PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan; b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mengacu pada sistem pendidikan nasional serta pembangunan nasional; c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdisiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan terampil; d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, orang tua dan masyarakat serta dunia usaha; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi KalimantanTimur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Bupati adalah Bupati se Kalimantan Timur. 4. Walikota adalah Walikota se Kalimantan Timur. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Timur. 7. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se Kalimantan Timur. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur. 10. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 11. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur. 12. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan. 13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. 14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 15. Masyarakat adalah kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan. 17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. 20. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan, untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru. 21. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

-4-

22. Pengawas satuan pendidikan adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas ke1ompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa. 23. Dunia Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta Daerah, Nasional dan Asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. 25. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; 27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan. 29. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 31. Raudhatul Athfal yang selankjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak-anak berusia empat tahun sampai enam tahun. 32. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun. 33. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. 34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 35. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 36. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama. 37. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 38. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.

-5-

39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 40. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 41. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama. 42. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 43. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama. 44. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 45. Pendidikan Agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 46. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 47. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 48. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 49. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. 50. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 51. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. 52. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda. 53. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Budha pada jalur pendidikan nonformal. 54. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing. 55. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 56. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, luaran dan manfaat pendidikan; 57. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

-6-

58. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 59. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 60. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. 61. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 62. Masyarakat Terdidik adalah Suatu masyarakat yang memiliki tatanan, aturan dan kebiasaan yang mencerminkan perilaku yang terdidik, seperti santun dalam bertutur dan bersikap serta peka dan proaktif terhadap situasi dan kondisi sekitarnya. 63. Satuan pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di Negara lain. 64. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat. 65. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. 66. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. 67. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat. 68. Pendidikan bertaraf intemasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. 69. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah meneapai standar kompetensi yang dipersyaratkan. 70. Program percepatan belajar atau program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. 71. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. 72. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 73. Kualiflkasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 74. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 75. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. 76. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 77. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

-7-

78. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 79. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. 80. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 81. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 82. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk menghasilkan keluaran satuan pendidikan yang mampu : a. Berperilaku arif dan bijaksana yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Menghargai kemajemukan agama, suku, bangsa, budaya dan status dalam kehidupan yang demokratis. c. Menguasai, memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni. d. Berperan serta dalam proses alih ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya alam yang tersedia. e. Berdaya saing tinggi, berkepribadian bangsa, memiliki integritas sosial, dan mampu menjawab tantangan zaman. f.

Mendukung konsep dan strategi Pembangunan Kalimantan Timur.

g. Bersaing secara jujur, bekerjasama dalam kebaikan, mandiri dan bertanggung jawab BAB III PEDOMAN Pasal 3 (1)

Penyelengggaraan Pendidikan di daerah berpedoman pada sistem pendidikan nasional yang melibatkan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.

(2)

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, potensi dan keunggulan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal serta tetap berorientasi pada peningkatan daya saing global. Pasal 4

(1)

Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan dengan kaidah-kaidah keunggulan, pemerataan, keadilan, kemandirian, kebersamaan dan keterbukaan, serta menjaga integritas sosial yang tinggi.

(2)

Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung visi, misi dan program Pembangunan Kalimantan Timur.

-8-

(3)

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mencanangkan Wajib Belajar 12 (dua belas tahun) di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

(4)

Ketentuan mengenai Wajib Belajar 12 Tahun diatur dalam Bab tersendiri. BAB IV BENTUK Bagian Pertama Pendidikan Non Formal dan Informal Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang diarahkan pada pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup. (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat. (3) Penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal oleh masyarakat diwajibkan mengikuti kaidahkaidah yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan (4) Setiap lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian lembaga pendidikan nonformal dan informal oleh masyarakat ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Bagian Kedua Pendidikan Kejuruan Pasal 6 (1) Pendirian dan penempatan lokasi satuan pendidikan menengah kejuruan disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi wilayah di Kabupaten dan Kota. (2) Pengembangan pendidikan menengah kejuruan diarahkan pada bidang khusus yang sesuai dengan arah pengembangan pembangunan Kabupaten dan Kota atau Provinsi Kalimantan Timur. (3) Pemerintah Kabupaten dan Kota bertangungjawab terhadap penyelenggaraan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan di wilayahnya masing-masing. (4) Pemerintah Provinsi dapat membantu pemerintah Kabupaten dan Kota dalam penyediaan sarana pembelajaran, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu manajemen satuan pendidikan menengah kejuruan. Bagian Ketiga Pendidikan Khusus Pasal 7 (1) Pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial. (2) Pemerintah provinsi berkewajiban membangun dan/atau mengembangkan pendidikan khusus di setiap Kabupaten dan Kota. (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

-9-

(4) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal berupa Sekolah Luar Biasa atau Pendidikan Inklusi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara terpadu. (5) Pemerintah provinsi, kabupaten atau kota berkewajiban memberikan biaya operasional khusus penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Keempat Pendidikan Bertaraf Internasional Dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Pasal 8 (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengupayakan terselenggaranya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan SBI (RSBI) pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di setiap Kabupaten dan Kota. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendirikan sekolah berbasis keunggulan lokal pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayahnya. (3) Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban menyediakan lahan dan prasarana pendidikan yang memadai untuk setiap satuan pendidikan SBI atau RSBI di wilayahnya masing-masing. (4) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf intemasional pada jenjang pendidikan menengah (5) Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu oleh Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf intemasional. (6) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana pembelajaran serta penyediaan fasilitas asrama bagi peserta didik pada satuan pendidikan SBI atau RSBI. (7) Ketentuan mengenai sekolah unggulan diatur dengan Peraturan Gubemur dan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Bagian Kelima Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing Pasal 9 (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama intemasional dan atau didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di Negara lain dapat dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (2) Syarat-syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. BAB V STANDAR PENDIDIKAN Pasal 10 (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan. (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan daerah. (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. standar pengelolaan; b. standar pelayanan minimal; c. standar pembiayaan

- 10 -

Bagian Pertama Standar Pengelolaan Pasal 11 (1) Pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara otonom, terbuka, partisipatif, dan akuntabel serta terkoordinasi antar satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas. (3) Pemerintah Provinsi menetapkan standar pengelolaan satuan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur. (4) Standar pengelolaan satuan pendidikan di Kalimantan Timur berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah Kalimantan Timur. (5) Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat mengembangkan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan kondisi spesifik dan potensi wilayah masing-masing.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimal Pasal 12 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur. (2) Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. (3) Pemerintah Kabupaten dan Kota menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di wilayahnya dengan mengembangkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kondisi spesifik dan potensi wilayah masing-masing.

Bagian Ketiga Standar Pembiayaan Pasal 13 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Standar Pembiayaan satuan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur. (2) Standar Pembiayaan satuan pendidikan di Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan standar pembiayaan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. (3) Pemerintah Kabupaten dan Kota menetapkan Standar Pembiayaan Satuan Pendidikan di wilayahnya dengan mengembangkan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kondisi spesifik dan potensi wilayah masing-masing. (4) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal, yang dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- 11 -

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENDIDIKAN Bagian Pertama Tanggung Jawab Pemerintah Pasal 14 Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 15 Masyarakat melalui yayasan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi serta pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakannya BAB VII PERAN SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Peran serta Masyarakat Pasal 16 (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. (5) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. (6) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota bertanggungjawab mendorong dan atau mengatur kerjasama saling menguntungkan antara dunia usaha dengan dunia pendidikan (7) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peranserta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bagian Kedua Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri Pasal 17 (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi para lulusan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dari satuan pendidikan tinggi, dan Kerjasama pengembangan jaringan informasi kebutuhan dunia usaha, dunia kerja, dan industri. (2) Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban melakukan pembinaan lulusan satuan pendidikan dalam bentuk pengembangan keterampilan kerja.

- 12 -

(3) Hal-hal lain yang mengatur partisipasi dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bagian Ketiga Dana Partisipasi Peserta Didik Pasal 18 (1) Satuan pendidikan penyelenggara Wajib Belajar 12 tahun tidak diperkenankan memungut biaya yang bersifat wajib dan mengikat dengan dalih apapun kepada orang tua/wali peserta didik. (2) Orang tua atau wali peserta didik diberi kesernpatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan atau sumbangan dana, tenaga atau pemikiran kepada satuan pendidikan, secara sukarela dan tidak merupakan suatu keharusan. (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disalurkan melalui Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat. BAB VIII SATUAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Satuan Pendidikan Pasal 19 (1) TK, RA, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, MAK, atau bentuk Satuan Pendidikan lain yang sederajat dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pendirian Sekolah Ungggulan Daerah, Sekolah khusus, Sekolah terpadu akan diatur melalui Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Registrasi Satuan Pendidikan Pasal 20 (1) TK, RA, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, MAK, atau bentuk Satuan Pendidikan lain yang sederajat yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, harus terdaftar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota masing-masing. (2) Satuan Pendidikan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). (3) Satuan Pendidikan yang tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) tidak diperkenankan beroperasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- 13 -

BAB IX PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 21 (1) Pendirian satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional. (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan serta melalui hasil kajian kelayakan yang meliputi hal-hal berikut : a. b. c. d. e. f.

sumber peserta didik; ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; kurikulum dan program kegiatan belajar; sumber pembiayaan; ketersediaan sarana dan prasarana; dan manajemen penyelenggaraan sekolah

(3) Khusus untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut: a. Adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan b. Adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri. (4) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib mendirikan satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk memberikan layanan pendidikan secara merata sehingga seluruh anak usia wajib belajar 12 tahun dapat memperoleh pendidikan yang sesuai. (5) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur, Bupati atau Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penutupan Satuan Pendidikan Pasal 22 (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan formal dengan tetap menjamin akses memperoleh pendidikan bagi peserta didik. (2) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan. (3) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. (4) Peserta didik pada satuan pendidikan formal yang ditutup harus dapat ditampung pada satuan pendidikan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai kewenangannya. (5) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan setempat. (6) Arsip penting bagi peserta didik, baik yang telah lulus maupun yang belum lulus dari satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang telah ditutup wajib diserahkan kepada satuan pendidikan tempat bergabung atau unit kerja yang menangani arsip daerah.

- 14 -

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Pertama Pendidik Pasal 23 (1) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Pendidik pada mata pelajaran agama yang akan diangkat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada. (4) Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Bagian Kedua Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 24 (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlaku, dan hasil analisis kebutuhan serta perencanaan akan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan . (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berkewajiban mengupayakan. pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan profesi dan perlindungan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing. (4) Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban mengupayakan pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan profesi, dan perlindungan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. (5) Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat membantu menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (6) Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membantu mengupayakan pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan profesi, dan perlindungan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak diperkenankan mengangkat guru honorer tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- 15 -

Bagian Ketiga Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 25 (1) Pemindahan pendidik dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dalam upaya pemerataan kebutuhan pendidik serta pemerataan mutu dan relevansi pendidikan (2) Pemindahan Pendidik yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain dapat dilakukan atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan pertimbangan-pertimbangan obyektif. (3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai Guru non-PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenanganya. (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai kewenangannya, dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. (5) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi. Bagian Keempat Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 26 (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan karir profesionalnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban untuk memberikan sanksi (punishment) kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dinyatakan bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Pengembangan karir, penghargaan dan sanksi bagi pendidik dan tenaga kendidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 27 (1) Tenaga kependidikan berwajiban mengembangkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh standar nasional pendidikan. (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing. (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.

- 16 -

(4) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya dapat memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal. Bagian Kelima Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pasal 28 (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan kependidikan yang diselenggarakannya. (2) Pada satuan pendidikan prasekolah (PAUD dan TK) sekurang-kurangnya terdapat : a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau Kepala PAUD; b. Pendidik; c. Pegawai Tata Usaha. (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat : a. kepala sekolah; b. guru kelas; c. guru mata pelajaran pendidikan agama; d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani; e. Guru Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan Bahasa Asing f. pegawai tata usaha; dan g. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor serta tenaga perpustakaan. (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat : a. kepala sekolah; b. wakil kepala sekolah; c. wali kelas; d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran; e. guru bimbingan dan konseling/konselor; f. guru khusus; g. kepala tata usaha; h. pegawai tata usaha; i. tenaga perpustakaan; j. laboran, dan k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar. (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat : a. kepala sekolah; b. wakil kepala sekolah; c. wali kelas; d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran; e. guru bimbingan dan konseling/konselor; f. guru khusus; g. kepala tata usaha; h. pegawai tata usaha; i. tenaga perpustakaan; j. laboran; dan k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

- 17 -

(6) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurangkurangnya terdapat : a. kepala sekolah; b. wakil kepala sekolah; c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan; d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium; e. guru program diklat; f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor; g. kepala tata usaha; h. pegawai tata usaha; i. teknisi; j. tenaga perpustakaan; k. laboran; dan l. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama. (7) Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada lembaga pendidikan nonformal dan informal disesuaikan dengan kebutuhan. Bagian Keenam Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku teks pelajaran di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didiknya dengan memungut biaya di sekolah. (4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala bentuk pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas dan kredibilitas Ujian Nasional. Bagian Ketujuh Insentif, Penghargaan dan Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 30 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi dapat memberikan tambahan penghasilan berupa insentif kepada pendidik di Kalimantan Timur, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. (2) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif tambahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus di wilayah masing-masing. (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi atau berjasa di bidang pendidikan. (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dari segala gangguan dan ancaman di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan.

- 18 -

(5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, masing-masing memiiki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta memenuhi beban kerja guru. (6) Ketentuan tentang pemberian Insentif, Penghargaan dan Perlindungan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, pengembangan profesi dan kesejahteraan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota. BAB XI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Kepala Sekolah Pasal 31 (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah/madrasah. (2) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. (3) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut: a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik; b. Calon Kepala Sekolah yang diusulkan harus memiliki pengalaman sebagai pendidik c. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Sekolah diketahui oleh Komite Sekolah; d. Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya melakukan seleksi secara objektif dan transfaran; e. Hasil seleksi calon Kepala Sekolah di sampaikan kepada Gubernur/ Bupati /Walikota sesuai kewenangannya; f. Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; (5) Pendidik yang berstatus PNS dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah mendapat ijin dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; (6) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. (7) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Kepala Sekolah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kedua Masa Tugas Kepala Sekolah Pasal 32 (1) Masa Tugas Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun; (2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;

- 19 -

(3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan; (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturutturut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila: a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain. (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Sekolah Pasal 33 (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena: a. permohonan sendiri; b. masa tugas berakhir; c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; d. diangkat pada jabatan lain; e. diberhentikan dari jabatan guru; f. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas; g. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat; h. sedang terlibat dalam perkara Pidana dengan status terdakwa; atau i. meninggal dunia. (2) Dalam hal pemberhentian yang di karenakan oleh alasan pada ayat (1) butir (f) maka terlebih dahulu Kepala Sekolah yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri; (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; 4) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

- 20 -

BAB XII PESERTA DIDIK Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 34 (1) Hak peserta didik adalah sebagai berikut: a. Peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis. b. Peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis, kecuali pembebanan pungutan untuk biaya investasi dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan. c. Peserta didik berhak mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak dan berkualitas. d. Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi, serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman. e. Peserta didik berhak berperanserta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. (2) Kewajiban peserta didik adalah sebagai berikut: a. Peserta didik berkewajiban mengikuti seluruh program dan kegiatan pembelajaran, penilaian dan kegiatan lain sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. b. Peserta didik berkewajiban mematuhi peraturan akademik, tata tertib dan kode etik yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Pasal 35 (1) Penerimaan peserta didik pada semua satuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar serta satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi. (3) Anggota organisasi orangtua peserta didik, dewan pendidikan, institusi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperbolehkan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). (4) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung suatu satuan pendidikan penyelenggara Wajib Belajar 12 Tahun, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan. (5) Dinas Pendidikan bertanggungjawab menyalurkan kelebihan calon peserta didik di atas daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan lain di daerahnya. (6) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

- 21 -

BAB XIII KURIKULUM Pasal 36 (1) Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan Kurikulum Nasional yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. (2) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat Kalimantan Timur yang melibatkan unsur-unsur penyelenggara pendidikan, masyarakat dan dunia usaha dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan potensi sumberdaya alam yang tersedia, serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Kalimantan Timur. (3) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan memperhatikan visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. (4) Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal wajib menyusun kurikulum yang mampu mengembangkan potensi tertentu di daerah itu secara ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun internasional melibatkan unsur-unsur penyelenggara pendidikan, masyarakat dan dunia usaha yang terkait dan/atau yang relevan. BAB XIV PERENCANAAN DAN BASIS DATA PENDIDIKAN Bagian Pertama Perencanaan Pasal 37 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertanggunjawab atas perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas perencanaan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. Bagian Kedua Basis Data Pendidikan Pasal 38 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyediakan basis data pendidikan secara terpadu melalui sistem informasi berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang selalu diperbarui secara berkala. (2) Basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas semua jenis data kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan dengan sarana, prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. (3) Basis data pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diupayakan untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan memiliki hubungan dengan basis data bidang lainnya secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Timur. (4) Pengelolaan basis data pendidikan dikelola dan diperbarui oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

- 22 -

BAB XV DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH Bagian Pertama Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan Pasal 39 (1) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, berfungsi : a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen rnasyarakat pendidikan yang bermutu.

terhadap penyelenggaraan

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakan perorangan atau organisasi, pernerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnengenai : 1) Kebijakan dan program pendidikan, 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, 3) Kriteria tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, tutor, konselor, teknisi, laboran, pengawas dan kepala satuan pendidikan, 4) Kriteria sarana dan prasarana pendidikan, 5) Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah. e. Mendorong orangtua, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan f.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelewengan, dan keluaran pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan mempunyai peran sebagai : a. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. d. Mediator antara pernerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan rnasyarakat. Bagian Kedua Keanggotaan Dewan Pendidikan Pasal 40 (1) Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan dengan Bupati/Walikota;

Keputusan Gubemur dan

(3) Kepengurusan dan Keanggotaan Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Bagian Ketiga Pendanaan Dewan Pendidikan Pasal 41 Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya membantu pendanaan Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi dan perannya.

- 23 -

Bagian Keempat Fungsi dan Peran Komite Sekolah Pasal 42 (1) Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a. Kebijakan dan program pendidikan, b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, c. Kriteria Kinerja satuan pendidikan, d. Kriteria tenaga kependidikan, e. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan, dan f. Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (2) Komite sekolah berfungsi mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan layanan satuan pendidikan (3) Komite sekolah berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Bagian Kelima Keanggotaan Komite Sekolah Pasal 43 (1) Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan orang tua peserta didik pada suatu satuan pendidikan yang bertugas membantu merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. (2) Keanggotaan, masa bakti, kepengurusan, organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional dengan Dewan pendidikan Kabupaten, mengikuti peraturan perundangan -undangan. Bagian Keenam Kewajiban Komite Sekolah Pasal 44 (1) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) secara periodik, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. (2) Komite Sekolah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun nonmateri kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Bagian Ketujuh Larangan Komite Sekolah Pasal 45 Komite sekolah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. b. Ikut campur dalam penerimaan siswa baru, proses pembelajaran dan penilaian, penentuan kenaikan kelas atau kelulusan siswa. c. Menggunakan dana operasional sekolah untuk membiayai kegiatannya. d. Memungut dana dari orang tua/wali peserta didik.

- 24 -

BAB XVI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Bagian Pertama Penjaminan Wajib Belajar Pasal 46 (1) Pemerintah Kabupaten dan Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal tanpa memungut biaya. (2) Gubernur mengkoordinasikan Bupati/Walikota untuk terwujudnya program wajib belajar 12 tahun. (3) Anak usia sekolah antara 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program pendidikan wajib belajar 12 tahun. (4) Setiap warga negara yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. (5) Pemerintah kabupaten/kota bersama pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan biaya personal bagi setiap warga negara usia wajib belajar 12 tahun yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. (6) Masyarakat, instansi vertikal dan dunia usaha di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban mensukseskan terlaksananya program wajib belajar 12 tahun. (7) Pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 tahun yang bermutu. (8) Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 12 tahun. (9) Untuk menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu melakukan pendataan, pemetaan, dan perencanaan program wajib belajar 12 tahun secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 47 (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pendataan, pemetaan,dan perencanaan penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peranserta masyarakat. (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun. (4) Program wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja dan Anggaran Tahunan Daerah, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. (5) Pemerlntah Provinsi, Kabupaten dan Kota membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 tahun di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- 25 -

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 48 (1) Masyarakat berhak: a. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun; serta b. Mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. (3) Anggota masyarakat yang mempunyai anak atau keluarga di bawah perwaliannya yang berusia wajib belajar 12 tahun, berkewajiban menyekolahkan anak atau keluarga di bawah perwaliannya tersebut hingga jenjang sekolah menengah. Bagian Keempat Sanksi Pasal 49 (1) Setiap satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar 12 tahun berkewajiban menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Anggota masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) akan dikenakan sanksi. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi pidana dan perdata. (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, dengan melibatkan unsur-unsur penegak hukum. (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui unit satuan penertiban, secara periodik dapat melakukan pemantauan, pengawasan, razia dan pembinaan terhadap warga negara usia wajib belajar yang berada pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Bagian Kelima Evaluasi Pasal 50 (1) Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun secara berkala. (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tingkat pencapaian program wajib belajar; b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah; c. Hasil belajar peserta didik; dan d. Realisasi anggaran. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubemur atau Bupati/ Walikota melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai: a. ketercapaian program wajib belajar; b. kemajuan program wajib belajar; dan c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar. (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat.

- 26 -

Bagian Keenam Pengawasan Pasal 51 (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. (3) Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan program wajib belajar 12 tahun sesuai kewenangan masing-masing BAB XVII PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS Bagian Pertama Penetapan Daerah Khusus Pasal 52 (1) Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. (2) Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten dan Kota menetapkan wilayah desa yang secara geografis dan keterjangkauan akses termasuk dalam kategori wilayah terpencil, terpencar dan atau terisolir. (3) Wilayah desa yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atas rekomendasi dan masukan dari Bupati/Walikota. (4) Terhadap wilayah desa yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) memperoleh perlakuan khusus dalam hal penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bagian Kedua Bentuk Perlakuan Khusus Pasal 53 Bentuk-Bentuk perlakuan khusus yang diberikan adalah : a. Kepada Peserta Didik dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan baik biaya operasional maupun biaya personal pendidikan serta biaya akses memperoleh pendidikan. b. Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan insentif berupa : 1) Tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat kemahalan. 2) Tunjangan-tunjangan perumahan, transportasi dan komunikasi. 3) Maslahat tambahan lainnya. c. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi spesipik kewilayahan dan dapat berupa : 1) Sekolah satu atap SD/SMP/SMA; 2) Sekolah Filial; 3) Sekolah Kunjung; 4) Sekolah Terapung; 5) Sekolah Rumah; 6) Dan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan.

- 27 -

c. Dalam Kondisi tertentu, untuk mempermudah akses mendapatkan layanan pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah khusus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat menyediakan fasilitas berupa Asrama atau Penampungan bagi Peserta Didik. Bagian Ketiga Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pasal 54 (1) Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan terhadap peserta didik, satuan pendidikan dan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 59. (2) Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus. BAB XVIII PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN Bagian Pertama Pendidikan Agama Pasal 55 (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama, dan menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. (3) Satuan pendidikan wajib menambah muatan pendidikan agama minimal menjadi 4 (empat) jam pelajaran sesuai kebutuhan berupa tambahan materi, jam pelajaran dan kedalaman materi. (4) Pendidik agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan. (5) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan pendidik pendidikan agama, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. (6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan agama sesuai peraturan perundangan. Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan Pasal 56 (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya danatau menjadi ahli ilmu agama; (2) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal dalam bentuk diniyah, pesantren, pasraman,pabhajja samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (3) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- 28 -

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. BAB XIX PENDIDlKAN TINGGI Pasal 57 (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat membantu pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (2) Bantuan pengembangan yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Bantuan pengembangan Perguruan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi Kelas Duma (World Class University) pada Program Studi tertentu dan Perguruam Tinggi Penelitian (Research University), b. Bantuan peningkatan mutu manajemen pendidikan tinggi, c. Bantuan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, d. Bantuan pengembangan penelitian yang searah dengan visi misi pembangunan Kalimantan Timur, e. Bantuan beasiswa bagi peserta didik, f. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada perguruan tinggi yang mengembangkan program unggulan daerah. (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen lainnya. (4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengakui keberadaan ijazah pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAB XX PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Lingkup Pendanaan Pendidikan Pasal 58 (1) Lingkup pendanaan pendidikan meliputi: a. Tanggung jawab pendanaan; b. Sumber pendanaan pendidikan; c. Pengelolaan dana pendidikan; dan d. Pengalokasian dana pendidikan. (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; b. Biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; dan c. Biaya pengelolaan pendidikan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan. (3) Pendanaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi peserta didik. Bagian Kedua Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 59 (1) Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat/orangtua peserta didik.

- 29 -

(2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada pendidikan menengah dalam rangka menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 12 Tahun. (4) Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat. Bagian Ketiga Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 60 (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Sumber-sumber pendanaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berasal dari : a. Sumber dana pendidikan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). b. Sumber dana pendidikan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. c. Sumber dana pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. d. Sumber dana pendidikan dari masyarakat berasal dari bantuan kelompok masyarakat atau perorangan, dunia usaha/industri, hibah baik dari dalam maupun luar negeri, pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sektor pendidikan. (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari dana pendidikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pembangunan sektor pendidikan agama dan keagamaan. (5) Penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan diprioritaskan pada pembiayaan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan di wilayah Kalimantan Timur, demi terwujudnya visi dan misi pembangunan pendidikan Kalimantan Timur.

Bagian Keempat Bantuan Operasional Sekolah Pasal 61 (1) Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan biaya operasional sekolah mulai dari satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dan masyarakat di wilayahnya masing-masing. (2) Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan biaya operasional sekolah mulai dari satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi di wilayahnya masing masing. (3) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya operasional sekolah pada jenjang satuan pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK/MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

- 30 -

(4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah mulai dari Satuan Pendidikan anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Serta masyarakat di wilayahnya masing-masing. (5) Pemerintah Provinsi memberikan biaya operasional pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan SBI di Kalimantan Timur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (6) Pemerintah Provinsi memberikan biaya operasional khusus pada Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal, dan Sekolah Standar Nasional di wilayah masing-masing pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (7) Bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan ke sekolah, didasarkan pada jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan serta standar minimal biaya operasional non-personalia satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubemur, Bupati atau Walikota. (8) Alokasi bantuan operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota. (9) Satuan Pendidikan Negeri penerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang memungut biaya operasional sekolah dari orangtua peserta didik. (10)Satuan Pendidikan swasta penerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang memungut biaya operasional sekolah dari orangtua peserta didik, kecuali pungutan untuk biaya investasi dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan. (11)Ketentuan tentang jumlah alokasi bantuan operasional, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Operasional Sekolah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bagian Kelima Dana Masyarakat Pasal 62 (1) Peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dapat memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat. (2) Bagi Peserta Didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan, tetap memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari satuan pendidikan. (3) Dana pendidikan yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat atau bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diterima oleh satuan pendidikan swasta pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang sudah beroperasi merupakan penerimaan satuan pendidikan. (4) Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke rekening satuan pendidikan. (5) Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digunakan sesuai dengan anggaran tahunan satuan pendidikan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Bagian Keenam Hibah Pasal 63 (1) Dana pendidikan yang diterima dari masyarakat atau dunia usaha digunakan untuk biaya investasi dan/atau biaya operasional sesuai dengan perencanaan dan program kerja serta anggaran tahunan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- 31 -

(2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan kepada pemberi dana sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Dunia usaha dan industri yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk Community Development perusahaan untuk pengembangan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. (4) Dana dari Dunia Usaha dan Industri yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Yayasan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. (5) Yayasan Peningkatan SDM Kalimantan Timur menyalurkan dana dari Sumber Dana sebagaimana yang dimaksud ayat (4) sepenuhnya digunakan untuk kegiatan Peningkatan SDM dengan Skala Prioritas Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang tidak mampu dan pemberian Beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. BAB XXI SUMBERDAYA PENDIDIKAN Bagian Pertama Prasarana Pendidikan Pasal 64 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah umum dan kejuruan serta Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal. (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berstatus RSBI atau SBI dan Pendidikan Luar Biasa di wilayah Kalimantan Timur. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah dasar yang berstatus RSBI atau SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Pemerintah Provinsi dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan menengah. (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan secara memadai. (6) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. (8) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. Bagian Kedua Fasilitas Bersama Pasal 65 (1) Dalam upaya percepatan mengakses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban menyediakan fasilitas bersama yang dapat digunakan oleh peserta didik secara bergiliran.

- 32 -

(2) Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Perpustakaan Keliling; b. Laboratorium Keliling; dan c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bersama. (3) Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, bertempat di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Sebuah Taman Bermain; b. Sebuah Perpustakaan; c. Sebuah Laboratorium Bahasa; d. Sebuah Laboratorium IPA; e. Sebuah Laboratorium Komputer; f. Sebuah Bengkel Kejuruan; g. Beberapa ruang kelas; (4) Bentuk dan tempat yang menyangkut fasilitas bersama di bidang pendidikan akan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota. (5) Pengelolaan Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas Pendidikan. (6) Setiap peserta didik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berhak memanfaatkan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara cuma-cuma dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku. BAB XXII KERJASAMA PENDIDIKAN Pasal 66 (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kalimantan Timur. BAB XXIII AKREDITASI Pasal 67 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan dan menjamin kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah (BAP-S/M). (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersipat Obyektif, Transparan dan Akuntabel yang meliputi aspek: a. Kurikulum /proses belajar mengajar; b. Administrasi/manajemen sekolah; c. Organisasi /kelembagaan sekolah; d. Sarana dan Prasarana; e. Ketenagakerjaan; f. Pembiayaan; g. Peserta Didik/siswa; h. Peranserta Masyarakat; dan i. Lingkungan/kultur Sekolah.

- 33 -

(4) Satuan Pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapatkan sertifikat dari BAP-S/M sesuai dengan tingkat kelayakannya. (5) Keanggotaan BAP – S/M terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan; b. Dewan Pendidikan; c. Organisasi Profesi; d. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS); e. Pengawas; dan f. Masyarakat. (6) Susunan keanggotaan BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB XXIV SISTEM KOMPETISI Bagian Pertama Kompetisi Siswa dan Guru Pasal 68 (1) Dalam upaya memacu kreativitas siswa dan guru, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dan terencana menyelenggarakan berbagai lomba/kompetisi antar guru dan antar siswa yang berbasis keilmuan dan keterampilan setiap tahun. (2) Penyelenggaraan lomba/kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan aspek-aspek objektivitas dan kebermaknaan. (3) Untuk menjaga independensi dan kualitas penyelenggaraan lomba, maka penyelenggaraan lomba / kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga independen atau perguruan tinggi melalui tahapan seleksi dan kompetisi dari satuan pendidikan sampai dengan tingkat provinsi. Bagian Kedua Kompetisi Penelitian Pasal 69 (1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk penelitian pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dosen baik secara individu maupun kelompok. (2) Penentuan penerima dana penelitian dilakukan dengan sistem kompetisi melalui seleksi proposal penelitian. (3) Topik penelitian yang dikompetisikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. (4) Pelaksanaan kompetisi penelitian dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Bagian Ketiga Kompetisi Program Pasal 70 (1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana kompetisi program pendidikan yang diperuntukkan bagi semua jenjang dan jenis satuan pendidikan.

- 34 -

(2) Kompetisi program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kompetisi programprogram sebagai berikut : a. Program upaya peningkatan mutu peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b. Program upaya peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran. c. Program upaya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas siswa. (3) Pelaksanaan kompetisi program pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. BAB XXV BEASISWA DAN STIMULAN Pasal 71 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan untuk beasiswa dan stimulan kepada peserta didik yang berasal dari Kalimantan Timur pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan. (2) Beasiswa dan stimulan diberikan kepada peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi dengan spesialisasi yang searah dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur. (3) Beasiswa dan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi : a. b. c. d. e.

peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, peserta didik yang cerdas atau berprestasi, peserta didik dengan spesialisasi khusus, peserta didik yang kesulitan mengakses pendidikan, peserta didik yang memiliki kemampuan khusus.

(4) Pemberian beasiswa dilakukan atas dasar pemerataan baik jenis pendidikan maupun tempat asal domisili penerima beasiswa. (5) Ketentuan lain yang menyangkut syarat penerima, besaran beasiswa dan stimulan, jumlah penerima dan hal-hal lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. BAB XXVI PENGHARGAAN PENDIDIKAN Pasal 72 (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan penghargaan pendidikan setiap tahun kepada berbagai pihak yang mempunyai prestasi atau jasa yang baik dalam memajukan pendidikan di daerah Kalimantan Timur. (2) Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi masyarakat juga dapat memberikan penghargaan. (3) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi beberapa kategori di antaranya: c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik; Sekolah Terbaik; Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Terbaik; Siswa Terbaik; Tenaga Kependidikan; Pengabdi Pendidikan; Perusahaan (dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan); Organisasi kemasyarakatan; Tokoh Masyarakat (dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan).

- 35 -

(4) Kriteria penetapan penerima penghargaan dan penentuan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan mengadaptasikan pemberlakuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 tahun dan pemberlakuan secara utuh dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal pengundangannya. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan daerah dan/atau peraturan/keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Pemerintah Provinsi mewajibkan kepada Kabupaten/Kota untuk membuat dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota dengan berdasar pada Peraturan Daerah ini. Pasal 75 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2010 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2010

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd H. IRIANTO LAMBRIE

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19560628 198602 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 03