PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

Menimbang

:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak harus disesuaikan; b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2004, perlu disesuaikan menjadi jenis pungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Mengingat

:

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

40

Peraturan Daerah Kota Mataram

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);


41

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2000 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM DAN WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

1 Daerah adalah Kota Mataram; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram; 42


4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; 5. Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir; 6. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaiatan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau, pembayaran pajak obyek pajak dan bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan daerah; 9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajub Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjunya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besar jumlah pokok pajak; 11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit, jumlah kekurangan Peraturan Daerah Kota Mataram

43

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

44

18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Peraturan Daerah Kota Mataram

BAB II NAMA,OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2 Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir. Pasal 3 (1) (2)

Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar ketentuan parkir di tepi jalan umum. Tidak termasuk bagian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah; b. Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik; c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 4

(1) (2)

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir; Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggrakan tempat parkir.

BAB III DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Peraturan Daerah Kota Mataram

45

Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari penerimaan bersih. Pasal 7 Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kota Mataram. BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya Satu Bulan Takwim. Pasal 10 Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di lokasi parkir. BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 11 (1) (2) (3) 46

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD; SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya; SPTPD wajib disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari setelah berakhirnya masa pajak; Peraturan Daerah Kota Mataram

(4)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK Pasal 12

(1) (2)

(3)

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 11 Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD; Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapersen) sebulan dan ditagih dengan meenerbitkan STPD; Bentuk isi STPD dimajsud ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 13

(1)

(2)

(3)

Untuk wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 digunkan untuk mnghitung, mempehitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam Jangka Waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN. SKPDKB sebagimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) diterbitkan : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenangan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk sejak saat terhutangnya pajak.


47

b. apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak. c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitumg secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adminisstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh emapat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (4)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%$ (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak dimaksud.

(5)

SKPDN ebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dam tidak ada kredit pajak.

(6)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDJB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan meneerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(7)

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

48


BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)

(2)

(3)

Pembayaran pajak dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditetukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; Apabila pembayaran pajak dilakukan ditenpat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor kekas daerah selambt-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah; Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 15

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yanng dditentukkan; Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang diibayar; Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; Persyaratan untuk dapat menagnsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.


49

Pasal 16 (1) (2)

Setiap pembayaran pajak sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan; Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

(1)

(2)

(3)

Pasal 17 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagi awal tindakan peelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; Dalam jangka wwaktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang; Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa; (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 19 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 50


Pasal 20 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanaan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 21 Setelah Kantor Lelang Negara Menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 22 Bentu, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

(1) (2)

Pasal 23 Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; Tata cara pemberian pengurangan, kekurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

(1)

(2)

Pasal 24 Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :


51

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; dan atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 25 (1)

Kepala Daerah berwenag melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

(2)

Wajib pajak yang diperiksa wajib : a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau larangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut denga Peraturan Kepala Daerah. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 26

(1)

52

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dalam UndangUndang hukum acara pidana yang berlaku. Peraturan Daerah Kota Mataram

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang peribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atu dokumen yang dibawa sebagai dimaksud dalam huruf a; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana perpajakan daerah; i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

j.

Menghentikan penyidikan; dan

k. Melakukan tindakan laian yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.


53

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesui dengaan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27 (1)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuaan pasal 11 Peraturan Daerah ini karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama – lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak – banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;

(2)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak – banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

54


Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajajk atau berakhirnya masa pajak. Pasal 29 (1)

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan selama-lamannya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali pajak terutang;

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XV PELAKSANAAN Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.


55

Pasal 32 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Dtetapkan di Mataram pada tanggal 16 Mei 2006 WALIKOTA MATARAM, Ttd H. MOH. RUSLAN Diundangkan di Mataram pada tanggal 28 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, Ttd H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2006 NOMOR : 4 SERI:

56


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PARKIR I.

UMUM Berlakunya Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah membawa konsekuensi bagi Daerah untuk menindak lanjuti dalam bentuk pengaturan – pengaturan di Daerah. Salah satu tindak lanjut daerah dari amanat dalam Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah adanya peluang bagi daerah Kota untuk menyelenggarakan pungutan Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan amanat ayat (2) Pasal 2 Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mana definisi dari Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan Tempat parkir, dan pengertian tempat Parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupaun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar alasan pengenaan Pajak Parkir tentu saja tidak dilatarbalakangi semata – mata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, akan tetapi pengenaan pajak atas penyelenggaraan parkir ini juga merupakan


57

salah satu implementasi dari bentuk pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan tempat – tempat parkir yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan atas dasar pertimbangan – pertimbangan dimaksud maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 7 cukup jelas. Pasal 8 yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kota Mataram. Pasal 9 s/d Pasal 32 cukup jelas.

58

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM ttd I NYOMAN MUSTIKA, SH 19571231 198503 1 296


PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

Recommend Documents