PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

File As of 22 Mei 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2.

Perdagangan

Melalui

Sistem

Elektronik

adalah


perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 3.

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Transaksi Elektronik yang ditujukan untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Secara Elektronik.

4.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

5.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

6.

Kegiatan Usaha Perdagangan Secara Elektronik adalah keseluruhan jenis dan bentuk usaha Perdagangan yang dilakukan melalui Komunikasi Elektronik.

7.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

8.

Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi yang digunakan dalam kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berupa pernyataan, permintaan, pemberitahuan atau deklarasi, permohonan, atau konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian.

9.

Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan secara elektronik.

10. Pedagang (Merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 11. Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PTPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. 12. Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima.


13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dapat disimpan, dibaca kembali atau ditampilkan. 14. Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas barang dan/atau jasa melalui Komunikasi Elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun yang tidak berbayar. 15. Penawaran Secara Elektronik adalah tindakan penawaran melalui Komunikasi Elektronik dari Pelaku Usaha kepada pihak lain. 16. Persetujuan Secara Elektronik adalah tindakan atau pernyataan persetujuan atau penerimaan secara sadar atas syarat dan kondisi yang disampaikan dalam Penawaran Elektronik baik yang dilakukan secara terhubung dalam jaringan (online) maupun yang dilakukan secara terpisah di luar jaringan (off-line). 17. Konfirmasi Elektronik adalah proses dan pemberian kesempatan bagi pembeli atau pengguna untuk secara sadar memberikan penegasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Kontrak Elektronik sesuai dengan mekanime teknis dikembangkan secara jujur dalam Penawaran Elektronik, sebelum suatu Kontrak dinyatakan sah terjadi. 18. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara elektronik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk diperdagangkan lebih lanjut kepada pihak lain. 19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 20. Barang Digital adalah setiap Barang yang berbentuk Informasi Elektronik atau Digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik. 21. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 22. Jasa Perdagangan Secara Elektronik adalah setiap layanan pekerjaan atau prestasi yang ditawarkan secara


elektronik kepada pihak lain, meliputi namun tidak terbatas pada jasa penyediaan sarana periklanan, penelusuran, pencarian harga, atau penyelesaian transaksi perdagangan (portal/cyber-mall) dan hal-hal yang serupa dengan itu. 23. Sertifikat Keandalan TPMSE adalah sertifikat elektronik yang memuat informasi tentang keandalan atau akuntabilitas sistem elektronik Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah diaudit atau uji kesesuaian atas pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dari Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar sesuai ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 24. Mediasi Secara Elektronik adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh jasa profesional penunjang yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. 25. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan. BAB II LINGKUP PENGATURAN DAN PRINSIP TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 2 Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik meliputi: a. Prinsip-prinsip Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; b. Yurisdiksi Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; c. Lingkup Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; d. Syarat Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; e. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Kedudukan Hukumnya; f. Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; g. Kewajiban Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; h. Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; i. Iklan Elektronik; j. Penawaran Melalui Sistem Elektronik; k. Perlindungan Data Pribadi; l. Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; m. Pengiriman Barang dan Jasa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;


n. Pengenaan Pajak dan Bea Materai Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; o. Kontrak Elektronik; p. Penukaran Barang dan Pembatalan Pembelian Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; q. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan r. Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 3 Dalam melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para pihak harus memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Itikad baik; b. Kehati-hatian; c. Transparansi; d. Keterpercayaan; e. Akuntabilitas; dan f. Keseimbangan. BAB III YURISDIKSI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 4 Terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di dalam negeri dan di luar negeri yang menyangkut kepentingan nasional berlaku hukum Indonesia. Pasal 5 (1)

Pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang berlaku bagi transaksi perdagangan secara elektronik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang posisi tawar menawar para pihak seimbang.

(2)

Dalam hal para pihak tidak menentukan secara tegas dalam Kontrak Elektronik, berlaku hukum Indonesia dan menunjuk pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa.

(3)

Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.


BAB IV LINGKUP TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 6 Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara: a. Pelaku Usaha dengan Pelaku usaha; b. Pelaku Usaha dengan Konsumen; c. Pribadi dengan Pribadi; d. Pribadi dengan Pelaku Usaha; e. Penyelenggara Negara dengan Pelaku Usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1)

Penawaran dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan secara umum atau terbatas.

(2)

Terhadap penawaran yang dilakukan secara umum berlaku hukum Indonesia.

(3)

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak dalam transaksi antara pelaku usaha, pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku dalam transaksi perdagangan secara privat adalah hukum Indonesia dan pilihan hukum ditentukan berdasarkan ketentuan tentang kompetensi relatif atau pada pengadilan niaga setempat. BAB V SYARAT TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 8

(1)

Para Pihak harus memiliki, mencantumkan atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.

(2)

Setiap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang ekspor atau impor.

(3)

Para pihak menggunakan akuntabel. (terdaftar)

sistem

elektronik

yang

Pasal 9 (1)

Setiap orang yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atas barang dan/atau jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan


nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang. (2)

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10

(1)

Dalam hal pembeli tidak mengetahui bahwa barang dan/atau jasa yang dibeli berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional, maka kewajiban mendapatkan security clearance menjadi beban dan tanggung jawab Pedagang.

(2)

Dalam hal pembeli mengetahui bahwa barang dan/atau jasa berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional, maka kewajiban mendapatkan security clearance menjadi beban dan tanggung jawab pembeli.

(3)

Tata cara mendapatkan security clearance berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PELAKU USAHA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA Pasal 11

Pelaku Usaha pada Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi: a. Pedagang; b. PTPMSE; dan c. Penyelenggara Sarana Perantara. Pasal 12 (1)

Pedagang dan Penyelenggara Sarana Perantara dapat berbentuk perorangan atau badan usaha.

(2)

PTPMSE wajib berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

(3)

PTPMSE yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mayoritas saham harus dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum Indonesia. Pasal 13

Pedagang, PTPMSE, dan Penyelenggara Sarana Perantara berkedudukan di luar negeri yang melakukan transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik dengan Konsumen yang berkedudukan di Indonesia dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia.


Pasal 14 PTPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 13 huruf b dianggap berkedudukan hukum tetap di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. BAB VII PENYELENGGARAAN TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 15 Secara umum, setiap Pelaku Usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Dalam setiap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, Pelaku Usaha wajib: a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data-data atau dokumen-dokumen yang sah; b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk akuntabilitas sistem sarana perdagangan secara elektronik yang digunakan. Pasal 17 Setiap PTPSME harus menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 18 (1)

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Menteri.

(2)

PTPMSE dan pedagang yang memiliki sistem TPMSE sendiri wajib memiliki izin khusus perdagangan melalui sistem elektronik dari Menteri.

(3)

Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary); atau b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.


(4)

Dalam hal Pedagang dan Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b merupakan Pelaku Usaha asing melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Indonesia wajib memiliki izin dari Menteri.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 19

(1)

Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik akan mendapatkan Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik.

(2)

Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicantumkan dan/atau digunakan sebagai identitas hukum Pedagang atau PTPMSE.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 20

Dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pedagang dapat menggunakan sarana penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik milik sendiri atau milik pihak lain yang berkedudukan hukum di Indonesia. Pasal 21 (1)

Dalam hal Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri.

(2)

Pelaku Usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan masalah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan masalah ganti rugi dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri.

(4)

Daftar Prioritas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Publik.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Prioritas Pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.


(1)

Pasal 22 Pedagang di luar negeri yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui elektronik dengan penyelenggara transaksi menggunakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia wajib memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(2)

Pedagang di luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan Pelaku Usaha oleh Menteri.

(3)

PTPMSE yang menerima pedagang asing yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundangundangan dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan. Pasal 23

Pelaku Usaha yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dapat mengupayakan pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan dengan ketentuan: a. adanya laporan kepuasan konsumen; atau b. terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen secara patut. c. telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). BAB VIII KEWAJIBAN PELAKU USAHA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 24 Pedagang di dalam negeri maupun di luar negeri yang menggunakan sarana yang dimiliki Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memenuhi syarat dan ketentuan PTPMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan peraturan perundangundangan. Pasal 25 Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib: a. memiliki nama domain tingkat tinggi yang merupakan kode Negara (Country Code Top Level Domain) Indonesia (Dot ID); b. melakukan pendaftaran sistem elektronik kepada instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan; c. memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait atau memperoleh Sertifikasi Keandalan sesuai peraturan perundang-undangan; d. mematuhi ketentuan-ketentuan sektoral lain yang terkait dengan perizinan dan/atau pendaftaran kegiatan usaha


perdagangan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki izin penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Pasal 26 Penyelenggara Sarana Perantara wajib melakukan pendaftaran sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik apabila sebagai pihak yang: a. mendapatkan manfaat (beneficiary); atau b. terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 27 (1)

Jika dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terdapat konten informasi elektronik yang ilegal sehingga mengakibatkan kerugian akibat konten informasi dimaksud, maka pihak PTPMSE bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 1) Pihak Penyedia Sistem Elektronik yang hanya berfungsi sebagai perantara (intermediary) dalam suatu Komunikasi Elektronik dengan ketentuan: a. dalam konteks pekerjaannya tersebut hanya bersifat meneruskan pencarian suatu informasi (mere conduit), yaitu: 1. tidak menginisiasi suatu transmisi; 2. tidak melakukan seleksi terhadap penerimaan; 3. tidak melakukan modifikasi terhadap informasi yang ditransmisikan. b. dalam konteks pekerjaan sebagai pihak yang menyediakan ruangan untuk melakukan penempatan atau peyimpanan informasi (hosting), yaitu: 1. provider tidak memiliki pengetahuan aktual aktivitas ilegal atau informasi dan, berkenaan dengan klaim untuk kerusakan, tidak menyadari fakta atau keadaan dari mana kegiatan ilegal atau informasi yang jelas; atau 2. penyedia, setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran, bertindak cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke informasi. c. dalam konteks pekerjaan sebagai penyedia mesin pencari dan penelusur informasi dan jaringan (searching engine);


d. tidak memiliki pengetahuan aktual atau informasi kegiatan yang melanggar hukum dan, bila klaim ganti rugi dibuat, tidak menyadari fakta atau keadaan dari mana itu akan menjadi jelas bagi penyedia layanan yang kegiatan atau informasi itu tidak sah. (3)

Penyedia atau pengguna layanan komputer interaktif tidak bertanggungjawab atas kerugian konten informasi elektronik yang ilegal apabila: a. setiap tindakan sukarela yang diambil dengan itikad baik untuk membatasi akses atau ketersediaan materi yang menurut pengguna atau penyedia termasuk dalam konten ilegal, dengan tanpa harus melakukan pengujian apakah hal tersebut dilindungi secara konstitusional ataukah tidak; atau b. setiap tindakan yang diambil untuk membatasi akses publik, tidak mengaktifkan, atau membuat menjadi tidak tersedia untuk dapat diakses baik oleh penyedia konten informasi itu sendiri ataupun oleh orang lain.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila PTPMSE yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran. Pasal 28

Untuk menghindari dan merespon adanya konten informasi elektronik yang ilegal, PTPMSE wajib: a. menyajikan lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1)

PTPMSE wajib menjaga akuntabilitas sistem elektroniknya dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.

(2)

Sistem pengamanan dapat mencakup pengamanan pada sisi sistem komputer penyelenggara maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain.


Pasal 30 (1)

Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyimpan data dan informasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(2)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengenai: a. pelanggan; b. penerimaan penawaran; c. konfirmasi elektronik; d. konfirmasi pembayaran; e. transaksi perdagangan online; f. status pengiriman; g. pengaduan dan sengketa perdagangan; dan h. Kontrak Elektronik. Pasal 31

Pelaku Usaha wajib: a. melindungi hak-hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Pasal 32 (1)

Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen.

(2)

Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. alamat dan nomor kontak pengaduan; b. prosedur pengaduan konsumen; c. mekanisme tindak lanjut pengaduan; d. petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan e. jangka waktu penyelesaian pengaduan. BAB IX BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 33

(1)

PTPMSE wajib menyediakan dan menyimpan bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang sah.


(2)

Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 34

(1)

Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.

(2)

Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Eelektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh suatu Sertifikat Elektronik yang terpercaya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Kekuatan pembuktian terhadap suatu Informasi Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan didukung oleh suatu Sertifikasi Elektronik yang berinduk kepada Sertifikasi Elekronik Pemerintah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menampiknya. Pasal 35

Pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalent approach) sebagai berikut: a. Dalam hal terdapat ketentuan hukum dalam suatu Undang-undang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dalam bentuk yang tertulis di atas media kertas, maka persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Sistem Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, sepanjang informasi Elektronik tersebut dapat disimpan, diakses dan ditampilkan kembali untuk penggunaan berikutnya sehingga subtansinya secara valid menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum tertentu. b. Dalam hal terdapat suatu ketentuan hukum dalam Undang-undang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus disimpan dalam bentuk yang original atau asli dengan berbasiskan suatu tulisan di atas media kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Sistem Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, apabila: 1. terdapat suatu metode atau teknis tertentu yang


dapat menjelaskan bahwa informasi tersebut terjamin keutuhan atau integritasnya, semenjak kali pertama informasi tersebut dibuat sampai dengan bentuk akhirnya sebagai suatu informasi elektronik, atau sebaliknya, sehingga apa yang telah tersimpan dengan apa yang ditemukan atau ditampilkan kembali dapat dijamin tidak berubah sebagaimanamestinya; atau 2. terdapat suatu permintaan atas ketersediaan informasi tersebut untuk ditampilkan kembali, maka informasi tersebut harus dapat ditampilkan kembali kepada pihak sebagaimana yang telah ditujukan sesuai kesepakatan teknis yang telah disetujui oleh para pihak. c. Dalam hal terdapat suatu ketentuan hukum dalam Undang-undang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibubuhkan suatu tandatangan dengan tinta basah secara tertulis di atas kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, apabila: 1. terdapat suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas subyek hukum dan mengindikasikan adanya niatan suatu persetujuan dari para pihak terhadap transaksi yang dilakukannya melalui sistem Komunikasi Elektronik; 2. metode yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) sedikitnya mempunyai fungsi antara lain: a) dapat dipercaya reliabilitasnya sesuai dengan kepatutan dalam konteks tujuan penggunaannya, termasuk perjanjian yang relevan dengan hal tersebut; b) terbukti secara faktual bahwa fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 huruf a) di atas, baik dengan keberadaan metode itu sendiri maupun dengan kesesuaian/relevansi alat bukti yang terkait lainnya. Pasal 36 (1)

Nilai kekuatan hukum pembuktian suatu bukti Elektronik dianggap setara dengan akta otentik, apabila sistem elektronik yang menghasilkan informasi tersebut telah terakreditasi atau tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Bobot nilai kekuatan hukum pembuktian suatu bukti Elektronik dianggap setara dengan akta otentik, apabila informasi elektronik tersebut dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang baik yang dibuat dengan kehadiran secara fisik maupun dengan kehadiran secara elektronik melalui sistem elektronik yang terakreditasi.


Pasal 37 Bukti transaksi elektronik dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi elektronik yang bersifat lintas negara sepanjang menggunakan sistem dan otoritas intansi terkait yang berkompeten sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X IKLAN ELEKTRONIK Pasal 38 (1)

Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau Promosi.

(2)

Iklan Elektronik hanya merupakan suatu informasi yang bersifat untuk menarik minat pembaca terhadap keberadaan Barang dan/atasu Jasa yang disampaikan, sepanjang dalam iklan tersebut tidak menyebutkan secara tegas syarat dan kondisi penawaran.

(3)

Iklan Elektronik dapat berbentuk: a. tulisan; b. suara; c. gambar; atau d. video yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikasi Elektronik. Pasal 39

(1)

Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang atau melalui sarana PTPMSE sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik.

(2)

Dalam hal iklan elektronik disampaikan melalui sarana PTPMSE wajib mematuhi ketentuan hukum tentang perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 40

(1)

Substansi atau materi Iklan Elektronik dilarang bertentangan dengan hak konsumen dan/atau prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) wajib menghentikan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.


Pasal 41 (1)

Setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib bertanggung jawab atas substansi atau materi Iklan elektronik yang disampaikan.

(2)

Substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan menjadi tanggung jawab pihak yang membuat, menyediakan sarana dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik dimaksud. Pasal 42

(1)

Pelaku Usaha wajib memastikan substansi atau materi iklan yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang dibuktikan dengan pencantuman Sertifikasi Keandalan (trustmark) TPMSE yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai karakterisitik sektor perdagangan yang bersangkutan.

(2)

Sertifikat Keandalan Perdagangan TPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui pemeriksaan terhadap paling sedikit mengenai: a. Kebenaran dan keakuratan informasi; b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang; c. Kelayakan konsumsi barang atau jasa; d. Legalitas barang atau jasa; e. Kualitas, harga, dan aksesabilitas barang atau jasa; f. Ketentuan etika periklanan yang berlaku.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan elektronik dan Sertifikat Keandalan Perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri. BAB XI PENAWARAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 43

Pelaku Usaha dalam melakukan Penawaran Melalui Elektronik kepada pihak lain wajib didasarkan pada atas dasar itikad baik. Pasal 44 (1)

Penawaran Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 43 harus memuat informasi paling sedikit: a. tanggal kesepakatan; b. tanggal penyerahan; c. spesifikasi barang atau jasa;


d. harga barang atau jasa yang disepakati; e. persyaratan dalam kesepakatan; f. mekanisme dan sistem pembayaan serta Tenggang waktu pembayaran; g. mekanisme dan sistem pengiriman barang dan/atau jasa; h. resiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan i. pembatasan pertanggung jawaban sekiranya terjadi resiko yang tidak diharapkan. (2)

Penawaran Secara Elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat pernyataan niat atau kehendak yang jelas dan spesifik dalam penawaran serta syarat dan kondisi dengan cara penawaran yang jujur, adil dan berimbang (fair) dan pembatasan waktu tertentu.

(3)

Pihak yang melakukan penawaran secara elektronik harus menjelaskan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi pemberian Persetujuan Elektronik. Pasal 45

Penawaran Secara Elektronik dinyatakan telah diterima apabila pihak penerima telah menyampaikan persetujuannya terhadap situasi dan kondisi yang ditawarkan. Pasal 46 Suatu Penawaran Secara Elektronik tidak dapat ditarik kembali jika terhadap penawaran tersebut telah dilakukan Penerimaan Secara Elektronik oleh pihak lain, kecuali Penerimaan Secara Elektonik tersebut dibatalkan oleh pihak yang melakukan penerimaan penawaran. Pasal 47 Dalam hal penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada sistem elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka kontrak elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak. Pasal 48 (1)

Penawaran barang dan/atau jasa dalam transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. melalui surat tercatat; b. melalui email; c. melalui situs online;


d. melalui Media Elektronik; atau e. saluran Komunikasi Elektronik lainnya. (2)

Penawaran melalui sistem Elektronik harus mencantumkan secara jelas jangka waktu berlakunya penawaran.

(3)

Dalam hal penawaran melalui sistem Elektronik tidak mencantumkan jangka waktu maka setiap tindakan penerimaan adalah sah dan mengikat secara hukum pada saat kapanpun. Pasal 49

Pelaku Usaha yang melakukan penawaran melalui sistem Elektronik berkewajiban menyimpan bukti penawaran secara elektronik dan/atau bukti penerimaan secara elektronik. Pasal 50 (1)

Persetujuan Elektronik dianggap telah terjadi secara sah dan mengikat apabila tindakan persetujuan tersebut telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi yang ditawarkan dalam Penawaran Secara Elektronik.

(2)

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Persetujuan Secara Elektronik dengan Penawaran Secara Elektronik, maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan atau belum membuat kontrak elektronik. Pasal 51

(1)

Dalam memberikan jawaban atas Penawaran Elektronik, penerima penawaran harus responsif dan mengikuti tata cara penerimaan sebagai yang ditetapkan dalam kondisi syarat dan ketentuan dalam Penawaran Secara Elektronik.

(2)

Dalam hal Penerima Penawaran tidak responsif dan tidak mengikuti tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kontrak Elektronik dapat dianggap tidak pernah terjadi.

(3)

Dalam hal terjadi kelalaian responsif konsumen, maka segala bentuk kerugian akibat tidak terjadinya kontrak elektronik merupakan tanggung jawab konsumen sepenuhnya.

(4)

Pelaku Usaha yang melakukan Penawaran harus responsif terhadap tindakan pemberitahuan persetujuan atau penerimaan secara elektronik, dan berkewajiban memenuhi Kontrak Elektronik sebagaimana syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik. Pasal 52

(1)

Dalam

hal

Penawaran

Melalui

Sistem

Elektronik


diberikan kepada: a. orang pribadi, persetujuan atas penawaran tersebut melekat ke individu yang dituju atau kuasanya yang sah; b. suatu kelompok tertentu, persetujuan atas penawaran tersebut melekat ke salah satu pihak dalam kelompok yang dituju yang bertindak untuk dan atas nama kelompok tersebut secara sah. (2)

Dalam hal Penawaran Melalui Sistem Elektronik secara terbatas diberikan kepada publik, maka persetujuan atas penawaran tersebut melekat pada pihak yang paling awal menyatakan persetujuan. Pasal 53

(1)

Persetujuan atas Penawaran Elektronik dari konsumen wajib direspon oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tertentu.

(2)

Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Konfirmasi Elektronik yang dapat disimpan dan digunakan sebagai tanda bukti kesepakatan.

(3)

Konfirmasi Elektronik dapat dilakukan dengan tindakan mengidentifikasi, membetulkan atau memodifikasi isian data atau formulir perintah pembelian, atau memberikan pernyataan telah memperoleh cukup informasi dan/atau secara jelas menyampaikan niatan untuk membeli.

(4)

Isi Konfirmasi Elektronik harus sama dengan informasi Penawaran Secara Elektronik. Pasal 54

(1)

Suatu kontrak elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi dengan suatu perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha.

(2)

Para pihak tidak dapat menyangkal validitas kontrak elektronik yang dibuat secara otomatis, kecuali dapat dibuktikan sistem otomatis tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

(3)

Dalam hal Pelaku Usaha menggunakan perangkat lunak penterjemah otomatis, segala kerugian yang timbul akibat penggunaan perangkat penerjemah otomatis tersebut merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 55

(1)

PTPMSE dapat menggunakan produk persandian/kriptografi dalam Transaksi Perdagangan


Melalui Sistem Elektronik. (2)

Penggunaan setiap produk kriptografi pada sistem pengamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan. Pasal 56

(1)

PTPMSE dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh Sertifikat Elektronik.

(2)

Dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTPMSE dapat menggunakan Sertifikat Elektronik yang berinduk kepada Sertifikat Elektronik Pemerintah.

(3)

Bukti Transaksi yang menggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik yang tersertifikasi dan berinduk dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang autentik. BAB XII PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI Pasal 57

(1)

Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pribadi yang bersangkutan.

(2)

Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan baik. Pasal 58

(1)

PTPMSE wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi dan kelaziman praktek bisnis yang berkembang.

(2)

Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kaedah perlindungan: a. Data Pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari Pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut; b. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut; c. Data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan pengolahannya sebagaimana


d. e.

f. g.

h.

yang disampaikan kepada pemilik data sebelumnya; Data pribadi harus akurat dan harus selalu up-todate dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya; Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukkannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut; Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak-hak dari subyek pemilik data sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini; Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan terjadi terhadap data pribadi tersebut; Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

(3)

Dalam hal Pemilik Data Pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PTPMSE, maka Pemilik Data Pribadi berhak meminta PTPMSE untuk menghapus seluruh Data Pribadi yang bersangkutan.

(4)

Atas permintaan Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (3) PTPMSE harus menghapus seluruh Data Pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh PTPMSE tersebut.

(5)

PTPMSE bertanggung jawab dan memulihkan dalam hal terjadi penyalahgunaan Data Pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemilik Data Pribadi. BAB XIII PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 59

(1)

Dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui sistem elektronik.

(2)

Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Setiap

penyelenggaraan

sistem

pembayaran

secara


elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan. (4)

Dalam pelaksanaannya PTPMSE dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Penyelenggara Sistem Pembayaran berdasarkan perjanjian kerjasama.

(5)

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan kepada Menteri. Pasal 60

(1)

PTPMSE yang m Penyelenggarakan sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sebagaimana ditentukan oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penetapan standar level keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 61

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan sistem pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan. BAB XIV PENGIRIMAN BARANG DAN JASA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 62 (1)

Dalam hal terjadi persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, Pedagang wajib melakukan pengiriman Barang kepada pembeli.

(2)

Pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang dan/atau Jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal pengiriman Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari transaksi perdagangan lintas negara, berlaku ketentuan


peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 63 (1)

Dalam hal transaksi diselesaikan oleh PTPMSE, maka pengiriman Barang dan/atau Jasa merupakan beban dan tanggung jawab dilakukan oleh PTPMSE.

(2)

Dalam pelaksanaannya PTPMSE dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pengiriman Barang dan/atau Jasa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PTPMSE dan Pelaku Usaha Pengiriman Barang dan/atau Jasa.

(3)

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri. Pasal 64

(1)

Dalam setiap pengiriman Barang dan/atau Jasa yang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, penanggung jawab jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya harus memastikan keamanan, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan, kesesuaian barang yang dikirim, serta ketepatan waktu pengiriman barang sesuai kesepakatan Transaksi Perdagangan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Elektronik.

(2)

Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang, Barang dan/atau Jasa yang telah disepakati dalam kontrak elektronik dengan Barang dan/atau Jasa yang dikirim, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha wajib menyelesaikan perselisihan tersebut. Pasal 65

(1)

Dalam hal Pengiriman Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh PTPMSE, PTPMSE wajib memberikan informasi akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada pembeli konsumen secara berkala.

(2)

Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang, Barang dan/atau Jasa yang telah disepakati dalam kontrak elektronik dengan Barang dan/atau Jasa yang dikirim, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha, maka PTPMSE wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.


Pasal 66 Pengiriman atas Barang Digital dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dianggap sah apabila Barang Digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan beroperasi sebagaimana mestinya. Pasal 67 (1)

Pelaku Usaha yang mendistribusikan Barang Digital baik berbayar maupun gratis berkewajiban memastikan Barang Digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

(2)

Dalam hal Barang Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi Pengguna Barang Digital, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

(3)

Pelaku usaha harus memastikan barang digital yang ditransaksikan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGENAAN PAJAK DAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 68 (1)

Pelaku Usaha yang menawarkan secara elektronik kepada Konsumen Indonesia dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

(2)

Terhadap perdagangan secara elektronik berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengenaan Bea materai terhadap dokumen bukti transaksi elektronik diberlakukan terhadap bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis di atas kertas. BAB XVI KONTRAK ELEKTRONIK Pasal 69

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak.


Pasal 70 (1)

Kontrak Elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan Jual Beli ataupun perjanjian/perikatan Lisensi.

(2)

Perjanjian/perikatan Lisensi, mencakup antara lain: a. perjanjian/perikatan lisensi pengguna akhir; b. perjanjian/perikatan lisensi pengubahan, pengembangan atau modifikasi; c. perjanjian/perikatan lisensi publik; d. perjanjian/perikatan lisensi untuk berbagi (creative common license); e. perjanjian/perikatan pemberian lisensi kembali kepada pihak (relicensing). Pasal 71

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila: 1.

sesuai dengan syarat dan kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam Penawaran Secara Elektronik;

2.

informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; dan

3.

syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran. Pasal 72

Informasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; c. legalitas Barang dan/atau Jasa; d. nilai transaksi perdagangan; e. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; f. prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa; g. prosedur pengembalian barang dan/atau Jasa ketika terjadi ketidaksesuaian antara fisik Barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan. Pasal 73 Kontrak Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 Kontrak Elektronik yang ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia.


Pasal 75 Pelaku Usaha wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen. Pasal 76 (1)

Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat tidak adanya akuntabilitas sistem.

(2)

Akibat kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak ada kewajiban hukum untuk mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima oleh pihak lain, hal tersebut dianggap sebagai pemberian dengan cuma-cuma.

(3)

Kerugian akibat kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha (Pedagang, Penyelenggara Transaksi Perdagangan Secara Elektronik; dan Penyelenggara Sarana Perantara). BAB XVII PENUKARAN BARANG DAN JASA DAN PEMBATALAN PEMBELIAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 77

(1)

Pedagang dan PTPMSE wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) hari kerja untuk penukaran Barang dan/atau Jasa, dan/atau pembatalan pembelian, terhitung sejak Barang dan/atau Jasa diterima oleh Konsumen.

(2)

Penukaran Barang dan/atau Jasa dan atau pembatalan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain apabila Barang yang diterima: a. tidak sesuai dengan Barang yang disepakati dalam kontrak; b. rusak; atau c. kadaluwarsa.

(3)

Konsumen yang melakukan penukaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dibebankan ganti biaya pengiriman. Pasal 77A

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap Jasa Pelaksanaan Suatu Pekerjaan. (Services Contract) (1)

Dalam hal obyek transaksi perdagangan melalui sistem elektronik merupakan jasa pelaksanaan suatu pekerjaan, pemenuhan pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai


prinsip praktek bisnis yang berkembang berdasarkan pengalaman atau kemampuan terbaik (best practices) dalam melakukan suatu tata kelola yang baik terhadap suatu pekerjaan (good governance) dan peraturan perundang-undangan. (2)

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan melalui TPMSE, para pihak dapat mensepakati penggantian pekerjaan dengan pekerjaaan lain yang sebanding sebagai salah satu bentuk kompensasi atau melakukan pembatalan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 78

Setiap PTPMSE wajib menyediakan akun rekening sebagai jaminan (escrow) adanya kepastian pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen. BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 79 (1)

Dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(2)

Penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (Online Dispute Resolution) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 80

(1)

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

(2)

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemimpin/pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Pasal 81

Menteri melakukan pembinaan terhadap kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan cara: a. meningkatkan kompetensi Pelaku Usaha Perdagangan


b. c. d. e.

Melalui Sistem Elektronik; mempromosikan dan mendorong penggunaan teknologi digital dalam kegiatan perdagangan; mendorong persaingan usaha yang jujur dan sehat; meningkatkan upaya perlindungan konsumen; dan mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82

(1)

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk Petugas Pengawas di bidang Perdagangan.

(2)

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Tim Asistensi Pengawasan yang dibentuk oleh Menteri.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 83

(1)

Sewaktu-waktu diperlukan, Menteri dapat meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha.

(2)

Pelaku Usaha wajib memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat dan cepat. BAB XX SANKSI Pasal 84

(1)

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 40 ayat (2), 43, 57 ayat (2), 58 ayat (1), 58 ayat (5), 60, 61 ayat (1), 65, 77 ayat (1), 78, … dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. pencabutan izin dan/atau tanda daftar sebagai PTPMSE; d. dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan; dan/atau e. dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(3)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

(4)

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada


ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ke-3 (tiga). (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah melakukan kegiatan operasi dan perdagangan barang dan/atau jasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Pasal 86 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN….NOMOR…


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK I. UMUM Dewasa ini telah berkembang sistem perdagangan secara elektronik, yang memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi perdagangannya melalui sistem komunikasi elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan hukum tentang perdagangan baik yang dilakukan seceara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan perdagangan yang legal, jujur, dilandasai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen. Demikian pula halnya dengan pihak-pihak ketiga (intermediary) yang terkait yang memberikan kontribusi sehingga secara teknis suatu aktivitas ataupun transaksi perdagangan menjadi dapat dilakukan secara elektronik. Kerjasama antara para pihak terkait tersebut dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik untuk transaksi perdagangan harus dibangun dari semangat kerjasama yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dan/atau bertanggung jawab secara proporsional kepada para pengguna sistem tersebut sesuai fungsi dan perannnya masingmasing. Tidak berbeda dengan perdagangan secara konvensional maka kegiatan dan transaksi perdagangan secara elektronik harus memenuhi aspek kewajiban perdagangan pada umumnya terutama kejelasan informasi baik unsur subyektif maupun obyektif. Hal tersebut mengamanatkan kejelasan legalitas dan transaksi elektronik, baik sebelum terjadinya transaksi, pelaksanaan transaksi dan pasca transaksi. Pengaturan perdagangan pada umumnya telah diatur dalam UU Perdagangan dan terhadap kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam PP yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Berbeda dengan pengaturan dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) maka RPP tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik yang ditujukan khusus untuk perdagangan. Lingkup Pengaturan dalam PP ini mencakupi semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online maupun secara offline. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (Business to Business) maupun pelaku usaha dengan konsumen (Business to Customer).


Materi pokok pengaturan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Prinsip-prinsip Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Yurisdiksi Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Lingkup Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Syarat Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Kedudukan Hukumnya; Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Kewajiban Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Iklan Elektronik; Penawaran Melalui Sistem Elektronik; Perlindungan Terhadap Data Pribadi; Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Pengiriman Barang dan Jasa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Pengenaan Pajak dan Bea Materai Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Kontrak Elektronik; Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Prinsip itikad baik yaitu Pelaku Usaha dan konsumen dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memiliki itikad baik, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memilki itikad baik dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Huruf b Prinsip kehati-hatian yaitu Pelaku Usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana segala informasi elektronik sehubungan dengan Pelaku Usaha, konsumen, barang dan/atau jasa yang menjadi obyek perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari perdagangan barang atau jasa melalui Sistem Elektronik wajib dipahami dengan baik.


Huruf c Prinsip transparansi yaitu Pelaku Usaha dan konsumen wajib secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan Pelaku Usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi obyek perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari perdagangan barang dan/atau jasa melalui Sistem Elektronik wajib dipahami dengan baik. Huruf d Prinsip keterpercayaan yaitu pelaku usaha wajib membangun sistem elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem terhadap sistem elektronik yang diselenggarakannya. Huruf e Prinsip akuntabilitas yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib dilakukan oleh para Pelaku Usaha dan konsumen secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan etika yang berlaku umum. Huruf f Prinsip keseimbangan yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Pasal 4 -

Diperlukan kepastian yuridiksi hukum dalam perdagangan demi menjaga kepentingan hukum nasional. Sesuai prinsip kedaulatan bangsa dan Negara demi menjaga kepentingan nasional diperlukan kejelasan keberlakuan hukum Indonesia, kecuali para pihak dengan posisi yang setimbang dan sah sepakat melakukan pilihan hukum dan pilihan penyelesaian sengketa di luar hukum Indonesia.

-

Secara teknis sesungguhnya konsumen Indonesia tidak pernah meninggalkan wilayah hukum Indonesia atau menanggalkan status dan domisilinya di Indonesia atau pergi memasuki wilayah hukum penyelenggara pihak penyelenggara. Justru pihak penyelenggara yang sedari awal dengan sengaja telah memasuki wilayah hukum konsumen Indonesia dengan melakukan penawaran kepada konsumen Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks B2C maka diperlukan kepastian hukum untuk memberlakukan hukum konsumen Indonesia.

-

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kepentingan hukum bangsa Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan konsumen dan kepentingan ekonomi Indonesia.

Pasal 5 Ayat (1) Kebijakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada dasarnya mengikuti kebijakan perdagangan dalam negeri, sedangkan terhadap transaksi yang bersifat lintas batas Negara mengikuti kebijakan perdagangan luar negeri. Yang dimaksud dengan posisi tawar-menawar yang seimbang adalah posisi yang setara dengan semangat saling menguntungkan. Yang dapat menjadi indikatornya


adalah perjanjian yang tidak memuat unfair contract terms, atau tidak dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha yang hanya menguntungkan salah satu pihak/pelaku usaha dan melepaskan tanggung jawabnya. Ayat (2) Demi melindungi kepentingan nasional, pelaku usaha asing yang berdagang melalui PTPMSE Indonesia atau bertujuan melakukan transaksi dengan Indonesia harus mematuhi kebijakan perdagangan di Indonesia. Sepanjang tidak terdapat informasi tentang kedudukan hukum dari pelaku usaha yang bersangkutan di Indonesia, maka demi menjaga kepentingan nasional, Pelaku usaha asing yang melakukan transaksi dengan tujuan Indonesia dianggap berkedudukan hukum di PN Niaga Jakarta Pusat.

Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Transaksi antara penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dalam UU Pelayanan Publik dan UU ITE, selain itu dalam konteks pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran negara diatur lebih lanjut dalam Perpres Pengadaan barang dan jasa. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penawaran secara umum adalah penawaran transaksi perdagangan yang dilakukan kepada publik atau semua pihak. Yang dimaksud dengan penawaran secara terbatas adalah penawaran transaksi perdagangan yang dilakukan secara khusus, limitatif atau hanya kepada pihak tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah penentuan wilayah hukum pengadilan mana yang berwenang mengadili. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Identitas Subyek Hukum adalah semua informasi yang


menerangkan keberadaan dan legalitas subyek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum, antara lain Kartu Tanda Penduduk, Izin Usaha, atau Nomor SK Pengesahan Badan Hukum, nomor identitas pendaftaran yang diberikan oleh Menteri Perdagangan. Ayat (2) Pada dasarnya semua asas dan ketentuan yang berlaku dalam UU Perdagangan juga berlaku dalam PP ini, sehingga para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik harus memperhatikan dan mematuhi kebijakan perdagangan (dalam negari, luar negeri, perbatasan), antara lain: a. Kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional dengan peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan kemandirian; b. Larangan ataupun pembatasan ekspor impor; c. Standarisasi produk barang dan jasa; d. Peraturan dibidang Kepabeanan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan sistem elektronik yang akuntabel adalah sistem elektronik yang memenuhi ketentuan berdasarkan UU ITE berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Khususnya merujuk pada Pasal 15 UU ITE bahwa pada dasarnya sistem elektronik harus andal, aman dan bertanggungjawab. Dalam prakteknya, jika pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diikuti dengan pemeriksaan subtansial terhadap akuntabilitas sistem elektronik, bukti pendaftaran dapat diterima sebagai bukti awal adanya suatu informasi tentang akuntabilitas sistem elektronik Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan barang/jasa yang yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional adalah setiap barang/jasa yang terkait dengan industri pertahanan nasional dan keamanan nasional, mencakup antara lain: produk kriptografi; produk-produk yang dipakai untuk penyadapan dan anti sadap (monitoring and surveilence); dan hal-hal yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan security clearance adalah hasil pemeriksaan dan penilaian dari instansi yang berwenang terhadap dampak suatu produk atau barang/jasa terhadap sistem keamanan nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Huruf a - Yang termasuk dalam lingkup pengertian Pedagang ialah semua pihak yang


melakukan Penawaran Secara Elektronik baik melalui Sistem Elektronik yang dimiliki atau dikelolanya sendiri, maupun melalui sarana yang disediakan oleh pihak Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik. Pedagang dapat bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pedagang Perantara, baik sebagai Distributor (bertindak untuk atas nama distributor sendiri), maupun Agen (bertindak untuk dan atas nama prinsipal). - Yang dimaksud dengan pedagang meliputi namun tidak terbatas pada pedagang besar (wholesaler), distributor, agen, pemasok, dan pengecer. - Penjual yang hanya menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak komersial tidak termasuk pedagang. Huruf b -

Yang termasuk dalam lingkup pengertian PTPMSE ialah semua pihak yang menyediakan jasa dan/atau sarana sistem elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha perdagangan secara elektronik dapat dilakukan. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian transaksi perdagangan secara elektronik, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan perdagangan secara elektronik., antara lain: a. Penyelenggara Portal, cybermall atau pasar (market-place); b. Penyelenggara Iklan Elektronik, pemasaran dan/atau penawaran elektronik (e-advertising); c. Penyelenggara sistem penelusuran dan perbandingan harga (price-grabber atau match-maker); d. Penyelenggara distribusi ataupun eceran (retail); e. Penyelenggara lelang secara elektronik (auction); f. Penyelenggara sistem pembayaran, dan/atau uang elektronik; g. Penyelenggara sistem pengiriman barang.

Sarana komunikasi elektronik dapat berfungsi sebagai komunikasi, penyelesaian transaksi, sistem pembayaran pengiriman Barang.

media informasi, dan/atau sistem

Huruf c - Yang termasuk dalam lingkup pengertian Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services) ialah penyedia sarana sistem penelusuran informasi (search engine), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (hosting) maupun untuk penampungan sementara (caching). - Fungsi sebagai perantara meliputi namun tidak terbatas pada fungsi penelusuran informasi (mere-conduit), penyediaan tempat baik yang bersifat tetap (hosting) maupun sementara (caching). Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13


Kebijakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada dasarnya mengikuti kebijakan perdagangan dalam negeri, sedangkan terhadap transaksi yang bersifat lintas batas Negara mengikuti kebijakan perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan di wilayah perbatasan. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Huruf a Setiap Pelaku Usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui system elekteronik wajib memenuhi persyaratan antara lain: izin teknis; Tanda Daftar Perusahaan; NPWP; Kode Etik Bisnis; dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya setiap pihak baik orang perorangan maupun badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan harus terdaftar dalam Daftar Perusahaan. Ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pedagang atau pelaku usaha asing. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan Tata Etika (Business Conduct) dan Perilaku Usaha (Code of Practices) adalah aturan etis untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Izin usaha sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi merupakan domain kewenangan Kominfo, sedangkan izin penyelenggaraan sarana dan aplikasi perdagangan merupakan domain kewenangan Kementrian Perdagangan. Pasal 18 Ayat (1) -

Dalam proses pendaftaran, instansi terkait dapat meminta kelengkapan berkas


bukti dokumen yang menerangkan legalitas dan kedudukan pelaku usaha, antara lain: Surat Keterangan Domisili dan pernyataan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. -

Yang dimaksud dengan ketentuan hukum sektoral yang terkait ialah ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang diatur oleh instansi-instansi tertentu sesuai karakteristik sektor-sektor perdagangan yang ada (contoh: kesehatan, perbankan, jasa keuangan, telekomunikasi, aplikasi informatika, sistem pembayaran, pos, dll).

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Indonesia ialah melakukan transaksi yang berlaku didalamnya yurisdiksi Indonesia sesuai pasal 2 UU ITE baik yang dianggap berkedudukan hukum tetap di Indonesia maupun yang tidak berkedudukan hukum di Indonesia, sepanjang melakukan transaksi dengan pihak Indonesia (mencakup setiap transaksi yang salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia, perusahaan Indonesia maupun pemerintah Indonesia). Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Huruf a Yang dimaksud dengan kepuasan konsumen adalah bahwa konsumen telah dipenuhi haknya oleh pelaku usaha. Huruf b Yang dimaksud dengan terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen adalah adanya jaminan kepada konsumen bahwa setiap keluhan dan permintaan informasi lainnya akan dilayani dengan baik sesuai ketentuan perundang-


undangan. Huruf c Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kominfo. Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan sektoral lain yang terkait, contohnya adalah Bank Indonesia dalam hal penyelenggaraan jasa sistem pembayaran melalui sistem elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penyelenggaran jasa keuangan secara elektronik. Huruf e Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan konten ilegal adalah konten-konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan bertindak cepat ialah bertindak segera mengetahui adanya konten illegal, diantaranya dapat terlihat keberadaan prosedur tetap untuk bertindak paling lambat 1x24 jam menerima pemberitahuan dari pihak lain atau setelah mengetahui tentang konten ilegal tersebut. Pasal 28 Cukup jelas

setelah dengan setelah sendiri


Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan akuntabilitas sistem ialah sistem elektronik yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni handal, aman dan bertanggung jawab. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan adalah petugas yang mampu memberikan penjelasan dan/atau jawaban atas pengaduan yang disampaikan. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan adalah dengan memperhatikan reliabilitas tingkat keamanan yang menentukan derajat keautentikan terhadap bukti transaksi elektronik. Realibilitas sistem keamanan dalam prakteknya secara teknis akan menentukan bobot pembuktian terhadap bukti elektronik itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan terhadap suatu bukti elektronik, maka bukti elektronik tersebut dapat berfungsi sebagaimana layaknya bukti otentik karena terjamin otorisasi, otentisitas, kerahasiaan, integritas/keutuhan dan tidak dapat disangkal. Jika tingkat keamanan rendah, maka bukti elektronik tersebut tidak terjamin keutuhannya sehingga terbuka kemungkinan untuk dapat disangkal sebagaimana layaknya bukti tulisan bawah tangan. Pasal 34 Ayat (1)


Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) -

-

-

-

-

Informasi elektronik dan/atau Tanda Tangan Elektronik dapat menjadi bukti adanya niatan untuk berkontrak dan/atau melakukan suatu persetujuan melakukan transaksi sepanjang terdapat metode atau sistem yang dapat menjelaskan hal tersebut. Informasi elektronik dapat menjadi bukti yang setara dengan akta autentik sepanjang tidak adanya penampikan dari para pihak atau dari pihak yang seharusnya dianggap bertanggung jawab atas informasi elektronik tersebut. Bobot kekuatan pembuktian terhadap Informasi Elektronik ditentukan oleh tingkat reliabilitas keamanan tehadap sistem informasi dan/atau komunikasi elektronik yang digunakan. Jika tidak ada pengamanan informasi maka majelis hakim menjadi bebas untuk menilai bukti tersebut. Jika informasi tersebut berasal dari sistem yang telah terakreditasi dan/atau tersertifikasi maka majelis hakim selayaknya menerima alat bukti tersebut sebagaimana layaknya akta autentik, kecuali terbukti lain dimuka persidangan. Pada dasarnya komunikasi elektronik via internet adalah bersifat terbuka dan rentan akan keamanan terhadap komunikasi yang dilakukan untuk melakukan transaksi. Penggunaan tanda tangan elektronik harus dapat menjelaskan keamanan dan keautentikan informasi tentang transaksi yang dijadikan sebagai bukti transaksi. Nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti transaksi yang tidak aman atau tidak menggunakan TTE belum dapat dikatakan mempunyai harkat yang sama sebagaimana layaknya bukti tulisan yang autentik, oleh karenanya hakim perlu mempertimbangkan reliabilitas keamanannya sebelum mempercayai bukti tersebut.

Pasal 35 Yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan fungsional adalah prinsip pengakuan hukum bahwa suatu informasi elektronik secara fungsional dipersamakan dengan informasi diatas kertas. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas


Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan aspek privasi dan data pribadi tidak hanya pengertian keamanan konsumen melainkan juga mencakup setiap aspek yang menyangkut kenyamanan konsumen sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU No.11 Tahun 2008 dan perubahannya serta aturan pelaksanaannya. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat ialah penyampaian iklan yang merupakan persaingan tidak jujur atau tidak adil (fair) atau bertujuan untuk mendiskreditkan kompetitor. Ketentuan perundang-undangan tentang persaingan yang jujur dan sehat mengacu pada ketentuan dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Sehat dan juga merujuk kepada UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia (EPI) dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pada dasarnya setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi atau materi iklan yang disampaikan. Meskipun suatu iklan belum dapat dinyatakan sebagai kondisi penawaran, namun pihak yang mempercayai iklan tersebut dianggap telah memberikan kepercayaan terhadap subtansi yang ditawarkannya. Pasal 42 Ayat (1) Substansi atau materi iklan elektronik tidak boleh bertentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berikut aturan pelaksanaannya, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut aturan pelaksanaanya, dan/atau bertentangan dengan pedoman perilaku periklanan atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dibuat untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya eksploitasi terhadap hak konsumen. Ayat (2) Cukup jelas


Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Yang dimaksud dengan responsif, pihak yang menyampaikan jawaban harus mengikuti mekanisme teknis atau prosedur yang ditetapkan secara cermat dalam melihat apakah terjadi ketidaksempurnaan sistem, dengan memperhatikan pesan atau respons error sekiranya terjadi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


Ayat (4) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Penentuan Jangka waktu tertentu adalah sesuai dengan standar penyelenggaraan atau sesuai dengan pernyataan yang disepakati dalam perjanjian tingkat layanan (service level agreement) serta dengan memperhatikan kejelasan waktu respon dan hari kerja. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Yang dimaksud dengan mengemban amanat penyimpanan dan penggunaan data pribadi dengan baik adalah mengacu kepada standar perlindungan data pribadi sesuai kepatutan dan praktek bisnis yang berkembang. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Standar perlindungan data pribadi memperhatikan keberadaan perlindungan data Eropa dan/atau APEC Privacy legal frameworks. Ayat (3) Cukup jelas

standar


Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Berdasarkan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah otoritas di bidang sistem pembayaran di Indonesia Ayat (2) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas

Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 - Yang termasuk dalam barang digital adalah data-data konten elektronik, seperti: lagu, photo, buku, program komputer dan hal lain yang serupa. - Yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya ialah sistem bekerja sebagaimana spesifikasi yang telah dinyatakan, atau sebagaimana yang diperjanjikan jika keberadaannya lahir atas pesanan. Pasal 67 Cukup jelas


Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Kontrak Jual Beli bertujuan terjadinya pengalihan hak kepemilikan atas barang atau jasa yang ditawarkan, sementara Kontrak Lisensi hanya bertujuan untuk terjadinya pemberian izin atau untuk melakukan suatu hak tertentu, antara lain; hak penggunaan, hak modifikasi, dan hak-hak lain yang ditentukan dalam perjanjian itu sendiri. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kesalahan teknis adalah kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (developer/vendor) dimana sistem sengaja dibuat untuk berjalan dengan tidak sebagaimana-mestinya, dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan kontrak (inertia selling) ataupun penipuan kepada penggunanya. Yang dimaksud dengan akuntabilitas sistem elektronik adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang akuntabel/layak dipercaya sesuai dengan Pasal 15 UU ITE. Pada dasarnya kerentanan akuntabilitas adalah melanggar syarat obyektif, khususnya “hal tertentu” dalam hukum kontrak/perikatan.


Ayat(2) Cukup jelas Ayat(3) Cukup jelas

Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembebanan biaya ganti rugi kepada konsumen dapat dilakukan jika kontribusi kesalahan terjadi karena ketidaktelitian konsumen. Pasal 77A Ayat (1) Perjanjian pelaksanaan suatu pekerjaan yang diperjanjikan secara elektronik pada dasarnya tetap mengacu kepada karakteristik perjanjian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan 1601 KUHPerdata dan peraturan perundangan, meliputi antara lain; perjanjian sementara jasa (contoh: konsultan), perjanjian pemborongan kerja yang menghasilkan suatu obyek tertentu dan perjanjian perburuhan yang melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan upah. Ayat (2) Ketentuan-ketentuan terhadap wanprestasi dalam perikatan melaksanakan suatu pekerjaan tetap mengacu kepada kaedah-kaedah hukum dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa secara on-line (ODR) pada esensinya kembali kepada kesepakatan para pihak. Hal tersebut dapat berbentuk Mediasi Online yang diselenggarakan oleh profesional penunjang (advokat maupun mediator), atau melalui lembaga arbitrasi online yang telah terakreditasi, atau melalui lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu.


Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Mengingat perkembangan e-commerce yang pesat dan dapat bersifat lintas sektoral, maka Petugas Pengawas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik membuhkan dukungan Tim Asistensi Pengawasan yang dapat bersifat lintas sektor dan multistakeholder. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf d. Yang dimaksud dengan Daftar Prioritas Pengawasan adalah daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan perdagangan namun belum termasuk dalam Daftar Hitam. Pengelolaan daftar tersebut dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Huruf e. Yang dimaksud dengan Daftar Hitam adalah daftar pelaku usaha yang mempunyai reputasi buruk, telah terbukti merugikan konsumen, merugikan kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas


Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents