PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
31 TAHUN 2006
TENTANG ETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimba ig
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah a Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang M Ar> T ^ U . , - , 1 Q Q Q . Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 21)04 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; j 5
e
a w a i
£ 9 adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang bekerja/bertugas pada unit organisasi/satuan kerja perangkat daerah, dan yang berlokasi gaji pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Satuan Organisasi adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya, Kabupaten Administrasi dan/atau Satuan Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Satuan Kerja adalah bagian atau subordinat dari satuan organisasi; 8. Pimpinan satuan organisasi/satuan kerja adalah pejabat struktural yang memimpin satuan organisasi/satuan kerja; Kinerja pegawai adalah tampilan kerja setiap pegawai secara 9 menyeluruh; 0. Standar kinerja minimal adalah tingkat atau nilai rata-rata tampilan 1 kerja menyeluruh yang harus dicapai oleh setiap pegawai; Bidang Hasil Utama yang selanjutnya disingkat BHU adalah 11 Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran satuan organisasi/satuan kerja dan/atau setiap pegawai yang akan dicapai selama periode penilaian; 12
13.
Bidang Perilaku Utama yang selanjutnya disingkat BPU adalah Perilaku dominan setiap pegawai yang disepakati oleh satuan organisasi/satuan kerja; Tunjangan Peningkatan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai dikaitkan dengan peningkatan kinerja pegawai;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II MATERI KINERJA Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib membuat dan menetapkan standar kinerja minimal pegawai pada satuan organisasi/satuan kerja yang dipimpin. Standar kinerja minimal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan karakteristik/spesifikasi lain dari masing-masing satuan organisasi/satuan kerja. Selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), standar kinerja minimal pegawai disesuaikan dengan tingkat jabatan, tugas dan fungsi jabatan berdasarkan organisasi dan tata kerja satuan organisasi/satuan kerja. Pasal 3
(1)
Standar kinerja minimai pegawai terdiri dari :
(2)
Dalam penilaian kinerja BHU diberikan bobot 70% dan BPU diberikan bobot 30%
BHU terdiri dari indikator, kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas
(3)
meliputi : a. b. c. d.
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; kebenaran hasil pekerjaan; ketepatan menggunakan bahan/perlengkapan kerja; ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas; > e. kuantitas penugasan khusus tambahan; (4) BPU terdiri dari indikator perilaku harian dalam pelaksanaan tugas meliputi: a. ketepatan waktu tiba ditempat tugas/kantor; b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; c. keberadaan/standby ditempat tugas/kantor selama jam kerja; d. kejujuran menyampaikan data dan informasi hubungan dinas/ tugas; e. kemampuan struktural) bekerja sama dalam tim kerja; f. hubungan antarmanusia dalam lingkungan tempat kerja/kantor; (5) Indikator standar kinerja minimal BHU bawahan dan BPU (bagi sebagaimana efektivitas kepemimpinan kepada pejabat dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disesuaikan (ditambah atau dikurang) sesuai kebutuhan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja, dengan ketentuan penyesesuaian yang dilakukan harus mampu menggambarkan kinerja setiap pegawai. OLI
M*-» w .
Pasal 4 Pembuatan dan penetapan standar kinerja minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat menyesuaikan indikator yang dilakukan setiap akhir tahun untuk tahun anggaran berikutnya atau paling lambat pada awal tahun anggaran berjalan, dan dilakukan setiap awal bulan untuk periode penilaian tahunan. Pasal 5 (1)
Standar kinerja minimal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dinilai setiap akhir bulan sebagai dasar pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan setiap pegawai pada masing-masing satuan organisasi/satuan kerja.
(2)
Penilaian kinerja tahunan dinilai setiap akhir tahun sebagai dasar pertimbangan bidang kepegawaian. BAB III PROSEDUR PENILAIAN KINERJA Bagian Kesatu Kategori Kinerja Pegawai Pasal 6
Kategori kinerja pegawai terdiri dari: a. b. c. d.
Baik dengan nilai 4 Cukup dengan nilai 3 Kurang dengan nilai 2 Buruk dengan nilai 1
i
Pasal 7 Kategori
1
kinerja
dalam Pasal 6 .^thadao sSTnlator'*rtX
P-9-*« « £ " ^ K r ~ ^ K r 3 S S ^ S S £ n . sebagai berikut, minimal pegawai bidang BHU aan o r u u
disesuaikan
B
H
. .
..
a. Kinerja 76% s/d 100% kategori baik. b. Kinerja 51% s/d 75% kategori cukup. c. Kinerja 26% s/d 50% kategori kurang. d. Kinerja < 25% kategori buruk. Pasal 8 Besar TPP yang diterima setiap pegawai sesuai dengan kategori kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut. a. b. c. d.
Kategori baik diberikan TPP 100% Kategori cukup diberikan TPP 75% Kategori kurang diberikan TPP 50% Kategori buruk diberikan TPP 25% •
Bagian Kedua Periode dan Tata Cara Penilaian Pasal 9 (1)
Penilaian kinerja pegawai bulanan dilakukan pada setiap akhir bulan atau paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya, dan setiap akhir tahun untuk penilaian kinerja tahunan.
(2)
Sasaran kerja bulanan merupakan turunan dari sasaran kerja tahunan.
(3)
Penilaian kinerja tahunan merupakan rekap penilaian kinerja bulanan. Pasal 10
Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan hasil pencapaian dan pengamatan kinerja pegawai setiap bulan dengan menggunakan formulir I terlampir dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal 11 Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh atasan langsung pegawai/pejabat terhadap bawahan langsungnya, sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pasal 12 (1)
Hasil penilaian kinerja ditandatangani oleh atasan langsung dan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
(2) Sepanjang dianggap perlu dan dibutuhkan atasan langsung sebelum menandatangani hasil penilaian dapat mendiskusikan/menyampaikan/ mengklarifikasi hasil penilaiannya kepada bawahan langsungnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. (3)
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan langsung dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dianggap perlu seperti: a. perbandingan hasil penilaian kinerja bulan lalu; hasil penilaian kinerja bulan berjalan dan latar belakangnya; b. apresiasi terhadap pegawai yang berkinerja baik; c. koreksi atau motivasi kepada pegawai yang berkinerja kurang dan d. buruk; UUI ur\, dan lain-lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai serta upaya peningkatannya.
(4)
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai yang dinilai untuk: a. menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kinerjanya; | b. mengklarifikasi hasil penilaian kinerjanya, bila ada hal yang dianggap kurang berkenan; c. menguraikan hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya pada bulan berikutnya.
(5) Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara atasan langsung dari pejabat/pegawai yang dinilai mengenai hasil penilaian kinerja kedua belah pihak wajib menyelesaikan perbedaan atau ketidaksesuaian tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan di saksikan pejabat kepegawaian yang bersangkutan. (6) Atasan langsung setelah tidak ada permasalahan mengenai hasil penilaian, menandatangani formulir penilaian kinerja pegawai perseorangan sesuai dengan formulir I terlampir dalam Peraturan Gubernur ini. (7)
Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh atasan dan atasan langsung. Pasal 13
(D
Atasan langsung membuat dan menandatangani rekap penilaian kinerja pegawai bawahannya, dengan mempergunakan formulir II Peraturan Gubernur ini.
(2) Rekap penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi/satuan kerja melalui pejabat kepegawaian.
(3)
Pejabat kepegawaian membuat rekap penilaian kinerja pegawai satuan organisasi/satuan kerja sesuai hasil penilaian yang diterima dari masing-masing atasan langsung.
(4)
Pejabat kepegawaian menandatangani rekap penilaian kinerja pegawai yang di buat, dan menyampaikannya kepada pimpinan satuan organisasi/satuan kerja paling lambat minggu pertama setiap bulan. Bagian Ketiga Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai Pasal 14
(D
(2)
(3)
Pimpinan satuan organisasi/satuan kerja menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai di lingkungannya dengan menandatangani rekap hasil penilaian kinerja pegawai yang disampaikan pejabat kepegawaian. Sebelum menandatangani sekaligus menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai yang disampaikan oleh pejabat kepegawaian, pimpinan satuan organisasi/satuan kerja meneliti/memeriksa rekap penilaian kinerja pegawai yang diterima. Pimpinan satuan organisasi/satuan kerja berwenang mengubah/ mengoreksi hasil penilaian kinerja pegawai dalam rekap hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang diyakini terdapat ketidaksesuaian dengan hasil pemantauan dan/atau pengawasannya.
(4)
Dalam melakukan penelitian/pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (2) dan perubahan/koreksi seperti tersebut pada ayat (3), pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dapat memanggil atasan langsung, pejabat kepegawaian dan/atau pegawai/pejabat yang dinilai baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mengklarifikasi hasil penilaian/pemeriksaan dan/atau perubahan/koreksinya.
(5)
Hasil perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pejabat kepegawaian untuk diperbaiki, kemudian dikembalikan kepada pimpinan satuan organisasi/satuan kerja guna ditandatangani sekaligus ditetapkan. Pasal 15
Khusus untuk pejabat level kedua pada satuan organisasi/satuan kerja yang bersangkutan seperti Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Subdinas pada Dinas, Kepala Suku Dinas atau Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada Badan atau Kepala Bagian pada Biro atau Wakil Walikotamadya/Bupati dan Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi pada Kotamadya/Kabupaten Administrasi, pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja adalah pejabat!penilai sekaligus pejabat yang menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai.
Pasal 16 Penetapan hasil penilaian kinerja pegawai oleh pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja bersifat final dan mengikat. Pasal 17 Rekap dan penetapan hasil penilaian kinerja pegawai dilakukan paling minggu pertama bulan berikutnya.
Pasal 18 Hasil penilaian kinerja pegawai yang sudah ditetapkan diserahkan pejabat kepegawaian kepada Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang/Pemegang Kas Satuan Kerja pada minggu kedua bulan berikutnya.
BAB IV PEMBERIAN TPP Pasal 19 Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang/Pemegang Kas Satuan Kerja membuat daftar Pemberian TPP Pegawai sesuai dengan penetapan hasil penilaian kinerja pegawai yang diterima dari pejabat kepegawaian.
BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN KINERJA KEPALA SATUAN ORGANISASI/SATUAN KERJA Pasal 20 (1)
Penilaian dan penetapan kinerja Kepala satuan organisasi/satuan kerja dilakukan satu kali dalam satu tahun dan pada saat akhir masa jabatan.
(2)
Penilaian dan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), oleh pejabat sebagaimana lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)
Penilaian dan penetapan kinerja Kepala Satuan Organisasi/satuan kerja dilakukan sesuai dengan penilaian kinerja sebagaimana formulir III Peraturan Gubernur ini.
BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA i Pasal 21 Pelaksanaan penilaian kinerja, secara efektif dilakukan bertahap sebagai berikut. (1) Tahun Anggaran 2006 hanya diberlakukan bagi Kepala Satuan Organisasi/Satuan Kerja, yaitu : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Sekretaris Daerah c. Kepala Badan d. Walikotamadya e. Bupati Kabupaten Administrasi f. Kepala Dinas g. Sekretaris DPRD h. Kepala Biro i. Kepala Kantor (2) Mulai Tahun Anggaran 2007 pelaksanaan diberlakukan bagi seluruh pejabat dan pegawai.
penilaian
kinerja
'i' Pasal 22 (D
Dalam kurun waktu persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk Tim Sosialisasi yang terdiri dari Astaprajatur, Badan Kepegawaian 'Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Biro Hukum serta Biro Keuangan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh satuan organisasi/satuan kerja.
(2) Tim Sosialisasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai, Asisten Tata Praja dan Aparatur dengan Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan yang lain berkedudukan sebagai anggota. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 Kepada pegawai dengan status tertentu, diberikan TPP sebagai berikut. a. Pegawai dengan status Masa Persiapan Pensiun (MPP) diberikan penuh; b. Pegawai dengan status Tugas Belajar TPP diberikan penuh selama masa menjalani tugas belajar yang ditentukan; c. Pegawai yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan penuh;
d. Pegawai yang melaksanakan cuti diberikan penuh kecuali cuti di luar tanggungan negara; e. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin : 1. ringan, tidak diberikan selama 2 bulan; 2. sedang, tidak diberikan selama 4 bulan; 3. berat, tidak diberikan selama 1 tahun. f. Pegawai berstatus pegawai titipan, dipekerjakan atau diperbantukan di luar Satuan Organisasi/satuan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diberikan TPP; g. Pegawai Negeri Sipil titipan dan bekerja pada satuan organisasi/satuan kerja Pemerintah Provinsi dari luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diberikan TPP; h. Pegawai dengan status Uang Tunggu tidak diberikan TPP. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2006 [GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS f IBUKOTA JAKARTA, +
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 A p r i l
2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 4AKART/
RITOLA TflSMAYA NIP 140091657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR-.
