BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Beiakang Masalah
Arus globalisasi akan menyentuh seluruh bidang kehidupan
sebagai akibat lancarnya arus transportasi, perkembangan teknologi, perdagangan internasional, arus informasi dan canggihnya alat-alat komunikasi. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh sebab itu segala usaha guna mempertinggi kualitas bangsa
Indonesia harus dipersiapkan.Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia adalah melalui pendidikan, karena
melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat dibina dan ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing pada era globalisasi.
Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999
dan Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dinyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan pendidikan nasional
adalah
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Secara rinci pada pasal 4 Undang-undang R.I. No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan.
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional
diamanatkan GBHN dan
UUSPN di atas,
pendidikan
diselenggarakan di sekolah memegang peranan
penting
dan
pendidikan
strategis.
dimana
Sekolah dasar
keberhasilan
sebagaimana
yang
merupakan
pendidikan
di
yang sangat
jenjang
sekolah dasar
diharapkan akan menjadi pijakan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya bahkan kualitas pendidikan sekolah dasar akan
sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang manusia.
pencapaian
keberhasilan
tujuan
akan berdampak pada kualitas sumber daya
Karenanya diperlukan
pengelolaan yang
disesuaikan dengan perkembangan
mantap dan
masyarakat, ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah pada dasarnya mencakup kegiatan:
pengawasan" Ketiga
(Engkoswara,
kegiatan
" perencanaan,
2001:2, Dachnel
itu merupakan
pendidikan, di mana sebagai suatu
dapat
dipisahkan
dalam
pendidikan di sekolah.
pelaksanaan
fungsi
Kamars,
pokok
dan
1985).
administrasi
sistem satu sama lain tidak
penyelenggaraan dan
pengelolalan
Bidang Garapan administrasi pendidikan mencakup penataan
sumber daya yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan, yaitu: "Sumber daya manusia (guru dan siswa), sumber fasilitas, dana dan sumber belajar (kurikulum)" ( Engkoswara,2001:3).
Pengawasan sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan, bertujuan: "untuk
menjaga
dan
mendorong agar pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dapat berjalan lancar, berhasil guna, dan tepat guna
perundang-undangan
yang
sesuai
dengan
peraturan
berlaku" (Depdikbud, 1987). Fungsi
pengawasan mengandung unsur pembinaan yang dapat dimaknai sebagai supervisi, M. Rifa'i (1982:11) mengemukakan :
Pengawasan mempunyai arti luas, tidak hanya dalam arti melihat/memperhati apa
yang
terjadi
dan bagaimana
terjadinya, tetapi mengandung juga mengendalikan yaitu mengusahakan agar kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana dan tertuju kepada pencapaian hasil yang telah ditentukan. Karena itu pengawasan ini diartikan kontrol. Kontrol
dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mengusahakan agar kegiatan suatu organisasi terbimbing dan terarahkan kepada tujuan yang telah direncanakan.
Bertolakdari tujuan pelaksanaan pengawasan pendidikan di
atas, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
khususnya
kegiatan belajar mengajar di sekolah, perlu diadakan
pengawasan pendidikan dalam arti pembinaan ke arah pencapaian
tujuan pendidikan. Pihak-pihak yang diberi wewenang melakukan pengawasan pendidikan dalam arti pembinaan, hams lebih menitik beratkan kepada personil sekolah terutama kepada guru, karena
gurulah sebagai pelaksana langsung kegiatan belajar mengajar. Bahkan
"kualitas
Kegiatan
Belajar
Mengajar
(KBM)
sangat
dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru-guru" (Castetter 1981,
Oteng Sutisna, 1987), oleh karena itu
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar hendaknya menaruh perhatian yang utama kepada peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kinerja guru (Alfonso, 1981).
Dengan demikian keberhasilan atau kualitas pendidikan sangat
bergantung pada faktor kualitas kinerja guru. Berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia pada semua jenjang persekolahan, Nurtain (1989:75-76) mengemukakan bahwa:
Semua kita sudah mengetahui bahwa mutu pendidikan kita
masih mengalami penurunan kualitas yang memprihatinkan, bukan saja di tingkat Sekolah Dasartetapi juga sampai pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bahkan sudah menjalar sampai Tingkat Perguruan Tinggi.
Menurunnya kualitas
pendidikan
pada
persekolahan sebagaimana dikemukakan di
semua jenjang
atas merupakan
tantangan dan masalah yang dihadapkan kepada pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah, terutama guru
sebagai pelaksana langsung kegiatan
belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan guru dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat penting dan strategis.
Salah satu indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan
kegiatan belajar pencapaian statistika
mengajar
nilai
di
sekolah digambarkan oleh
evaluasi belajar
rata-rata (dalam
tahap
klasifikasi
akhir.
Berdasarkan
SD Dinas
Pendidikan
Kabupaten Ciamis) menginformasikan NEM SD Tahun
2000/2001
diklasifikasikan dengan; baik sekali (kode A, rentang rata-rata <8,00); baik (kode B, rentang 7,00 > rata-rata < 7,99); sedang (kode C, rentang 6,00 >
rata-rata < 6,99); kurang (kode D, rentang 5,00 >
rata-rata < 5,99); dan kurang sekali (kode E, rata-rata < 4,99). Adapun gambaran nyata itu dapat ditunjukan pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1
Klasifikasi SD Berdasarkan Rata Rata NEM Tahun 2000/2001
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis NO
KRITERIA
JUMLAH SD
%
1
BAIK SEKALI
2
BAIK
320
27,49 %
3
SEDANG
807
69,32 %
4
KURANG
37
3,19%
5
KURANG SEKALI J UM LAH
0
0 1.164
0
0
%
%
100 %
Sumber: Diadaptasi dari Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (2002)
Tabel 1.1
menunjukkan
pencapian
rata-rata NEM SD di
Kabupaten Ciamis pada tahun 2000/2001 tampak pada kisaran, baik
sekali (0,%); baik (27,49%); sedang (69,32 %); kurang (3,19%); dan kurang
sekali
(0%). Tabel tersebut memberikan gambaran
bahwa hasil belajar mengajar berdasarkan NEM SD di Kabupaten Ciamis masih belum mencapai harapan.
Pencapaian
angka
hasil
yang
pendidikan
memadai sesuai
sekolah
dasar
Kabupaten Ciamis sebagaimana pada gambar di atas tentu bisa lepas dari
di
tidak
kualitas kinerja guru sekolah dasar. Mulai Tahun
Pelajaran 2001/2002 EBTANAS di Sekolah Dasar diganti dengan UAS (Ujian Akhir Sekolah),
ditunjang
program ini akan
oleh guru-guru yang berkualitas,
mampu mandiri
berhasil
apabila
yaitu guru-guru yang
dalam menghadapi inovasi
pendidikan.
Karena
guru merupakan agen
perubahan atau garda depan pendidikan.
Masalah kualitas kinerja
guru
akan
berpengaruh
belajar
mengajar
tantangan
yang
apabila tidak segera diantisipasi
terhadap efektivitas yang
dilakukan.
pelaksanaan
Kenyataan
ini
kegiatan merupakan
dihadapkan kepada pihak-pihak yang bertanggung
jawab terhadap pembinaan
guru
sebagai
pelaksana
langsung
kegiatan belajar mengajar. Apabila masalah kualitas kinerja guru sekolah dasar tersebut
dibiarkan, maka akan mempunyai sumber daya
manusia
di
dampak negatif bagi kualitas
Kabupaten Ciamis apalagi pada era
otonomi daerah dan era globalisasi.
7
Begitu pentingnya kualitas kinerja guru bagi keberhasilan
pendidikan, maka peningkatan kualitas kinerja guru harus menjadi skala prioritas dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pembinaan yang diberikan kepada guru
meningkatkan
harus dapat
kemampuan guru yang meliputi pengetahuan,
wawasan, kreativitas, komitmen, serta disiplin sehingga kegiatan
belajar mengajar di sekolahh dapat berlangsung baik, berdaya guna dan berhasil guna.
Para teoritis kepemimpinan telah banyak menegaskan bahwa
seseorang akan bekerja secara profesional dan memiliki kualitas kinerja yang baik apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan
{ability), dan motivasi {motivation), dalam spesifikasinya dapat dilihat dari kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, mengelola
proses belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan metoda pengajaran, penguasaan
dalam menggunakan teknik evaluasi,
komitmen guru dalam melaksanakan tugas.kreativitas.disiplin kerja dan kemampuan guru berhubungan dengan orang lain. Apabila dikelompokan maka ada tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap
setiap guru
{Profesional Competency),
yaitu
(1) Kemampuan Profesional
(2) Kemampuan
Pribadi
{Personal
Competency) dan, (3) Kemampuan Sosial {Social Competency). Hal itu hanya bisa terwujud melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang kontinu.
Untuk meiihat, menilai dan membina agar guru melaksan
tugas dan
fungsinya
diiaksanakannya
dengan
maksimal,
maka perlu
pengawasan pendidikan yang efektif. Ruang
lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan yang bertujuan untuk: " mengidentifikasi,
memantau, menilai dan melakukan
diagnosa terhadap apa yang terjadi dalam proses pendidikan mulai
dari lingkup sekolah (mikro) sampai lingkup nasional (makro)" (Dedi Supriadi: 1997).
Pengawasan dalam arti
pembinaan
termasuk "kegiatan
administrasi personil yang merupakan salah satu fungsi administrasi
pendidikan"
(Castetter,
1981). Pihak yang seharusnya berperan
dalam pengawasan dalam arti pembinaan guru dalam mengajar atau melaksanakan fungsi
supervisi pengajaran adalah ada dua
kelompok yang diidentifikasi
sebagai
pendidikan, yaitu: (1) pimpinan
pelaksana
organisasi
pengawasan
atau lembaga satuan
pendidikan,
yang
pengawasan
melekat (waskat), serta (2) aparat pengawasan
fungsional,
yaitu
bertanggung jawab melaksanakan
orang-orang
yang
berdasarkan
kegiatan
fungsi
dan
jabatannya memiliki tugas melakukan pengawasan. Meiihat
uraian
di atas
maka
pelaksana
pengawasan
pendidikan di sekolah dasar adalah kepala sekolah sebagai pimpinan
organisasi atau lembaga sekolah dasar dan pengawas sekolah TK, SD, sebagai aparat fungsional. Oleh karena itu kepala sekolah dan
pengawas sekolah dituntut mampu melaksanakan pengawasan
pendidikan yang baik. Tadi sudah dijelaskan pengawasan dalam arti pembinaan guru dimaknai supervisi pengajaran.
Sekarang yang menjadi persoalan ialah apakah pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran telah dilaksanakan secara efektif oleh pengawas dan kepala sekolah?.
Pengawasan
pendidikan melalui supervisi pengajaran dapat
dikatakan baik dan efektif jika
pengawas dan kepala sekolah
sebagai pembina pengajaran mampu meningkatkan kualitas kinerja guru melalui supervisi pengajaran. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman atau persepsi pengawas dan kepala sekolah tentang hakekat dan fungsi supervisi pengajaran. Sebab
tanpa pemahaman dan persepsi yang jelas tentang hakekat dan
fungsi supervisi
pengajaran
oleh pengawas dan
kepala
sekolah, mustahil mereka dapat melaksanakan supervisi pengajaran secara efektif.
"Supervisi pengajaran merupakan
salah satu fungsi
pengawasan yang sangat khusus merupakan layanan dan bantuan
yang diberikan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas
mengajar secara lebih baik (Oteng Sutisna, 1987)". Lebih jauh Oteng Sutisna (1987) mengemukakan bahwa:
supervisi yang
baik
hendaknya
mengembangkan
kepemimpinan di dalam kelompok, membangun program latihan dalam jabatan untuk meningkatkan ketrampilan guru,
atau membantu guru meningkatkan kemampuanmb hasil pekerjaannya.
V
Glickman (dalam Ibrahim Bafadal, 1992:2) mengem
"supervisi pengajaran adalah serangkaian
kegiatan membantu
guru mengembangkan kemampuannya mengelola kegiatan belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran ". Meiihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi
pengajaran bisa dilaksanakan pengawas dan kepala sekolah untuk membantu
guru semakin profesional dalam mengelola kegiatan
belajar mengajar.
Pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pengajaran pengajaran agar efektif mencapai sasarannya diperlukan
langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu: (1) perencanaan/ persiapan supervisi, (2) pelaksanaan program supervisi, dan (3) evaluasiatau tindak lanjut. Dalam hal ini Oteng Sutisna (1987:237) mengemukakan:
Kegiatan supervisi harus disusun dalam bentuk program
yang merupakan kesatuan yang direncanakan dengan teliti dan ditujukan kepada perbaikan situasi belajar mengajar. Hanya dengan begitu maksud-maksud, pelaksanaan pelaksanaan dan koordinasi bisa tercapai.
Berdasarkan
isu
strategis
berkenaan
dengan
pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah sekarang ini masih banyak kasus,
dimana pengawas dan kepala sekolah yang melaksanakan supervisi
pengajaran lebih menekankan pengawasan pada segi prosedur
11
dan administrasi dari pada substansi kependidikan, melaksanakan
supervisi pengajaran sambil ialu, tidak direncanakan
teriebih
dahulu, dan tidak diikuti dengan tindak lanjut.
Kondisi pelaksanaan supervisi pengajaran seperti disinyalir tersebut di atas, merupakan pembinaan profesional gum oleh para
pembina dalam hal ini pengawas sekolah dan kepala sekolah masih merupakan kegiatan pengawasan dan bimbingan rutin, yaitu kegiatan
yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin oleh guru-guru, ketertiban, disiplin dan kebersihan sekolah serta menasehati guru agar selalu siap menerima dan melaksanakan setiap kebijakan dari atas sesuai
dengan kemampuannya. Kegiatan supervisi pengajaran seperti itu tentu saja kurang efektif untuk mengatasi kesulitan profesional yang dihadapi guru.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan mengadakan
studi mengenai'pengaruh sistem pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan pengawas dan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja guru sekolah dasar di Kabupaten Ciamis.
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok administrasi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi fungsi
12
pengawasan pendidikan harus dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan
maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan
atau pemborosan-pemborosan, sehingga cepat atau lambat akan
mengakibatkan
hancurnya
organisasi.
Dalam
organisasi
persekolahan pengawasan bukan untuk mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi lebih dititikberatkan pada usaha
kegiatan atau
atau
untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas
kegiatan apakah
sesuai dengan semestinya atau tidak
(Soejatmo, 1986).
Pengawasan merupakan suatu proses yang mana seorang
atasan atau pembina perlu mengetahui apakah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,
perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan (Handayaningrat, 1994). Begitu pula terhadap proses pembelajaran pada sekolah dasar di Kabupaten Ciamis pengawasan itu telah dilaksanakan oleh pengawas dan
kepala
sekolah
melalui
pelaksanaan supervisi pengajaran. Telah dikemukakan juga dalam proses pembelajaran yang paling menentukan adalah faktor guru.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja guru baik melalui penataran, pelatihan, maupun
pemberdayaan KKG, namun tetap kualitas kinerja guru yang
diharapkan belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan
banyak faktor yang
mempengaruhi kualitas kinerja guru selain
13
kemampuan, motivasi juga faktor lingkungan yang kondusif, yaitu dengan diadakannya pengawasan pendidikan berupa bimbingan, pembinaan dan dorongan secara terus menerus agar guru dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan mutu
pendidikan dan pelayanan. Hal ini perlu diupayakan secara
terus
menerus untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya, oleh karena
itu pengawasan pendidikan melalui supervisi pengajaran harus mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya.
Sistem pengawasan pendidikan terdiri dari sub-sub sistem
yang satu sama lain saling menunjang dan tidak bisa dipisahpisahkan. Sub sistem pengawasan itu dapat berupa pengawasan
langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan atasan langsung/pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Masingmasing sub sistem itu dapat berkedudukan sebagai pengawasan internal
dan pengawasan eksternal. Dalam penelitian ini
pengawasan
dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan
langsung/pengawasan
melekat dan pengawasan oleh aparat fungsional yaitu pengawas
TK.SD. Pengawasan pendidikan baik yang dilakukan kepala sekolah maupun pengawas dilaksanakan melalui supervisi
pengajaran. Supervisi pengajaran, adalah pembinaan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mengajarnya dalam upaya memperbaiki pengajaran.
14
Efektivitas supervisi pengajaran sangat dipengaruhi oleh
langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu: (1) Perencanaan/ persiapan diantaranya, membuat program, menetapkan tujuan dengan tidak melupakan latar belakang guru.kesulitan yang dihadapi guru, (2) Proses pelaksanaan supervisi pengajaran dengan menggunakan teknik-teknik supervisi yang dianggap cocok dengan kebutuhan guru, orientasi pada teknis edukatif dengan perilaku yang kondusif dan dilanjutkan dengan (3) Evaluasi atau kegiatan tindak lanjut berupa pembicaraan individual,
diskusi
antara
supervisor dengan yang disupervisi terhadap masalah-masalah ke arah peningkatan kemampuan guru.
Sedangkan kualitas kinerja guru adalah unjuk kerja atau hasil
kerja yang diperlihatkan guru, dimaksudkan disini berkaitan erat dengan konsep kemampuan guru yakni, kemampuan dasar yang harus dimiliki, dikuasai dan dijalankan guru dalam kegiatan belajar
mengajar. Pada Rumusan P3G Depdikbud Jakarta 1980, dikenal dengan istilah 10 (sepuluh) Kompetensi Dasar yang harus dikuasai guru yaitu :
1. Menguasai bahan ajar;
2. Mengelola proses belajar mengajar; 3. Mengelola kelas;
4. Menggunakan media/sumber belajar; 5. Menguasai landasan-landasan pendidikan; 6 Mengelola interaksi belajar mengajar;
7 Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran;
8. Mengenal fungsi dan program pelayanan dan bimbingan penyuluhan;
15
9 Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan 10' Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Hubungannya dengan kompetensi guru Cooper (dalam Atty Resmiati,1998: 11) mengemukakan empat kompetensi guru yaitu: "(1)
mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (2) mengetahui pengetahuan dan menguasai bidang studi yang
dibinanya, (3) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, (4) mempunyai ketrampilan teknik mengajar".
Bertolak dari pendapat tersebut, maka kemampuan guru dapat
dibagi ke dalam tiga bidang yaitu: (1) Kemampuan Profesional
{Profesional Competency), (2) Kemampuan Pribadi {Personal Competency) dan (3) Kemampuan Sosial {Social Competency). Oleh karena itu pelaksanaan sistem pengawasan pendidikan melalui
pelaksanaan supervisi pengajaran, baik yang dilakukan pengawas maupun kepala sekolah harus mengarah pada hal-hal tersebut. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dikemukakan di
atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah
bagaimana "Pengaruh Sistem Pengawasan Pendidikan Melalui Pelaksanaan Supervisi Pengajaran Yang Dilakukan Pengawas dan
Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Ciamis".
Ruang lingkup permasalahan yang disajikan dalam penelitian
16
ini adalah berkisar tentang bagaimana pelaksanaan supervisi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja guru.
Supervisi sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan di
lingkungan persekolahan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengendalian mutu kegiatan pembelajaran melalui bimbingan profesional yang diberikan pada guru.
Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah pemberian
kesempatan yang luas kepada guru untuk tumbuh dan berkembang dalam memperbaiki kinerjanya yaitu menyempumakan proses belajar para siswanya.
Mingingat luasnya permasalahan penelitian ini, maka untuk memudahkan dalam pengkajiannya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh sistem pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan Pengawas TK.SD terhadap kualitas kinerja guru sekolah dasar pada Kecamatan
Ciamis,
Kecamatan
Cisaga
dan
Kecamatan
Padaherang Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengawasan pendidikan melalui
pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja guru sekolah dasar pada Kecamatan Ciamis,
Kecamatan
Kabupaten Ciamis?
Cisaga
dan
Kecamatan
Padaherang
17
3. Bagaimana pengaruh sistem pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan pengawas TK,SD dan kepala sekolah terhadap kualitas kinberja guru sekolah dasar di Kabupaten Ciamis?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan pegangan atau pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, sehubungan dengan hal ini suharsimi Arikunto (1997:4) menyatakan bahwa :" Tujuan penelitian yaitu rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian yang dilakukan selesai".
Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu : 1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara empirik tentang pengaruh pelaksanaan sistem pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan Pengawas TK,SD dan Kepala Sekolah terhadap kualitas kinerja guru.
2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus penelitian ini lebih mempokuskan kepada: a. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengawasan pendidikan
melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan
18
Pengawas TK,SD terhadap Kualitas kinerja guru sekolah dasar pada Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cisaga dan Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
b. Untuk
mengetahui
pengaruh
sistem
pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan Kepala Sekolah Dasar terhadap Kualitas kinerja
guru sekolah dasar pada Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cisaga dan Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis. c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengawasan pendidikan
melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan
Pengawas TK,SD dan Kepala Sekolah Dasar terhadap Kualitas kinerja guru sekolah dasar pada Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cisaga dan Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bersifat analitis deskriptif dengan sasaran pengaruh
sietm pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran
yang dilakukan oleh Pengawas TK.SD dan Kepala Sekolah Dasar terhadap kualitas kinrja guru sekolah dasar di Kabupaten Ciamis Dalam
penyelenggaraan
dan
pengelolaan
pendidikan
persekolahan, pelaksanaan sistem pengawasan pendidikan melalui
19
pelaksanaan supervisi pengajaran mutlak dilaksanakan sebagai upaya agar tujuan pendidikan seperti yang diharapkan dapat tercapai, oleh karena itu
dipandang
perlu dilakukan penelitian dengan
menekankan pentingnya penelitian ditinjau dari dua aspek yaitu 1. Aspek Teoritis
Dalam penelitian ini dikaji dan dikembangkan makna dan
hakekat pengawasan pendidikan melalui kegiatan supervisi
pengajaran
yang
diharapkan
ada
manfaatnya
terhadap
pengembangan teori supervisi pengajaran sebagai bagian dari ilmu Administrasi Pendidikan.
Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan berpikir dan khasanah
memperdalam
dan
sistem pengawasan
keilmuan
terutama
dalam
memperluas kajian terhadap pelaksanaan pendidikan
sehingga terlaksana secara
melalui supervisi pengajaran,
efektif
dan
akan
mewarnai
terhadap kualitas kinerja guru.
Secara praktis penelitian ini
untuk mengetahui kondisi
kualitas kinerja guru sekolah dasar dilihat dari (1) kemampuan
profesional guru,(2) kemampuan pribadi guru.dan (3) kemampuan
sosial guru. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem
pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran di sekolah dasar. Pelaksanaan supervisi pengajaran dimaksud melalui
kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan dan penilaian atau
20
tindak lanjut supervisi pengajaran yang dilakukan pengawas dan kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja guru sekolah dasar pada Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cisaga dan Kecamatan Padaherang di Kabupaten Ciamis. 2. Aspek Praktis Operasional
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan
pemikiran terhadap perbaikan pelaksanaan supervisi pengajaran sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja guru di sekolah dasar. Selain itu jawaban atas pertanyaan penelitian ini dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi para supervisor pendidikan dalam menentukan kebijaksanaan
menyangkut pelaksanaan supervisi
yang
pengajaran dalam upaya
pembinaan kualitas kinerja guru sekolah dasar.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan pengembangan sumber daya Kepala Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah di masa yang akan datang
selain
itu
penelitian ini diharapkan dapat mendeteksi kondisi
lapangan yang sebenarnya, sehingga mengungkapkan berbagai masalah secara objektif dan memberikan alternatif solusi masalah
yang berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran dan berbagai upaya yang berkenaan dengan kualitas kinerja guru. Pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang
21
otonomi daerah merupakan harapan bagi dunia pendidikan di
Kabupaten Ciamis, dimana daerah bisa menetapkan berbagai kebijakan sehingga pelaksanaan sistem pengawasan pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat berjalan secara efektif, baik melalui pembinaan terhadap para pelaksana pengawasan, aspek pengawasan maupun teknis pengawasan. Juga berbagai upaya kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja guru sekolah dasar. E. Asumsi-asumsi
Beberapa asumsi yang menjadi landasan daiam penelitian ini adalah : 1. Supervisi pendidikan yang dilakukan secara profesional dapat menciptakan kultur organisasi yang profesional dan jaminan mutu yang diinginkan (Moh. Fakry Gaffar, 1994: 5).
2. Tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah dalam memberi pelayanan-pelayanan dengan penggunaan berbagai sumber secara efisien sebagian besar akan bergantung kepada kualitas
kinerja personil yang menjalankan proses pendidikan (Oteng Sutisna, 1987: 122).
3. Pelaksanaan supervisi
besar dalam
yang efektif mempunyai pengaruh yang
membangkitkan dan memelihara gairah kerja
pegawai untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi (Oteng Sutisna, 1987:280).
22
F. Hipotesis
Atas dasar masalah yang diteliti, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengawasan Pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang
dilakukan pengawas TK,SD terhadap kualitas kinerja guru.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja guru.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengawasan
pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan pengawas TK.SD dan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja guru.
G. Kerangka Berpikir
Dalam penjelasan pasal 52 UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakankan
bahwa Pemerintah
berkewajiban membina perkembangan pendidikan nasional dan oleh sebab itu wajib mengetahui keadaan satuan
dan
kegiatan
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Lebih jauh dalam UUSPN dijelaskan bahwa pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberi bimbingan,
23
binaan, dorongan, dan
diharapkan
terus
menerus dapat
meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya. Dalam Instruksi Presiden Rl No 1 Tahun 1989 tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan melekat dijelaskan bahwa pengawasan
melekat, adalah serangkaian
kegiatan
yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh
atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan
represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan atau peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional.
Pelaksanaan
pengawasan pendidikan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa
pengawas pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar
dan
menengah dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan empat bidang pengawasan yang terdiri atas : (1) TK/RA/BA, SD/MI/MD, SDLB; (2) Rumpun Mata Pelajaran / Mata Pelajaran; (3) Pendidikan Luar Biasa; dan (4) Bimbingan
dan
Konseling.
Pengawasan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP) dilakukan oleh dua jenis pengawas sekolah, yaitu
24
Pengawas Sekolah TK.SD untuk jenjang sekolah dasar dan Pengawas Sekolah Rumpun Mala Pelajaran untuk jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama.
Fungsi pengawasan mengandung unsur pembinaan, dalam Pengawasan termasuk bidang garapannya adalah pembinaan
profesional guru (supewisi pengajaran) untuk meningkatkan kualitas Pe.aksanaan proses belajar menga,ar di sekolah (Oteng Sutisna, 1987:103). Maka untuk melaksanakan pembinaan agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bisa dilaksanakan dengan supervisi pengajaran. Produktivitas pendidikan yang optimal harus diwujudkan, maka
baik langsung maupun tidak langsung hal ini memiliki implikasi terhadap kualitas kinerja guru. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan pendidikan melalui pelaksanaan supervisi pengajaran menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja guru sekolah dasar.
Efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan pendidikan
melalui pelaksanaan supervisi pengajaran, yakni menunjuk pendapat Oteng Sutisna (1987) yang mengemukakan bahwa: " kegiatan
supervisi harus disusun dalam bentuk program yang merupakan kesatuan yang direncanakan dengan te.it, dan ditujukan kepada perbaikan situasi belajar mengajar. Lebih lanjut Oteng Sutisna menjamin bahwa hanya dengan begitu maksud-maksud pelaksanaan
fj&g?
supervisi
bisa
tercapai. Adapun langkah-langkah pel
supervisi
pengajaran
adalah
(1)
Perencanaan/persl
(2)Pelaksanaan; dan (3) Evaluasi atau tindak lanjut. Kualitas kinerja
guru
menunjuk pada (1) Kemampuan
Profesional Guru, (2) Kemampuan Pribadi Guru, dan (3) Kemampuan
Sosial Guru. Berdasarkan pemikiran di atas, maka secara sederhana
kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana tercantum pada bagan 1.1 berikut ini: BAGAN1.1
KERANGKA BERPIKIR
PENGAWASANPENDIDIKAN PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAJARAN :
• Pemahaman sebagai supervisor * PENGAWAS SEKOLAH * KEPALA SEKOLAH
• Perencanaan/persiapan Supervisi » Pelaksanaan Supervisi • Evaluasi dan Tindak Lanjut • Hambatan-hambatan dan usaha usaha untuk mengatasinya
GURU
KUALITAS KINERJA GURU
Kemampuan Profesional Guru
{Profesional Competency) Kemampuan Pribadi Guru {Personal Competency) Kemampuan Sosial Guru
{Social Competency^)
26
H. Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya bahwa pengungkapan data menunjukkan penggambaran situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang atau bersifat aktual mengenai gejala dan peristiwa yang harus dipecahkan sesegera mungkin.
I. Lokasi dan Sumber Data
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis , yang terdiri dari 34 Kecamatan. Karena keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya,
maka sebagaimana tertulis pada judul tesis, penelitian ini merupakan studi analisis pada tiga kecamatan yang ada di kabupaten Ciamis,
yaitu (1) Kecamatan Ciamis, terletak di ibu kota kabupaten, mewakili daerah perkotaan, (2) Kecamatan Padaherang, terletak jauh dari ibukota kabupaten, mewakili daerah pedesaan, dan (3) Kecamatan
Cisaga, terletak tidak jauh dari ibukota kabupaten, mewakili daerah antara perkotaan dan pedesaan.
Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Guru-guru Sekolah Dasar yang berada di lingkungan Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cisaga dan Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
