SALINAN NOMOR 30/D, 2008 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorr 3354); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2008
tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petuntuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang. 5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. 10. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Pasal 2 (1)
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
(2)
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3
(1)
Kecamatan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan; b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
kecamatan; g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan; i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); k. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; l. pengelolaan pengaduan masyarakat; m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan,
keuangan,
kepegawaian,
rumah
tangga,
perlengkapan,
kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. (3)
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a. perijinan; b. pemberian pertimbangan teknis; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
5
(4)
Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; g. Seksi Pelayanan Umum; h. Satuan Tugas Jabatan Fungsional.
(2)
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(3)
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
6
BAB IV URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Camat Pasal 5 Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1)
Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f. fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan; g. pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan; h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; i. pengelolaan anggaran dan retribusi; j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7
n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); o. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); q. pengelolaan pengaduan masyarakat; r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1)
Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum;
(2)
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 8
(1)
Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); f. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 8
h. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1)
Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. pelaksanaan penatausahaan keuangan; c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah; h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 10
(1)
Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; c. pelaksanan urusan rumah tangga dan perlengkapan; d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; f. pengelolaan pengaduan masyarakat; 9
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Bagian ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 11 (1)
Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; e. penyusunan monografi Kecamatan; f. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; g. pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan; h. pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; i. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; k. fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; l. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; m. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan; n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan; o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
10
Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 12 (1)
Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f. fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; g. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan; h. pengkoordinasian penyelenggaraan
pembinaan
Perlindungan Masyarakat
(LINMAS); i. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; j. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian; k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima; l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban; m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
11
Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pasal 13 (1)
Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat; f. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat; g. pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; h. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan; i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial; j. pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan; k. pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; l. pendataan masalah kesejahteraan sosial; m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
12
Bagian Keenam Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 14 (1)
Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan uapaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; c. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; d. penyusunan profil kecamatan; e. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; f. fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; g. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; h. pengkoordinasian
pembinaan
dan
pengembangan
ketenagakerjaan
dan
perburuhan; i. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah; j. pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya; k. fasilitasi pembangunan partisipatif; l. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup; m. pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya; n. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; o. pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan; p. pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional; 13
q. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat; r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan Umum Pasal 15 (1)
Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemrosesan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya; i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat; j. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya; k. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
14
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan Satuan Tugas Jabatan Fungsional Pasal 16 (1)
Satuan Tugas jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang ditugaskan oleh perangkat daerah masingmasing di wilayah Kecamatan.
(2)
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 17 (1)
Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Kecamatan maupun dengan instansi lain yang terkait.
(2)
Camat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
(3)
Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, berkewajiban : a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing; b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan.
15
(4)
Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurut jenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan menyusun kebijakan lebih lanjut. Pasal 18
(1)
Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
(2)
Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
(3)
Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1)
Apabila Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris Camat untuk menyelenggarakan tugas Camat.
(2)
Apabila
Sekretaris
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
berhalangan
menyelenggarakan tugas sebagai Camat, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Camat untuk menjalankan tugas sebagai Camat. (3)
Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Camat dapat menunjuk Kepala Subbagian yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
(4)
Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Camat dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi.
(5)
Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Camat dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian.
16
BAB VII PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 323 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se-Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Nopember 2008 WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP Diundangkan di Malang pada tanggal
28
Nopember
2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 060 751 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI D Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SORAYA GODAVARI, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 510 100 880
17
