PERATURAN DAERAH NOMOR KABUPATEN BONE"BOLANGO
20
T E N T A N
G
PEMBAGIAN
TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI BONE BOLANGO
BUPATI DAN WAKIL
.;
PEMERINTAH
KABUPATEN
BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR
BONE BOLANGO
20 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBAGIAN
TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI BONE BOLANGO
BUPATI DAN WAKIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, a.
Menimbang
bahwa
dalam
rangka
Pemerintahan pembagian
Daerah
efisiensi
dan
Kabupaten
etektifitas
Bone
tugas yang jelas antara
penyelenggaraan
Bo/ango
per/u
Bupati dan Wakil
mengatur
Bupati Bone
Bolango; b.
bahwa berdasarkan a, perlu
pertimbangan
membentuk
sebagaimana
Peraturan
Daerah
dimaksud pada huruf
tentang
Pembagian
Tugas
Bupati dan Wakil Bupati aone Bolango; Mengingat
1.
Undang-Undang Kepegawaian
Nomor (Lembaran
Nomor 55, Tambahan 3041 ) sebagaimana Tahun
8
1999
Negara
Lembaran
1974
Republik
tentang
Pokok-pokok
Indonesia
Tahun
Negara Repub/ik Indonesia
telah diubah dengan Undang-Undang
(Lembaran
Nomor 69, Tambahan
Tahun
Negara
Lembaran
Republik
Indonesia
Negara Republik
1974 Nomor
Nomor 43
Tahun
Indonesia
1999 Nomor
3890); 2.
Undang-Undang Negara yang Negara
Nomor
28 Tahun
Bebas dari Korupsi,
Republik
Indonesia
1999 tentang Ko/usi
Tahun
Penyelenggaraan
dan Nepotisme
1999
Nomor
75,
(Lembaran Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Kabupaten Gorontalo
Bone
Nomor Bolango
6
Tahun dan
2003
Kabupaten
tentang Pohuwato
Pembentukan di
Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
-
.
.;-
".
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BbLANGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLAN GO NOMOR
20 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A BUPATI BONE BOLANGO, Menimbang
a.
bahwa
dalam
rangka
Pemerintahan pembagian
Daerah
efisiensi
dan
Kabupaten
efektifitas
Bone
penyelenggaraan
Bolan go
perlu
tugas yang jelas antara Bupati dan Wakil
mengatur
Bupati Bone
Bolango; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan a, perlu membentuk
sebagaimana dimaksud pada huruf
Peraturan
Daerah
tentang
Pembagian
Tugas
Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango; Mengingat
1.
Undang-Undang Kepegawaian
Nomor
(Lembaran
Nomor 55, Tambahan 3041 ) sebagaimana Tahun
1999
Tahun
Negara
Lembaran
1974
Republik
tentang
Pokok-pokok
Indonesia
Tahun
Negara Republik Indonesia
telah diubah dengan Undang-Undang
(Lembaran
Nomor 69, Tambahan
8
Negara
Lembaran
Republik
Indonesia
1974 Nomor
Nomor 43
Tahun
Negara Republik Indonesia
1999 Nomor
3890); 2.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
1999 tentang
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Penyelenggaraan
dan Nepotisme
1999
Nomor
75,
(Lembaran Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Kabupaten
Bone
Nomor Bolango
6
Tahun dan
2003
Kabupaten
tentang Pohuwato
Pembentukan di
Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.
Undang-Undang Peraturan
Nomor
10
Tahun
Perundang-undangan
Indonesia
Tahun
2004
2004
tentang
(Lembaran
Nomor
53,
Tambahan
Pembentukan
Negara
Republik
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); 5.
Undang-Undang (Lembaran
Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pernerintahan
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Daerah
Norrx»
125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6.
Undang-Undang
Nomor
Keuangan
antara
(Lembaran
Negara
33
Tahun
2004
Pemerintah
Pusat
dan
Republik
Indonesia
tentang
Perimbangan
Pemerintahan
Tahun
2004
Daerah
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938): 7.
Peraturan Provinsi
Pemerintah sebagai
Indonesia
Tahun
Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Daerah 2000
Otonom Nomor
45,
kewenangan
(Lembaran
Negara
Republik
Tarnbahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3952); 8.
Peraturan Pemerintah Pengawasan
9.
Peraturan
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
atas Penyelenggaraan
Pemerintah
Nomor
76
Pemerintahan
Daerah;
Tahun
2001
tentang
Pedoman
2003,
tentang
Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa 10. Peraturan
Pemerintah
Organisasi Tahun
Perangkat
2003
Nomor
8
Tahun
Daerah (Lembaran
Nomor
14,
Tambahan
~·Jegara Republik Indonesia
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4262);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWA~
KABUPATEN
BONE
BOU\NGO
dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WEWENANG BOLANGO.
DAERAH
:
TENTANG
SERTA KEWAJIBAN
PEMBAGIAN
TUGAS
DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
BABI KETENTUAN
UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.
Pemerintah Daerah
Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat
sebagai
Unsur
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Bone Bolango. 3.
Dewan Perwakilan Lembaga
Pervvakilan Rakyat
Pemerintahan 4.
Rakyat Daerah selanjutnya
disebut DPRD adalah
Daerah sebagai
Unsur penyelenggara
Daerah. Kabupaten Bone Bolanqo.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 6. Wakil Supati adalah Wakil Bupati Bone Bolango. 7. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Bone
Bolango. BAB II TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal2 Supati mempunyai tugas : a.
memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b.
mengajukan
rancangan Perda;
c.
menetapkan
Perda yang telah mendapat persetujuan
d.
menyusun
dan mengajukan
rancangan
bersama DPRD;
Perda tentanq APBD kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e.
mengupayakan
terlaksananya
urusan pemerintahan
yang diserahkan
kepada daerah menjadi kewenangannya; f.
mewakili menunjuk
daerahnya
dan
di luar pengadilan,
kuasa hukum untuk mewakilinya
perundang-undangan; g.
di dalam
melaksanakan
dapat
se sual dengan peraturan
dan
tugas dan wewenang
perundang-undangan.
dan
lain sesuai
dengan
peraturan
,
'. ,
Pasal 3 (1)
Wakil Supati mempunyai tugas: a. membantu Supati dalam menyelenggarakan b. membantu
Supati dalam mengoordinasikan
di daerah, menindaklanjuti aparat
pemerintahan
pengawasan,
daerah;
kegiatan instansi vertikal
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan
melaksanakan
pemuda, serta mengupayakan
pemberdayaan
pengembangan
perempuan
dan
dan pelestarian sosial
budaya dan iingkungan hidup; c.
memantau wi/ayah
dan
mengevaluasi
kecamatan,
penyelenggaraan
ke/urahan
dan/atau
pemerintahan
desa
sebe/um
di
laporan
Sekretaris Daerah disampaikan kepada Supati; d. memberikan
saran
penyelenggaraan e. sebagai dan
dan
pertimbangan
kepada
Supati
dalam
kegiatan pemerintah daerah;
koordinator
kepangkatan
pelaksana
tugas Sadan Pertimbangan
dan diteruskan
kepada
Supati
untuk
Jabatan
ditetapkan
dengan Peraturan Supati; f.
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban
pemerintahan
lainnya
yang
diberikan oleh Supati; dan g. melaksanakan
tugas
dan
wewenang
Supati
apabi/a
Supati
berha/angan. (2)
Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wakil
Supati bertanggung jawab kepada Supati. (3)
Waki/ Supati menggantikan
Supati sampai habis rnasa jabatannya
Supati meningga/ dunia, berhenti atas permintaan atau tidak dapat
melaksanakan
secara terus-menerus
kewajibannya
apabila
sendiri, diberhentikan,
selama
6 (enam)
bulan
dalam masa jabatannya.
Pasal 4 (1)
Daiam
hal
Pemerintahan
terjadi
perbedaan
pendapat
dalam
penyelenggaraan
Daerah antara Supati dan Wakil Bupati, maka dimintakan
pendapat DPRD, (2)
Apabila penyelesaian
perbedaan
pendapat
(1) tidak tercapai, rnaka penyelesaiannya
sebaqairnana
dimaksud
ayat
dimintakan kepada Gubernur.
BAB 1/1 KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal5
(1)
Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
dan Pasal 3, Supati dan Waki; Supati mempunyai kewajiban: a.
memegang
teguh
melaksanakan Indonesia
dan
mengamalkan
Undang-Undang
Tahun
1945
Dasar
serta
Pancasila,
Negara
Republik
mempertahankan
dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. -
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d.
melaksanakan kehidupan demokrasi;
e.
menaati
dan
menegakkan
seluruh
peraturan
perundang-
undangan; f.
menjaga
etika
dan
norma
dalam
penyelenggaraan
pernerintahan daerah;
g.
. . memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h.
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik;
i.
melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan daerah; j,
menjalin
hubungan
kerja
dengar
seluruh
musyawarah
pimpinan daerah dan tokoh masyarakat; k.
menyampaikan
rencana
kerja
penyelenggaraan
pemerintahan
setiap daerah
di
tahun
dalam
hadapan
Rapat
Paripurna DPRD. (2)
Selain mempunyai Bupati
kewajiban sebapairnana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai
penyelenggaraan memberikan DPRD,
kewajiban
pemerintahan
laporan
serta
juga
untuk
daerah
keterangan
memberikan
kepada
Pemerintah,
pertanggungjawaban
menginformasikan
laporan
laporan dan
kepada
penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada masyarakat. (3)
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4)
Laporan Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
sebagai dasar
pada
melakukan
ayat
evaluasi
(3)
digunakan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dan sebagai
bahan
pembinaan
lebih lanjut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal6 Segala
biaya
dibebankan
yang
timbul
pada Anggaran
akibat
pelaksanaan
Pendapatan
Peraturan
Daerah
ini
dan Belanja Daerah Kabupater,
Bone Bolango sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal7 Sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 . ,,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar
setiap
Daerah
orang
ini dengan
mengetahuinya, menempatkannya
memerintahkan dalam Lembaran
Pengundangan
Peraturan
Daerah Kabupaten
Bolango.
2005 PATEN BONE BOLANGO
ONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 20
Bone
:JENJELASAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO
TENTANG PEMBAGIAN
TUGAS DAN WEWENANG
SERTA KEWAJIBAN
BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO
I. UMUM Peraturan daerah ini disusun dengan pertirnbanoan bahwa dalam ranaka efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Kabupaten
Bone
I:$olango
penu
meng;;;~~.
t"'.3moaglan tuqas aan wewenang yang jeias antara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango. Peraturan dan Wakil Bupati
,.-. i__
Daerah ini tidak saja makin memperjelas
kedudukan
Bone Bolango
pemerintahaan
daJam penyeJenggaraan
Bone Bolango akan tetapi lebih dapat meningkatkan dan fungsi
tersebut
dalam
menjalankan
tugas
dan fungsi Bupati di Kabupaten
sinergitas dan keserasian kedudukan
dan wewenang
serta
kewajiban
yang
dimiliki.
II. PASAL DEMI PASAL PasaJ 1 Cukup Jelas Pasal2 Cukup JeJas Pasal3 ayat (1) huruf
a Cukup jelas
huruf b Cukup jeJas huruf c Yang
dirnaksud
"Iaporan
administrasi pelaksanaan huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas
Sekretaris'
tugas.
Daerah" . adalah
laporan
huruf f Cukup je/as huruf 9 Cukup je/as Ayat (2) Cukup je/as ayat (3) Cukup je/as Pasa/4 Cukup Je/as Pasa/5 ayat (1) huruf a Cukup je/as huruf b Cukup je/as huruf c Cukup jelas huruf d Cukup je/as huruf e Cukup jelas huruf f Cukup je/as huruf g Cukup je/as huruf h Yang dimaksud "tata pemerintahan
yang baik" termasuk pula prinsip-
prinsip pemerintahan yang bersih (Clean Goverment). huruf i Cukup je/as huruf j Cukup je/as huruf k Yang dimaksud "rencana kerja" ialah rencana kerja yang dituangkan di da/am Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah setiap tahun.
Pendapatan dan Belanja
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup [elas Ayat (4) Cukup jelas Pasal6 Cukup Jelas Pasal7 Cukup Jelas Pasal8 Cukup Jelas
