PERATURAN MENTERI KEUANGAN tentang PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 17 Maret 2010
Dasar Pemikiran - Mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan - Menarik investasi dan meningkatkan daya saing di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan
FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN
• Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) • Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Fasilitas PPh untuk Sumber Energi Terbarukan – Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun. – Penyusutan dan amortisasi dipercepat. – Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty. – Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 31A 2. PP No. 1 Tahun 2007 sttd PP No.62 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010
Aturan Pelaksanaan: 1.Peraturan Menkeu No. 16/PMK.03/2007 2.Peraturan Dirjen Pajak No. PER 67/PJ./2007
Yang Berhak Mendapatkan Fasilitas: • Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Perusahaan Terbatas atau Koperasi • Untuk PP 1 tahun 2007 : atas penanaman modal baru / perluasan usaha sejak 1 Januari 2007; atau • Untuk PP No. 62 tahun 2008, atas penanaman modal baru / perluasan usaha sejak 23 September 2008; yang • Memenuhi kriteria bidang usaha tertentu atau bidang usaha tertentu dan daerah tertentu sesuai Lampiran PP 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 62 tahun 2008.
Prosedur Permohonan Fasilitas: 1. Usulan dari Kepala BKPM; 2. Disertai dengan: • Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan • Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilengkapi dengan rinciannya. 3. Diajukan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak; 4. Keputusan diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya usulan dari Kepala BKPM secara lengkap dan benar.
Fasilitas yang langsung dapat diterima:
1. Penyusutan dan amortisasi dipercepat. 2. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.
Fasilitas lainnya :
• Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial. • Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
Persyaratan mendapatkan kompensasi kerugian yang lebih lama: • Tambahan 1 Tahun apabila penanaman modal baru dilakukan pada bidang usaha tertentu di kawasan industri dan kawasan berikat. • Tambahan 1 Tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. • Tambahan 1 Tahun apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp 10 miliar. • Tambahan 1 Tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. • Tambahan 1 Tahun apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke empat.
Pemberian Fasilitas Lainnya Ditentukan melalui :
• Untuk penetapan Saat dimulainya Produksi Komersial, permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan keputusan-nya akan diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari. • Untuk Penetapan Penambahan Jangka waktu Kompensasi Kerugian, permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan keputusannya akan diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari.
FASILITAS PPN Pembebasan dari pengenaan PPN atas impor BKP yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PPN Dasar Hukum: • •
Pasal 16B UU PPN PP No. 12 tahun 2001, terakhir diubah dengan PP No. 31 tahun 2007
Aturan Pelaksanaan: • •
KMK No. 155/KMK.03/2001, diubah terakhir dengan PMK No. 31/PMK.03/2008 Kep Dirjen Pajak No. 294/PJ./2001, diubah terakhir dengan Kep Dirjen Pajak No. KEP-234/PJ/2003
PROSEDUR Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan/atau menerima penyerahan ”barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang”, diwajibkan mempunyai SKB PPN yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP dimana WP terdaftar dengan melampirkan dokumen impor dan/atau dokumen pembelian yang bersangkutan. Permohonan harus sudah diajukan sebelum impor dilakukan. Keputusan SKB dalam jangka waktu 5 hari kerja
Surat Permohonan
Permohonan SKB PPN diajukan dengan melampirkan: a. Fotokopi Kartu NPWP; b. Fotokopi Surat Pengukuhan PKP; c. Surat Kuasa Khusus bila dalam permohonan atau pengurusan SKB PPN diwakilkan kepada orang lain; d. Dokumen impor berupa : 1) Invoice; 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3) Dokumen Kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan 4) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. e. Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan dari BKP yang di impor dalam rangkaian proses produksi menghasilkan BKP.
Sanksi PPN yang telah diberikan pembebasan atas barang modal harus dibayar kembali apabila barang modal yang dibebaskan PPN tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat impor atau perolehan.
SEKIAN
- END OF SLIDES -
