TVTENTERI PERHUBT,JNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERHUBUNGAN P E R ,A T URAN MENTERI N O M O R: K M . 2 6T A H U N2 0 0 6 TENTANG KAPALDAN PENGADAAN SISTEMDANPROSEDUR PENYEDERHANAAN KAPAL BENDERA / PENGGANTIAN P E N GGU N A AN D E N GA NR AHM ATTUHANYANGM AHAESA MENTERI PERHUBUNGAN, M e n i mb a n g
: 4 .
h
Nomor51 Tahun2002 Pemerintah bahwadalamPeraturan tentang Perkapalantelah diatur ketentuanmengenai p e n g a daan kapal; InstruksiPresidenNomor 5 bahwa sebagaitindaklanjut IndustriPelayaran, Tahun 2005 tentangPemberdayaan penataan kembalitentangsistemdan makaperlu.dilakukan p ro se durpelaksanaanpenggunaandan penggantian benderakapaldari benderaasingke benderaIndonesia yangpengadaannya kapalbaruatau melaluipembangunan pembelian kapalbekasdariluarnegeri; pertimbangan dimaksud sebagaimana bahwaberdasarkan sistem dan hufuf a, perlu mengaturpenyederhanaan p ro se dur pengadaan / penggantian kapaldan penggunaan MenteriPerhubungan; benderakapaldenganPeraturan
Nom or21 Tahun1992tentangPelayaran M e ng i n g a t '. 1 . U n d a ng- Undang (LembaranNegaraTahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran NegaraNomor3493); 2 . PeraturanPemerintahNomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan(LembaranNegaraTahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraNomor4227)',
3. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi Kementerian Negara Rl sebagaimana diubah terakhirdengan PeraturanPresidenNomor 62 Tahun 2005; 4. Peraturan MenteriPerhubungan NomorKM.6 Tahun2005 tentangPengukuran Kapal; 5. PeraturanMenteriPerhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Perhubungansebagaimanadiubah terakhir dengan PeraturanMenteriPerhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN PENGGUNAAN I PENGGANTIAN BENDERAKAPAL. BABI PENGADAAN KAPAL Pasal1
(1) Pengadaan kapaluntukdidaftarsebagaikapalberbendera Indonesia dapat dilakukandengancara memasukkan kapal dari luar negeribaik kapal bangunan barumaupunkapalbekasberbendera asing. (2) Pengadaan kapalsebagaimana dimaksudpadaayat(1),tidakmemerlukan izin namun wajib memenuhi persyaratankeselamatankapal dan pencegahan pencemaran dari kapal,sertamemilikidokumenkapalyang sahdanmasihberlakudarinegarabenderaasalkapal. Pasal2 (1) Kapalyangdapatdidaftarsebagaikapalberbendera Indonesia adalah: a. kapaldenganukurantonasekotor7 (GT7) ataulebih; b. dimilikiolehwarganegaralndonesia atau badanhukumyangdidirikan berdasarkan hukumlndonesia danberkedudukan di Indonesia. 2. RPM PonoadaanKapal final 626
di padaayat(1),.daplldilakukan dimaksud kapalsebagaimana (2) Pendaftaran pelabuhanLaut atau di JenderalPerhubungan kantorpusat niret
Ambon; BaganSiapi-api; Balikpapan; Banjarmasin; Batam; Belawan; Bengkulu; Benoa; Bitung; Cilacap; Cirebon; Donggala; Dumai; Gorontalo: Jambi; Jayapura; Kendari; Kupang; Lembar; Lhokseumawe; [-uwuk; Makassar;
x.
v.
z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. lt. mm. nn. oo. pp. qq.
Manado; Manokwari; Maumere; Meneng; Merauke; Palembang; Panjang; Pekanbaru; Pontianak; Sabang; Samarinda; Sampit; Sibolga; Sorong; TanjungEmas; TanjungPerak; TanjungPinang; TanjungPriok; TelukBayur; Ternate; Tual.
dimaksudpada sebagaimana pagapelabuhan pendaftaran (3) \-/ Pelaksanaan persyaratan ayat (2), dila'kukanoleh pejabatberwenangberdasarkan yangberlaku' sesuaidenganketentuan BABII BENDEM ](APAL PENGGUNAAN Pasal3 yang akan didaftarkan barudibangund.iluar.negeri (1) Pemilikkapalyang " ' bendera Indonesia sebagai bendera untuk Oapai *jnggunakan -iremberitahukan secara tertulis kepada Direktur kebangsaanharus : Lautdenganmelampirkan JendeialPerhubungan atau a. kontrak pembangunan 'pemerinlafr kapal yang dilegalisasioleh Notaris yang berwenangdari negara tempat kapal pejabat dan dibangun;
telahdisahkan' O.nnl: kapalyang rancang gambar-gambar
RPM PengadaanKaPalfinal 626
(2) Khususbagi kapal penangkapikan, selain persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilengkapidengan rekomendasidari jawabdalambidangkegiatanpenangkapan Menteriyang bertanggung ikan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukanapabila kapal telah siap untuk diperiksadalam rangkapenerbitansurat dan sertifikatkapal. Pasal4 pemberitahuan (1) Berdasarkan sebagaimana dimaksuddalamPasal3 ayat (1), Direktur Jenderal PerhubunganLaut memberikan petunjuk penggunaan pelaksanaan penggunaan nama benderadan persetujuan sertapenetapan tandapanggilan sebagaikapalIndonesia kepadapejabat di Kantor PerwakilanRepubliklndonesiadi tempat kapal dibangun dengantembusankepadapemilikkapal. (2) Dalamhal di tempatkapaldibanguntidakterdapatKantorPerwakilan petunjukpelaksanaan Republiklndonesia, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikankepadapejabaipemeriksakeselamatan kapalyang diberi tugas oleh Direktur Jenderal PerhubunganLaut untuk penggunaan melaksanakan bendera. (3) Petunjukpelaksanaan sebagaimana dimaksudpadaayat (1), diterbitkan dalamwaktu palinglama 5 (lima)hari kerjasejaktanggalpenerimaan pemberitahuan dari pemilikkapal yang dilengkapidengan dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal3 ayat(1). Pasal5 (1) Sesuaidenganpetunjukpelaksanaan penggunaan benderasebagaimana dimaksuddalam Pasal4, pejabatpada KantorPerwakilanRepublik lndonesia di tempatkapaldibangunataupejabatpemeriksa keselamatan penggunaan kapalyangdiberitugasmelaksanakan benderamelakukan : yangdisyaratkan a. penelitian kelengkapan terhadaip dokumen meliputi: 1) kontrakpembangunan kapalyang dilegalisasi oleh Notarisatau pejabat pemerintahyang benruenang dari negara tempat kapal dibangun; 2) beritaacaraserahterimakapal; pembangunan 3) suratketerangan kapal; 4. RPM PgngadaanKapal final 626
4) rekomendasi dari Menteriyang bertanggung jawabdalambidang kegiatanpenangkapan ikan,khususbagi kapalpenangkapikan; dan 5) gambar-gambar rancangbangunkapalyangtelahdisahkan. b. pengukurandan pemeriksaannautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran darikapal. (2) Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana padaayat(1)huruf dimaksud b, dilakukanoleh pejabatpemeriksakesetamatankapal pada Kantor . Perwakilan Republiklndonesia ditempatkapaldibangun. (3) Dalamhal di KantorPerwakilan Republik Indonesia tidakterdapatpejabat pemeriksakeselamatankapal, DirekturJenderalPerhubunganLaut pejaba!Pemeriksa menugaskan keselamatan kapaldarikantorperwakilan Republiklndonesiaterdekatatau dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran pemeriksaan dan sebagaimina padaayat(1)hurufb. dimaksud Pasal6 (1) Penggunaan benderasebagaimana dimaksud dalamPasal4 hanyadapat dilaksanakan apabilahasilpenelitian terhadap dokumensertapengukuian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalamPasal5 aiat (i) tetan persyaratdn memenuhi sesuaidenganketentuan yangberlaku. (2) Penggunaan benderasebagaimana padaayat(1) dilaksanakan dimaksud dengan menyerahkansurat dan sertifikatkapal yahg diterbitkanoleh pemerintah lndonesia. (3) Surat dan sertifikatkapal yang diterbitkan oleh pemerintahIndonesia sebagaimana dimaksud padaayat(2)terdiridari: a, suratUkursementara denganmasaberlaku2 (dua)bulan; b. SuratTandaKebangsaan KapalSementara denganmasaberlaku3 (tiga)bulan; c. sertifikatsoLAS sementaradenganmasaberlaku3 (tiga)butan; d. sertifikatMARPOLsementara denganmasaberlaku3 (tiga)bulan; e. Sertifikat Keselamatan Sementara denganmasaberlaku3 (tiga)bulan. 5. RPM PengadaanKapal tinal 626
dimaksudpadaayat(2) penggunaan benderasebagaimana (4) Pelaksanaan benderayangditandatangani beritaacarapenggunaan dalamdituangkan yang melaksanakan pejabat oleh pemilik kapal atau nakhodadan penggunaan bendera. BABIII KAPAL BENDERA PENGGANTIAN Pasal7 asingyang akan digantibenderadan (1) pemilikkapalbekasberbendera akan didattarkan sebagai . kapal berbendera !ndonesia harus secaratertuliskepadaDirekturJenderalPerhubungan memberitahukan : LautdenganmelamPirkan olehNotarisatauoleh (Billof Sa/e)yangdilegalisasi a. buktipembayaran benderaasalkapal; negara yang dari beruenang pejabatpemerintah b. beritaacaraserahterimakapal(ProtocolofDeliveryand Acceptance); yang diterbitkan (DeletionCertificate) c. surat keteranganpenghapusan olehnegarabenderaasalkaPal; oleh negarabenderaasal d. suratdan sertifikatkapalyangditerbitkan kapal;dan e. gambar rancanganurnum bangunankapa! (GeneralArrangemenU GA). sebagaimana (2) Khusttsbagi kapal penangkapikan, selain persyaratan dari rekomendasi dengan (1) wajib dilengkapi dimaksud[ada ayat penangkapan jawab dalambidangkegiatan Menteriyang bertanggung ikan. penghapusan suratketerangan (3) Apabilapemilikbelumdapatmenunjukkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) butir c, untuk keperluan penggantianbenderadapat digunakansurat keterangandari negara tidak keberatanatas penggantian benderaasal kapalyang menyatakan Indonesia. menjadikapalberbendera benderakapaldimaksud PasalI dimaksuddalam Pasal 7 (1) Penggantianbenderakapal sebagaimana tempatkapalberada' lndonesia di pelabuhan dilaksanakan 6. RPM Psngadaan Kapal final 626
benderakapaldapatdilaksanakan pemilik,penggantian (?-) Ataspermintaan di luarnegeridalamhal: di pelabuhan di luarnegeri; beroperasi a. kapalakanlangsung b. peraturannegaraberrderaasal kapal,mewajibkankapalyang telah bijualkepadiwarga negaraasingharussegeradicoret(deleted)dari daftarnegarabenderaasal. Pasal9 dimaksuddalamPasal7 ayat pemberitahuan sebagaimana ( 1 ) Berdasarkan (1j, Direktui Jenderal PerhubunganLaut . memberikan petunjuk nama penggunaan penggantian benderadan perselujugn pelaksanaan sebagaikapalIndonesiakepadaAdpel/ tanOapanggilan sertapenetapan di Republiklndonesia ataukepadapejab-tdi KantorPerwakilan Kakanpel tempai pelaksanaanpenggantianbendera kapal dengan tembusan kaPal. kepadapenrilik penggantian benderatidak {2) Dalamhaldi tempatkapalakanmelaksanakan petunjukpelaksanaan Republiklndonesia, terdapatKantor'Penruakilan pada ayat (1) diberikan kepada pejabat sebagaimanadimaksud p"rjriks" keselamatankapalyang diberitugas oleh DirekturJenderal penggantian benderakapaldi Laut untukmelaksanakan Ferhubungan luarnegeri.
dimaksudpadaayat (1), diterbitkan sebagaimana (3) Petunjukpelaksanaan dalamwaktu palinglama 5 (lima)hari kerjasejaktanggalpenerimaan pemberitahuandiri pemilik yang dilengkapi dengan dokumen dalamPasal7 ayat(1). dimaksud sebagaimana Pasal10 dimaksuddalam sebagaimana ( 1 ) Sesuaidengan petunjukpelaksanaan
Pasal 9, Ad-pel/kakanpelatau pejabatdi Kantor PerwakilanRepublik lndonesiadi tempatkapalberadaatau pejabatpemeriksakeselamatan : benderamelakukan penggantian kapalyangdiberitugasmelaksanakan a. penelitian terhadap kelengkapandokumen yang disyaratkan dalamPasal7 ayat(1); dimaksud sebagaimana b, pengukurandan pemeriksaannautis, teknis dan radio serta pencemaran darikapal' pencegahan 7.
RPM PengadaanKapal final 626
padaayat(1)huruf (2) Pengukuran dimaksud dan pemeriksaan sebagaimana b, untukkapalyanggantibenderadi pelabuhan lndonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal I ayat (1), dilakukanoleh pejabatpemeriksa keselamatan kapaldi KantorAdpel/Kanpeltempatpenggantian bendera kapaldilakukan. padaayat(1)huruf (3) Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud b, untuk l
8. RPM Pengada8nKapal final 626
Pasal12 dalamPasal5 ayat(1) hurufb dan Pasal dimaksud sebagaimana Pengukuran dalamhal : 10 ayat(1)hurufb, tidakperludilakukan a.
kapal telah memilikisurat ukur berdasarkankonvensiinternasional yangditerbitkan olehpemerintah kapalyangberlaku, tentangpengukuran yang diakuisesuai negarabenderaasql kapal atau badanklasifikasi yang dan berlaku; denganketentuan
b.
pemilik menyerahkarrdaftar ukur (calculationsheef) dan gambar GA). rancanganumumbangunankapal(GeneralArrangemenU BABIV KETENTUANLAIN- LAIN Pasal13
dimaksud Masa berlakusurat dan sertifikatkapalsementarasebagaimana apabilapemiliktelah ctalamPasal 6 ayat (3) hanl,s dapat diperpanjang pendaftaran permohonan kapalke salahsatutempatpendaftaran mengajukan dengan dimaksuddalamPasal2 ayat(2) yangdilengkapi kapalsebagaimana pendaftaran kapal. dalamperaturan Cokumenyangdisyaratkan BABV PENUTUP Pasal14 DenganberlakunyaPeraturanini, maka KeputusanMenteriPerhubungan Tata Cara Pengadaan NomorKM.14Tahun 1996tentangPenyederhanaan NomorKM. 1 Tahun MenteriPerhubungan Kapal,Keputusan DanPendaftaran NomorKM.14 MenteriPerhubungan Keputusan 2OO2 tentangPenyempurnaan Dan Pendaftaran TataCaraPengadaan Tahun1996tentangPenyederhanaan tidakberlaku. Kapal,dinyatakan Pasal15
Direktur Jenderal PerhubunganLaut melakukan pengawasan dan ini. Peraturan pengendalian terhadappelaksanaan 9. RPM PengadaanKapal final 626
P a s a l1 6 Peraturanini rnulaiberlakupadatanggalditetapkan.
DITETAPIGNDI PADATANGGAL
:JAKARTA : 30 Mei2006
PERHUBUNGAN M ENTERI tid M. HATTARAJASA kepadaYth.: ini disampaikan SALINANPeraturan tt l ; 1 . P re si d eR PresidenRl; 2. \A/akil Keuangan; 3. KetuaBadanPemeriksa BidangPerekonomian; 4. MenteriKoordinator 5. MenteriKeuangan; 6. MenteriDqlamNegeri; 7 . Me n te ri P e ri ndustr ian; 8. MenteriPerdagangan; 9. MenteriPertanian; dan Perikanan; 10. MenteriKelautan 11. MenteriEnergidanSumberDayaMineral; 12, MenteriPertahanan; Bappenas, Nasional/Kepala Pembangunan 13. fi/enteriNegaraPerencanaan N e g a raBUMN; 1 4 . Me n te ri 1 5 . P a n g l i mTaN I ; 1 6 . K a p o l ri ; seluruhlndonesia; / Bupati/ Walikota 17. PaiaGubernur 18. Sekjen, lrjen, pard Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Perhubungan: Deirartemen 19. Paia Kepala Biro di lingkunganSekretariatJenderal Departemen P e rh u b u n g a n; se su a i Salinan
r
aslinya
',.''
J ON U G R O H O
