an Islamic Financial Market, A Study of Islamic Banking and Finance in Malaysia, Islamic Development Bank – Islamic Research and Training Institute, First Edition, No. 45 Ahmad, Hasan. Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Ahmad, Kamaruddin. Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Ahmed, Osman Babikir. Islamic Financial Instrument to Manage Short-Tern Excess iquidity, IDB-IRTI, Research Paper No. 41 Ahmed, Salahuddin. Islamic Banking, Finance and Insurance, A Global Overview, Kuala Lumpur: A.S Noorden, 2006. Akhtar, Amin Akhtar. Kerangka Kerja Struktur Sistem Ekonomi Islam”, dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), Etika Ekonomi Politik. Surabaya: Risalah Gusti, 1997. Akram, Muhammad. Issues in Islamic Economics. Michigan: Islamic Publication, 1983. Al-Amien, Muhammad al-Bashir Muhammad. The Islamic Bonds Market: Possibilities and Challenges” di International Journal of Islamic financial Services, Vol.3 No. 1 Al-Baidhawi, Khairat. al-Tad}akhum wa Âsâruhu fi al-‘Alam alTsalits. Beirut: Institut al-Inma‟, al-„Arabi, 1976.
142
Al-Baqmi, S}alih bin Zein Marzuki. Syirkah Musahamah fi alNizam al-Su’udi. Ummul Qura: Markaz al-„Ilmi wa Ihya alTurats al-Islami, 1985. Al-barwary, Sya‟ban Muhammad Islam. Burshatul Awraq almaaliyah min mandzhuril Islam. Suriah: Daar el-Fikr Damsyik. Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. S}ahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, tt. Al-Dharee, Siddiq Mohammad Al-Ameen. Al-Gharar in Contracts and Its Effect on Contemporary Transactions, Eminent Scholars‟ Lecturer Series No. 16, IDB-IRTI. Al-Habshi, Datuk Syed Othman. Development Of Capital Market Under Islamic Principles Al-Hajjaj, Imam Muslim ibn. s{ahih Muslim. Beirut : Da>rul Ihya at-Turats al-„Arabi>, 1978. Ali, Salman Sayyed . Islamic Capital Market Product, Regulation & Development, Proceeding of International conference, IDB, 2008 Alkhayyat, Abdul Aziz. al-Ashum wa al-Sanada>t Min Manz}>ur al-Islam. Kairo: Daarussalam, 1979. Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarah Muhazab. Beirut: Dar al-Fikr, tt Al-Nawawi, Raud}atu al-T}alibi>n. Beirut: Da>r al-Kutub alIlmiah, 1998. Al-Qordhowi, Yusuf. Fiqh Zaka>h. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973. Al-Qurafi, Ahmad. al-Furuq. Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, 1974. al-S}an‟ani, Muhammad Ibn Ismail a-Kahlani Subul al-Sala>m. Beirut: Da>r al-Fikr, 1985. Al-Sabatin, Yusuf. al-Buyu’ al-qadi>mah wa al-mu’a>shirah wa al-burs}at al-ma>li>yah wa al-dawliyah. Beirut: Daar elBayariq, 2002. Al-Salam, Izzuddin ibn „Abd, Qawa’id al-Ahkam fi al-Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, tt.
143
Al-Sarbini, Muhammad bin Ahmad, Mughni al-Mumta>j ila Ma’rifat al-Alfa>z al-Minha>j. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1978. Al-Sijistani , Abu Daud, Sunan Abi Daud. Mesir: Mustafa al-babi Al-Halabi, 1958. Alwi, Iskandar Z. Pasar Modal ; Teori dan Aplikasi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003. Amalia, Euis, Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2009. Angelo, M. Venardos. Islamic Banking and Finance in South – East Asia, It’s development & Future, London: World Scientific Publshing, 2005. An-Nabhani, Taqyuddin. An-Niz}a>m al-Iqtis{adi> fi al-Isla>m. Beirut: Daar el-Ummah, 2004. Anoraga, Pandji dan Piji pakarti. Pengantar Pasar Modal. Rhineka Kencana, 2006. Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001. Antonio, Muhammad Syafi‟i. Asuransi Takaful. Jakarta: Tim Asuransi Takaful, 1996. Anwar, Muhammad . Modelling Interest-based Economy; A Study in Macro-economics and Development (Grove st., Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1987) Anwar, Muhammad. An Islamic Perspective on Capital Markets and "Islamic Securities in Malaysia, The Pakistan Development Review Archer, Simon dan Rifaat Ahmed Abdel Karim. Islamic Finance; the Regulatory Challenge, John Wiley and Son, 2007. Ayub, Muhammad. Islamic Banking and Finance: Theory an Practice, Pakistan: State Bank of Pakistan, 2002. Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am: al-Fiqh al-Islami> fi> Thaubihi al-Jadi>d. Beirut: Dar al-Fikr, 1968. Bakhri, Syaiful. Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Jakarta: Yayasan Amanah, 2003.
144
Bapepam. Himpunan Peraturan Perundangan Pasar Modal, Jakarta: Badan Pelaksana Pasar Modal, 1990. Bapepam. Regulasi Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal, 2006. BAPEPAM. Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004. Billah, Mohd Ma‟sum . Applied Islamic Capital Market. Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010. Billah, Mohd. Ma‟sum. Islamic Law of Trade and Finance a Selection of Issues, Malaysia, Ilmiah Publishers, 2003. Brigham dan Huston. Fundamentals of Financial Management, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Brigham, Eugene F. dan Louis C. Gapenski. Financial Management, Theory and Practice. Orlando Florida: The Dryden Press. 1997. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004. Chapakia, Hamdia and Yulizar D. Sanrego. An Empirical Analysis of Islamic Stock Return in Malaysia, IDB-IRTI & Mu‟amalat Institute, The International Conference on Islamic Capital Markets: Regulations, Product and Practices with Relevance Islamic Banking and Finance, Jakarta, Indonesia, 27 Agustus 2007. Chapra, M. Umer. The future of economics: an Islamic Perspective Jakarta : Gema Insani Pres, 2001. Choudhury, Mausudul Alam . Money in Islam, A Study in Islamic Political Economy, London and New York: Routledge, 1997. Darmadji, Tjiptono dan Hendry M. Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Darmaji T. dan M. Fakhruddin, “Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
145
Darsono. Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan, Jakarta: Diadit Media, 2006. Departemen Keuangan RI-Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia, Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Bapepam, 2004. Domadaran, Aswath. Domadaran on Valuation. Singapore: Jhon Wiley & Sons, Inc, 1994. Donald, Fischer E. & Ronald J. Jordan. Security Analysis And Portofolio Manajeme. New Delhi: Prentile, Hall of India Private Limited, 1996. Dusuki, Asyraf Wajdi. and Abdelazeem Abozaid. Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia, Paper published in Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economics; Volume 21, Number 2; 2008 Edwin, Elton J. dan J. Martin Gruber, Modern Portofolio theory and investment Analysis. New York: Jhon Wiley & Sons, Ine., 1995. El-Gari, M. Islamic Equity Investment. London: Islamic Finance Inovation and Growth, Euronomy books and AAOIFI, 2002 Equilibrium. Pasar Modal dalam Decoupling Trap Jurnal Ekonomi dan Kemasyarakatan, , Vol. 5, No. 2 Januari – April 2008 Fabozzi, Frank J . Investment, Jakarta: Salemba Empat, 1999 Fabozzi, Frank J. Fondations of Financial Market and Institutions, 1999 Fama, E. E:, 'Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work', journal of Finance 25, 383. 1970 Fama, Eugene. Uang dan Bank. Jakarta: Erlangga, 1993. Fatwa DSN no: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah Fatwa DSN no: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syari‟ah Fayyadh, Athiyah. Su>q al-Awraq al-m>aliyah fi> niz}ami alFiqh al-Islami. Mesir: Daar al-Nashr lil Jam‟iy>at, 1978. Firdaus, Muhammad dkk. Sistem Kerja Pasar Modal Syariah; Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Jakarta, 2005.
146
Foster, Goerge . Financial Statement Anaylisis. New Jersey: Prentice Hall, 1986. Gordon, William. F. Dan J Alexander. Jeffery Bailey. Iinvestment. Jakarta: Indeks, 2005. Hamad, Nuzyah. Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi lughat al-Fiqhiyyah, Kairo: Ma‟had al-„Ali lil Fikri al Islam, 1995. Hamamah, Ibn. Sharh Fath al-Qodir. Dar Ihya al-Turats al-Arabi. tt Hamidi, Luthfi. Jejak Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi, 2003. Harinato F. Sudomo S, Perangkat dan Teknik Analisis investasi di Pasar Modal Indonesia . Jakarta: PT. BEJ, 2001. Harun, Nasroen. Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Harun, Nasroen. Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000. Hasan, Ahmad, Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam. Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2005. Hassan, Kabir and Mervyn Lewis. Hand Book of Islamic Banking, Edward Elgar Publishing, 2007. Hubbard, R. Glenn. Money, the Financial System, and the Economy, Fifth Edition Boston: Pearson Addison Wesley, 2005, Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana, 2007. Husnan, Suad dan Enny Pudjiawati. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edsi 4. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Husnan, Suad. Dasar – dasar portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi ke tiga . Yogyakarta: AMP.YKPN, 2001. Husnan, Suad. Manajemen Keuangan,Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang). Yogyakarta: BPFE, 2000. IDB-IRTI & Mu‟amalat Institute. The International Conference on Islamic Capital Markets: Regulations, Product and
147
Practices with Relevance Islamic Banking and Finance, Jakarta: Indonesia, 2007. Indah, Jumayanti. Analisa fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan Investasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.2004 Indrianto, Nur din Bambang Supomo. Metode Penelitian Bisnis Untuk Manajemen dan Akuntansi, Edisi kedua, Yogyakarta: BPEE, 1999. Indriyo G dan Agus Mulyono. Prinsip – Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2001. Iqbal, Zamir and Hirosho Tsubota. Emerging Islamic Capital Market; a quickening pace and new potential, The World Bank Journal in Segment Islamic Finance Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. An Introduction of Islamic Finance, John Wiley and Son, 2007 Isa, Musa Adam. Âsar al-Taghayyurât fi Qîmati al-Nuqȗd wa Kaifiyyah Mu’ allijâtihâ fi al-Iqtishâd al-islâmy. Jeddah: Majmȗd Dâllah al-Barâkah, 1993. Iskandar, Syamsu. Bank Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008. Islahi, AA. Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah. Surabaya: Bina Ilmu, 1997 Islamic Capital Market Fact Finding Report, OICV-IOSCO (Report of The Islamic Capital Market Task Force of The International Organization of Securities Commissions. Islamic Capital Market Revenue, Securities Commission Annual Report 2004 Jaudah, Sholah. Burshâh al-Aurâq al-Mâliyyah: Ilmiyyan wa Amaliyyan. Kairo: al-Ahram. tt Jauziyah, Ibn Qoyyim. I’lam al-Muwâqi’in ‘an Rabb al-‘Alamîn. Kairo: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968. Jauziyah, Ibnu Qayyim . ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyahsah asy-Syar’iyyah. Kairo: Mu‟assasah al-„Arabiyyah li athThiba‟ah wa an-Nasyr, 1961. Jhon Rhee, S. Securities Markets and Systemic Risks in Dynamic Asian Economies. Paris: OECD, 1992.
148
Kahf, Monzer and Tariqullah Khan. Principles of Islamic Financing, Islamic Research and Traning Institute – Islamic development Bank, Paper No. 16 Kahf, Monzer. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Kamal, Yusuf. al-Isla>m wa al-Maza>hib al-Iqtis}adiyah alMu’akhirah. Mansȗrah-Mesir: Da>r al-Wafa‟ li alT}aba>‟ah wa al-Nas}r wa al-Tauzî, 1990. Karimsyah. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perbankan Indonesia (Tinjauan Hukum), www. Karimsyah.com Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Keown, Arthur J., David F Scott J.R., John D Martin dan J William Petty. Basic Financial Management. Seventh Edition, Texas: Prentice – hall International, 1996. Keown, J Arthur. (et al), Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 1991. Keown, Martin, Petty, Scoott. Financial Managemen: Principles and Applications, Ninth Edition, Jakarta: PT. Intermasa, 2004. Keputusan Bapepam dan LK tanggal 30 Mei 2008 Kertonegoro, Sentanoe. Analisis dan Manajemem Investasi, Jakarta: Widya Press, 1995. Khaled A. Hussein. Islamic Investment : Evidence From Dow Jones And FTSE Indices. On Islamic Economic and Banking in 21 century. Jakarta, 2005. Khallaf, Muhammad Abdul Wahab . Ilmu Us}ul Fiqh. -Kuwait: Da>r Qolam, 1986. Kuncoro, Mudjarad. Manajemen Keuangan Internasional; Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global. Yogyakarta: BPFE, 2000. M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
149
Manan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyalenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2009. Mannan, M.Abdul. Understanding Islamic Finance: A Study of The Securities Market in An Islamic Framework, Islamic development Bank – Islamic Research and Training Institute, Research Paper No. 18, 1993, Jeddah Saudi Arabia. Martin J. D., S. M. Cox and P- D. MacMinn., The Theory of Finance: Evidence and Applications. Chicago: The Dryden Press, 1988 Metwally M.M. Teori dan Model Ekonomi Islam . Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995. Miskhin, Frederic S. and Stanley G. Eakins. Financial Market Institutions, International Edition, Boston: Addison Wesley World Student Series, 2003. Mubarok, Jaih. Perkembangan fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Pustaka bani Quraisy, 2004. Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter. Jakarta: Salemba Empat, 2002. Nafik, Muhammad. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: Serambi, 2009. Nanga, Muana. Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Nangi Sardehi, Islamic Capital Market, Verlag, 2008 Nasution, Anio Indah Lestari. Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap harga saham.Thesis.USU.2006 Nasution, Mulia. Ekonomi Moneter: Uang dan Bank. Jakarta: Djambatan, 1998. Ngapon. Semarak Pasar Modal Syariah, www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005.../semarak_sy ariah.pdf. Niederhoffer , Victor. Practical Speculation, Laurel Kenner, 2003 Nopirin, Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE, 1990.
150
Obaedullah, Muhammed. Ethic and efficiency in Islamic Stock Market. International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, No.2 Pontjowinoto, Iwan P. Fianancial Assets and Investmen Products menurut syariah, makalah disampaikan pada training BII FASE di Hotel Indonesia, April 2003. Pontjowinoto, Iwan. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi, Jakarta: Modal, 2003 Qudamah, Ibn. Mughni wa al-Syarah al-Kabir. Beirut: Da>r Kita>b al-„Arabi, 1983. R. Agus, Manajemen Keuangan teori dan Aplikasi . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996. Rab, Hifzur. Economic Justice in Islam; Monetary Justice and The Way Out of Interest (Riba). Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2006. Raharjo, Sapto. Panduan Investasi Obligasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Rahman , Afzalur. Economic Doctrine of Islam. Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980 Rajab, Ibn. Qowaid Ibn Rajab. Da>r al-Fath. Reilly, Frank K. dan Edgar A. Norton, Investment. Cincinnati: South Western, 2006 Reilly, Frank K and Brown Keith C., Investment Analysis and Porotfolio Management. Orlando: Dryden Press, 1997. Richard B. Stewart M., Principles of Cooperate Finance. New York: MCGtaw-Hill, 1991. Ridho, Muhammad Yusuf. al-Islam wa Musykilatuna al-Hadiroh. Beirut: Dar al-As}r al-Hadits, 1991. Riyanto, Bambang. Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995. Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008. Rodwan, Abdul Hamid. Aswa>q al- Awra>q al-Ma>liyyah. Kairo: Ma‟had „Ali lil fikr Islamy, 1996. Rodwan, Samir Abdul Hamid. Aswa>q al-Awro>q al-Ma>li>yah. Kairo: Ma‟had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1996. 151
Ross Stephen A., Randolph Westerfield and Jeffery Jaffe, Coorporate Finance. USA: Mc. Graw-Hill Higher Education, 2002). Rosyadi, Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Perubahan Harga Saham . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2002. Samuels, J. M. and N. Yacout, 'Stock Exchanges in Developing Countries', Savings and Development 5, 1981. Santoso, Imam. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003. Securities Commision. Resolution of the securities Commission SAC. SC. Malaysia.2007 Seif I. Tag el-Din. The Stock-Exchange From An Islamic Perspective, Journal King Abdul Aziz of University Vol. 8 Setiawan, Aziz Budi. Perkembangan Pasar Modal Syariah. Majalah Hidayah. Mei 2005 Shamsiah Mohamad and Mohd Fadhly Md Yusoff. Key Shariah Rulling on Sukuk Issuence in the Malaysian Islamic Capital Market, IDB-IRTI & Mu‟amalat Institute, The International Conference on Islamic Capital Markets: Regulations, Product and Practices with Relevance Islamic Banking and Finance, Jakarta, Indonesia, 27 Agustus 2007 Sharpe, William F. .dkk, Investment. New Jersey: Prentice hall, 1995. Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. Teaching Economics in Islamic Perpective, King Abdul Aziz University: Scientific Publishing Centre, 1996. Shihab, Quraisy. al-Qur’an & Maknanya. Jakarta: Lentera Hati, 2010. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: LP FEUI, 1999. Situmorang, M. Paulus. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
152
Sudarsono, Heri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003. Sukadersana, I Ketut, dan Yuliansyah http://jurnal-esai.org (diakses pada tanggal 02 Desember, 2010) Sukirno, Sadono. Pengantar Makro Ekonomi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, , Edisi II Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2000. Suruhanjaya Sekuritu. Malaysia, Capital Market development in Malaysia: History & Perspective, California: University of California, 2008. Sutan, Syed Ali Muhammad. A Mini Guide to Shari’ah Audit for Islamic Financial Institution, CERT Publication Sdn Bhd, 2007. Sutojo, Heru Sutojo. Tujuan Ekonomis dan Non Ekonomis Pada Merjer dan Akuisisi. Jakarta: Usahawan, 1993. Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori ,Konsep , Dan Aplikasi, Konisia, Jakarta. 2005. Syahatah, Husein. al-Fâidah al-Ribawiyah Wuqȗdu al-Tadhakhum al-Naqdî wa Laisat Ta‟wîdhan „Anhu. Bank Dubai Islami: Majalah al-Iqtishâd al-Islami, Jumadi al-Ȗlâ 1402H. Syaltut, Muhammad. Al-Fatawa . Jeddah : daar El-Syurq, 1995. Syamsul, M. Model Multifaktor yang dimodifikasi Sebagai Dasar Pengembalian Keputusan Jual Beli Saham Pada Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Majalah Ekonomi, Desember, 2005. Syarief, Ahmad Azhar .Evaluasi satu semester penerbitan Daftar Efek Syariah demi pengembangan Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia .Karim Riview.2008. Syarief, Ahmad Azhar. Evaluasi satu semester penerbitan Daftar Efek Syariah demi pengembangan Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia. Karim Riview, 2008 Syibly, M. Roem. Spekulasi di Pasar Modal, Jurnal Ekonomi Islam La_riba, Vol. 1, No. 1, Juli 2007
153
Taimiyah, Ibnu. al-Hisbah fi al-Isla>m wa Wazhifah alHuku>mah al-Isla>miyyah. Beirut: Dar al-Kutub al„Ilmiyyah, 1996 Taimiyah, Nizhami . al-Hisbah fî al-Islâm. Mansurâh-Mesir: Dâr elWafa‟, 1967. Timothy, Gallagher J and Joseph D Andrew Jr. Financial Management Principles And Practice. Prentice : New Jersey, 1999. Tsubair, Muhammad „Usman. Al Mu’amalat al Maaliyah al Mu’ashirah, Daar al Nafa-is, 2007. Tsubota, Hiroshi dan Zamir Iqbal, Emerging Islamic Capital Market. : a quickening and new potential (Word Bank) Tumanggor, M.S.. Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia (Satu Tela’ah Singkat) Majalah Uang dan Efek Jakarta: Juni 1997 Usman, Marjuki dkk. ABC Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994. Usman, Marjuki. Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, Departemen Keuangan, 1997. Van Horn, James C dan John Marchowiz, Jr. Principle of Financial Management. Jakarta: Salemba Empat, 1997. Weston, Fred J. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga, 1993. Weston. Fred J. dan Thomas Copleand. Manajemen keuangan, edisi revisi , Jakarta: Binaputra. 1995. www. Idx.co.id www.bi.co.id www.ihilal.com/index.html. Yarnest, Analisis Pengaruh Variabel Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Return Saham; Studi di BES. Jurnal Ekonomi, 2002. Yasni, Muhammad Gunawan. Pasar Modal Syariah, Modal Edisi No. 1/1 November 2002. 154
Yasso Winarto, Pasar Modal Indonesia . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997. Yuliati, Sri Handaru dan Prasetyo Handono, Tjiptono Fandy. Manajemen Portofolio dan Analis Investasi, Yogyakarta : Andi,1996. Zuhaily, Wahbah. al Fiqh al Islami wa adillatuhu. Beirut: Dar alfikr, 1984.
GLOSSARY
155
Agio
: Kelebihan nilai saham yang diedarkan atas nilai nominalnya.
Bond
: surat pengakuan hutang secara tertulis, atau obligasi. Obligasi dikeluarkan dalam bentuk kupon atau alat pengunjuk, atau didaftarkan menurut nama pemiliknya.
Broker
: setiap agen yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual atas kekayaan atau jasa.
Capital Gain : Keuntungan dari hasil menjual saham, berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham. Capital Loss : Kerugian dari hasil menjual saham, berupa kekurangan nilai jual dari nilai beli saham. Cash Flow
: Suatu aliran yang berhubungan dengan kas berupa pendapatan maupun biayanya, sehingga menunjukkan hasil akhir operasi usaha.
Dividen
: Merupakan keuntungan perusahaan yang akan dibagikan ataupun ditahan perusahaan untuk menjadi modal kerja perusahaan.
Emiten
: Badan usaha/pemerintah yang mengeluarkan sekuritas untuk diperjual-belikan.
Equity
: (1) Setiap hak atas suatu aktiva perusahan; (2) hak atas kekayaan dalam suat usaha; (3) Modal saham ditambah laba yang ditahan.
Insider trading : Perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam perusahaan, perdagangan yang didasari oleh adanya informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum terbuka (disclose) untuk umum, di mana pihak 156
insider tersebut mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan dengan jalan pintas. Monopoli
: Setiap keadaan pasar dimana tidak ada kompetisi murni.
Pasar Modal : Pasar konkrit atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka lebih dari satu tahun. Umumnya yang termasuk penawar di sini ialah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank bank gabungan, sedangkan yang termasuk peminta ialah pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Pasar Primer : Tempat penjualan sekuritas emisi baru; biasanya yang membeli adalah lembaga keuangan, badan atau perkumpulan lainnya. Present Value : Nilai yang dihitung berdasarkan besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian. Prospektus
: Setiap penawaran tertulis untuk menjual sekuritas dalam bentuk buku, yang pada pokoknya menunjukkan kualitas sekuritasnya yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan atau penjual.
Rate
: Harga per unit jasa selama periode tertentu atau jumlah tertentu.
Rentabilitas
: Perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut, dalam suatu perusahaan.
Sekuritas
: Istilah umum untuk setiap kepemilikan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dapat pula 157
berupa bukti hutang atau bukti penyertaan modal, misalnya saham, obligasi, hipotik, konosemen, aksep, wesel, sertifikat deposito, dan lain-lain. Short selling : Istilah atau cara bermain saham dengan menjual saham terlebih dulu dan baru membelinya kemudian berdasarkan jangka waktu jatuh tempo tertentu. Cara ini biasanya dilakukan pada saat pembukaan perdagangan, harga-harga saham naik cukup tinggi (bullish) dengan harapan harganya kemudian akan turun, sehingga investor memiliki margin positif. Di Indonesia cara ini secara resmi sebenarnya dilarang. Spekulator
: Orang/badan yang melakukan spekulasi.
Stock
: (1) Bagian dari modal saham perusahaan dalam bentuk saham-saham; (2) Persediaan atau inventory.
Stock Splits
: Saham-saham baru yang terdiri dari dua atau lebih lem bar saham sebagai pengganti dari tiap lembar saham lama yang sudah ada dalam peredaran.
Trading
: Merupakan pemberian jaminan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham baru pada periode waktu tertentu atas kecenderungan harga. Warrant sendiri diperjualbelikan sampai dengan jangka waktu pengonversiannya /penebusannya mejadi saham.
158
TENTANG PENULIS Hasbulloh Lahir pada tanggal 26 Mei 1985 di Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dari pasangan H. Ghazaly dan Hj. Muhibah. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN Nagrak I, ia melanjutkan ke Pesantren Modern Daarul Uluum di Kota Bogor sampai menyelesaikan masa studinya selama 6 Tahun di pesantren tersebut pada tahun 2003. Setelah lulus dari Pesantren Modern Daarul Uluum, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di Universitas Pakuan (Bogor) Pada Konsentrasi Manajemen Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan lulus pada tahun 2007. Sambil menyelesaikan studinya ia aktif di berbagai keorganisasian mahasiswa, Tahun 2004 menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pakuan, tahun 2005 menjabat sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Tahun 2006 bersama kawan-kawan aktivis dari berbagai fakultas di Universitas Pakuan sebagai Deklarator PRESMA-UNPAK dan menjabat sebagai presidium Mahasiswa Universitas Pakuan. Selain kegiatan Intra kampus, ia juga aktif dalam pembentukan berbagai organisasi kemahasiswaan di luar kampus diantaranya salah satu Deklarator Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bogor, Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Nusantara. Tahun 2008, Ia kemudian melanjutkan Magisternya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah (Ekonomi Islam). Selain mengajar di Pesantren Modern Daarul Uluum, sejak 2003 ia aktif di berbagai lembaga studi dan keorganisasian. Diantaranya Lembaga Kajian Masyarakat (LEKAT), Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Regional (PUSPERAL), Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW), LPAM, LP3M, YPNB, PK KNPI Bogor Timur. 168
