PERBANDINGAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA Franz Adiosa K.1, Uning Pratrimaratri1, Yetisma Saini2 Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] Abstract The presence of Act No. 15 of 2003 on the eradication of terrorism and Security Offenses (Special Measures) Act 2012 has been to minimize the occurrence of an act of terrorism in Indonesia and Malaysia. Issues raised by this study are: (1) What is the form of terrorism in Indonesia and Malaysia under the legislation? (2) What are the evidence in a terrorism case, according to the legislation in the country of Indonesia and Malaysia? This research is a normative approch, particularly comparative law. Source of data used is of primary legal materials, secondary, and tertiary. Data were collected by literature study. Analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: First, a form of terrorism that is in Indonesian terrorism Act more than terrorism Act Malaysia, in Indonesia is due to an act of terrorism ever happened. Second, the existing evidence on Indonesian terrorism laws only form of evidence that exist in the Criminal Procedure Code and coupled with other evidence. While there is evidence that the Malaysian terrorism laws more. This is because the Act combines with the criminal act of terrorism offenses relating to state security. Keywords: Comparative, Law, Crime, Terrorism Dalam
Pendahuluan
menjalankan
aksinya,
terorisme bisa dilakukan oleh satu orang,
Teror memang sebuah kata yang ketakutan,
tetapi jauh sebelumnya terorisme dilakukan
kengerian atau kekejaman oleh seseorang,
oleh suatu kelompok secara bersamaan. Oleh
kelompok atau golongan. Namun ketika teror
karena itu, kejahatan terorisme termasuk
teah hadir dan menyeruak dalam realitas
kekerasan
berarti aksi teror telah menjelma dalam
2002:32). Para teroris biasanya memusatkan
berbagai wujud serta cara yang demikian
serangannya pada bentuk tindakan yang
akrab dengan kehidupan manusia yang
sangat spesifik yang bisa dialami oleh
mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia.
segmen publikyang sangat luas sebagai suatu
Memang faktanya, teror bukan sesuatu yang
ancaman pribadi kepada anggota masyarakat
asing lagi. Seperti yang diketahui, aksi teror
tersebut. Sifat serangan yang acak, dalam
telah terjadi dimana-mana dan kapan saja.
kaitannya
Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan
terjadinya, memperbesar ketakutan yang
melekat
dirasakan oleh objekpotensial suatu serangan.
berarti
usaha
dalam
menciptakan
bangunan
kehidupan
Sifat
bernegara. 1
kolektif
dengan
serangan
(Thomas
waktu
demikian
Santoso,
dan
tentu
tempat
saja
menyulitkan aparat yang berwajib atau pihak
September 2001, yang merupakan aksi teror
keamananuntuk
dan
dengan serangan yang menabrakan pesawat
menyiapkan strategi yang jitu terhadap
sipil dengan sasaran dua gedung utama,
kemungkinan waktu dan tempat mana pelaku
World Trade Centre (WTC) dan Pentagon di
terorisme menjalankan aksi kriminalitasnya
Amerika
(Abdul Wahid dkk, 2004 : 18).
kemanusiaan terbesar abad ini, dimana
Istilah
mengantisipasi
teroris
oleh
para
ahli
kontraterorisme dikatakan merujuk kepada
Serikat
dan
menjadi
tragedi
memakan korban sekitar 3000 jiwa (Abdul Wahid dkk, 2004 : 5)
para pelaku yang tidak tergabung dalam
Di negara Asia Tenggara, khususnya
angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak
Indonesia dan malaysia, aksi terorisme sudah
menuruti
bersenjata
tidak asing lagi. Hal ini terbukti dengan
tersebut. Aksi terorisme juga mengandung
adanya aksi teror di Indonesia, seperti bom
makna bahwa serang-serangan teroris yang
Bali I dan II. Yang apabila dijumlahkan
dilakukan tidak berperikemanusiaan dan
sekitar 400 korban jiwa. Perbuatan tersebut
tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu
dijerat dengan Undang-undang No. 15 Tahun
para
2003 tentang pemberantasan tindak pidana
peraturan
pelakunya
angkatan
("teroris")
layak
mendapatkan pembalasan yang kejam.
terorisme. Sedangkan di Malaysia, walaupun
Akibat makna-makna negatif yang
tidak adanya aksi terorisme, tetapi tedapatnya
dikandung oleh perkataan "teroris" dan
warga kabangsaan Malaysia yang berperan
"terorisme", para teroris umumnya menyebut
sebagai otak pelaku kejahatan terorisme itu
diri
sendiri dan Malaysia mempunyai peraturan
mereka
sebagai
separatis,
pejuang
pembebasan, pasukan perang salib, militan,
atau
mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
pembenaran
dimata
terrorism :
Undang
-
undang
mengenai
Dari uraian latar belakang tersebut,
"Makna
sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh
dapat diambil rumusan masalah, yaitu :
dari tindakan terorisme yang menyerang
1.
Bagaimanakah bentuk tindak pidana
penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam
terorisme dan hukum acaranya di negara
perang". Padahal Terorisme sendiri sering
Indonesia
tampak dengan mengatasnamakan agama,
peraturan perundang - undangan?
(2Wikipedia). Kejahatan terorisme mamang sejak
2.
dan
Malaysia
menurut
Apa saja yang menjadi alat bukti dalam tindak
pidana
terorisme
menurut
lama adanya, tetapi menjadi aktual akibat
peraturan perundang – undangan di
tindakan terorisme pada beberapa tahun
negara Indonesia dan Malaysia?
kebelakang, dimana adanya tragedi 11
2
1.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal
Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak
dari literatur atau hasil penulisan berupa
pidana terorisme dan hukum acaranya di
buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan
negara
penelitian. Antara lain adalah :
Indonesia
berdasarkan
dan
peraturan
Malaysia perundang-
1) Abdul Wahid dkk, 2004, Kejahatan Terorisme, Rafika Aditama, Bandung;
undangan. 2.
Untuk mengetahui alat bukti apa saja menurut
peraturan
perundang
2) Adjie Suradji, 2005, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
–
undangan yang ada pada tindak pidana
3.
terorisme
Teknik pengumpulan data adalah prosedur
di negara
Indonesia
dan
yang
Malaysia.
sistematik
dan
standar
untuk
memperoleh data yang diperlukan, yaitu
Metodologi
dengan cara studi dokumen atau studi
1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
Tekhnik Pengumpulan Data
hukum
yuridis
normatif,
kepustakaan, yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan
khususnya penelitian perbandingan hukum.
permasalahan yang diteliti, dan digunakan
Yuridis normatif adalah metode penelitian
untuk mengkaji peraturan-peraturan dan data
hukum yang dilakukan dengan meneliti
sekunder.
bahan pustaka atau data sekunder belaka
4.
(Soerjono
Metode
Soekanto
dan
Sri
Mamudji,
Sumber Data
1.
Bahan Hukum Primer
analisis
penelitian
2001:13-14) 2.
Analisis Data
ini
yang adalah
dipergunakan secara
di
kualitatif
(Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 1516)
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal
Hasil dan Pembahasan
dari
ketentuan-
A. Bentuk Tindak Pidana Terorisme dan
ketentuan yang berkaitan dengan judul dan
Bentuk Hukum Acara Pidana Di
permasalahan. Antara lain adalah :
Negara
1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
Berdasarkan Undang-undang.
peraturan-peraturan
dan
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2) Security Offences (Special Measures) Act 2012. 2.
Bahan Hukum Sekunder
1.
Indonesia
dan
Malaysia
Bentuk Tindak Pidana Terorisme dan Bentuk
Hukum
Acara
Pidana
Di
Indonesia Bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah yang terdapat 3
di dalam Pasal 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16 dan
atau
fasilitas
Pasal 17. Berikut penulis menjabarkan
intetnasional.
publik,
atau
fasilitas
bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal-pasal tersebut.
c.
a.
Bentuk tindak pidananya adalah :
Pasal 6
1) Setiap orang yang secara melawan
Bentuk tindak pidananya adalah : 1) Setiap
orang
Pasal 9
dengan
hukum memasukkan ke Indonesia;
sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman
2) Membuat;
kekerasan menimbulkan suasana teror
3) Menerima;
atau rasa takut terhadap orang secara
4) Mencoba memperoleh;
meluas atau menimbulkan korban yang
5) Menyerahkan
atau
mencoba
menyerahkan;
bersifat massal; 2) Merampas kemerdekaan atau hilangnya
7) Membawa;
nyawa dan harta benda orang lain; 3) Mengakibatkan
6) Menguasai;
kerusakan
atau
8) Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup
9) Menyimpan;
atau
10) Mengangkut;
fasilitas
publik
atau
fasilitas
11) Menyembunyikan;
internasional.
12) Mempergunakan; b.
13) Mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia
Pasal 7
sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu
Bentuk tindak pidananya adalah : sengaja
bahan peledak dan bahan-bahan lainnya
menggunakan kekerasan atau ancaman
yang berbahaya dengan maksud untuk
kekerasan
melakukan tindak pidana terorisme.
1) Setiap
orang
dengan
bermaksud
untuk
menimbulkan suasana teror atau rasa d.
takut terhadap orang secara meluas; 2) Menimbulkan massal
korban
dengan
yang
Bentuk tindak pidananya adalah :
merampas
1) Setiap orang yang dengan sengaja
kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau
memberikan bantuan atau kemudahan
harta benda orang lain;
terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
3) Menimbulkan
cara
bersifat
Pasal 13
kerusakan
atau
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,
4
e.
Sedangkan
Pasal 14
untuk
hukum
acara
Bentuk tindak pidananya adalah :
pidananya terdapat pada Pasal 25, 26, 28, dan
1) Setiap
Pasal 29, adalah :
orang
yang
merencanakan
dan/atau menggerakkan orang lain untuk
a.
Pasal 25
melakukan tindak pidana terorisme.
Bentuk hukum acara pidananya : 1) Penyidikan,
f.
Pasal 15
dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
Bentuk tindak pidanaya adalah : 1) Setiap
penuntutan,
orang
yang
perkara melakukan
tindak
pidana
terorisme,
dilakukan berdasarkan hukum acara
pemufakatan jahat;
yang berlaku;
2) Percobaan tindak pidana terorisme; 3) Pembantuan untuk melakukan tindak
2) Penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi
pidana terorisme.
wewenang
untuk
melakukan
penahanan terhadap tersangka paling g.
lama 6 (enam) bulan.
Pasal 16
Bentuk tindak pidananya adalah :
b.
1) Setiap orang di luar wilayah negara
Pasal 26
Bentuk hukum acara pidananya :
Republik Indonesia yang memberikan 1) Untuk memperoleh bukti permulaan
bantuan; 2) Memberikan kemudahan;
yang
3) Memberikan sarana;
menggunakan setiap laporan intelijen.
4) Memberikan keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.
2) bukti
cukup,
permulaan
penyidik
yang
dapat
cukup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh
h.
Pasal 17
Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan
Bentuk tindak pidananya adalah : 1) Dilakukan
oleh
orang-orang,
Negeri. baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; 2) Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama.
3) Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 4) Bukti permulaan yang cukup, maka Ketua
Pengadilan
memerintahkan
Negeri
segera
dilaksanakan
penyidikan.
5
c.
undang baru pengganti ISA 1960 yang
Pasal 28
selama ini telah menjadi undang-undang di
Bentuk hukum acara pidananya :
Malaysia dan pada Juni 2012, maka undang1) Penyidik dapat melakukan penangkapan
undang tersebut disahkan menjadi undang-
terhadap setiap orang yang diduga keras
undang yang baru. Undang-undang ini adalah
melakukan
Undang-undang
d.
tindak
pidana
terorisme
Keamanan
Pelanggaran
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
(Tindakan Khusus) atau Security Offences
paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh
(Special Measures) dan disingkat SOSMA
empat) jam.
Act 2012 (Wikipedia). Bentuk-bentuk tindak pidana dalam
Pasal 29
SOSMA tidak disebutkan secara terperinci
Bentuk hukum acara pidananya :
sebagaimana
dengan
Undang-undang
1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim
terorisme Indonesia. Dalam Undang-undang
berwenang memerintahkan kepada bank
tersebut hanya disebutkan pelanggaran yang
dan
untuk
berhubungan dengan keamanan negara yang
melakukan pemblokiran terhadap harta
terdapat dalam Bagian I ayat (2), yang
kekayaan setiap orang yang diketahui
berbunyi:
atau patut diduga merupakan hasil tindak
“This act shall apply to security offences”
pidana terorisme
(“Undang-undang ini hanya berlaku bagi
lembaga
jasa
keuangan
2) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib
tindakan pelanggaran keamanan”) Penulis
menyerahkan berita acara pelaksanaan
hanya
bisa
menentukan
pemblokiran kepada penyidik, penuntut
kesimpulan dari pasal tersebut yang berarti
umum, atau hakim paling lambat 1 (satu)
semua kegiatan yang berhubungan dengan
hari
kejahatan keamanan di negara Malaysia,
kerja
terhitung
sejak
tanggal
dikategorikan tindak pidana terorisme dan
pelaksanaan pemblokiran.
akan mendapatkan sanksi yang berlaku 3) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan 2.
menurut aturan yang ada pada negara tersebut. Bentuk hukum acara pidananya terdapat pada
Bentuk Tindak Pidana Terorisme dan
Bagian III Pasal 4, adalah :
Hukum Acara Pidana Di Malaysia
a.
Pada
April
2012,
Parlemen
di
Malaysia menyetujui pembentukan undang-
Ayat (1)
Bentuk hukum acara pidananya : 1) Seorang petugas polisi tanpa surat perintah dapat menangkap dan menahan
6
setiap orangterlibat dalam pelanggaran
pembaharuan
proses
pembuktian
keamanan
konvensional dalam KUHAP (M. Yamin, 2012 : 303)
b.
Pengaturan mengenai alat bukti pada
Ayat (2)
Bentuk hukum acara pidananya :
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
1) Setiap orang yang akan ditahan, harus
tersebut, hanya terdapat pada satu Pasal, yaitu Pasal 27.
diberitahukan terlebih dahulu.
Alat buktinya adalah : c.
a.
Ayat (4)
Sama dengan alat bukti yang ada pada hukum acara pidana, yaitu :
Bentuk hukum acara pidananya : 1) orang yang ditangkap dan ditahan, dapat
1) Keterangan saksi;
ditahan untuk jangka waktu dua puluh
2) Keterangan ahli;
empat jam untuk tujuan investigasi
3) Surat; 4) Petunjuk;
d.
5) Keterangan terdakwa.
Ayat (5)
b.
Bentuk hukum acara pidananya : diatas
yang
dapat
informasi yang diucapkan, dikirimkan,
memperpanjang penahanan untuk jangka
diterima atau disimpan. Alat bukti
waktu tidak lebih dari dua puluh delapan
tersebut adalah :
1) seorang
perwira
pangkat
polisi
inspektur
atau
polisi
c. B. Alat Bukti Tindak Pidana Terorisme Di Negara Indonesia dan Malaysia Berdasarkan
Undang
-
serupa
undang
dilihat, dan dibaca berupa : 1) Tulisan;
Alat Bukti Tindak Pidana Terorisme Di
3) Peta;
Indonesia
4) Rancangan; Specialis,
Undang-
5) Foto atau sejenisnya;
undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki
6) Huruf;
kekhususan
dibandingkan
7) Tanda;
KUHAP. Salah satu kekhususan tersebut,
8) Angka;
yang menjadi fokus dalam bab ini terkait
9) Simbol, atau;
secara
formal
berupa
berupa data, informasi yang dapat
2) Gambar;
Lex
itu,
Alat bukti yang tertuang di atas kertas,
Terorisme Di Masing-masing Negara.
Sebagai
dengan
1) Rekaman (di dengar atau di lihat);
hari, untuk tujuan penyelidikan
1.
Alat bukti elektronik atau alat optik atau
penggunaan alat bukti yang merupakan
7
10) Perforasi yang memiliki makna atau
d.
Pasal 20
dapat dipahami oleh orang yang mampu
Alat buktinya :
membaca atau memahaminya.
1) Dokumen-dokumen penting yang berisi tentang strategi, rencana dan lain-lain
2.
Alat Bukti Tindak Pidana Terorisme Di
yang
Malaysia
terorisme.
Seperti
halnya
berkaitan
dengan
tindakan
undang-undang
terorisme yang ada di Indonesia, undang-
e.
Pasal 21
undang terorisme di negara Malaysia juga
Alat buktinya :
memiliki alat bukti yang di gunakan pada
1) Hasil
dari
proses
investigasi
atau
saat sidang di pengadilan. Pengaturan alat
penyidikan terhadap terdakwa sendiri,
bukti tersebut terdapat pada Bagian VII Pasal
maupun orang lain yang menjadi saksi.
17 (tujuh belas) sampai dengan Pasal 26 (dua puluh enam). Berikut bunyi dari pasal-pasal
f.
tersebut dan penjelasan jenis alat bukti yang
Alat buktinya :
penulis simpulkan.
1) Terdapatnya
a.
Pasal 22
bukti-bukti
lain
yang
menyangkut atas tindakan terorisme
Pasal 17
Alat buktinya : 1) Alat bukti selain dari undang-undang bukti.
g.
Pasal 23
Alat buktinya : 1) Keterangan
b.
melalui
peragaan
atau
rekonstruksi oleh terdakwa terorisme
Pasal 18
Alat buktinya : 1) Alat bukti berupa korban jiwa;
h.
Pasal 24
2) keterangan dari orang yang menjadi
Alat buktinya :
korban, baik dari segi harta maupun dari
1) Rekaman percakapan :
segi nyawa.
a)
Telepon;
b) Kaset, dan yang serupa dengan itu. c.
Pasal 19
Alat buktinya :
i.
1) Keterangan yang diberikan oleh anak-
Alat buktinya :
anak yang menjadi korban.
Pasal 25
1) Bukti digital seperti komputer dan lainlain yang berupa rekaman digital.
8
j.
dikarenakan Undang–undang tersebut
Pasal 26
menggabungkan antara tindak pidana
Alat buktinya : 1) Bukti
yang
diberikan
orang
terorisme dengan tindak pidana yang
yang
berkaitan dengan keamanan negara.
menjadi provokator atau yang menyuruh atau otak pelaku teror.
B. Saran Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis
A. Simpulan Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan,
menyarankan hal-hal sebagai berikut : 1.
Mengenai
bentuk
tindak
pidana
bahwa :
terorisme yang terjadi di Indonesia,
1.
Bentuk tindak pidana terorisme yang ada
masyarakat dan aparat penegak hukum
di dalam Undang–undang terorisme
dapat mengenali apa yang menjadi atau
Indonesia lebih terperinci dan banyak
dapat menggolongkan setiap bentuk-
macamnya dibandingkan dengan bentuk
bentuk tindak pidana, sehingga tidak
tindak pidana yang ada pada Undang–
salah
undang terorisme Malaysia, disebabkan
penahanan. Sedangkan untuk bentuk
di Indonesia pernah terjadi tindak pidana
tindak pidana terorisme yang ada pada
terorisme, sedangkan di negara Malaysia
negara Malaysia supaya pemerintah
belum ada. Hanya saja Undang–undang
yang bersangkutan lebih memperinci
terorisme
setiap
di
negara
Malaysia
2.
tindak
penangkapan
kejahatan
di
dan
dalam
Undang–undang keamanan negaranya;
menggolongkan tindak pidana terorisme dengan tindak pidana yang berkaitan
dalam
2.
Dengan adanya alat bukti pada Undang-
dengan keamanan negara;
undang anti terorisme yang ada pada
Alat bukti yang ada pada Undang–
negara
undang
hanya
pemerintah dapat mempertegas hukuman
berupa alat bukti yang ada pada KUHAP
sesuai dengan alat bukti yang ada. Untuk
dan ditambah dengan alat bukti berupa
Malaysia diharapkan dengan alat bukti
alat elektronik dan kertas sebagai media
yang ada Undang - undangnya supaya
berkomnikasi,
mempertahankan
terorisme
Indonesia
merencanakan
dan
Indonesia,
menggambarkan suatu daerah yang akan
mengembangkannya
di
diperlukan.
pakai
untuk
tujuan
terorisme.
diharapkan
agar
dan lagi
apabila
Sedangkan alat bukti yang ada pada Undang–undang
terorisme
Malaysia
lebih banyak dan lebih terperinci. Hal ini
9
Daftar Pustaka A. Buku-buku
M. Yamin, 2012, Tindak Pidana Khusus, Puataka Setia, Bandung.
Abdul Wahid dkk, 2004, Kejahatan Terorisme, Rafika Aditama, Bandung
P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Adami Chazawi, 2001, Pembelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta Adjie Suradji, 2005, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Andi Hamzah, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta Barda Namawi Arief, 2003, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Roeslan Saleh, 1983. Perbuatan PidanaDan PertanggungJawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta Romli Atmasasmita, 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta Thomas Santoso, 2002, Teori-Teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta
Chandra Muzzafar, 1993, Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat, Mizan, Bandung
Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum. 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
Daliyo, 2001 Pengatar Hukum Indonesia. Prenhallindo. Jakarta
B. Perundang-undangan
Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law, Rafika Aditama, Bandung Graner, Brian A, 2004, Black’s Law Dictionary Eighth Edition, West Thomson Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia, Pradnya Paramita, Jakarta Moeljatno, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
KUHP dan KUHAP Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Internal Security Act (ISA) Malaysia Act 1960 Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM 1948) Security Offences (Special Measures) Act 2012 C. Sumber Lain
M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta
Bagas.blogspot,
10
Jack Gibbs, Definition of Terrorism, Kompasiana, Omaana.Blogspot, Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, Sarjanaku, Pengertian Terorisme Menurut Para Ahli dan Karakteristik Organisasi Terorisme Scribd, Wikipedia
11
