PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka memenuhi ha k-ha k masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
c.
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2 3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.
Undang-Undang Nomor 3 7 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
4
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 21); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 22); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 23); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi pemerintahan daerah, BUMD yang dibentuk dengan peraturan daerah dan Badan Hukum lainnya yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk kegiatan pelayanan publik. 10. Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja Kepala SKPD dan Direksi BUMD. 11. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 12. Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik Negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 13. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 15. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 16. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 17. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
6 18. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 19. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban Penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik. 20. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 21. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan Pelaksana. 22. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Pasal 3 Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk: a. terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; b. terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; c. terwujudkan kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; d. terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum;
7 c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/nondiskriminatif; transparansi; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5
(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pasal 6 (1) Ruang lingkup pelayanan barang publik yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan. (2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SKPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
b.
pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
c.
pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7
(1) Pelayanan jasa publik yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a.
penyediaan jasa publik oleh SKPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
b.
penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
8 c.
penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai dalam peraturan perundangundangan.
(2) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan berdasarkan ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan Pelayanan Publik untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara. Pasal 8 Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, yaitu: a. tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; dan b. tindakan admistratif oleh instansi nonpemerintah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. BAB III PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB, PENYELENGGARA, DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung jawab Pasal 9 (1) Gubernur karena jabatannya merupakan pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah. (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara. (3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan Kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD, menteri dalam negeri dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 10 (1) Penanggung jawab Pelayanan Publik adalah Sekretaris Daerah. (2) Penanggung jawab Pelayanan Publik mempunyai tugas: a.
mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan di lingkungan SKPD dan BUMD sesuai Standar Pelayanan;
Publik
b.
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
c.
melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan kepada pembina.
9 Bagian Kedua Penyelenggara Pasal 11 (1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi. (3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bagian Ketiga Akuntabilitas Pasal 12 Setiap Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib: a. mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan kepada Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pengawasan kewenangannya.
dan
pengendalian
pelayanan
berdasarkan
Bagian Keempat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 13 (1) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana dan/atau kelengkapan sarana dan prasarana. (3) Evaluasi terhadap Kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib secara berkala mengadakan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara menyeluruh dari aspek: a.
masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi sumber daya untuk menghasilkan keluaran dan hasil;
10 b.
proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah; dan
c.
keluaran, merupakan peningkatan pelayanan.
indikator
tingkat
kepuasan
pelayanan
dan
Pasal 15 (1) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap Pelaksana secara transparan, nondiskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelanggaraan Pelayanan Publik. (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Hubungan Antarpenyelenggara Pasal 16 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara. (2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan Penyelenggara lain. (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal: a.
adanya alasan hukum bahwa Pelayanan Publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara yang meminta bantuan;
b.
kurangnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki Penyelenggara yang mengakibatkan Pelayanan Publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara;
c.
Penyelenggara tidak memiliki melaksanakan sendiri;
d.
untuk melakukan kegiatan Pelayanan Publik, Penyelenggara membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan dari Penyelenggara lainnya; dan
e.
Pelayanan Publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh Penyelenggara.
pengetahuan
dan
kemampuan
untuk
(4) Dalam keadaan darurat, permintaan Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11 Bagian Keenam Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain Pasal 17 (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada pihak lain, dengan ketentuan: a.
kerja sama penyelenggaraan Pelayanan Publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Pelayanan;
b.
Penyelenggara wajib menginformasikan perjanjian kepada masyarakat;
c.
tanggung jawab pelaksanaan kerja sama bidang tertentu berada pada mitra kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik secara menyeluruh berada pada Penyelenggara;
d.
informasi tentang identitas mitra kerja sama dan Penyelenggara sebagai penanggung jawab Pelayanan Publik harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan
e.
Penyelenggara dan mitra kerja sama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon; pesan layanan singkat (short message service); laman (website); pos-el (e-mail) dan kotak pengaduan.
(2) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membebani masyarakat. BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak, Kewajiban, dan Larangan Penyelenggara Pasal 18 Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerja sama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. melakukan pembelaan terhadap Pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Penyelenggara memiliki kewajiban: a. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan; b. menyusun, menetapkan dan memublikasikan Maklumat Pelayanan;
12 c. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; d. menempatkan Pelaksana yang berkompeten; e. menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat; f.
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
g. membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; i.
memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
j.
mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
k. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan pembina; l.
memberikan informasi yang benar terkait dengan pelayanan; dan
m. menanggapi dan mengelola Pengaduan Masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Penyelenggara dilarang: a. menghambat, menghindari dan menolak melakukan pelayanan terhadap publik kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan Standar Pelayanan; b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan Masyarakat selaku penerima layanan; c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan d. melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pelaksana Pasal 21 Pelaksana berkewajiban: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c.
memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan Penyelenggara;
d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; e.
melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala;
13 f.
memberikan informasi yang benar terkait dengan pelayanan; dan
g.
menanggapi dan mengelola mekanisme pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22
Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan SKPD dan BUMD; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara;
pihak
lain
tanpa persetujuan
e. melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan f.
menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penyelenggaraan pelayanan. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban masyarakat Pasal 23
Masyarakat berhak: a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan; d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. mendapatkan tanggapan terhadap Pengaduan yang diajukan; f.
mendapatkan advokasi, perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
g. memberikan saran kepada pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan; h. memberikan saran kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan; i.
mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukan penyimpangan Standar Pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan Ombudsman;
j.
menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
k. menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berkewajiban:
Pasal 24
a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan; b. menjaga sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; dan
14 c. berpartisipasi aktif dan mematuhi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
peraturan
yang
terkait
dengan
BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pola Pelayanan Pasal 25 Pola penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi: a. fungsional, yaitu pola Pelayanan Publik diberikan oleh Penyelenggara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; b. terpusat, yaitu pola Pelayanan Publik diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c.
terpadu, terdiri atas: 1. terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan 2. terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
d. gugus tugas, yaitu petugas Pelayanan Publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Bagian Kedua Standar Pelayanan Pasal 26 (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengikutsertaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip nondiskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Pasal 27 Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian;
15 e. f. g. h. i. j. k. l.
biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal; penanganan Pengaduan, saran dan masukan; jumlah Pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi Kinerja Pelaksana. Pasal 28 Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus dipublikasikan, sebagai jaminan kepastian hukum bagi penerima pelayanan. Bagian Ketiga Maklumat Pelayanan Pasal 29 (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (2) Maklumat Pelayanan dipublikasikan.
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
Bagian Keempat Tata Perilaku Pelaksana Pasal 30 Pelaksana wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, yaitu: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan nondiskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit; f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akurat. Bagian Kelima Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paragraf 1 Umum Pasal 31 (1) Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
16 (2) Untuk meningkatkan pelayanan publik, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. komitmen Penyelenggara dan Pelaksana; b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan; c. partisipasi pengguna pelayanan; d. kepercayaan; e. kesadaran Penyelenggara dan Pelaksana; f. keterbukaan; g. ketersediaan anggaran; h. tumbuhnya rasa memiliki; i. survey kepuasan masyarakat; j. kejujuran; k. realistis dan cepat; l. umpan balik dan hubungan masyarakat; m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan n. keberhasilan dalam menggunakan metode. Paragraf 2 Gugus Kendali Mutu Pasal 32 (1) Untuk menjamin mutu pelayanan dari Penyelenggara diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2) Penerapan kendali mutu Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk gugus kendali mutu. (3) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pelaksana yang berkompeten dalam unit Penyelenggara. Bagian Keenam Indeks Kepuasan Masyarakat Pasal 33 (1) Untuk mencapai kualitas pelayanan publik diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali. (2) Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pelayanan; b. persyaratan pelayanan; c. kejelasan petugas pelayanan; d. kedisiplinan petugas pelayanan; e. tanggung jawab petugas pelayanan; f. kemampuan petugas pelayanan; g. kecepatan pelayanan; h. keadilan mendapatkan pelayanan; i. kesopanan dan keramahan petugas; j. kewajaran biaya pelayanan; k. kepastian biaya pelayanan; l. kepastian jadwal pelayanan; m. kenyamanan lingkungan; dan n. keamanan pelayanan.
17 Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 34 (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. (2) Setiap informasi harus diperoleh masyarakat dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil Penyelenggara; b. profil Pelaksana; c. Standar pelayanan; d. Maklumat pelayanan; e. pengelolaan Pengaduan; dan f. penilaian Kinerja. Bagian Kedelapan Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik Pasal 35 (1) Penyelenggara dan Pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan. Bagian Kesembilan Pelayanan Khusus Pasal 36 (1) Penyelenggara wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, balita dan korban bencana. (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa tambahan biaya. Bagian Kesepuluh Biaya/Tarif Pelayanan Publik Pasal 37 (1) Biaya Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab Daerah Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan/atau
(2) Penentuan biaya pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan DPRD dan berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
18 (3) Biaya/tarif pelayanan yang penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai penyelenggara Pelayanan Publik dikecualikan dari ketentuan ayat (2). Pasal 38 Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan. Bagian Kesebelas Penanganan Pengaduan Pasal 39 (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaran Pelayanan Publik kepada Penyelenggara, Ombudsman dan/atau DPRD. (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (3) Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pihak yang mengajukan Pengaduan menerima pelayanan. (4) Penyelenggara wajib menangani dan menindaklanjuti Pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Pengaduan diterima. (5) Prosedur dan mekanisme penanganan Pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 40 (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pelayanan Publik, Penyelenggara wajib memanfaatkan teknologi informasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau electronic government (e-goverment). (3) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 41 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dimulai sampai sejak penyusunan Standar Pelayanan dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
19 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Pelayanan Publik. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 42 (1) Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik internal dan pengawas eksternal.
dilakukan
oleh pengawas
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara; dan b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional. (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh Masyarakat; b. pengawasan oleh DPRD; dan c. pengawasan oleh Ombudsman. BAB IX SANKSI Pasal 43 (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 huruf h dan Pasal 22 huruf e, dikenai sanksi teguran tertulis. (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 21 huruf a, Pasal 22 huruf b dan huruf c, Pasal 35 ayat (2), dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (3) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e, huruf g dan huruf i, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. (4) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 huruf b, huruf j, dan huruf k, Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 22 huruf a dan d, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 39 ayat (4) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (5) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pasal 44 (1) Sanksi bagi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan kepada Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara.
20 (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum jika melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan tindak pidana. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Seluruh Penyelenggara wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 4
