PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
b.
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang.
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22). MEMUTUSKAN : Menetapan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Semarang. b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. d. Walikota adalah Walikota Semarang. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Semarang. g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kota Semarang. i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah. -2-
k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. BAB II ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari : Kepala Dinas ; Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura. Bidang Peternakan, terdiri dari : Seksi Produksi Peternakan; Seksi Agroindustri Peternakan; dan Seksi Kesehatan Hewan. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan; Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan Seksi Pelestarian dan Konservasi. Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya, terdiri dari : Seksi Tata Penyuluhan; Seksi Kelembagaan; dan Seksi Pengembangan Sumber Daya. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: UPTD Balai Benih Pertanian; dan UPTD Klinik Hewan. Kelompok Jabatan Fungsional
-3-
BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 3 Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pertanian; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian; pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pertanian; pelaksanaan kebijakan operasional dan kajian teknis pemberian perijinan di bidang pertanian; pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang pertanian; pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap UPTD; penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian; pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian; dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasian, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya.
-4-
Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi : penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian; penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian; pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Pertanian; penyusunan laporan kinerja program Dinas Pertanian; pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; pengkoordinasasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas; penghimpunan data dan informasi Dinas Pertanian; pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya; penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat; penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
-5-
Pasal 9 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi; c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pertanian; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Pertanian; f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Pertanian; g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian; h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi; i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi; j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Dinas Pertanian; menyiapkan bahan verifikasi laporan anggaran Dinas Pertanian; menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran; menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Pertanian; menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11 -6-
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor; menyiapkan bahan dan penghimpunan peraturan perundangan bidang Pertanian; menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas Pertanian; menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 12 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi : penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; -7-
pelaksanaan kajian tehnis perijinan atau rekomendasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; penyusunan laporan kinerja program Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura. Pasal 15 Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas .: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis Lahan Pertanian, Air Irigasi, Pemakaian pupuk, benih, Teknis budidaya, usaha tani produksi; menyiapkan bahan dan menghimpun bahan inventarisasi dan pengkajian data peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi produksi dan pengendalian lahan pertanian; menyiapkan bahan penyebarluasan data dan informasi peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi produksi dan pengendalian lahan pertanian; menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Pengaturan Kawasan Pertanian terpadu, Sentra komoditas Pertanian,Sasaran areal tanam, luas baku lahan pertanian, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, konservasi air irigasi, benih, teknis budidaya, usaha tani produksi; menyiapkan bahan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi; -8-
menyiapkan bahan penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian sesuai standar dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi Tersier dan Kwarter; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi; menyiapkan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi Tersier dan Kwarter; menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani; menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk; menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk; menyiapkan bahan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk; menyiapkan bahan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pupuk; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 -9-
Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian sesuai standar dibidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan pembiayaan/kredit agribisnis;
pengembangan
dan
pemanfaatan
sumber-sumber
menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis; menyiapkan bahan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit; menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan; menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan dan pengolahan hasil; menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota; menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura; - 10 -
menyiapkan bahan penyebarluasan informasi pasar hortikultura);
(komoditas tanaman pangan dan
menyiapkan bahan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha; menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota; bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agroindustri tanaman pangan dan holtikultura; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang agroindustri tanaman pangan dan holtikultura; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang agroindustri tanaman pangan dan holtikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Holtikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida; menyiapkan bahan bimbingan penyediaan , penyaluran dan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida; menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim; menyiapkan bahan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya; menyiapkan bahan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim;
- 11 -
menyiapkan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman; menyiapkan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim; menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi (pemusnahan total) dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Peternakan Pasal 18 Bidang Peternakan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peternakan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; d. pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; e. pelaksanaan kajian teknis perijinan/rekomendasi di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
- 12 -
f. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan; i. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Peternakan; j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Peternakan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 20 Bidang Peternakan, terdiri dari : Seksi Produksi Peternakan; Seksi Agroindustri Peternakan; dan Seksi Kesehatan Hewan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan. Pasal 21 Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
b.
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi peternakan;
c.
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi peternakan;
d.
menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
e.
menyiapkan bahan penetapan peta potensi peternakan;
f.
menyiapkan bahan pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
g.
menyiapkan bahan usulan penetapan padang penggembalaan ternak;
h.
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin peternakan;
i.
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
j.
menyiapkan bahan pengawasan dan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan;
k.
menyiapkan bahan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan;
l.
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan;
m.
menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;
n.
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan; - 13 -
o.
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan;
p.
menyiapkan bahan pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan;
q.
menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan;
r.
menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan;
s.
menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
t.
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
u.
menyiapkan bahan penerapan kebijakan pakan ternak;
v.
menyiapkan bahan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
w.
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
x.
menyiapkan bahan bimbingan standar mutu pakan ternak;
y.
menyiapkan bahan pengawasan mutu pakan ternak;
z.
menyiapkan bahan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
menyiapkan bahan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan; menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi; menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat; menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement); menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi; menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat; menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement); menyiapkan bahan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; menyiapkan bahan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak; menyiapkan bahan bimbingan seleksi ternak bibit; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah; menyiapkan bahan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit; menyiapkan bahan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak; menyiapkan bahan pengawasan peredaran bibit/benih ternak; menyiapkan bahan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak; menyiapkan bahan penetapan penggunaan bibit unggul; menyiapkan bahan bimbingan pelestarian plasma nutfah; menyiapkan bahan pengadaan /produksi dan pengawasan semen beku; menyiapkan bahan pelaksanaan inseminasi buatan; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat; menyiapkan bahan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik); menyiapkan bahan bimbingan produksi semen beku lokal (lokal spesifik); - 14 -
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda; menyiapkan bahan bimbingan peredaran mutu bibit; menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta; menyiapkan bahan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan; menyiapkan bahan bimbingan kastrasi ternak non bibit; menyiapkan bahan bimbingan perijinan produksi ternak bibit; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah; menyiapkan bahan pengadaan dan pengawasan bibit ternak; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta; menyiapkan bahan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan produkai spesifik) negeri;
semen beku ternak lokal (lokal
menyiapkan bahan bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam negeri; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi (definisikan); menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif; menyiapkan bahan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan; menyiapkan bahan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta; menyiapkan bahan pemantauan lalu lintas ternak; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak; menyiapkan bahan bimbingan redistribusi ternak;
pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak; menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon penggaduh; menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi; menyiapkan bahan Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak; menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak; menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan pengembangan ternak;
penyebaran dan
menyiapkan bahan Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi peternakan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi peternakan; - 15 -
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Peternakan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Peternakan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 22 Seksi Agroindustri Peternakan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri peternakan;
b.
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Agroindustri Peternakan;
c.
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Agroindustri Peternakan;
d.
menyiapkan bahan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
e.
menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
f.
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
g.
menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
h.
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit;
i.
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
j.
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
k.
menyiapkan bahan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk;
l.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha budidaya peternakan;
m. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi rumah sakit hewan/pasar hewan; n.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi praktek dokter hewan;
o.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
p.
menyiapkan bahan pendaftaran usaha peternakan;
q.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha RPH/RPU;
r.
menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan;
s.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan;
t.
menyiapkan bahan pengembangan alat dan mesin peternakan standar;
u.
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop;
v.
menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha budidaya hewan kesayangan kota;
dan keswan sesuai
w. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha alat angkutan/transportasi produk peternakan; - 16 -
x.
menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama usaha peternakan;
y.
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar standar teknis, standar mutu dan pengolahan hasil peternakan;
z.
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan;
menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan bahan asal hewan; menyiapkan bahan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan; menyiapkan bahan promosi komoditas peternakan; menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan; menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran; menyiapkan bahan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha; menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan; menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan; menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota; menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil peternakan; menyiapkan bahan promosi komoditas peternakan; menyiapkan bahan penyebarluasam informasi pasar; menyiapkan bahan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Agroindustri Peternakan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang agroindustri peternakan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang agroindustri peternakan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Peternakan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Peternakan; dan - 17 -
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 23 Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pengawasan dan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan penerapan teknologi baru dibidang kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi kesehatan hewan dan kesmavet; menyiapkan bahan penerapan kebijakan obat hewan; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan; menyiapkan bahan penerapan standar mutu obat hewan; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; menyiapkan bahan bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak; menyiapkan bahan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan; menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah atas pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; menyiapkan bahan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan; menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan perijinan bidang obat hewan; menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur, dan susu); - 18 -
menyiapkan bahan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan; menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan / Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI); menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Pangan Asal Hewan (PAH); menyiapkan bahan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV); menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota; menyiapkan bahan bimbingan penerapan kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit unit pelayanan keswan; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit unit pelayanan keswan; menyiapkan bahan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; menyiapkan bahan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan pengawasan urusan kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet; menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular; menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota; menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan dari /ke wilayah Indonesia antar provinsi; menyiapkan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelaksana peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanaan keswan; menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan); menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu; menyiapkan bahan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil); - 19 -
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan individual/menular yang mewabah;
pelaporan
dan
pendataan
penyakit
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis; menyiapkan bahan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya; menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota; menyiapkan bahan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan; menyiapkan bahan sertifikasi keswan yang keluar/masuk di wilayah kota; menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan medik dan paramedik veteriner di kota; menyiapkan bahan pelaporan pelayanan medik dan paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular maupun non menular , penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi; menyiapkan bahan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya; menyiapkan bahan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan; menyiapkan bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan; menyiapkan bahan pemberian surat keterangan asal dan kesehatan bahan asal ternak serta hasil bahan asal ternak; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan; menyiapkan bahan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesehatan Hewan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesehatan Hewan; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Perkebunan dan Kehutanan Pasal 24 - 20 -
Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi : penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan dan kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konserv di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konservasi; pelaksanaan kajian teknis perijinan/rekomendasi di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konservasi; pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi; penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perkebunan dan Kehutanan; penyusunan laporan kinerja program Bidang Perkebunan dan Kehutanan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 26 Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan; Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan Seksi Pelestarian dan Konservasi. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan. Pasal 27 Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan dan kehutanan; - 21 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang produksi perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan penetapan kebutuhan dan pengembangan, rehabilitasi lahan perkebunan tingkat kota; menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan; menyiapkan bahan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan; menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan; menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan; menyiapkan bahan pengembangan lahan perkebunan; menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu; menyiapkan bahan penetapan sentra komoditas perkebunan; menyiapkan bahan penetapan sasaran areal tanam; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan; menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan; menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; menyiapkan bahan pemantauan benih impor; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan; menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih perkebunan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode; menyiapkan bahan pemberian ijin produksi benih perkebunan; menyiapkan bahan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi; menyiapkan bahan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan dan distribusi pohon induk; menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih perkebunan; menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan; menyiapkan bahan penyelenggaraan dan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS); menyiapkan bahan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- 22 -
menyiapkan bahan pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi; menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota; menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih / bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih / bibit tanaman hutan; menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kota dan pemberian perijinan penelitian pada hutan pruduksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota; menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota; menyiapkan bahan pemanfaatan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pengembangan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan bimbingan penggunaan pupuk; menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk; menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk; menyiapkan bahan bimbingan Penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk; menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pupuk; menyiapkan bahan pengembangan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi perkebunan dan kehutanan;
- 23 -
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28 Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar; menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan pemberian ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita; menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan pengembangan pembiayaan/kredit perkebunan;
dan
pemanfaatan
sumber-sumber
menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; menyiapkan bahan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit; menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin usaha perkebunan; menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan; menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah; menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan dan pengolahan hasil; - 24 -
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota; menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil perkebunan; menyiapkan bahan promosi komoditas perkebunan; menyiapkan bahan penyebarluasam informasi pasar; menyiapkan bahan pengawasan harga komoditas; menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha; menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
kerja usaha dua puluh
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi; menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu; menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota; menyiapkan bahan bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; menyiapkan bahan penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; menyiapkan bahan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- 25 -
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perijinan pengusahaan kebun buru skala kota; menyiapkan bahan pemberian perijinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES; menyiapkan bahan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota; menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota; menyiapkan bahan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang tidak dibebani hak dan hutan adat skala kota; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 Seksi Pelestarian dan Konservasi mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian dan konservasi; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelestarian dan konservasi; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pelestarian dan Konservasi; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida; menyiapkan bahan bimbingan penyediaan , penyaluran dan penggunaan pestisida; menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida; menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT dan fenomena iklim; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT dan fenomena iklim; menyiapkan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan fenomena iklim dan rekoemdasi pengendaliannya; menyiapkan bahan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT dan fenomena iklim; menyiapkan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman; - 26 -
menyiapkan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekploisi OPT dan fenomena iklim; menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman; menyiapkan bahan penanganan gangguan usaha perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan dan kehutanan; menyiapkan bahan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur; menyiapkan bahan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan; menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota; menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penata-usahaan hasil hutan skala kota; menyiapkan bahan penetapan lahan kritis skala kota; menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS / Sub DAS; menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota; menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan / pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota; menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota; menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota; menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan / pengelolaan hutan, dan di luar kawasan hutan skala kota; menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan; - 27 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelestarian dan konservasi; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian dan konservasi; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pelestarian dan Konservasi; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pelestarian dan Konservasi; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 28 -
Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Pasal 30 Bidang Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; d. pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; e. pelaksanaan kajian teknis perijinan dan rekomendasi di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; f. pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya; h. pengkoordinasian penyusunan Pengembangan Sumber Daya;
laporan
realisasi
anggaran
Bidang
Penyuluhan
i. pengkoordinasian penyusunan laporan Pengembangan Sumber Daya; dan
kinerja
program
Bidang
Penyuluhan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari : Seksi Tata Penyuluhan; Seksi Kelembagaan; dan Seksi Pengembangan Sumber Daya. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya. Pasal 33 Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang tata penyuluhan; - 29 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang tata penyuluhan; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata penyuluhan; menyiapkan bahan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian; menyiapkan bahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan pertanian; menyiapkan bahan bimbingan dan latihan bagi penyuluh pertanian; menyiapkan bahan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian; menyiapkan bahan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian; menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang tata penyuluhan; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata penyuluhan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata penyuluhan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Tata Penyuluhan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Tata Penyuluhan; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 34 Seksi Kelembagaan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan; melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan; menyiapkan bahan penerapan kelembagaan tani sesuai norma dan standar; menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT); menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi kelompok tani; menyiapkan bahan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan; - 30 -
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kelembagaan; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kelembagaan; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 35 Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas .: menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan penyusunan rencana dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan pelaksanaan Identifikasi data SDM, SDA dan SDT; Menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis SDM pertanian; menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpum ilmu hayat); menyiapkan bahan pelaksanaan Penyiapan tenaga didik / peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan; menyiapkan bahan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; menyiapkan bahan pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) dan kesejahteraan masyarakat; menyiapkan bahan pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya; menyiapkan bahan rekomendasi usulan kebijakan standarisasi sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah; menyiapkan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomis dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah; menyiapkan bahan koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota; menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan; menyiapkan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI; menyiapkan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akrteditasi di kota; menyiapkan bahan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota; menyiapkan bahan pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inpeksi sektor pertanian kota; menyiapkan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian; menyiapkan bahan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian; - 31 -
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota; menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Sumber Daya; menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 36 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 37 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 174 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2001 Seri D Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 32 -
Pasal 39 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Desember 2008 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP Diundangkan di Semarang pada tanggal 24 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 36
- 33 -
