•
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
I
NAMA / ISTILAH
Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundangundangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan
Naskah Akademik
Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Naskah Akademik Pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis
Pemrakarsa
Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan
II
Naskah Akademik
BENTUK DAN ISI Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akemik
II Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan Perundangundangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistikfuturistik dari berbagai aspek ilmu
Naskah Akademik memuat
dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif
disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmu Hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan
II Hasil inventarisasi hukum positif
Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi
Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akemik
urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambar kan :
Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan Peraturan Pemerintah Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal
Gagasan awal naskah RUU dan/atau RPP yg disusun secara sistematis : bab demi bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan & mempercepat penggarapan RUU/RPP selanjutnya oleh instansi yang berwenang menyusun RUU/RPP tsb
III KEDUDUKAN Naskah Akademik merupakan
1
• Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan
2
• Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonanan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden
3
• Bahan dasar bagi penyusunan RUU/RPP
IV FORMAT NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Naskah Akademik terdiri dari dua bagian Bagian Pertama
Bagian Kedua
Merupakan Laporan hasil Pengkajian dan Penelitian tentang RUU yang akan dirancangkan
Merupakan Konsep awal RUU yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan
SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK JUDUL NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN D. METODE PENELITIAN
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF BAB IV PENUTUP LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANGUNDANG
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG …
I. PENDAHULUAN
II. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK
III. KESIMPULAN DAN SARAN
IV. LAMPIRAN
Pokok pikiran tentang konstatering fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus segera diatur
Latar Belakang
Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai
Pendahuluan Metode pendekatan
Pengorganisasian
Daftar Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang bersangkutan
Latar Belakang Pemikiran
Pendahuluan
mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan
Landasan Filosofis memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Landasan Yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan PerundangUndangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundangundangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai
Pendahuluan
Identifikasi Masalah memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik
diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut
dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan
Pendahuluan
Tujuan
Kegunaan
•Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik •Tujuan memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan : •sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundangundangan
•memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan
Metode penelitian pada Naskah Akademik
•menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif •data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
• Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundangundangan • Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian
Ruang Lingkup Naskah Akademik Ketentuan Umum
Materi
Memuat istilah-istilah/pengertianpengertian yang dipakai dalam Naskah Akademik, beserta arti dan maknanya masing-masing
Memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya yang disarankan; sedapat mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif
MATERI MUATAN Ketentuan Umum •rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
Ketentuan Asas dan Tujuan •rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan
Materi Pengaturan •rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundangundangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan •penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur
Ketentuan Sanksi (bila diperlukan) •rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.
Ketentuan Peralihan (bila diperlukan •diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali •Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut: •Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku •Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu •Kemungkinan adanya penyimpangan •Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru
Ketentuan Penutup •memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai: •Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang •Nama singkat undang-undang •Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada •Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut •Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain •Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama
Rangkuman pokok isi naskah akademik
Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya secara sistematik dengan lainlain peraturan perundangundangan
Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
Kesimpulan berisi
Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk undang-undang atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan yang lain
Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan dan saat paling lambat RUU/RPP harus selesai diproses, beserta alasannya/sebabnya
Saran-saran mengenai
Kesimpulan dan Saran
PENUTUP
•Kesimpulan •Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud •Memuat antara lain: •Rangkuman pokok isi Naskah Akademik •Bentuk pengaturan, yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undangundang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah •Saran •Memuat : •Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan •Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah •Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut
Daftar Kepustakaan Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
Berita acara rapat-rapat
Lampiran
Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota Panitia Penyusunan Naskah Akademik
Inventarisasi permasalahan hukumnya
Berita acara proses penyusunan Naskah Akademik
Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
Format Bagian Kedua Konsiderans
Alas/dasar hukum
Ketentuan Umum
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Pidana
Materi
Penutup
Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku
Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan baru itu secara berangsur-angsur
Ketentuan Peralihan
Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan baru itu Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan baru itu Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan yang baru itu Ketentuan dalam huruf a dan e sifatnya tetap, sedang ketentuan-ketentuan dalam huruf b,c dan d sifatnya sementara
Penutup Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau perlengkapan negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah
Saran tentang pemberian nama singkat RUU/RPP yang bersangkutan
Saran tentang saat mulai berlakunya Undang-Undang setelah diundangkan
Pendapat tentang pengaruh Undang-Undang yang baru terhadap UndangUndang yang lain: baik yang sudah ada sebelumnya dan Undang-Undang yang masih harus dimuat
