MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : .................... TENTANG DIVESTASI SAHAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Petambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Divestasi Saham;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DIVESTASI SAHAM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Badan usaha swasta adalah badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta.
2.
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
3.
Izin usaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4.
IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
5.
IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
6.
Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Badan usaha milik daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.
Badan usaha swasta nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
9.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer Indonesia. 11. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. 12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
13. Penawaran langsung adalah penjualan saham divestasi secara langsung kepada Pemerintah atau pemerintah daerah. 14. Lelang adalah penjualan saham divestasi terbuka untuk BUMN/BUMD atau badan usaha swasta nasional dengan penawaran harga secara tertulis yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Panitia lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri untuk melaksanakan penjualan saham divestasi secara lelang. 16. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada BUMN/BUMD atau badan usaha swasta nasional tentang akan adanya lelang divestasi saham dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. 17. Berita acara adalah berita acara pelaksanaan lelang divestasi saham yang dibuat oleh panitia lelang, memuat penetapan pemenang lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. 18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang mineral, batubara dan panas bumi. BAB II PELAKSANAAN DIVESTASI SAHAM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang komposisi sahamnya kurang dari 20% dimiliki oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, koperasi, dan/atau perseorangan wajib melakukan divestasi saham dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun berproduksi pada tahap kegiatan penambangan. (2) Divestasi saham hanya dapat dilakukan terhadap saham dengan hak suara. (3) Saham yang ditawarkan di bursa saham tidak termasuk dalam divestasi saham yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kepada peserta Indonesia dengan cara: a. penawaran langsung; atau b. lelang. (2) Penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah secara berjenjang. (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional secara berjenjang. Bagian Kedua Persyarataan Divestasi Saham Bagi Badan Usaha Swasta Pasal 4 (1) Badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan divestasi saham wajib menyampaikan rancangan divestasi saham secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota setempat dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum penawaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan. (2) Rancangan divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. (3) Dalam rancangan divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memuat: a. waktu pelaksanaan divestasi saham; b. jumlah saham yang akan ditawarkan atau dilelang dalam rangka divestasi saham; c. harga dasar saham yang tercantum dalam anggaran dasar; d. hasil keputusan RUPS; e. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; dan
f. anggaran dasar badan usaha swasta yang melakukan divestasi saham. Pasal 5 (1) Menteri menyampaikan tanda terima bukti penyerahan rancangan divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rancangan divestasi saham. (2) Dalam hal badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri mengembalikan rancangan divestasi kepada badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk dilengkapi. Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Harga Divestasi Saham Pasal 6 (1) Harga divestasi saham ditetapkan oleh Menteri. (2) Harga divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah biaya investasi yang dikeluarkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sejak eksplorasi sampai dengan tahun kelima tahap kegiatan penambangan dikurangi depresiasi/amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri menyusun rancangan harga divestasi saham dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak rancangan divestasi saham diterima. (4) Menteri dalam menyusun rancangan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan konsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pengawas Pasar Modal. (5) Menteri menetapkan harga divestasi saham dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir. (6) Menteri menyampaikan harga divestasi saham yang telah ditetapkan kepada badan usaha swasta dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan harga divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bagian Keempat Penawaran Langsung Pasal 7
(1) Badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi menyampaikan penawaran langsung kepada pemerintah pada waktu yang telah ditentukan dalam rancangan divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a. (2) Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pernyataan minat. (3) Pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan jumlah saham yang akan dibeli. (4) Dalam hal Pemerintah berminat terhadap sebagian atau seluruh saham yang ditawarkan oleh badan usaha swasta, pembayaran dan penyerahan saham dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat. (5) Dalam hal Pemerintah tidak menyampaikan pernyataan minat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah dianggap tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham. (6) Dalam hal Pemerintah berminat sebagian atau tidak berminat terhadap penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan usaha swasta yang akan melakukan divestasi saham wajib menyampaikan penawaran langsung kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pernyataan berminat sebagian dari Pemerintah atau jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. Pasal 8 (1) Pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) harus menyampaikan pernyataan minat. (2) Pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan jumlah saham yang akan dibeli. (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berminat terhadap sebagian atau seluruh saham yang ditawarkan oleh badan usaha swasta, pembayaran dan penyerahan saham dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat. (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menyampaikan pernyataan minat dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham. (5) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berminat sebagian atau tidak berminat terhadap penawaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan usaha swasta yang akan melakukan divestasi saham menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri untuk membentuk panitia lelang divestasi saham dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pernyataan berminat sebagian dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota atau jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. Pasal 9 (1) Dalam hal jumlah saham divestasi yang diminati oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melebihi jumlah saham yang ditawarkan oleh badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi maka penentuan jumlah saham yang dapat dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak tercapai mufakat maka pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham.
Bagian Kelima Lelang Saham Paragraf 1 Pembentukan Panitia Lelang Pasal 10 (1) Menteri membentuk panitia lelang divestasi saham untuk pelaksanaan lelang divestasi saham paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). (2) Panitia lelang divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 11 Panitia lelang divestasi saham yang dibentuk oleh Menteri berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas wakil dari: a. Direktorat Jenderal; b. pemerintah provinsi setempat; c. pemerintah kabupaten/kota setempat; d. Badan Pengawas Pasar Modal; dan/atau
e. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 12 Tugas dan wewenang panitia lelang divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. menyiapkan lelang saham; b. menyusun jadwal lelang saham; c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang saham; d. melaksanakan lelang saham; dan e. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang saham dan menetapkan pemenang lelang saham. Pasal 13 Pengumuman pelaksanaan lelang saham dilaksanakan oleh panitia lelang secara terbuka melalui: a. paling sedikit 1 (satu) media cetak lokal dan 1 (satu) media cetak nasional, dan/atau media elektronik; b. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan c. kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Paragraf 2 Lelang Saham Kepada BUMN dan BUMD Pasal 14 (1) Panitia lelang divestasi saham wajib melakukan pengumuman lelang saham kepada BUMN dan BUMD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah panitia lelang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengumuman lelang saham dilaksanakan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Pengumuman lelang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. komposisi saham yang ditawarkan; b. harga saham yang ditawarkan; c. jangka waktu pernyataan minat dan penawaran harga dari BUMN atau BUMD; dan d. tanggal penentuan pemenang. (4) Jangka waktu pernyataan minat dan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh panitia lelang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman lelang saham. Pasal 15 (1) BUMN dan/atau BUMD memasukkan penawaran harga dalam satu sampul dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia lelang saham dengan frasa “DOKUMEN PENAWARAN HARGA LELANG SAHAM” dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4).
(2) BUMN dan/atau BUMD harus melakukan penawaran terhadap seluruh komposisi saham yang ditawarkan oleh panitia lelang. (3) Nilai penawaran harga dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. (4) Pada sampul luar dokumen penawaran harga yang diterima oleh panitia lelang disegel dan diberi catatan tanggal, jam penerimaan, serta nomor register. (5) Dokumen penawaran harga yang dimasukkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh panitia lelang. Pasal 16 (1) Panitia lelang akan membuka sampul dokumen penawaran harga lelang saham pada waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah batas akhir penyerahan dokumen lelang dan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk menetapkan pemenang lelang berdasarkan penawaran harga tertinggi. (2) BUMN dan/atau BUMD harus mengirimkan wakilnya dengan surat kuasa pada pembukaan sampul dan penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila BUMN dan/atau BUMD tidak mengirimkan wakilnya dianggap mengundurkan diri. (4) Apabila terdapat nilai penawaran harga yang besarnya sama, pemenang lelang ditentukan berdasarkan tanggal dan jam pemasukkan dokumen penawaran harga. (5) Penentuan pemenang lelang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia lelang dan wakil dari BUMN dan/atau BUMD. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 17 Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) disampaikan kepada Menteri dan badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi oleh panitia lelang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang. Pasal 18 Pembayaran dan penyerahan saham dilakukan oleh BUMN atau BUMD pemenang lelang dan badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan pemenang lelang. Pasal 19 Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, panitia lelang melakukan
penawaran kepada badan usaha swasta nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). Paragraf 3 Lelang Saham Kepada Badan Usaha Swasta Nasional Pasal 20 (1) Penawaran kepada badan usaha swasta nasional dilakukan melalui pengumuman lelang saham yang dilaksanakan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Pengumuman lelang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. komposisi saham yang ditawarkan; b. harga saham yang ditawarkan; c. jangka waktu pernyataan minat dan penawaran harga dari BUMN atau BUMD; dan d. tanggal penentuan pemenang. (3) Jangka waktu pernyataan minat dan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh panitia lelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman lelang saham. Pasal 21 (1) Badan usaha swasta nasional memasukkan penawaran harga dalam satu sampul dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia lelang saham dengan frasa “DOKUMEN PENAWARAN HARGA LELANG SAHAM” dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3). (2) Badan usaha swasta nasional harus melakukan penawaran terhadap seluruh komposisi saham yang ditawarkan oleh panitia lelang. (3) Nilai penawaran harga dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. (4) Pada sampul luar dokumen penawaran harga yang diterima oleh panitia lelang disegel dan diberi catatan tanggal, jam penerimaan, serta nomor register. (5) Dokumen penawaran harga yang dimasukkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh panitia lelang. Pasal 22 (1) Panitia lelang akan membuka sampul dokumen penawaran harga lelang saham pada waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah batas akhir penyerahan dokumen lelang dan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk menetapkan pemenang lelang berdasarkan penawaran harga tertinggi. (2) Badan usaha swasta nasional harus mengirimkan wakilnya dengan surat kuasa pada pembukaan sampul
dan penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila badan usaha swasta nasional tidak mengirimkan wakilnya dianggap mengundurkan diri. (4) Apabila terdapat nilai penawaran harga yang besarnya sama, pemenang lelang ditentukan berdasarkan tanggal dan jam pemasukkan dokumen penawaran harga. (5) Penentuan pemenang lelang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia lelang dan wakil dari badan usaha swasta nasional. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 23 Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) disampaikan kepada Menteri dan badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi oleh panitia lelang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang. Pasal 24 Pembayaran dan penyerahan saham dilakukan oleh badan usaha swasta nasional pemenang lelang dan badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan pemenang lelang. Pasal 25 Dalam hal tidak ada badan usaha swasta nasional yang ditetapkan sebagai pemenang lelang maka penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 24. Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran dan Penyerahan Saham Pasal 26 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional yang membeli saham dari divestasi saham secara penawaran langsung atau secara lelang, wajib melakukan pembayaran divestasi saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 24. (2) Pembayaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. tunai; atau b. bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 24. (3) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menyebabkan waktu penyerahan saham
melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 24. Pasal 27 (1) Penyerahan saham dilakukan setelah pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan pemberitahuan mengenai perubahan kepemilikan saham kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. hasil keputusan RUPS mengenai perubahan kepemilikan saham; b. bukti pelunasan pembayaran divestasi saham; c. akte jual beli saham; d. akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional; e. waktu penyerahan saham; f. undangan untuk menghadiri penyerahan saham. (3) Waktu penyerahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 24. Pasal 28 (1) Menteri c.q. Direktorat Jenderal mengirimkan wakilnya untuk menghadiri penyerahan saham berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f. (2) Penyerahan saham dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh wakil dari Menteri c.q. Direktorat Jenderal, wakil dari badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, dan wakil dari pembeli saham dari divestasi saham. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. Bagian Ketujuh Pasca Divestasi Pasal 29 Dalam hal badan usaha swasta pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi akan menambah modal dengan menerbitkan saham baru maka komposisi saham yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, dan perseorangan tidak diperbolehkan kurang dari 20% dari total saham setelah penerbitan saham baru.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ............ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
DARWIN ZAHEDY SALEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal ................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ......
