KABUPATEN TANAH DATAR Perbaikan Usaha Mikro KREDIT TANPA AGUNAN BAGI PEDAGANG PASAR DAN KAKI LIMA Sumber : Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008. • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF Permasalahan usaha mikro yang terjadi di Tanah Datar, Sumatera Barat, boleh dibilang adalah permasalahan yang pada umumnya juga banyak terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Tengok saja, seperti permasalahan internal usaha mikro yang masih terkendala dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal penguasaan teknologi amupun keterampilan teknis di bidang usaha terkait. Kendala lain juga terdapat pada faktor manajemen usaha dan keterbatasan pada akses informasi serta akses pasar. Tentu saja, permasalahan itu akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas usaha. Sementara permasalahan eksternal, secara umum yang juga dialami Tanah Datar adalah adanya kendala sumber daya permodalan dan aspek legalitas atau perijinan. Usaha mikro acapkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan dalm pengajuan kredit perbankan. Maka tak heran, upaya pemerintah memperkenalkan kredit tanpa agunan, yang pernah dijalankan pada tahun 1970-an dan diperkenalkan kembali beberapa tahun terakhir ini, dalam realisasinya di lapangan masih rumit secara administrative. Sehingga, kebutuhan akan modal kerja seringkali tidak terpenuhi dan menjadi alas an sulit berkembangnya usaha mikro. Padahal, usaha mikro merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui wirausaha. Dikabupaten Tanah Datar, kendala permodalan menjadi momok tersendiri bagi pengusaha mikro , seperti halnya pedagang pasar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha mikro sangat sulit mengakses kredit bank. Bank cenderung leibh melayani pengusaha menengah yang sudah mapan dan memiliki jaminan kredit (agunan). Faktor dominan yang mempengaruhi minat bank melayani pengusaha mikro adalah rendahnya laba dan tingginya resiko kredit macet, karena lemahnya manajemen pengusaha mikro dan lemahnya kondisi usaha serta agunan yang digunakan tidak memadai. Kesulitan mengakses bank itulah yang menjadi alas an para pengusaha mikro di Kabupaten Tanah Datar lebih memilih meminjam modal kepada rentenir dengan bunga sangat tinggi. Sekalipun dihadapkan pada bunga yang sangat tinggi, sanksi yang cukup berat, jangka waktu yang pendek dan sangat mengikat, para pengusaha mikro tetap meminjam modal kepada rentenir. Hal tersebut dilakukan oleh para pengusaha mikro lantaran para rentenir menerapkan azas kerpercayaan, syarat yang sangat mudah dan pola “antar jemput” tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan formal. Akibatnya para pengusaha mikro tak mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan terbebani dengan hutang yang diistilahkan dengan gali lubang tutup lubang. • dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM Tentu saja, kondisi ini sangat memperhatinkan. Namun, untungnya kondisi ini justru dapat sekaligus menjadi trigger (pemicu) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melahirkan
1
program pemberantasan gerakan rentenir yang dikenal dengan nama Program Perbaikan Usaha Mikro. Caranya dengan Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada tahun 2006. Lahirnya program tersebut berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang terfokus pada program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan usaha mikro. Selain itu, Pemerintah Kabupaten melalui Bupati Tanah Datar secara berkala melakukan diskusi dengan para pedagang pasar yang diwakili oleh para pengurus Pedagang Pasar. Dari hasil penelitian dan diskusi berkala tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggap Program Perbaikan Usaha Mikro melalui Pemberian Kredit Tanpa Agunan merupakan solusi yang tepat. Tujuan dari program ini, selain memberantas kemiskinan khususnya untuk usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha juga memberantas praktik rentenir yang dianggap meresahkan para pengusaha mikro. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengembangkan skala usaha mikro di Kabupaten Tanah Datar. Sasaran program ini adalah para pengusaha mikro yang dikategorikan sebagai pedagang skala kecil yang telah mempunyai tempat permanent di pasar dan para pedagang kaki lima. Sedangkan kredit yang diberikan digunakan untuk keperluan investasi atau modal kerja usahausaha produktif lainnya. Guna mengoptimalkan pelaksanaan program ini, pada proses awal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melibatkan instansi terkait seperti Badan Usaha Investasi Daerah (BUID), Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal (Koperindagtam), Kantor Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Kantor Pasar, Bank Nagari dan Persatuan Pedagang Pasar Batusangkar. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian kredit kepada para pengusaha mikro, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar sebagai pelaksana penyalur pinjaman. Sedangkan pada awal peluncuran program, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerapkan sistem pilot project kepada para pedagang yang berada di Pasar Batusangkar. Sebagai tahap awal, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggarkan dana pada APBD tahun 2006 sebesar Rp. 1 Milyar yang disetorkan kepada Bank Nagari Cabang Batusangkar. Strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada daerah pilot project (Pasar Batusangkar) adalah dengan menerapkan bunga pinjaman yang cukup rendah yaitu 10% per tahun dan tanpa jaminan apapun kecuali menjadi anggota Persatuan Pedagang Pasar Batusangkar. Dalam hal ini, Persatuan Pedagang Pasar Batusangkar akan memberikan rekomendasi kredit kepada anggota pedagang pasar yang mengajukan kredit. Selain itu, pengembalian pinjaman dapat dilakukan setiap hari, mingguan atau bulanan sesuai kemampuan para pedagang dan dilakukan dengan sistem “jemput bola”. Sedangkan plafon kredit yang diberikan antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maksimal 5 tahun. Bank Nagari sebagai pelaksana program penguatan usaha mikro ini mengkategorikannya menjadi Dana Penguatan Modal. Dalam melaksanakan program ini, Bank Nagari merekrut dan menempatkan petugas khusus melalui persetujuan Bupati dan menempatkannya di Kantor Pasar Batusangkar. Dalam mencairkan pinjaman kepada para pengusaha mikro, Pemerintah Kabupaten Batusangkar dan Bank Nagari menetapkan prosedur sebagai berikut: 1. Calon peminjam mengajukan permohonan kredit melalui petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan fotocopy bukti diri (KTP dan Kartu Keluarga) Pemohon, serta Rekomendasi dari Pengurus Pedagang Pasar Batusangkar 2. Petugas khusus melakukan kunjungan ke alamat dan lokasi usaha calon peminjam untuk wawancara, mengumpulkan data dan informasi serta melakukan penilaian
2
terhadap diri, usaha dan sumber pengembalian kredit oleh calon peminjam. Penilaian yang dilakukan melalui tahap ini adalah berkenaan dengan : a. Kejelasan alamat usaha dan tempat tinggal nasabah sesuai dengan KTP dan KK b. Karakter calon nasabah berdasarkan informasi dari para tetangga dan rekanan tentang tingkah laku dan hubungannya dengan masyarakat terutama dalam hal keuangan. 3. Petugas khusus merumuskan hasil penilaian dan menyusun rekomendasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan selanjutnya mengajukan kepada pejabat yang berwenang untuk diberi persetujuan atau ditolak. Setelah melalui tahapan tersebut, pinjaman yang diajukan dapat diterima dalam jangka waktu 1 sampai 2 hari/ Selain prosedur peminjaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Bank Nagari menetapkan prosedur pembayaran dan pelunasan kredit yaitu; 1. Petugas khusus secara rutin mengamati jadwal angsuran dari seluruh peminjam 2. Petugas khusus mendatangi seluruh peminjam yang berada di Pasar Batusangkar sesuai dengan jadwal angsuran, baik harian, mingguan ataupun bulanan. 3. Petugas khusus mencatat dalam pembukuan dan menyetorkannya ke Bank Nagari Dalam pencatatan arus kas masuk dan keluar, Bank Nagari Cabang Batusangkar menerapkan pembukuan Off Balance Sheet atau di luar pembukuan Bank Nagari Cabang Batusangkar. Hal ini dilakukan untuk memisahkan catatan pembukuan nasabah Bank Nagari Cabang Batusangkar dan nasabah Program Dana Penguatan Modal. Keuntungan dari bunga yang diperoleh akan dibagi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebesar 40% dan Bank Nagari Cabang Batusangkar sebesar 60% setelah dipotong 10% untuk biaya operasional termasuk honor petugas khusus. Pendapatan dari keuntungan program ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. • tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan program ini, para pengusaha mikro di pasar Batusangkar benar-benar merasakan manfaatnya. Permodalan dan pengembangan usaha mereka terpenuhi dengan baik (lihat jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit pada tabel di bawah). NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah
KLASIFIKASI PEDAGANG Sayuran Buah-buahan Beras/jagung Ikan (basah, kering), Belut Bumbu masak Makanan, Minuman, kue P&D Sepatu / Kain Mainan Anak-anak Telur Lain-lain 936
JUMLAH (ORANG) 179 73 39 99 84 189 48 64 8 19 134
Manfaat program inipun sangat dirasakan Ermiwati, pedagang ayam di Pasar Batusangkar ynag menerima kredit. Menurutnya, kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk
3
pengembangan usahanya. Sehingga, ekonomi keluarga dan pendapatannya pun bertambah. Ia pun mengakui bahwa bunga yang diterapkan melalui kredit ini jauh lebih rendah dari BPR tempat dimana dia pernah meminjam. Namun demikian, masih menurut Ermiwati, skim kredit yang di berikan semestinya bisa bertambah, sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Hal senada juga diungkapkan Nazir Kasim, pedagang kelontong di Pasar Batusangkar. Menurutnya, kredit ini sangat membantu Pedagang bermodal kecil seperti dirinya. Karena bunga yang diterapkan jauh lebih rendah dari bunga BPR sehingga dia dapat mengatur modal belanjanya dengan leluasa. Menurut Nazir, seandainya Pemerintah Kabupaten meningkatkan skim kredit mikro ini, selain dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dia juga dapat menambah jumlah tenaga kerja. Menurut Bupati Tanah Datar, M Shadiq pasadigoe, jumlah dana yang telah disalurkan hingga Januari 2007 adalah Rp. 2.490.300.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari dana awal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dan hebatnya, jumlah kredit macetnya 0%. Masih menurut Bupati, program ini sangat membantu PKL dalam mengatasi permasalahan modalnya yang selama ini terjerat rentenir dan tidak diminati oleh bank. Bukan hanya di Batusangkar, Bupati telah memprogramkan untuk memperluas cakupan kredit PKL ini ke seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Datar dan direncanakan akan dikerjasamakan dengan BPR. Menurut Pimpinan Cabang Bank Nagari Batusangkar, Antonius, sejak diluncurkannya program ini jumlah peminjam setiap bulannya semakin bertambah. Tercatat, mulai dari Agustus 2006 hingga Juli 2007 jumlah peminjam yang telah memanfaatkan program ini sebanyak 936 pengusaha mikro. Antonius menambahkan, bahwa model seperti ini merupakan pertama di Indonesia dan Bank Nagari Sumatera Barat akan menjadikan model program ini untuk daerah lainnya di Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, jumlah dana yang dipersiapkan oleh Bank Nagari berjumlah 20 milyar. Yang menariknya lagi, seperti diungkapkan Bupati Tanah Datar ternyata program ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro dari jeratan rentenir dan kesulitan modal kerja. Sedangkan pelajaran yang dapat dipetik dari program ini adalah bahwa karakteristik pengusaha mikro, baik itu pedagang pasar maupun pedagang kaki lima yang membutuhkan modal tidak menginginkan adanya prosedur dan persyaratan yang rumit dalam mendapatkan modal usaha. Dan, ketika mereka diberi kepercayaan tentunya diimbangi dengan manajemen kredit yang baik, maka pinjaman modal bank dapat berjalan lancar. • empat KEBERLANJUTAN Setelah melihat hasilnya, sudah barang tentu program ini sangat patut untuk dilanjutkan secara berkesinambungan. Hal inipun diamini Afnedi, Ketua Pengurus Pedagang Pasar Batusangkar. Bahkan, ia pun mengungkapkan, bahwea lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Lembaga Mikro Keuangan sebagai reaksi terhadap keberhasilan program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, Pengurus akan melakukan pembenahan organisasi pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun menyadari bahwa program ini patut untuk terus dilanjutkan. Karena itu, Bupati Tanah Datar akan menyalurkan kredit dengan pola yang sama kepada 14 pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, selain sisi permodalan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam usahanya meningkatkan sektor usaha mikro juga akan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan. Bupati pun optimis program pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Tanah Datar akan terus berlanjut.
4
• lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER Melihat kondisi usaha mikro di daerah lainnya di Indonesia yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dalam hal permodalan, Program Perbaikan Usaha Mikro melalui Pemberian Kredit Tanpa Agunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seyogyanya dapat ditransfer atau ditiru oleh daerah lain. Seperti kata Bupati Tanah Datar bahwa pada dasarnya konsep program ini secara umum sangat bisa diadopsi oleh daerah lain. Namun, tentu saja, bagi daerah tertentu secara teknis program ini mungkin perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah bersangkutan. Gambaran Umum LOKASI LUAS WILAYAH BATAS WILAYAH
KECAMATAN NAGARI (SETINGKAT DESA) JUMLAH PENDUDUK KONDISI PENDUDUK
KONDISI ALAM
Di Propinsi Sumatera Barat (sekitar 1103 km dari kota Padang, ibukota Propinsi Sumatera Barat. 133.600 ha yang terbagi atas 126.200 ha daratan dan 7.400 ha perairan Utara : Kabupaten Agam dan 50 kota Selatan: Kabupaten Solok Barat: Kabupaten Padang Pariaman Timur : Kota Padang Panjang 14 75 Kurang lebih 329.962 Jiwa. Tingkat kepadatan mencapai 246 jiwa per Km2 dengan pertambahan penduduk sekirtar 0.06% per tahun Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu lebih dari 70% selain itu di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa yang berbasis pertanian. Sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa menjadi penopang perputaran ekonomi daerah. Dari toatal jumlah penduduk kabupaten Tanah Datar berdasarkan datan tahun 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 18.229 Kepala Keluarga. Wilayah agraris dengan suhu udara berkisar 12-25 derajat Celsius. Daerah ini termasuk yang diuntungkan oleh alam dan kondisi perekonomian daerah di sekitarnya. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanah Datar lebih kurang 2200mm/tahun. Pola penggunaan tanah di Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi dan ditentukan oleh ekologi daerah dengan komposisi: Sawah: 28.910 ha (21,64%) Perkampungan: 8.492 ha (6.35 %) Perkebunan: 18.429 ha (12.60%) Pertanian Sawah Kering : 16.245 ha (13,66%( Perkebunan Campuran : 5, 190 ha (3,88%) Tanah Tandus : 1.208 ha (0,90%) Rawa dan Danau : 6.420 ha (4,81%) Kolam Ikan : 863 ha (0.85%) Hutan : 47.442 ha (35,51%)
5
