PERBANDINGAN PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN BERBASIS SYARIAH DAN NON SYARIAH

DAFTAR ISI Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir PTNBR – BATAN Bandung, 4 Juli 2013

Tema: Pemanfaatan Sains dan Teknologi Nuklir serta Peranan MIPA di Bidang Kesehatan, Lingkungan dan Industri untuk Pembangunan Berkelanjutan

PERBANDINGAN PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN BERBASIS SYARIAH DAN NON SYARIAH Mochamad Nasrullah*) Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN)-BATAN Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Telp/Fax : (021) 5204243 Email: [email protected]

ABSTRAK PERBANDINGAN PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN BERBASIS SYARIAH DAN NON SYARIAH. Perhitungan ekonomi dan pendanaan sangat diperlukan untuk mengetahui obyektifitas dari biaya pembangkit listrik tenaga nuklir dan dalam menentukan harga tarif listrik. Model perhitungan yang digunakan dalam menghitung harga tarif listrik (levelized tariff) adalah model pendanaan yang dikeluarkan oleh PLN Litbang . Model ini digunakan untuk menghitung biaya investasi, biaya bahan bakar, operasional dan perawatan, serta melihat porsi pinjaman baik lokal maupun asing dan tingkat suku bunga yang telah mempertimbangkan country risk disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Prosedur penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data, survey, studi banding, dan kajian tekno ekonomi serta pendanaan. Hasil kajian menunjukkan jika biaya investasi sesaat PLTN 2 x 1350 MWe sebesar US$ 1850/kWe. Sumber utama pendanaan berbasis non syariah adalah menggunakan bunga bank, pajak dan mempertimbangkan inflasi, sedangkan pendanaan berbasis syariah pendanaannya tanpa bunga, tanpa mempertimbangkan pajak dan inflasi serta menggunakan konsep bagi hasil. Dengan menggunakan asumsi discount rate 10% levelized tarif atau harga listrik PLTN berbasis syariah menunjukkan harga sebesar 4,83 centsUS$/kWh, sedangkan PLTN harga listrik PLTN berbasis non syariah sebesar 6,94 centsUS$/kWh. Hasil perhitungan menunjukkan pendanaan PLTN yang menggunakan basis syariah lebih murah dibandingkan pendanaan berbasis non syariah. Kata kunci : Biaya Pembangkitan, Harga listrik, PLTN, syariah

ABSTRACT COMPARISON ON CALCULATE ECONOMIC AND FINANCING OF NPP BETWEEN SYARIAH AND NON SYARIAH BASES. The calculation of economics and funding really was needed to know objectivity from the nuclear cost of the generator of power electricity and in determining the price of the electricity tariff. The calculation model that was used in counting the price of the electricity tariff is the financing model that was issued by PLN Litbang. This model was used to calculating the investment cost, the fuel cost, operational and the maintenance cost also the portion of local loan as well as foreign interest rate that considered country risk adapted to the Indonesian condition. The research procedure that was used was the data collection, survey, comparative study and the study tecno economics and funding. Study result points out if momentary investment cost PLTN 2 x 1350 MWe as big as US$ 1850 / kWe. Main source finance non syariah is utilize bank interest, taxes and regards inflation, meanwhile finance syariah its finance interest free, without regard the taxes and inflation and utilizes production sharing concept. By using an assumption of discount rate 10% levelized rate or electricity price of NPP syariah shows value is 4,83 centsUS$ / kWh, and electricity price non syariah have value 6,94 centsUS$ / kWh. Result calculation showed that electricity price and finance of NPP that utilize syariah more cheaper than finance non syariah. Key word: Generation Cost, Electricity Price, NPP, syariah

667

Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir PTNBR – BATAN Bandung, 4 Juli 2013


1.

disebabkan besarnya jumlah pendanaan yang dibutuhkan, tetapi juga rendahnya creditworthiness dari sejumlah besar negara yang membangun PLTN. Seperti diketahui pola pendanaan yang digunakan sekarang adalah pola pendanaan konvensional, pola pendanaan BOO, pola pendanaan sewa beli dan pola pendanaan barter, semuanya ini kategori pola pendanaan berbasis bunga bank. Pola pendanaan selain berbasis bunga bank ada juga pola pendanaan berbasis syariah, yang sekarang telah diakui keberadaannya diberbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks perusahaan pembiayaan syariah, sangat jarang tulisan dan makalah yang ditulis oleh para ahli ekonomi saat ini, terlebih memang konsep dan pelaksanaan pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah belum banyak dan belum lama beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah khususnya dalam perhitungan ekonomi dan pendanaan PLTN berbasis syariah.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks. Perkembangan industri jasa pembiayaan ini secara keseluruhan telah mampu menjadikannya sebagai suatu industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis khususnya sektor keuangan yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara nasional. Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan. Salah satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran dilakukan melalui peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah [1] Kelayakan ekonomi dan teknologi PLTN yang membutuhkan biaya investasi yang besar membuat pendanaan menjadi salah satu kendala utama pada proyek PLTN di sebagian besar negara berkembang. Dalam setiap pendanaan suatu proyek masalah terletak tidak hanya

1.2. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menghitung pendanaan PLTN menghitung pendanaan PLTN berbasis syariah dan membandingkan dengan pola pendanaan konvensional yang berbasis bunga bank. Selain itu tujuanlain adalah menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan khususnya tentang teori dan praktek pendanaan yang berbasis syariah.

1.3. Lingkup Studi Lingkup studi mencakup analisis kelayakan pendanaan untuk PLTN 2 x 1350 MWe dengan biaya investasi sesaat 1850 $/kWe. Kelayakan pendanaan akan dibuat dengan membuat analisis pendanaan PLTN dengan pola pendanaan berbasis syariah dan non syariah

1.4.

Teori Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung

668



hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional. Kemudian ada utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang, utang seperti ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut harga jual. Harga jual itu terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Mekanisme pembiayaan seperti ini berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah.[3] Jadi utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konvensional adalah utang uang dan utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan syariah adalah utang pengadaan barang.

Tabel 1. Perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil. Bagi hasil

Bunga

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untungrugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad dengan asumsi harus bagi hasil dibuat pada waktu akad selalu untung Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama. [2]

Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2. METODOLOGI PENELITIAN Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis berdasarkan studi literatur dan model perhitungan pendanaan yang berbasis syariah dan kemudian membandingkannya dengan praktek pendanaan berbasis non-syariah. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian praktek di lapangan dengan teorinya dalam berbagai literatur ekonomi syariah dalam dunia akademik. Langkah-langkah penelitian adalah menghitung kembali biaya-biaya yang mempengaruhi biaya PLTN dengan cara sebagai berikut : 1. Menetapkan parameter teknis dan ekonomis dari PLTN yang akan dijadikan dasar perhitungan. 2. Menghitung kembali parameter yang mempengaruhi biaya PLTN 3. Membandingkan hasil kelayakan PLTN dengan pola pendanaan berbasis syariah dan non syariah

2.1. Perhitungan Harga Listrik Teraras

Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis

Harga listrik teraras adalah biaya pembangkitan per kWh yang di-levelized, yang terdiri dari biaya modal, biaya operasi dan

669



perawatan tetap (fixed operational and maintenance cost), biaya operasi dan perawatan tetap (variable operational and maintenance cost) dan biaya bahan bakar. Harga listrik teraras tidak termasuk biaya transmisi, sehingga sering disebut juga busbar cost. Pada beberapa literatur harga listrik teraras juga disebut Levelized Cost Of Electricity (LCOE) atau disebut juga Levelized Unit Electricity Cost (LUEC). Perbandingan keekonomian pembangkit tenaga listrik secara internasional maupun perbandingan jenis pembangkit yang berbeda biasa dilakukan dengan konsep harga listrik teraras ini, yang sering juga disebut discounted levelized cost. Harga listrik teraras adalah biaya rata-rata teraras (levelized), yaitu biaya yang diperlukan (dalam mata uang tetap) per kWh yang memperhitungkan semua biaya, meliputi biaya kapital pembangunan pembangkit, biaya operasi dan biaya bahan bakar, selain biaya-biaya tersebut harus ditambah dengan biaya pengelolaan limbah dan dekomisioning. Perbandingan harga listrik teraras sulit dilakukan, karena ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut dapat berbeda pada tempat dan waktu. Tujuan perbandingan harga listrik teraras adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih jenis PLTN yang akan dipertimbangkan dalam rangka penentuan pemanfaatan sumber daya (resource allocation). Harga listrik teraras tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial politik yang dapat mempengaruhi biaya pembangkitan. Perhitungan dan perbandingan keekonomian tersebut akan digunakan analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan model G4Econs yang berasal dari IAEA. Langkah-langkah penelitian adalah menghitung kembali biaya yang mempengaruhi biaya pembangkit listrik dengan cara sebagai berikut :  Menetapkan parameter teknis dan ekonomi dari PLTN untuk dijadikan dasar perhitungan.  Menentukan komponen biaya pembangkit listrik seperti biaya investasi, biaya bahan bakar dan biaya operasional dan perawatan dari PLTN.  Menghitung biaya pembangkit listrik dari data masukan dengan menggunakan G4Econs  Menghitung dan menganalisis pendanaan PLTN berbasis syariah dan non syariah

2.2. Dasar Perhitungan Biaya Pembangkitan PLTN 4) LUEC =

∑t (Investasit + O&Mt + Fuelt + Carbont + Decomt)/(1 + r )t ∑t ((Electricityt)/ (1 + r)t)

dimana: Electricityt

:

r Investasi t O&Mt

: : :

Fuelt Carbont Decomt

: : :

Jumlah produksi listrik dalam tahun t discount rate tiap tahun; Biaya Investasi dalam tahun t; Biaya Operasi dan perawatan dalam tahun t Biaya Fuel dalam tahun t; Biaya Carbon dalam tahun t; Biaya Decomissioning dalam tahun t;

2.3. Kelayakan finansial 5) Kelayakan finansial dari proyek dapat diketahui dari parameter: a. Internal rate of return (IRR) yang akan dibandingkan dengan weigth average cost of capital (WACC). Apabila IRR > WACC maka proyek layak b. Net present value (NPV). Apabila NPV > 0 maka proyek layak c. Pay back periode (PB). Tingkat pengembalian investasi tanpa memperhitungkan nilai waktu uang d. Benefit cost ratio (BC). Apabila nilai BC > 1 maka proyek layak

3. ASUMSI DAN DIGUNAKAN

DATA

YANG

3.1. Data Teknis dan Ekonomi Parameter dasar ekonomi yang digunakan pada data pembangkit tenaga listrik, industri/pabrik hydrogen dan desalinasi yang digunakan untuk menghitung dan mengevaluasi keekonomian adalah sebagai berikut: PLTN yang dikaji dalam studi ini adalah PLTN, hal ini seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Referensi pembangkit (reference plant) yang digunakan pada studi ini adalah PLTN 2 x 1350 MWe jenis PWR. Umur ekonomi merupakan periode operasi komersial dari pembangkitan listrik untuk menutup kembali biaya modal. Biasanya umur

670



ekonomi lebih singkat/berbeda dibandingkan dengan umur teknis. Umur ekonomi PLTN sebenarnya bervariasi, tapi disain modern sekarang telah menargetkan umur ekonomis sekitar minimal 40 tahun, bahkan sampai 60 tahun. Dalam studi ini umur ekonomi untuk PLTN 2 x 1350 MWe diasumsikan 40 tahun dan umur teknis 60 tahun. Production data dimulai pada tahun 2025 dan diakhiri tahun 2060. Dalam studi ini nilai gross output 7446 GWh dengan capacity factor 85%.

PLTN untuk dapat beroperasi menghasilkan energi listrik selama waktu hidupnya (life time). Daur bahan bakar nuklir (nuclear fuel cycle) mencakup seluruh aktivitas mulai dari eksplorasi, penambangan, penggilingan, pemurnian, pengkayaan dan kemudian dilanjutkan dengan fabrikasi menjadi elemen bakar nuklir untuk siap digunakan dalam operasi reaktor dan akhirnya menjadi bahan bakar bekas (spent fuel). Secara rinci biaya bahan bakar nuklir dapat dilihat pada Table 4.

Tabel 2. Parameter Ekonomi dan Teknis PLTN tahun 2012 6)

Tabel 3. Biaya Investasi PLTN tahun 2012 6)

Keterangan Sumber Energi Tipe PLTN Plant Capacity Plant net thermal Capacity Factor Umur ekonomi Masa Konstruksi

Satuan

MWe % % tahun tahun

PLTN Nuclear PWR 2 x 1350 33.4 85 40 3

Keterangan Plant Capacity

Satuan MWe

Nilai 2 x 1350

Overnight Cost

(millions US$)

4995

Overnight Cost

(US$/kWe)

1850

Table 4. Total Biaya Bahan Bakar 7) Keterangan Harga uranium ore Oxide to UF6 conversion Enrichment Fabrication Outside reactor bldg spent fuel storage DUF6 conv/storage/geologic disposal Geological Repository. D

3.2. Biaya Investasi PLTN Biaya investasi PLTN biasanya disebut biaya sesaat (overnight cost), yaitu biaya yang belum memasukkan tingkat suku bunga selama konstruksi atau Interest During Construction (IDC). Biaya ini terdiri dari biaya EPC (Engineering Procurement Construction), biaya pengembangan (development costs) dan biaya lain-lain (other costs) serta biaya contigency. Komposisi biaya kapital untuk EPC terdiri atas biaya nuclear island, conventional island, balance of plant, construction dan erection work, design dan engineering. Biaya investasi yang dihitung disesuaikan dengan disbursement selama masa konstruksi, dan data tersebut diambil dari data terbaru tahun 2012. Pembangunan PLTN memerlukan dana yang cukup besar sehingga biasanya pemilik modal (owner) tidak cukup dana untuk membiayai pembangunan PLTN tersebut. Owner biasanya meminjam dana dari lembaga keuangan internasional, dengan demikian ada konsekuensi biaya berupa interest during construction (IDC). Biaya sesaat apabila ditambahkan dengan IDC disebut juga dengan biaya investasi. Secara rinci biaya investasi ditunjukkan pada Tabel 3.

Satuan $/lbU3O8 $/KgU

PLTN 74,20 10,00

$/SWU $/KgHM $/KgHM

145,00 240,00 200,00

$/Kg DU

5,00

mills/Kwh

1,00

3.4. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Biaya operasi dan pemeliharaan (O&M Cost) merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi rutin PLTN. O&M Cost besarnya bergantung pada teknologi dan kapasitas daya yang terpasang. Biaya variable O&M akan tergantung pada jam operasi PLTN sebagaimana yang ditunjukkan dalam Table 5. Biaya variable O&M berisi biaya yang dibutuhkan untuk merawat pembangkit listrik yang dibangun dan dirawat oleh outsourcing staff (off-site staff). Diasumsikan jumlah biaya total O&M PLTN 2 x 1350 MW per tahun sebesar 0,46 cents$/kWh atau 86.566.332 US$ yang diperkirakan dari beberapa informasi dari berbagai referensi tetapi sudah disesuaikan kondisi Indonesia.

3.3. Biaya Bahan Bakar Bahan bakar nuklir (nuclear fuel) merupakan bahan bakar yang dibutuhkan oleh

671



Tabel 5. Total Biaya O&M PLTN

dengan non syariah, karena belum ditambahkan beberapa komponen financial seperti, bunga, pajak, eskalasi/inflasi. Secara rinci biaya pembangkitan PLTN dapat dilihat pada Tabel 7.

No

Deskripsi

Unit

1

Biaya Fixed O&M

US$ juta

9,0

2

Biaya Variable O&M

US$ juta

77,6

US$ juta

86,6

Total

Nilai

Tabel 7.

No 1 2

3.5. Asumsi Data Finansial Pada bagian ini menggambarkan aplikasi model untuk analisis pendanaan dari single plant yang dibangun oleh Utility. Diasumsikan utility disebut “Nuclear Power Utility” yang akan membangun PLTN dengan kapasitas 1000 MWe dan perusahaan yang menjual listrik serta mendistribusikan namanya PLN. Diasumsikan bahwa Utility menggunakan porsi distribusi pembangunan yang mempunyai masa konstruksi 6 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan % distribusi tahunan masing-masing sebesar 10%, 15%, 20%, 25%, 20%, 10%. Investasi dengan porsi local berasal dari equity dan bonds, nilai IDC, inflasi dan nilai tukar asing yang akan dibayar oleh equity untuk dua tahun dan sisanya akan dibayar dengan bonds. Selanjutnya rincian asumsi yang akan digunakan untuk menganalisis pendanaan PLTN adalah seperti terlihat pada Tabel 6.

4.

3

4

Hasil Perhitungan Keekonomian Biaya Pembangkit PLTN

Keterangan Biaya Investasi Biaya Bahan Bakar Biaya Operasional dan Pemeliharaan Total Biaya Pembangkit

Satuan millsUS$/kWh millsUS$/kWh

Nilai 33,24 8,46

millsUS$/kWh

4,33

millsUS$/kWh

46,03

Sedangkan hasil perhitungan finansial menunjukkan bahwa secara finansial pada discount rate 10 %, proyek PLTN berbasis syariah harga listrik menunjukkan sebesar 4,83 cent$/kWh, sedangkan PLTN berbasis non syariah menunjukkan hasil sebesar 6,94 cent$/kWh. Dengan demikian pendanaan PLTN berbasis syariah harga listriknya lebih murah dibandingkan PLTN berbasis non syariah. Hal ini wajar mengingat pendanaan berbasis syariah tidak mempertimbangkan pajak, bunga bank, eskalasi/inflasi. Namun permasalahan yang dihadapi jika PLTN menggunakan pendanaan berbasis syariah adalah pendanaan berbasis syariah tersebut meskipun sudah diterapkan pada beberapa proyek pendanaan tertentu, namun belum pernah diterapkan pada proyek berskala mega proyek, khususnya pendanaan PLTN. Secara rinci hasil perhitungan pendanaan berbasis syariah dan non syariah dapat dilihat pada Tabel 8.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil perhitungan keekonomian atau biaya pembangkitan menunjukkan bahwa PLTN 2 x 1350 MWe yang mempunyai biaya sesaat 1850 $/kWe mempunyai biaya pembangkitan sebesar 46,03 millsUS$/kWh. Hasil biaya pembangkitan ini dianggap sama antara yang berbasis syariah

Tabel 6. Asumsi Dasar Untuk Analisis Pendanaan PLTN 8) No 1. 2. 3

Keterangan Investasi Asing /Lokal Discount Rate dan Umur ekonomis Suku Bunga dan Porsi: Perusahaan Swasta Asing/Internasional Perusahaan Swasta Domestik Government via PT PLN (Persero)

Nilai 85 /15 10% / 40 tahun Lihat Persyaratan dan Kondisi

4

Informasi Nilai Tukar

Tahun 2010 rata-rata Rp. 9040 / 1 US$ dan tahun 2011 rata-rata Rp. 8738 / 1 US$ tingkat nilai tukar yang mencerminkan tingkat inflasi

5

Informasi tingkat inflasi

US$ inflasi Tahun 2011 : 3%, steady rate 3% per tahun Rp. Inflasi Tahun 2011 : 5%, steady rate 6% per tahun

6

Tahun Dasar

2011

672



Tabel 8. Perbandingan Hasil Perhitungan Pendanaan Syariah dan Non Syariah

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan IRR Equity (%) IRR Project (%) WACC (%) NPV (juta US$) BCR Payback Period (tahun, bulan) Debt Service Coverage ratio Discount Rate (%) Country Risk (%) Harga listrik (cents$/kWh)

Perhitungan Pendanaan Non Syariah Syariah 11,15 12,36 12,01 12,00 10,00 10,00 906 947 1,30 1,28 6 tahun 6 tahun 4,1 bulan 0,3 bulan 8,67 10

10

10

5

4,83

6,94

5.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Dari hasil analisis dalam studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Perhitungan keekonomian menunjukkan bahwa biaya pembangkit PLTN berada dibawah 5 cents USD/kWh yaitu sebesar 4,6 cents USD/kWh. Komitmen mengeluarkan sejumlah besar dana untuk pembangunan PLTN tidak mudah. Dengan semakin terbatasnya dana Pemerintah, baik rupiah maupun pinjaman luar negeri, dan kebutuhan yang juga mendesak untuk sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, maka alokasi dana Pemerintah untuk membangun PLTN diperkirakan akan sangat sulit. Oleh karena itu ada beberapa pilihan pola pendanaan, salah satunya adalah menggunakan pola pendanaan berbasis syariah. Dengan menggunakan asumsi discount rate 10% levelized tarif atau harga listrik PLTN berbasis syariah menunjukkan harga sebesar 4,83 centsUS$/kWh, sedangkan PLTN harga listrik PLTN berbasis non syariah sebesar 6,94 centsUS$/kWh. Hasil perhitungan menunjukkan pendanaan PLTN yang menggunakan basis syariah lebih murah dibandingkan pendanaan berbasis non syariah. Namun permasalahan yang dihadapi jika PLTN menggunakan





6.

DAFTAR PUSTAKA

1.

MUHAIMIN., Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia (Sebuah Tinjauan Analisis Terhadap Perusahaan Pembiayaan PT FIF Syariah), 2010 Manajemen PT. Federal International Finance, Memo Pelunasan Non Avalist, (Yogyakarta: PT Federal International Finance , 2007). Manajemen FIF Syariah, Ketentuan Tentang Asuransi Syariah pada FIF Syariah, (Yogyakarta: PT Federal International Finance Unit Syariah, 2008). IEA/NEA, Projected Costs of Generating Electricity: 2010 Edition, OECD, Paris,France. 2010 PT. PLN (Persero) Litbang., “Studi Ekonomi, Pendanaan dan Struktur Owner dalam rangka rencana persiapan pembangunan PLTN pertama di Indonesia” Jakarta biaya pembangkitan listrik termurah, 2006 World Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, Vienna August 2011 EMWG, User’s Manual for G4-ECONS Version 2.0 A Generic EXCEL-based Model for Computation of the Projected Levelized Unit Electricity Cost (LUEC) and/or Levelized non-Electricity Unit Product Cost (LUPC) from Generation IV Systems, 2008 NASRULLAH, Perhitungan Ekonomi Harga Listrik PLTN, 2012

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

673

pendanaan berbasis syariah adalah pendanaan berbasis syariah tersebut meskipun sudah diterapkan pada beberapa proyek pendanaan tertentu, namun belum pernah diterapkan pada proyek berskala mega proyek, khususnya pendanaan PLTN. Di lain pihak, sektor swasta diperkirakan akan tertarik untuk berinvestasi di PLTN karena nilai kapital yang meskipun relatif tinggi, namun masa konstruksi yang relatif tidak terlalu lama (6 tahun) ditambah dengan kemajuan teknologi dibidang PLTN. Namun demikian resiko yang sangat tinggi khas PLTN seperti resiko delay dan cost over-run konstruksi, resiko kecelakaan, dan resiko lingkungan perlu mendapatkan pertimbangan.

PERBANDINGAN PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN BERBASIS SYARIAH DAN NON SYARIAH

Recommend Documents