PERATURAN DERAH KOTA MEDAN NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN YANG TIDAK TERHUBUNG JARINGAN TRANSMISI NASIONAL (JTN) KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA W A L I K O T A M E D A N, Menimbang : a.
Sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentnag Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai izin ketenegalistrikan; b. Bahwa dalam rangka pelayanan yang cepat dan tepat terpadu kepada masyarakat maka Izin ketenagalistrikan Kota Medan pelu dilaksanakan pelayanan yang baik dan prima; c. Bahwa dalam rangka penyelarasan tugas pemerintah dibidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentrin Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40.MEM/2000, maka untuk melaksanakan tugas pemerintah tersebut dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b dan c serta untuk tertibnya hukum dan administrasi, maka izin ketenagalistrikan Kota Medan perlu dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 195 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Madya Medan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penunjang Tenaga Listrik; 13. Peraturan Pemetintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 14. Peraturan Pemetintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstribusi; 15. Peraturan Pemetintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstribusi; 16. Peraturan Pemetintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemetintah No. 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. 18. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Meniral Nomor 1455 K/40MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelengaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. 20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.865SK/30/MEM/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN YANG TIDAK TERHUBUNG JARINGAN TRASMISI NASIONAL (JTN) KOTA MEDAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah adalah Kota Medan 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Medan. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibindang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25.
Kas adalah Kas Daerah Kota Medan. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, pelestarian dan pengembangan, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenaga listrikan. Sumber Energi adalah segala sesuatu sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. Kenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang pakai komunikasi, elektronika atau syarat. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian. Rencana umum ketenagalistrikan daerah yang selanjutnya RUKD adalah kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan yang mencakup antara prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalan lintasan transmisi sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. Pemanfaatan tenaga listrik semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga lkstrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan dan pengujian dibidang penyelesaian dan pemanfaatan tenaga listrik. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah,bangunan, tanaman dan /atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, tanaman dan /atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembanyaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
26.
27.
28. 29. 30. 31.
32.
33. 34. 35.
dimaksudkan untuk membina, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, pengawasan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban rentribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut pengaturan retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminsitrasi berupa bunga dan /atau denda. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi buinga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi adminstrasi. Surat Ketetapan Ratribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. Penagihan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah diawali dengan penyimpangan Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan. Pasal 3
Pemberian Izin Penyediaan Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, percaya mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi Lingkungan Hidup. BAB III PERIZINAN Pasal 4 1. Setiap orang pribadi atau badan yang melakukaan kegaitan PenyediaanTenaga Listrik baik untuk Kepentingan Sendiri maupun Penyediaan Ketenalistrikan harus pendapat Izin dari Kepala Daerah. 2. Untuk meperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melaui Kepala Dinas. 3. Syarat-syarat dan Tata Cara perolehan Izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 1. Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari : a. Izin Operasi b. Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik. 2. Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah izin untuk mengoperasikan Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas terpasang diatas 40 kVA. 3. Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah untuk melakukan Usaha Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. 4. Pengoperasian Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasatas Terpasang < 40kVA ke bawah harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Daerah. Pasal 6 1. Masa berlaku Izin adalah sebagai berikut : a. Izin Operasi selama b. Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu. 3. Permohonan perpanjangan Izin diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin. Pasal 7 1. 2.
Izin Penyediaan Ketenagalistrikan diberikan atas nama pemohon Izin tidak dapat dipindah tangankan atau dikerja samakan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3.
Syarat-syarat pengalihan Izin diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Derah. Pasal 8
1.
Izin dapat dicabut apabila : a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Izin. b. Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban. c. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. 1. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat memberikan Sanksi Administrasi berupa : a. Peringatan tertulis atau b. Pencabutan sementara Izin, atau c. Pencabutan Izin. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Pemegang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan berhak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Izin yang diberikan. Pasal 10 Pemegang Izin berkewajiban untuk : a. Membayar Retribusi ke Kas Daerah. b. Mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang ditimbulkan dari Hak Izin yang diberikan. c. Menyampaikan laporan setiap 1 (satu) Tahun kepada Kepala Daerah mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format ditetapkan. d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan taknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. e. Memberdayakan potensi masyarakat setempat f. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard mutu dan keandalan yang berlaku. g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya memenuhi kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. h. Memperhatikan keselamatan Ketenagalistrikan. BAB V NAMA, SUBJEK DAN OBJEK Pasal 11 Dengan nama Izin Penyediaan Ketenagalistrikan dipungut Retribusi. Pasal 12
1. Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badana yang memperoleh Izin Penyediaan Ketenagalistrikan. 2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban membayar retribusi. 3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Operasi, Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik. BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUNTAN Pasal 13 Retribusi Izin Penyediaan Ketenagalistrikan yang tidak terhubung Jaringan Tranmisi Nasional (JNT) digolongkan sebagai Retribusi PerIzinan tertentu. Pasal 14 Retribusi Izin Penyediaan dan Penunjang Ketenagalistrikan dipungut dalam daerah. BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas terpasang dalam satuan kVA BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 16 Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biayabiaya adminstrasi, pencetakan blanko, pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap Izin Penyediaan Ketenagalistrikan yang tidak terhubung Jaringan Tranmisi Nasional (JTN) BAB IX STURKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 17 1.
Besarnya Retribusi Izin Operasional adalah sebagai berikut : a. 40 s/d 100 kVA sebesar Rp. 1.500/kVA/Tahun b. 101 s/d 200 kVA sebesar Rp. 1.250/kVA/Tahun c. > 200 kVA sebesar Rp. 1.000/kVA/Tahun 2. Besarnya Retribusi Izin Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik adalah sebagai berikut a. > 200 kVA sebesar Rp. 2.500/kVA/Tahun b. > 200 kVA sebesar Rp. 2.000/kVA/Tahun
BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 18 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lian yang dipersamakan. BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 19 1. Atas dasar pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diterbitkan surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar Pembayara Retribusi 2. Pendataan, pencatatan dan pelaksanan pemeriksaan dan atau pemantauan, pelayanan perizinan oleh Dinas. 3. Penerbitan surat Ketetapan Retribusi, dan penyetoran Retribusi dilaksanakan oleh Dinas. 4. Tata Cara Pendataan, Pencatatan, Perhitungan, Penerbitan Surat Penetapan Retribusi, Penagihan dan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 20 Pembiayaan Retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Ketetapan Retribusi diterbitikan. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 1. 2. 3. 4.
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah Kepada Instansi Pemungutan diberikan upah pungutan sebesar 5 (lima) % dari jumlah Retribusi yang disetor ke Kas Daerah. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22
1. Setiap Penanggung Jawab Penyediaan Ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan Pasal 4, maka Kepala Daerah melalui Kepala Dinas menjatuhkan Sanksi Adminsitrasi.
2. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tanggung jawab 14 (empat belas) hari. 3. Apabila Penanggung Jawab Penyediaan Ketenagalistrikan tidak mengindahkan maksud ayat 2, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % sebulan dari retribusi yang Terutang atau Kurang Bayar akan ditagih dengan mengunakan STRD. 4. Setiap penanggung jawab Penyediaan Ketenagalistrikan dalam waktu 3 (tiga) bilan berturut-turut tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka dilanjutkan dengan penghentian sementara pengoperasiana instalasi listrik untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari. 5. Setiap penanggung jawab Penyediaan Ketenagalistrikan tidak menyelesaikan juga kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka penghentian sementara pengoperasian instalasi listrik dilanjutkan tanpa batas waktu serta Kepala Daerah melalui Kepala Dinas melakukan paksaan Pemerintah Daerah terhadap penanggung jawab penyediaan untuk menyelesaikan kewajibannya. 6. Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tidak diindahkan oleh Penanggung Jawab Penyediaan Ketenagalistrikan, maka Kepala Daerah melakukan Pencabutan Izin Penyediaan Ketanagalistrikan. 7. Untuk selanjutnya kepada Penanggung Jawab Penyediaan Ketenagalistrikan diberikan Upaya Hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XIV TATA PENAGIHAN Pasal 23 1. Sejak diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah, pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu dikeluarkannya SKRD/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. 3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas. Pasal 24 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Penyediaan Ketenagalistrikan yang tidak terhubung Jaringan Transmisi Nasional (JTN) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 25 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan Ketenagalistrikan yang tidak terhubung JTN dilaksanakan oleh Dinas koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah. 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
a. b. c. d. e. f. g. h.
Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem Penyediaan Tenaga Listrik. Pengembangan Usaha. Optimasi Pemanfaatan Sumber Energi setempat, termasuk Pemanfaatan Energi Terbarukan maupun yang Tidak Terbarukan. Perlindungan lingkungan Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefesiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompentensi tenaga listrik. Keandalan dan Kecukupan Penyediaan Tenaga Listrik. Tercapainya standarisasi dalam bidang Ketenagalistrikan. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26
1. Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Pindana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 27 1. Selain Penyidik, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) juga Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu juga lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Ketenagalistikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Ketenagalistrikan. 2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PPNS berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindak pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat e. Mengambil sidik dan memotret seseorang f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunga dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui menyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
i.
Mengadakan tindakan lain menurut keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan Ketenagalistrikan, petugas PPNS harus menggunakan hasil penyidikan Inspektur Ketenagalistrikan. 4. Penyidikan Pegawa Negeri Sipil dalam melaksankan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI. BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 1. 2.
Setiap Pemegang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan dapat menjual listrik Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 29
1. 2.
RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat kota. RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan sebagai acuan Pembangunan Ketenagalistrikan di Daerah agar bermanfaat, efesien, optimal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Energi, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Penyusunan RUKD kota memperhatikan RUKN, RUKD dan RPTL. 4. Tata cara penyusunan RUKD mengacu pada Pedoman Penyusunan RUKN dan RUKD yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Dengan melakukan Peraturan Daerah ini, maka Izin yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan : a. Tetap berlaku sampai masa Izin berakhir b. Wajib didaftar dan memiliki Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pata tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Ditetapkan di : MEDAN Pada Tanggal : 23 Desember 2003 WALIKOTA MEDAN Dto. Drs. H. ABDILLAH, AK,MBA.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor :5 Seri : c Tahun 2003 Tanggal : 23 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Drs. H. RAMLI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 400023264
