PERATURAN DASAR ASSOCIATION OF RESILIENCY MOVEMENT (ARM) MUKADDIMAH Kami, putera dan puteri Ibu Pertiwi, memegang teguh kuasa kemanusiaan sebagai dasar kami berbakti dan mendermakan jiwa raga kami untuk kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang asal-usul kebangsaan dan kewarganegaraan, agama dan kepercayaan, keyakinan politik, dan jenis kelamin. Kami, putera dan puteri Ibu Pertiwi, tegar berdiri menjunjung kejujuran dan cinta kasih dalam menjalankan tugas suci kemanusiaan. Kami, putera dan puteri Ibu Pertiwi, tegap melangkah mempertinggi kemampuan dan pengetahuan dengan tunduk menghormat pada kuasa kenyataan dan ilmu pengetahuan. Kami, putera dan puteri Ibu Pertiwi, berkumpul dan berhimpun dalam organisasi Association of Resiliency Movement. BAB I TENTANG ORGANISASI Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan Organisasi ini bernama Association of Resiliency Movement yang selanjutnya disingkat dengan ARM, berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tempat kedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan pada tanggal 10 Februari 2015, di Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. Penyebutan dalam Bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Gerakan Ketangguhan, dengan singkatan PGK. Selanjutnya dalam peraturan dasar ini disebut dengan Perhimpunan. Pasal 2 Tujuan dan Asas (1) Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya gerakan ketangguhan dari segenap rakyat untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat bencana alam maupun bukan-alam melalui sebuah organisasi yang profesional, tangguh, dan mumpuni dengan berbagai rangkaian pekerjaan kemanusiaan yang terintegrasi. (2) Asas organisasi adalah: a. Kemanusiaan; b. Kerakyatan; c. Demokrasi; d. Kesetaraan; 1
e. Kesejahteraan Umum; f. Solidaritas. Pasal 3 Sifat dan Bentuk (1) Organisasi bersifat terbuka dan demokratis. (2) Organisasi berbentuk perkumpulan. Pasal 4 Identitas Organisasi (1) Lambang organisasi adalah segitiga yang terbentuk dari citra 3 (tiga) tangan yang saling menggenggam berwarna biru dengan latar belakang lingkaran berwarna merah dan terdapat tulisan melingkar di luar lingkaran yang berbunyi Association of Resiliency Movement. Makna 3 (tiga) tangan saling menggenggam berwarna biru adalah 3 (tiga) kekuatan gerakan ketangguhan yaitu: penyintas, relawan, dan rakyat secara umum. Makna lingkaran merah adalah persatuan bulat dalam tekad untuk kemajuan. (2) Bendera organisasi berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran lebar dan panjang adalah 1 : 2, dengan lambang ditempatkan di tengah-tengahnya dengan ukuran yang proporsional dengan ukuran bendera. (3) Identitas organisasi berupa lambang dan bendera, beserta atribut lainnya digunakan dalam tanda stempel, surat menyurat, tanda pengenal keluar, seragam resmi operasi, dan hal-hal resmi lainnya. BAB II TENTANG STRUKTUR ORGANISASI Pasal 5 Prinsip Dasar Struktur Organisasi Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1)
Pemilihan badan pimpinan dan pengambilan keputusan-keputusan dijalankan dengan tata cara yang demokratis;
(2)
Badan pimpinan di setiap tingkatan menjalankan gaya kepemimpinan kolektif dengan memadukan pertanggungjawaban kolektif dan individual pada kehidupan reguler organisasi dan menjalankan gaya kepemimpinan taktis dalam operasi kemanusiaan;
(3)
Partisipasi dan kebebasan berpendapat diberikan dengan luas dan disatukan dengan ketaatan pada keputusan yang diambil melalui tata cara demokratis;
(4)
Kedudukan anggota di hadapan organisasi adalah sama.
2
Pasal 6 Kepemimpinan Organisasi (1)
Kepemimpinan organisasi berada di tangan permusyawaratan anggota dalam wujud: Rapat Umum Anggota untuk seluruh jajaran organisasi dan di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat cabang berada dalam Rapat Pleno Anggota.
(2)
Struktur organisasi pusat memiliki daerah tanggung jawab meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan manca negara.
(3)
Struktur organisasi cabang memiliki daerah tanggung jawab meliputi wilayah setingkat kabupaten/kota dan antar-kabupaten/kota. Pasal 7 Organisasi Pusat
(1)
Struktur organisasi ditingkat pusat berturut-turut sebagai berikut: Rapat Umum Anggota, Dewan Nasional, dan Dewan Eksekutif Nasional.
(2)
Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dewan Nasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diputuskan oleh rapat pleno Dewan Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum penetapan waktu Rapat Umum Anggota.
(3)
Rapat Umum Anggota bertugas untuk memutuskan: a.
Peraturan Dasar Organisasi;
b.
Garis Umum Usaha Organisasi;
c.
Memeriksa laporan Dewan Nasional dan Ketua Umum organisasi;
d.
Memilih Ketua Umum, para wakil ketua, Sekretaris Umum, para wakil sekretaris, Bendahara, dan para anggota pleno Dewan Nasional;
e.
Menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang sebelumnya telah diusulkan oleh setiap jajaran organisasi dan/atau anggota dan diterima oleh Dewan Nasional sebagai mata acara dalam Rapat Umum Anggota.
(4)
Tata cara dan kepemimpinan dalam Rapat Umum Anggota akan ditentukan oleh keputusan rapat pleno Dewan Nasional.
(5)
Dalam keadaan organisasi tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Anggota, maka rapat pleno Dewan Nasional dapat menggantikan kedudukan dan kekuatannya dalam tempo maksimum 1 (satu) tahun sampai diselenggarakannya Rapat Umum Anggota.
(6)
Dalam masa antara 2 (dua) Rapat Umum Anggota, organisasi dipimpin oleh Dewan Nasional yang menyelenggarakan rapat pleno sekali dalam 1 (satu) tahun dan dalam kepemimpinan harian organisasi akan diampu oleh Dewan Eksekutif Nasional yang terdiri dari Ketua Umum, para wakil ketua, Sekretaris Umum, para wakil sekretaris, dan Bendahara.
(7)
Rapat pleno Dewan Nasional bertugas untuk memutuskan: a.
Memeriksa laporan Dewan Eksekutif Nasional;
b.
Menetapkan program tahunan untuk seluruh organisasi;
c.
Menetapkan arahan umum untuk Dewan Eksekutif Nasional; 3
d.
Menetapkan kebijakan-kebijakan khusus.
(8)
Kepemimpinan harian organisasi dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Nasional. Ketua Dewan Eksekutif Nasional juga berfungsi sebagai juru bicara resmi organisasi dan memiliki kekuasaan untuk menunjuk perwakilannya.
(9)
Dewan Eksekutif Nasional harus menyelenggarakan rapat-rapatnya secara reguler dan insidental.
(10) Dewan Eksekutif Nasional dapat membentuk satuan-satuan kerja pembantu dalam bentuk departemen, biro, atau divisi. Kepemimpinan di masing-masing satuan kerja bersifat mutlak di bawah Dewan Eksekutif Nasional. Pasal 8 Organisasi Cabang (1)
Struktur organisasi di tingkat cabang terdiri dari Rapat Pleno Anggota dan Dewan Eksekutif Cabang.
(2)
Rapat Pleno Anggota diselenggarakan sekali dalam setahun oleh Dewan Eksekutif Cabang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Eksekutif Cabang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum waktu pelaksanaan.
(3)
Rapat Pleno Anggota bertugas untuk: a. Memeriksa laporan Dewan Eksekutif Cabang; b. Mendiskusikan arahan umum Dewan Nasional dan Dewan Eksekutif Nasional; c. Menetapkan program tahunan di tingkat cabang; d. Memilih anggota Dewan Eksekutif Cabang yang terdiri dari ketua, para wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
(4)
Dalam keadaan di antara 2 (dua) Rapat Pleno Anggota, kepemimpinan harian organisasi dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Cabang.
(5)
Dewan Eksekutif Cabang boleh membentuk satuan kerja pembantu dalam bentuk departemen, biro, atau divisi. Pasal 9 Organisasi Operasional
(1)
Dalam menjalankan misinya, dewan eksekutif harus membentuk organisasi operasional yang bersifat sementara sebagai pengendali operasi dalam jangka waktu dan petunjuk umum misi yang ditentukan oleh dewan eksekutif yang membentuknya.
(2)
Organisasi operasional dipimpin oleh seorang komandan operasi dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil komandan operasi, yang semuanya ditunjuk oleh dewan eksekutif yang membentuknya. Kendali operasi sepenuhnya di tangan komandan operasi dan para wakilnya.
4
(3)
Dalam waktu yang ditentukan komandan operasi wajib memberikan laporan dan menjawab permintaan keterangan tentang jalannya operasi kepada dewan eksekutif yang membentuknya.
(4)
Komandan operasi dan para wakilnya memiliki kewenangan membentuk satuan tugas pengampu bidang-bidang kerja khusus yang ditentukan oleh petunjuk misi dan situasi obyektif di lapangan. Masing-masing pimpinan satuan tugas bertanggung jawab dan mengikuti instruksi komandan operasi.
(5)
Dalam menjalankan tugas operasionalnya, komandan operasi dapat mengerahkan sumber daya organisasi yang telah dialokasikan oleh dewan eksekutif pembentuknya.
(6)
Pada akhir pelaksanaan misi, komandan operasi harus menyampaikan laporan lengkap ke hadapan dewan eksekutif pembentuknya, dan bersedia menerima setiap kritik, masukan, saran, dan arahan. BAB III TENTANG KEANGGOTAAN Pasal 10
(1)
Anggota organisasi adalah setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan, suku bangsa, jenis kelamin, keyakinan agama dan kepercayaan, dan afiliasi politik, yang telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam ayat (2) pasal ini.
(2)
Syarat-syarat keanggotaan: a.
Sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun;
b.
Mengerti dan menerima dengan sukarela prinsip-prinsip dasar, Peraturan Dasar, dan Kode Perilaku;
c.
Mendaftar dengan sukarela pada organisasi;
d.
Mengikuti dengan sukarela Pendidikan dan Pelatihan Dasar;
e.
Membayar iuran pangkal.
(3)
Kartu Anggota dikeluarkan/diterbitkan oleh Dewan Eksekutif Nasional dengan pengaturan penggunaan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif Nasional.
(4)
Masa keanggotaan berakhir karena: a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri c. Diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota
(1)
Hak Anggota adalah sebagai berikut: a. Berhak ikut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi; 5
b. Berhak dipilih dan memilih; c. Berhak mengikuti pendidikan ketrampilan yang diadakan oleh Perhimpunan; d. Menggunakan sumber daya dan kekayaan Perhimpunan sesuai dengan keputusan Perhimpunan. (2)
Kewajiban Anggota adalah sebagai berikut: a. Wajib mentaati Prinsip-prinsip Dasar, Kode Perilaku, dan Peraturan Dasar Organisasi; dan keputusan-keputusan organisasi lainnya; b. Membayar uang pangkal dan uang iuran; c. Mengikuti dengan aktif setiap kegiatan dan pertemuan Perhimpunan. BAB IV PROGRAM ORGANISASI Pasal 12 Garis Organisasi
Garis organisasi merupakan jenjang landasan aturan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Perhimpunan, berturut-turut terdiri dari: a. Peraturan Dasar; b. Kode Perilaku; c. Keputusan Rapat Umum Anggota; d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Nasional; e. Keputusan Dewan Eksekutif Nasional; f. Keputusan Rapat Pleno Cabang; g. Keputusan Dewan Eksekutif Cabang. Pasal 13 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan Perhimpunan adalah: a. Pekerjaan kemanusiaan dalam bencana alam maupun bencana bukan-alam yang terdiri dari pekerjaan-pekerjaan untuk menghadapi dan mengurangi resiko bencana, pekerjaan-pekerjaan darurat, dan pekerjaan-pekerjaan untuk pemulihan dan pembangunan-ulang. b. Detail pekerjaan-pekerjaan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, pembangunan organisasi ketangguhan, pengembangan produksi ekonomis berbasis lokal, dan pekerjaan lain yang dibutuhkan dan sesuai dengan misi kemanusiaan Perhimpunan. c. Perhimpunan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk intern Perhimpunan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pengembangan wawasan, peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi anggota Perhimpunan agar menunjang misi kemanusiaan Perhimpunan.
6
Pasal 14 Kendali Kegiatan (Command and Control) (1)
Kendali kegiatan-kegiatan Perhimpunan secara umum berada di tangan badanbadan pimpinan Perhimpunan sesuai dengan struktur organisasi Perhimpunan.
(2)
Pelimpahan wewenang kendali kegiatan dapat dilakukan oleh badan pimpinan Perhimpunan kepada badan yang ditunjuk melalui tata cara pengambilan keputusan seperti yang diatur dalam Peraturan Dasar pada kegiatan yang bersifat tertentu dan khusus. Pasal 15 Kegiatan Reguler
(1)
Kegiatan reguler adalah kegiatan Perhimpunan yang bersifat rutin dan terusmenerus dengan dasar rencana kerja yang ditetapkan oleh struktur organisasi Perhimpunan yang bertanggung jawab.
(2)
Kendali kegiatan reguler Perhimpunan langsung berada di tangan badan-badan pimpinan Perhimpunan. Pasal 16 Keadaan Darurat
(1)
Kegiatan darurat adalah kegiatan yang dilakukan Perhimpunan dalam penanganan bencana alam dan bencana bukan-alam pada masa darurat, dan kegiatan Perhimpunan karena menghadapi keadaan-keadaan memaksa seperti yang diatur oleh Pasal 24 Peraturan Dasar Perhimpunan.
(2)
Kendali kegiatan darurat dalam penanganan bencana alam dan bencana bukanalam sebagai misi kemanusiaan perhimpunan dilakukan oleh organisasi operasional Perhimpunan di bawah bimbingan badan pimpinan Perhimpunan yang membentuknya.
(3)
Kendali keadaan darurat karena keadaan memaksa berada di tangan Dewan Nasional dan/atau Dewan Eksekutif Nasional dengan ketentuan-ketentuan pedoman kerja sesuai Pasal 24 Peraturan Dasar Perhimpunan. BAB V DISIPLIN ORGANISASI Pasal 17 Kode Perilaku
(1)
Kode Perilaku adalah penuntun moral setiap anggota Perhimpunan tanpa kecuali dalam menjalankan misi kemanusiaan Perhimpunan dan kehidupan umum bermasyarakat dan menyintai alam semesta.
(2)
Kode Perilaku diatur dalam peraturan terpisah.
(3)
Pelanggaran terhadap Kode Perilaku termasuk dalam pelanggaran disiplin Perhimpunan dengan tata cara penerapan yang diatur dalam Peraturan Dasar Perhimpunan. 7
Pasal 18 Tindakan Disipliner Bentuk-bentuk tindakan disipliner adalah: a. Peringatan; b. Peringatan Keras diikuti dengan penugasan ulang; c. Penangguhan atau penskorsan; d. Penurunan jabatan dan/atau kedudukan; e. Pemecatan. Pasal 19 Prinsip dan Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberlakuan Tindakan Disipliner Penerapan tindakan disipliner akan diatur dengan proses sebagai berikut: a. Setiap pelanggaran akan dilaporkan kepada struktur organisasi Perhimpunan sesuai tingkat di mana anggota Perhimpunan yang dipersangkakan melakukan pelanggaran tergabung. Seterusnya akan diadakan tindakan penyelidikan dengan mengundang anggota Perhimpunan yang dipersangkakan melakukan pelanggaran untuk menjelaskan peristiwa dan latar belakangnya, dan tindakan penyelidikan lain yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi dengan lengkap. b. Setiap struktur organisasi Perhimpunan yang berwenang seperti tersebut di atas berhak membentuk badan khusus untuk penyelidikan atau pemeriksaan pelanggaran disiplin secara ad hoc yang akan membantu dalam memutuskan dugaan pelanggaran disiplin. c. Tindakan disipliner akan diputuskan oleh Komisi Etik atau badan ad hoc yang dibentuk oleh badan pimpinan Perhimpunan yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin. Bila tindakan disipliner yang diambil termasuk dalam pelanggaran berat dengan bentuk pemecatan, maka strutur organisasi Perhimpunan yang lebih tinggi harus dengan segera memeriksa dan/atau memberikan persetujuan. d. Tata cara pembentukan Komisi Etik dan/atau badan ad hoc sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c di atas, ditentukan melalui keputusan rapat struktur organisasi Perhimpunan di atasnya. e. Setiap tindakan disipliner yang telah diputuskan, akan diterapkan kepada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin melalui struktur organisasi Perhimpunan di mana anggota tersebut tergabung. f. Anggota yang telah diputuskan bersalah melakukan pelanggaran disiplin diperbolehkan melakukan upaya banding pada struktur organisasi Perhimpunan yang lebih tinggi.
8
BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN ORGANISASI Pasal 20 Pengelolaan Kekayaan (1)
Semua kekayaan Perhimpunan dari berbagai sumber harus dipergunakan untuk menjalankan kegiatan Perhimpunan serta membiayai kegiatan sosial lainnya.
(2)
Kekayaan pribadi anggota Perhimpunan dan/atau pribadi di luar Perhimpunan yang telah diserahkan melalui tata cara hibah dan/atau perbuatan hukum yang memiliki kekuatan seperti hibah akan menjadi kekayaan Perhimpunan.
(3)
Dewan Nasional dan/atau Dewan Eksekutif Nasional memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur tata cara pengelolaan kekayaan dan keuangan. Pasal 21 Pemeriksaan dan Pelaporan Kekayaan
(1)
Setiap badan pimpinan Perhimpunan harus membuat perencanaan anggaran belanja dan pendapatannya, pelaporan penggunaan anggaran, dan bukti-bukti penggunaan anggaran di intern Perhimpunan sebagai bagian dari laporan pekerjaan.
(2)
Dewan Eksekutif Nasional dan Dewan Eksekutif Cabang harus melaporkan penggunaan dana yang dikelola oleh Perhimpunan secara berkala kepada publik melalui media massa dan saluran publikasi Perhimpunan.
(3)
Perhimpunan akan menerima dan membantu pemeriksaan kekayaan oleh badan pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan pemeriksa independen bila dibutuhkan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab Perhimpunan kepada publik. Pasal 22 Sumber-sumber Kekayaan Perhimpunan
(1)
Iuran anggota adalah kewajiban setiap anggota Perhimpunan dengan jumlah dan tata cara pengutipan yang ditentukan oleh Dewan Eksekutif Nasional dan Dewan Eksekutif Cabang.
(2)
Perhimpunan diperbolehkan menerima sumbangan, hadiah, dan hibah dari pihak ketiga tanpa syarat tertentu yang harus dipenuhi Perhimpunan dan tidak menyalahi Garis Organisasi seperti yang diatur dalam Bab … Peraturan Dasar
(3)
Perhimpunan melalui Dewan Eksekutif Nasional dan/atau Dewan Eksekutif Cabang sebagai representasi Perhimpunan dengan mandat kuasa dari Dewan Nasional dan/atau Rapat Pleno Cabang diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pekerjaan kemanusian dan sosial lainnya sesuai dengan Garis Organisasi yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Dasar ini.
(4)
Perhimpunan diperbolehkan mendirikan Badan Usaha Perhimpunan dengan tujuan keuntungan yang sepenuh-penuhnya digunakan dalam pembiayaan seluruh kegiatan Perkumpulan, dengan pengaturan yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan/atau Dewan Eksekutif Nasional. 9
BAB VI PENUTUP Pasal 23 Amandemen Perubahan terhadap ini Peraturan Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh 50% + 1 anggota yang memenuhi ketentuan acara Rapat, dan keputusan tersebut disetujui oleh setidaknya 75% peserta rapat. Pasal 24 Keadaan-keadaan Memaksa Bila terjadi keadaan-keadaan memaksa; seperti terjadinya bencana di tempat kedudukan kantor pusat Perhimpunan, situasi perang dan huru-hara akibat keresahan sosial di dalam negeri, dan terjadinya wabah penyakit yang meluas (outbreak), dan lain-lain keadaan yang mengakibatkan Perhimpunan tidak dapat menjalankan organisasi dan kegiatannya secara normal; maka Dewan Nasional akan merumuskan langkah-langkah sebagai pedoman kerja dan mengatasi keadaan tersebut. Ditetapkan dalam workshop dan Rapat Umum Anggota I, Pada tanggal 10 Februari 2015, Di Yogyakarta.
10
