PERATURAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Wadah kesatuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta ini bernama
Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
yang disingkat dengan KM FE UNY. Pasal 2 KM FE UNY berkedudukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
BAB II ASAS DAN SIFAT Pasal 3 KM FE UNY berasaskan Pancasila. Pasal 4 KM FE UNY merupakan wadah kesatuan mahasiswa FE yang Bermoral, Rasional, Integritas, Gigih, Humanis dan Taqwa.
BAB III TUJUAN DAN PERANAN Pasal 5 KM FE UNY bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan kondusif antar organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa di FE UNY. Pasal 6 1. KM FE UNY berperan mendorong, mengaktifkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di FE UNY. 2. KM FE UNY berperan menjadi mitra dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pengambilan kebijakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
1
BAB IV KEDAULATAN Pasal 7 Kedaulatan berada di tangan mahasiswa FE dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Peraturan KM FE UNY.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8 Anggota KM FE UNY adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di FE UNY.
BAB VI ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 9 1. Organisasi kemahasiswaan dalam KM FE UNY terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF). 2. Organisasi kemahasiswaan dalam KM FE UNY memiliki hubungan dengan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan tersebut diatur dalam Peraturan Penjelasan KM FE UNY.
BAB VII PERSIDANGAN Pasal 10 1. Jenis-jenis persidangan dalam KM FE UNY terdiri dari Sidang Umum, Sidang Tengah Periode, Sidang Paripurna, Sidang Pleno dan Sidang Istimewa KM FE UNY. 2. Ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis persidangan diatur dalam Peraturan Penjelasan KM FE UNY.
2
BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 11 Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dalam KM FE UNY adalah satu periode kepengurusan terhitung sejak disahkan oleh Dekan.
BAB IX KEUANGAN Pasal 12 Keuangan KM FE UNY untuk organisasi kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UNY bersumber dari dana kemahasiswaan FE UNY dan sumber-sumber lain yang sah secara hukum. BAB X PERUBAHAN DAN ATAU PENCABUTAN PERATURAN KM FE UNY Pasal 13 Perubahan dan atau pencabutan Peraturan KM FE UNY hanya dapat dilaksanakan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa KM FE UNY.
BAB XI PEMBUBARAN KM FE UNY Pasal 14 Pembubaran KM FE UNY hanya dapat dilaksanakan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa KM FE UNY yang didahului dengan dilakukannya referendum. PASAL 15 Ketentuan mengenai referendum diatur dalam Peraturan Penjelasan KM FE UNY
BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 16 Peraturan Penjelasan KM FE UNY akan ditetapkan sebagai bagian dari kelengkapankelengkapan KM FE UNY. Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Penjelasan KM FE UNY dan peraturan-peraturan lain sebatas tidak bertentangan dengan 3
Peraturan KM FE UNY.
BAB XIII PENUTUP Pasal 18 1. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan 2. Segala sesuatu akan diatur kemudian melalui musyawarah dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.
Ditetapkan di : Auditorium FE UNY Pada tanggal : 20 Desember 2014 Pukul
: 14.10 WIB
Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang II
Pimpinan Sidang III
(Maulana Witantyo)
(Pandu Baniadi)
(Ari Suryani)
4
PERATURAN PENJELASAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Keanggotaan KM FE UNY terdiri dari : a. Anggota biasa adalah mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa FE UNY. b. Anggota khusus adalah mahasiswa dari luar UNY yang mendapat tugas belajar di FE UNY. Pasal 2 Hak Dan Kewajiban Anggota 1. Hak anggota : a. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih. b. Anggota khusus mempunyai hak bicara dan hak memilih. 2. Kewajiban Anggota : a. Setiap Anggota berkewajiban menaati ketentuan Peraturan KM FE UNY dan Peraturan Penjelasan KM FE UNY. b. Setiap Anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama baik KM FE UNY, FE UNY, dan UNY. Pasal 3 Kehilangan Keanggotaan Keanggotaan KM FE UNY hilang apabila mahasiswa : a. Meninggal dunia. b. Keluar/dikeluarkan/lulus dari Fakultas Ekonomi UNY c. Keluar/dikeluarkan dari keanggotaan KM FE UNY.
Pasal 4 Sanksi 1. Segala pelanggaran terhadap Peraturan KM FE UNY dan Peraturan Penjelasan KM FE UNY akan dikenakan sanksi secara proporsional berupa : a. peringatan 5
b. skorsing c. pencabutan hak keanggotaan 2. Setiap pelanggar yang dikenai sanksi b kehilangan haknya untuk dipilih dan setiap pelanggar yang dikenai sanksi c kehilangan semua haknya selama
sanksi
berlangsung. 3. Peringatan dan skorsing ditetapkan melalui mekanisme masing-masing lembaga. 4. Pencabutan hak keanggotaan melalui mekanisme sidang istimewa. Pasal 5 Pembelaan Dan Pemulihan Keanggotaan 1. Setiap anggota yang dikenakan sanksi berhak mengajukan surat pembelaan kepada lembaga yang bersangkutan dan atau DPM. 2. Pembelaan dan pemulihan keanggotaan diadakan dalam forum khusus antara lembaga yang bersangkutan dan atau DPM setelah berkonsultasi dengan pimpinan struktural fakultas. 3. Setiap anggota yang dikenakan pencabutan hak keanggotaan berhak melakukan pembelaan dalam sidang istimewa.
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 6 Organisasi kemahasiswaan FE UNY terdiri dari : a. Lembaga di tingkat fakultas b. Lembaga di tingkat jurusan dan atau prodi. Pasal 7 1. Lembaga di tingkat fakultas terdiri atas : a. Dewan Pewakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM. b. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM. c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat UKMF. 2. Lembaga di tingkat jurusan dan atau prodi adalah Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat HIMA.
6
BAB III STATUS, FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 8 Status 1. DPM merupakan lembaga legislatif dan yudikatif KM FE UNY. 2. BEM merupakan lembaga eksekutif KM FE UNY. 3. UKMF merupakan lembaga khusus yang berada di tingkat fakultas 4. HIMA merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan dan atau prodi
Pasal 9 Fungsi 1. DPM berfungsi : a. Sebagai lembaga pusat penampung, pendamping, dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas. b. Sebagai lembaga pengambil kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang diputuskan bersama dengan BEM. c. Sebagai
lembaga
pengawas,
serta
pengontrol
kebijakan
organisasi
kemahasiswaan di tingkat fakultas. d. Sebagai lembaga pengontrol kebijakan fakultas dan universitas menyangkut segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.
2. BEM berfungsi : a. Sebagai lembaga pelaksana kebijakan KM FE UNY di tingkat fakultas b. Sebagai lembaga yang memiliki peran advokasi dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat fakultas. c. Sebagai lembaga pengembangan intelektual dan jati diri mahasiswa di tingkat fakultas. d. Sebagai lembaga pengembangan minat dan bakat di tingkat fakultas. e. Sebagai lembaga pengembangan keterampilan manajemen organisasi di tingkat fakultas.
3. UKMF berfungsi : a. Sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat 7
fakultas sesuai dengan bidangnya. b. Sebagai lembaga pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidangbidang tertentu di tingkat fakultas. c. Sebagai lembaga pengembangan penalaran serta profesionalisme keilmuan sesuai dengan karakter UKMF tersebut d. Sebagai lembaga pengembangan intelektual dan jati diri mahasiswa di tingkat fakultas sesuai dengan bidangnya e. Sebagai lembaga pengembangan keterampilan manajemen organisasi di tingkat fakultas sesuai dengan bidangnya.
4. HIMA berfungsi : a. Sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat jurusan atau program studi b. Sebagai lembaga pengembangan penalaran serta profesionalisme keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing c. Sebagai lembaga yang memiliki peran advokasi dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat jurusan atau program studi d. Sebagai lembaga pengembangan keterampilan manajemen organisasi di tingkat jurusan atau program studi e. Sebagai lembaga pengambil kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan atau program studi Pasal 10 Tugas 1. DPM bertugas : a. Meminta pertanggungjawaban BEM FE UNY untuk direkomendasikan dalam Sidang Umum KM FE UNY . b. Meminta
pertanggungjawaban
Ormawa
KM
FE
UNY
untuk
direkomendasikan dalam Sidang Tengah Periode KM FE UNY c. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Ormawa KM FE UNY berdasarkan sidang tengah periode. d. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya.
2. BEM bertugas : a. Menjabarkan GBHK KM FE dalam bentuk program kerja. 8
b. Mengkaji isu-isu aktual yang ada di dalam dan luar kampus. c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FE UNY pada tengah periode. d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sidang Umum KM FE UNY.
3. UKMF bertugas : a. Merumuskan, menjabarkan dan melaksanakan GBHO masing-masing UKMF sesuai dengan karakteristik UKMF yang bersangkutan. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FE UNY pada tengah periode. c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam SU UKMF yang bersangkutan d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FE UNY pada akhir periode
4. HIMA bertugas : a. Menyelenggarakan
kegiatan
yang
bersifat
penalaran,
keilmuan
dan
pengembangan profesi sesuai dengan jurusan atau program studi. b. Menjabarkan GBHK KM FE ke dalam GBHK Hima kemudian diwujudkan dalam bentuk program kerja. c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FE UNY pada tengah periode. d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Umum mahasiswa jurusan atau program studi. e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FE UNY pada akhir periode
BAB IV TATA HUBUNGAN Pasal 11 1. Hubungan antara DPM dan BEM adalah koordinatif dan konsultatif. 2. Hubungan DPM dan UKMF adalah konsultatif. 3. Hubungan DPM dan HIMA adalah konsultatif. 9
4. Hubungan BEM dan HIMA adalah instruktif koordinatif. 5. Hubungan antara DPM, BEM, HIMA, dan UKMF bersifat kemitraan. 6. Hubungan antara KM FE UNY dan Pimpinan Fakultas bersifat kemitraan.
BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 12 1. Keanggotaan DPM terdiri atas : a. 5 orang utusan dari masing-masing Jurusan atau Program Studi yang dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa b. Jika poin (a) tidak terpenuhi, perwakilan dari setiap jurusan atau prodi yang dipilih melalui mekanisme internal HIMA untuk melengkapi. c. 1 orang perwakilan UKMF dipilih melalui mekanisme pemilihan masingmasing UKMF d. 1 orang ketua DPM yang dipilih melalui Sidang Pleno DPM 2. Setiap lembaga dapat me-recall wakilnya di DPM, yang mekanismenya diatur melalui DPM dan lembaga yang bersangkutan. 3. Kepengurusan BEM FE UNY terdiri atas: a. Ketua BEM FE UNY dan wakilnya
dipilih langsung melalui Pemilihan
Umum Mahasiswa b. Pengurus harian BEM FE UNY melalui pengangkatan oleh ketua BEM FE UNY c. Staf pengurus BEM FE UNY adalah Mahasiswa FE UNY yang dipilih oleh pengurus harian BEM FE UNY d. Pengurus BEM FE UNY terdiri dari minimal 70% mahasiswa semester 3 ke atas dan maksimal 30% mahasiswa baru dari total pengurus. e. Jika poin (d) tidak terpenuhi maka keputusan selanjutnya disepakati oleh pengurus BEM FE UNY dan DPM FE UNY. 4. Ketua HIMA dipilih melalui Pemiluwa dan kelengkapan kepengurusan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme masing-masing jurusan dan atau prodi 5. Ketua UKMF dipilih melalui mekanisme UKMF yang bersangkutan 6. Pengurus harian Ormawa FE UNY tidak boleh menjadi pengurus harian di Ormawa lain. 7. Pengurus lembaga legislatif tidak boleh menjadi pengurus di lembaga eksekutif. 10
Pasal 13 Kepengurusan 1. Keanggotaan DPM FE UNY ditentukan melalui Pemilwa FE UNY dan 1 ( satu ) orang perwakilan masing-masing UKMF. 2. Kepengurusan BEM FE selain pengurus harian dipilih melalui mekanisme yang disepakati oleh DPM dan BEM FE UNY. 3. Kepengurusan HIMA dipilih melalui mekanisme masing-masing jurusan atau prodi. 4. Kepengurusan UKMF diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme masing-masing UKMF. Pasal 14 Masa Kepengurusan 1. Masa kepengurusan seluruh organisasi kemahasiswaan adalah satu periode 2. Satu periode kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun 3. Jika pengurus Ormawa dari program Diploma dinyatakan lulus sebelum masa kepengurusan selesai maka diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan masa kepengurusan dengan syarat melanjutkan S1 di FE UNY dengan disertai surat pernyataan dari pihak yang bersangkutan.
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 15 Struktur organisasi kemahasiswaan KM FE UNY dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Penjelasan ini BAB VII JENIS JENIS PERSIDANGAN DALAM KM FE UNY Pasal 16 Sidang Umum Sidang Umum KM FE UNY merupakan Sidang seluruh anggota KM FE UNY setiap akhir periode kepengurusan, yang bertugas : a. Meminta dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban BEM FE UNY b. Mendemisionerkan ketua BEM FE UNY c. Meminta Laporan Purna Tugas pengurus lama DPM FE UNY 11
d. Mendemisionerkan anggota DPM FE UNY e. Menetapkan Ketua DPM FE UNY terpilih f. Menetapkan Ketua dan wakil ketua BEM FE UNY terpilih g. Membahas dan menetapkan Peraturan KM FE UNY, Peraturan Penjelasan KM FE UNY dan GBHK KM FE UNY Pasal 17 1. Sidang Paripurna a.
Sidang Paripurna merupakan sidang evaluasi Laporan Pertanggungjawaban BEM FE UNY kepada KM FE UNY serta mendemisionerkannya, yang dilaksanakan di akhir periode kepengurusan.
b.
Penilaian
terhadap
Laporan
Pertanggungjawaban
BEM
FE
UNY,
dilaksanakan dengan kriteria yang diatur oleh DPM 2. Sidang Pleno DPM Sidang Pleno DPM merupakan sidang yang dilaksanakan oleh intern DPM yang bertugas : a.
Merekomendasikan isu-isu strategis dan aktual dalam dan atau luar kampus
b.
Memberikan penilaian terhadap kinerja pengurus BEM FE UNY
c.
Mempertimbangkan dan memutuskan perlu tidaknya dilaksanakan Sidang Istimewa
d.
Memilih ketua DPM FE UNY
3. Sidang Tengah Periode Sidang Tengah Periode KM FE UNY merupakan sidang seluruh anggota KM FE UNY setiap tengah periode kepengurusan, yang bertugas : a. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggung jawaban tengah periode Ormawa FE UNY b. Memberikan rekomendasi terhadap kinerja Ormawa FE UNY untuk tengah periode selanjutnya.
Pasal 18 Sidang Istimewa Sidang Istimewa merupakan sidang seluruh anggota KM FE yang bertugas : a. Memutuskan perlu tidaknya restrukturisasi Ketua BEM. Restrukturisasi
12
Pimpinan Eksekutif tersebut dilaksanakan apabila laporan kinerja (progress report) pimpinan eksekutif yang disampaikan dalam Sidang Pleno dan atau Sidang Paripurna ditolak oleh sedikitnya setengah ditambah satu anggota DPM b. Mencabut Peraturan KM FE UNY dan Peraturan Penjelasan KM FE UNY yang sebelumnya didahului dengan referendum terhadap mahasiswa FE UNY. c. Mengamandemen Peraturan KM FE UNY, Peraturan Penjelasan KM FE UNY dan GBHK KM FE UNY. Pasal 19 Referendum Referendum adalah proses jajak pendapat terhadap mahasiswa FE UNY untuk menentukan perlu tidaknya pencabutan Peraturan KM FE UNY dan atau Peraturan Penjelasan KM FE UNY dan atau pembubaran KM FE UNY.
BAB VIII ATURAN PERALIHAN Pasal 20 Seluruh organisasi kemahasiswaan KM FE UNY yang telah ada atau sedang dan akan dibentuk pada saat dikeluarkannya ketetapan ini agar menyesuaikan. BAB IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 21 Keberadaan BEM, DPM, dan HIMA Fakultas Ekonomi 2015 didasarkan pada hasil pemiluwa KM FE 2014. Pasal 22 Keberadaan UKMF Fakultas Ekonomi 2015 didasarkan pada hasil musyawarah anggota pengurus UKMF FE 2014. BAB X PENUTUP Pasal 23 1. Segala sesuatu akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Peraturan Penjelasan ini melalui amandemen yang dilaksanakan dalam Sidang Umum dan atau Sidang
13
Istimewa KM FE UNY. 2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.
STRUKTUR ORGANISASI
Keterangan: : kemitraan : konsultatif : instruksi koordinatif
14
Ditetapkan di : Auditorium FE UNY Pada tanggal : 20 Desember 2014 Pukul
: 16:52 WIB
Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang II
Pimpinan Sidang III
(Maulana Witantyo)
(Pandu Baniadi)
(Ari Suryani)
15
