-1-
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya dan Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Penurunan Jabatan, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
-2-
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;
10.
Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT. Pasal 1 Petunjuk Teknis Pengangkatan, Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara,
Kenaikan Penurunan
-3-
Jabatan, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat. Pasal 2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
-4-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM 1.
Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 3. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah dokumen hasil penilaian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 4. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi, agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 5. Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jumlah dan susunan pangkat jabatan Pranata Humas yang diperlukan oleh satuan organisasi, agar mampu melaksanakan tugas pelayanan informasi dan kehumasan untuk jangka waktu tertentu. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 8. Kenaikan jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja Pejabat Fungsional Pranata Humas yang telah memenuhi angka kredit minimal yang dipersyaratkan dan persyaratan lainnya. 9. Pembebasan sementara adalah proses pembinaan Pejabat Fungsional Pranata Humas berupa pembebasan dari Jabatan Fungsional Pranata Humas karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam jangka waktu yang ditetapkan atau sebab lainnya. 10. Penurunan jabatan adalah penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap Pejabat Fungsional Pranata Humas berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
-5-
11. Pengangkatan kembali adalah proses pembinaan Pejabat Fungsional Pranata Humas berupa pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas yang telah dibebaskan sementara, baik karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu atau karena sebab lainnya. 12. Pemberhentian jabatan adalah proses pembinaan Pejabat Fungsional Pranata Humas yang dalam jangka waktu satu tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.
BAB II PENGANGKATAN A. Ketentuan dan Persyaratan Pengangkatan
1. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas harus berdasarkan formasi yang ditetapkan. 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas terdiri dari: a. Pengangkatan Pertama; b. Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan lain; dan c. Pengangkatan melalui Perpindahan Kategori Jabatan. 3. Pengangkatan pertama adalah proses mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 4. Pengangkatan melalui perpindahan adalah proses mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. 5. Perpindahan kategori jabatan adalah pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Kategori Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Kategori Keahlian. 6. Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. B. Pengangkatan Pertama 1. Pengangkatan pertama untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah Diploma III (D III) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
-6-
3. Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 4. Penetapan jenjang Jabatan berdasarkan Angka Kredit yang berasal dari pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas serta pendidikan dan pelatihan prajabatan. Penetapan jenjang jabatan dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas. 6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. Contoh : Sdr. Naomi, A.Md NIP 198607082010122004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c, selanjutnya diangkat menjadi PNS pangkat pengatur golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2011. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan. Dan yang bersangkutan harus sudah diangkat paling lama tanggal 31 Maret 2014 dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. 7. Fungsional Pranata Humas Keterampilan dan Keahlian yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan angka 3 huruf c, dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Jabatan Fungsional Pranata Humas dari: a. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi; b. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi yang bermitra dengan Instansi Pembina atau Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi; dan c. Perguruan Tinggi yang bermitra dengan Instansi Pembina atau Lembaga Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. 8. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan selama masa Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
-7-
C. Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan Lain 1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dipertimbangkan, dengan persyaratan sebagai berikut: a. berijazah Diploma III (D III) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling kurang 2 (dua) tahun kecuali bagi PNS dari jabatan lain yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan; dan f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dipertimbangkan, dengan persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling kurang 2 (dua) tahun; dan f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 3. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Jumlah Angka Kredit untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keterampilan dan Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dari unsur utama dengan persentase paling sedikit 80 persen dan paling banyak 20 persen dari unsur penunjang berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pelayanan dan informasi kehumasan, sepanjang bukti fisik lengkap, dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kegiatan pelayanan dan informasi kehumasan. 5. Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-b Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
-8-
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. D. Pengangkatan melalui Perpindahan Kategori Jabatan 1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui perpindahan kategori dari Keterampilan ke Keahlian dapat dipertimbangkan, dengan persyaratan sebagai berikut: a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian; dan c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan 2. Pranata Humas Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan pelayanan dan informasi kehumasan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. Contoh 1 Sdri. Nenen Agustina, A.Md, NIP.19860402 200703 2003, Jabatan Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dengan angka kredit kumulatif sebesar 85,50 dengan rincian sebagai berikut: a. pendidikan formal sebesar 60 b. diklat fungsional Pranata Humas sebesar 3 c. diklat prajabatan sebesar 1,5 d. pelayanan informasi dan kehumasan sebesar 13,50 e. pengembangan profesi 1,5 f. unsur penunjang sebesar 5 Sdri. Nenen Agustina, A.Md telah memperoleh ijazah S1 Komunikasi, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas Keahlian. Selama menjadi Pranata Humas Terampil yang bersangkutan memperoleh 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut: a. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan dan informasi kehumasan = 4 b. Pelayanan dan informasi kehumasan = 19 c. Pengembangan Profesi = 1 d. Penunjang Tugas = 1 Angka kredit dari ijazah S1/DIV dinilai sebesar 40 (berasal dari ijazah S1/DIV sebesar 100 dikurangi ijazah DIII sebesar 60) Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdri. Nenen Agustina, A.Md dalam jabatan fungsional Pranata Humas Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) sebesar 40 ditambah angka kredit sebesar 15,60 yang diperoleh dari: a. Ijazah S1/DIV 100-60 (DIII) = 40 (Dihitung penuh, tidak dikalikan dengan 65%)
-9-
b. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan dan informasi kehumasan 65% x 4 = 2,6 c. Pelayanan dan informasi kehumasan 65% x 19 = 12,35 d. Pengembangan Profesi 65% x 1 = 0,65 e. Penunjang (sebesar 1 tidak diperhitungkan) = 0 Dengan demikian, yang bersangkutan memperoleh tambahan angka kredit kumulatif sebesar 55,60. Maka angka kredit kumulatif pada jenjang Pranata Humas Pertama menjadi sebesar 141,10 yang berasal dari 85,50 ditambah 55,60. Contoh 2 Sdr. Doni Ferdian, A.Md, NIP.19760402 200203 1003, Jabatan Pranata Humas Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit kumulatif sebesar 152 dengan rincian sebagai berikut: a. pendidikan formal sebesar 60 b. diklat fungsional Pranata Humas sebesar 3 c. diklat prajabatan sebesar 1,5 d. pelayanan informasi dan kehumasan sebesar 64 e. pengembangan profesi 3,5 f. unsur penunjang sebesar 20 Sdr. Doni Ferdian, A.Md telah memperoleh ijazah S1 Komunikasi, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas Keahlian. Selama menjadi Pranata Humas Mahir yang bersangkutan memperoleh 30 angka kredit dengan rincian sebagai berikut: a. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan dan informasi kehumasan = 4 b. Pelayanan dan informasi kehumasan = 13 c. Pengembangan Profesi = 8 d. Penunjang Tugas = 5 Angka kredit dari ijazah S1/DIV dinilai sebesar 40 (berasal dari ijazah S1/DIV sebesar 100 dikurangi ijazah DIII sebesar 60) Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Doni Ferdian, A.Md dalam jabatan fungsional Pranata Humas Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) sebesar 40 ditambah angka kredit sebesar 15,60 yang diperoleh dari: a. Ijazah S1/DIV 100-60 (DIII) (Dihitung penuh, tidak dikalikan dengan 65%) b. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan dan informasi kehumasan 65% x 4 c. Pelayanan dan informasi kehumasan 65% x 13 d. Pengembangan Profesi 65% x 8 e. Penunjang (sebesar 5 tidak diperhitungkan)
= 40 = = = =
2,6 8,45 5,2 0
Dengan demikian, yang bersangkutan memperoleh tambahan angka kredit kumulatif sebesar 56,25. Maka angka kredit kumulatif pada jenjang Pranata Humas Muda dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi sebesar 208,25 yang berasal dari 152 ditambah 56,25. 3. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada nomor 7 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-c Peraturan Bersama Menteri Komunikasi
-10-
dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. 4. Pengangkatan Pranata Humas yang melalui perpindahan kategori diatur sebagai berikut: a. Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. b. Persyaratan kenaikan pangkat adalah: 1) Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai kualifikasi yang ditentukan 2) Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) 3) Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan 4) Fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Contoh 3 Saudari Asri Setiawan, A.Md, dengan pendidikan terakhir Diploma III, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2012. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Terampil, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, dengan angka kredit kumulatif terakhir sebesar 85, berdasarkan penilaian sampai dengan 30 Juni 2012. Pada bulan Mei 2013, Saudari Asri Setiawan memperoleh ijazah Sarjana di bidang Ilmu Komunikasi. Berdasarkan ijazah tersebut Sdri. Asri Setiawan mengusulkan pengangkatan melalui perpindahan kategori jabatan dari Pranata Humas Kategori Keterampilan menjadi Pranata Humas Kategori Keahlian. Berdasarkan perhitungan yang bersangkutan, sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013, memperoleh angka kredit sebanyak 7 yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas Kategori Keahlian dan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Dari data tersebut, Sdri Asri Setiawan memperoleh angka kredit dengan uraian sebagai berikut: Angka kredit lama sebanyak 85 Angka kredit ijazah baru sebanyak 100 dikurangi angka kredit ijazah lama sebanyak 60, sebanyak 40. Angka kredit yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas Kategori Keahlian dan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sebanyak 65% x 7 = 4,55. dengan demikian angka kredit kumulatif yang bersangkutan sebanyak 85+40+4,55= 129,55 Dengan demikian, yang bersangkutan diusulkan naik pangkat terlebih dahulu dari II/d ke III/a, berdasarkan PAK perpindahan sebesar 129,55. Kemudian, yang bersangkutan bisa diusulkan pengangkatan melalui perpindahan kategori menjadi Pranata Humas Pertama dengan angka kredit sebanyak 129,55.
-11-
Saudara Roy Gunawan, dengan pendidikan terakhir SLTA, pangkat Penata I golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2012. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Terampil, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, dengan angka kredit kumulatif terakhir sebesar 225, berdasarkan penilaian sampai dengan 30 Juni 2012. Pada bulan Mei 2013, Sdr. Roy Gunawan memperoleh ijazah Sarjana di bidang Ilmu Komunikasi. Berdasarkan ijazah tersebut Sdr Roy Gunawan mengusulkan pengangkatan melalui perpindahan kategori jabatan dari Pranata Humas Kategori Keterampilan menjadi Pranata Humas Kategori Keahlian. Berdasarkan perhitungan yang bersangkutan, sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013, memperoleh angka kredit sebanyak 25 yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas Kategori Keahlian dan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Dari data tersebut, Sdr. Roy Gunawan memperoleh angka kredit dengan uraian sebagai berikut: Angka kredit lama sebanyak 225 Angka kredit ijazah baru sebanyak 100 dikurangi angka kredit ijazah lama sebanyak 25, sebanyak 75. Angka kredit yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas Kategori Keahlian dan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sebanyak 65% x 25 = 16,25. dengan demikian angka kredit kumulatif yang bersangkutan sebanyak 225 + 75 + 16,25 = 316,25
BAB III KENAIKAN JABATAN/PANGKAT 1. Kenaikan Jabatan a. Kenaikan jabatan Pranata Humas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 2) memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4) telah lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas. b. Kenaikan jabatan Pranata Humas Terampil untuk menjadi Pranata Humas Mahir sampai dengan Pranata Humas Penyelia, dan Pranata Humas Ahli Pertama untuk menjadi Pranata Humas Ahli Muda sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Asli surat keputusan kenaikan jabatan disampaikan kepada Pejabat Fungsional Pranata Humas yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada: 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas yang bekerja pada instansi pusat atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas yang bekerja di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota.
-12-
2) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas pusat; 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 4) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 5) Kepala KPPN setempat; 6) Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas daerah; 7) Pimpinan unit pranata humas yang bersangkutan. d. Keputusan kenaikan jabatan Fungsional Pranata Humas Pranata Humas dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. 2. Kenaikan pangkat a. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2) memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. b. Kenaikan pangkat Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduduki jabatan fungsional: 1) Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. d. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil instansi Pusat selain Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduduki jabatan fungsional: 1) Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I,
-13-
golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masingmasing setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. e. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional: 1) Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. f. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional: 1) Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Humas Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. g. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pranata Humas Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. h. Kenaikan pangkat Pranata Humas dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Contoh: Sdr. Johnny Indo, SH, NIP 19810505 200704 1 001 jabatan Pranata Humas Ahli Pertam terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari 2014, Sdr. Jonny Indo, SH memperoleh angka kredit sebesar 210 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Humas Ahli Muda.
-14-
i.
Pranata Humas yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. Sdri. Nani Suryani, NIP 19751102 199704 2 001 jabatan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Pada saat naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan mendapat angka kredit sebesar 215. Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c adalah sebesar 200. Dengan demikian, Sdri. Nani Suryani memiliki kelebihan angka kredit sebesar 15 untuk kenaikan pangkat berikutnya. j. Pranata Humas pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Contoh: Sdr. Ade Komaruddin, SE, NIP 19770730 200903 1 001 Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2009. Dari penilaian prestasi kerja Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 ditetapkan angka kredit sebesar 165 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, Sdr. Ade Komaruddin, SE telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yaitu sebesar 210. Dengan demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, Sdr. Ade Komaruddin, SE wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit. k. Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Humas Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. l. Pranata Humas Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. m. Pranata Humas Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
-15-
n. Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. o. Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. p. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. q. Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dan pengembangan profesi. r. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan setelah ditetapkan kenaikan jabatannya.
BAB IV PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN 1. Pembebasan Sementara a. Pejabat Fungsional Pranata Humas dibebaskan sementara dari jabatannya jika: 1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 3) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Humas; 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau 5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. b. Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. Contoh : Sdr. Drs. Ahmad Juwaini, Msi, NIP 19700912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007, Jabatan Kasubdit Publikasi Opini Publik. Yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dengan angka kredit sebesar 215. Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka
-16-
c.
d.
e.
f.
g.
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda yaitu 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Mei 2013 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif sesuai pangkat yang dimiliki Pranata Humas Ahli Muda angka kredit sebesar 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda. Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Djunaedi, SIP, NIP 19770630 200003 1 001, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 dengan angka kredit sebesar 220. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda yaitu 1 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2013 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda. Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dan pengembangan profesi. Pembebasan sementara bagi Pranata Humas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-s Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan
-17-
Informatika Nomor 31 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. 2. Penurunan Jabatan a. Pranata Humas diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah apabila dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. b. Pranata humas sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru dan penilaian prestasi kerja, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. c. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pranata Humas sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula. d. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula. BAB V PENGANGKATAN KEMBALI 1. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali apabila: a. telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pembebasan sementara dari jabatan bagi Pranata Humas yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. Contoh Sdr. Drs. Ahmad Juwaini, Msi, NIP 19700912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007. Yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dengan angka kredit sebesar 215. Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda yaitu 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Mei 2013 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif sesuai pangkat yang dimiliki Pranata Humas Ahli Muda angka kredit sebesar 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda. Apabila Sdr Drs. Ahmad Juwaini, Msi sebelum tanggal 31 Mei 2014 dapat mengumpulkan angka kredit sebesar 85, maka yang bersangkutan, paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. b. telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
-18-
tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pembebasan sementara dari jabatan bagi Pranata Humas yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Contoh: Sdr. Djunaedi, SIP, NIP 19770630 200003 1 001, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 dengan angka kredit sebesar 220. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda yaitu 1 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2013 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda. Apabila Sdr. Djunaedi, SIP dapat mengumpulkan angka kredit sebesar 80 sebelum tanggal 31 Januari 2014, maka yang bersangkutan paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pembebasan sementara dari jabatan bagi Pranata Humas yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sebelum berakhirnya masa pembebasan sementara. telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dan pengembangan profesi bagi Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sebelum berakhirnya masa pembebasan sementara. Pranata Humas yang dibebaskan sementara akibat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena diduga melakukan tindak pidana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan dinyatakan tidak melakukan tindak pidana atau ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Humas, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Pranata Humas dan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak
-19-
keempat dan seterusnya, setelah mendapat formasi, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas. i. Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas apabila telah selesai menjalani tugas belajar. j. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-u dari Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. 2. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan serta angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara. b. Pranata Humas yang dibebaskan sementara akibat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena diduga melakukan tindak pidana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan dinyatakan tidak melakukan tindak pidana atau ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. c. Pranata Humas yang menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya dapat
diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. d. Pranata Humas yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara. e. Pranata Humas yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
-20-
BAB VI PEMBERHENTIAN 1. Pranata Humas diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, atau dijatuhi hukuman tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau telah mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Humas dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
RUDIANTARA
