PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA WALIKOTA CIMAHI, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Parkir serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Parkir di Kota Cimahi, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4050);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
20.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
21.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
23.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
WALIKOTA CIMAHI TENTANG : PERATURAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi. 3. Walikota adalah Walikota Cimahi. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kota Cimahi. 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 17. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistim yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang. 18. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengitung sendiri pajak yang terhutang. 19. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung. 21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . 22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang. 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 34. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat. BAB II OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2 (1)
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2)
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(3)
Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Pasal 3
(1)
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2)
Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4
(1)
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2)
Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.
(3)
Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
(4)
Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa perparkiran atau penitipan kendaraan bermotor. Pasal 5
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 6 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1). BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK Pasal 7 (1)
Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali di tentukan….
(2)
Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftar perusahaan sebagai Wajib Pajak;
(3)
Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasai 8
(1)
Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
pada
a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan; b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak; c. Kartu NPWPD; d. Maklumat. (2)
Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumatkan Tarif kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
(3)
Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi kendaraan bermotor. BAB VI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI Pasal 10
(1)
Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran atau Karcis Parkir.
(2)
Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan Karcis Parkir yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.
(3)
Karcis Parkir harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number”).
(4)
Bentuk dan format karcis parkir minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran ,lama parkir dan nomor kendaraan bermotor dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar. Pasal 11
(1)
Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan Karcis Parkir yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(2)
Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem Pencetakan Karcis Parkir tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak Karcis Parkir, perforasi Karcis Parkir bukan merupakan keharusan.
(3)
Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohon untuk tidak menggunakan Karcis Parkir perforasi.
(4)
Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan perforasi akan ditetapkan kemudahan terpisah oleh Dinas Pendapatan Daerah. BAB VII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 11
Atas segala usaha penyelenggaraan perparkiran Dinas Pendapatan menetapkan sistem pemungutan pajak dengan metode sistem Self Assesment dan sistem Official Assesment. BAB VIII TATA CARA PENYETORAN PAJAK Pasal 12 (1)
Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan karcis parkir harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
(2)
Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
(3)
Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (duapuluh empat) bulan.
(4)
Pengenaan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam ayat (3) akan mempergunakan STPD. BAB IX TATA CARA PELAPORAN Pasal 13
(1)
Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapituiasi penerimaan karcis parkir harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan.
(2)
SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima, atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
(3)
SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(4)
Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan Kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah. BAB X PENETAPAN PAJAK Pasal 14
(1)
Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan SKPD.
(2)
SKPD yang diterbitkan meliputi:
(3)
a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN. Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kedaluarsa Penagihan ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
(4)
Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah. BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 15
(1)
Wajib Pajak diwajibkan menyelengarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
(2)
Pembukuan dimaksudkan untuk mempemudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran karcis parkir yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
(3)
Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
(4)
Pembukuan, catatan dan bukti seperti Karcis Parkir yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
(5)
Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 16
(1)
Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
(2)
Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Cimahi.
(3)
Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah. BAB XII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 17
Pengawasan administratif dilakukan terhadap : a. Status penyelenggaraan usaha Perparkiran; b. Penetapan. pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang bertaku. Pasal 18 (1)
(2)
(3)
(4)
Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap : a. Pengoperasian usaha Perparkiran, termasuk fasilitas yang dijual; b. Izin usaha Perparkiran; c. Pemungutan dan pembayaran pajak. Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut: a. Pemilikan masa berlaku izin; b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan; c. Aspek pembukuan, Karcis Parkir dan tarif Perparkiran; d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dtketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut. Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan. Bagian Kedua Penertiban Pasal 19
(1)
Penertiban usaha Perparkiran dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dan instansi terkait terhadap: a. b. c. d.
(2)
Penyalahgunaan izin yang diberikan. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tesedia. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah. e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah baik seluruh atau sebagian. Pelaksanaan penertiban tehadap usaha Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
Pasal 20 (1)
Penertiban terhadap usaha Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran.
(2)
Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Perparkiran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhutang diterimanya Surat Peringatan.
(3)
Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.
(4)
Penyegelan terhadap usaha Perparkiran dilakukan apabila :
(5)
a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Perparkiran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan; b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian. c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasiltas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan. Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya. Pasal 21 Usaha Perparkiran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk : a. mengurus izin atau mempenpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya; b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan; c. melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku. Pasal 22
(1)
Apabila penyelenggara usaha Perparkiran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini maka usaha Perparkiran akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota Cimahi.
(2)
Biaya penyitaan usaha Perparkiran ditetapkan oleh Walikota Cimahi.
(3)
Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan degan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan, dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Hal-hal yang betum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
BAB XV PENUTUP Pasal 25 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Cimahi pada tanggal WALIKOTA CIMAHI,
ITOC TOCHIJA
