PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
23
TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGI ULAMA/USTADZ/GURU NGAJI/PENYULUH AGAMA/ORANG ADAT DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Provinsi Jambi (Umaro’) dengan para Ulama/Ustadz/Guru Ngaji/Penyuluh Agama (Ulama’) maupun orang adat, Pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan apresiasi atas kontribusi/amaliyahnya terhadap Pembinaan dan Pengembangan Mental Spiritual/Keagamaan yang telah dilakukan secara aktif dan Ikhlas dengan memberikan kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umroh ke Makkatul Mukarromah pada Tahun 2011; b. bahwa penunjukan nama Peserta Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
Tahun
1999
tentang
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3); 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGI ULAMA/USTADZ/GURU NGAJI/PENYULUH AGAMA/ORANG ADAT DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini di yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi Gubernur adalah Gubernur Jambi Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Anggaran Pendapan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapan Belanja Daerah Provinsi Jambi Perjalanan Ibadah Umroh adalah membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk berziarah ke Makam Rasul dan menjalankan Ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Provinsi Jambi Indonesia menuju Saudi Arabia hingga pulang ke Provinsi Jambi Indonesia Ulama/Ustadz/Guru Ngaji/Penyuluh Agama dan orang adat selanjutnya disebut Ulama’ adalah Ulama/Ustadz/Guru Ngaji/Penyuluh Agama dan orang adat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi BAB II PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMROH Pasal 2
(1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. transparan b. kontinuitas c. Akuntabel d. kepastian hukum e. tepat sasaran f. tepat jumlah dan g. tepat waktu (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberangakatan perjalanan Ibadah Umroh dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
(3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, out put, out come maupun manajemen pengelolaan. (5) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat dipilih dan ditunjuk sebagai peserta Ibadah Umroh (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh diberikan kepada kaum muslimin-mulimat yang berada di wilayah Provinsi Jambi (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan (8) Tepat waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberangkatan Ibadah Umroh sesuai dengan jadual waktu dan mekanisme yang ada
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan pengorbanan yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental spiritual maupun kegiatan keagamaan di daerahnya (2) pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh bertujuan : a. memberikan motivasi atau dorongan terhadap para Ustadz/Guru Ngaji/Penyuluh Agama dan orang adat untuk berjuang lebih keras lagi; b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah dengan kaum muslimin-muslimat yang kurang mampu; c. wujud kepedulian Pemerintah provinsi Jambi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menyampaikan tablighnya.
BAB IV BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMROH Pasal 4 (1) Proses pembayaran Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh diserahkan penuh kepada Biro jasa perjalanan yang berpengalaman dan telah sukses memberangkatkan Jamaah Umroh maupun Haji Provinsi Jambi; (2) Proses pencaiaran dana kegiatan Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PERSYARATAN IBADAH UMROH Pasal 5 (1) Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Pemohon atau utusan dari bagi peserta Ibadah Umroh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jambi yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
umur Minimal 50 Tahun; di prioritaskan kepada Ulama/Ustadz/Guru Ngaji/Penyuluh Agama/Orang adat yang kurang mampu membiayai Ibadah Umroh; berjasa atau memberikan konstribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan dan atau pengajian selama 6 sampai dengan 20 tahun; memiliki loyalitas terhadap pemimpin (Umaro’) dan berakhlaqulkarimah; utusan dari Kabupaten/Kota memilki data resmi dan bukti-bukti persyaratan pendukung di diketahui oleh Bupati atau Sekda dari masing-masing Kabupaten/Kota; peserta Umroh diharuskan mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Perjalanan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi; sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter; peserta Umroh di seleksi oleh Panitia Provinsi Jambi; masing-masing Kabupaten/Kota di pilih dan ditunjuk 2 orang; dalam 1 Kabupaten/Kota tidak dibenarkan peserta masih ada ikatan Saudara; penunjukan peserta ditetapkan oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi.
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Ibadah Umroh yaitu : a. mengisi formulir pendaftaran umroh; b. menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. pas photo berwarna dengan Background putih, 80 % tampak wajah, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar; d. kartu Keluarga ( KK ) asli dan photocopy sebanyak 2 lembar; e. surat Nikah Asli bagi yang bersuami/isteri; f. akte Kelahiran asli dan photocopy 2 lembar; g. nama pada passport minimal 3 kata; h. tes kesehatan ( medical ); i. suntik meningitis; j. setoran uang muka bagi pemohon pribadi; k. visa; l. adanya asuransi jiwa. (3) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jambi menjelang, selama pemberangkatan hingga Pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umroh yang ditunjuk yaitu : masa Perjalanan Umroh 9 hari; Tiket Jambi -Jakarta - Arab Saudi PP dengan Pesawat Garuda Indonesia; Pelaksanaan Manasik 1 hari; Kelebihan barang Bawaan; Domestik selama dalam Perjalanan Umroh; Akomodasi/Hotel Bintang IV dan V selama Umroh; makanan Masakan Khas Indonesia; souvenir/Kits ; Baju Ihram 2 Stel/Mukena 2 Stel, Baju Teluk Blango, Seragam Bahan Batik Has Jambi, Tas, Ikat Pinggang, Loundry, Buku Manasik; i. akomodasi dan Konsumsi apabila terdapat keterlambatan Pemulangan dari Jakarta; j. asuransi; k. air Zam-zam 5 Liter/orang; l. pelayanan khusus bagi peserta Umrah yang sakit; m. rekreasi Religi. a. b. c. d. e. f. g. h.
BAB VI REKRUITMEN Pasal 6 (1) Rekruitmen Calon Peserta Ibadah Umroh utusan dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi melalui tahap-tahap sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi membuat surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi tentang usulan peserta Ibadah Umroh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; b. Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi melalui Kepala Bagian Kesra melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Islam; c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mendata dan seleksi calon Ibadah Umroh sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 5 ayat (1); d. Melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota disampaikan ke Pemeritah Provinsi Jambi. (2) Rekruitmen/penujukkan Biro Jasa perjalanan Ibadah Umroh berbadan hukum (CV/PT) yang mengajukan kepada Gubernur Jambi untuk dipilih/ditunjuk satu Biro Jasa perjalanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB VII PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH Pasal 7 (1) Pemerintah Provinsi Jambi dalam menetapkan peserta Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) membentuk tim atau panitia seleksi yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; (2) Panitia seleksi dimaksud sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi; (3) Tugas Tim Seleksi adalah merencanakan, mengusulkan, menentukan dan melakukan monitoring serta evaluasi program pemberangkatan Ibadah Umroh Provinsi Jambi (4) Tim Panitia seleksi bertanggung jawab kepada Gubernur.
BAB VIII PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH Pasal 8
Peserta Ibadah Umroh dihentikan/dibatalkan apabila : a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Ibadah Umroh; b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi; c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan syarat keberangkatan Ibadah Umroh; d. mengundurkan diri; e. meninggal dunia.
BAB IX PENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 April 2011 GUBERNUR JAMBI dto H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 April
2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI dto SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 23
