PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang :
a. bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) mulai meningkat seiring dengan perkembangan sektor peternakan di Kota Dumai; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan biaya pelayanan serta kemampuan masyarakat perlu adanya pengaturan tentang biaya yang dikenakan kepada masyarakat terhadap jasa pelayanan yang diberikan;
Mengingat :
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan), dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2005 Nomor 13 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Institusi yang berwenang menangani kehewanan, kesehatan hewan dan peternakan. 5. Dinas teknis adalah Institusi yang menangani kehewanan, peternakan dan kesehatan hewan di Kota Dumai. 6. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik veteriner yang dilakukan oleh petugas medis dan paramedis veteriner di Puskeswan dan atau di tempat pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan dengan menggunakan fasilitas Puskeswan. 7. Tarif Pelayanan kesehatan hewan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik veteriner yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 8. Puskeswan adalah unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan hewan di wilayah kerjanya termasuk didalamnya Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan. 9. Aktif Servis atau pelayanan aktif adalah aktifitas pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan atau laboratorium dan klinik hewan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda (dua) atau transportasi lainnya diwilayah kerjanya secara berkala. 10. Pelayanan pasif, adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan atau laboratorium dan klinik hewan pada suatu bangunan yang berfungsi sebagai Puskeswan atau sebagai tempat bekerja/tinggal petugas medis/paramedis veteriner
dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan khususnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner termasuk pelayanan Inseminasi buatan. 11. Pelayanan Semi Aktif, adalah pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Medis dan Paramedis Veteriner Puskeswan dengan mendatangi ke tempat pasien atas permintaan pemilik hewan. 12. Dokter Hewan Puskeswan adalah dokter hewan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi 1 (satu) sampai 2 (dua) kecamatan. 13. Jasa, adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan terhadap hewan/ternak dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan hewan lainnya. 14. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. 15. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa. 16. Pemilik, adalah orang dan atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan hewan dari hewan/ternak yang menjadi tanggungannya. 17. Retribusi pelayanan kesehatan hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 18. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penentuan diagnosa. 19. Inseminasi Buatan adalah teknik perkawinan dengan memasukkan semen beku, ke dalam saluran kelamin ternak betina dengan menggunakan suatu alat berupa pipet atau Inseminasi Gun. 20. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Laboratorium yang menyelenggarakan pemeriksaan terhadap sampel hewan atau ternak, guna keperluan diagnosa lebih lanjut. 21. Pelayanan Inseminasi buatan adalah pelayanan Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan oleh inseminator. 22. Inseminator adalah petugas yang melakukan Inseminasi Buatan (IB) terhadap hewan/ternak. 23. Akseptor adalah hewan/ternak Inseminasi Buatan.
yang
telah
dilakukan
24. Pemeriksaan Kebuntingan adalah pemeriksaan kebuntingan pada hewan atau ternak yang diduga bunting. 25. Debridemen adalah tindakan membersihkan luka dengan mengangkat benda-benda asing dan jaringan mati dari luka. 26. Rose Bengal Test adalah suatu cara untuk mendeteksi penyakit Brucellosis.
27. Metoda Seller adalah suatu cara untuk pemeriksaan penyakit rabies pada hewan.
melakukan
28. Serology adalah pengetahuan tentang sifat dan reaksi-reaksi antigen dan antibodi eksperimen. 29. Minor Surgery adalah pembedahan atau operasi ringan. 30. Retensio Secundinae adalah masih melekatnya plasenta pada dinding rahim 24 s/d 48 jam setelah melahirkan. BAB II KEBIJAKSANAAN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat/peternak bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan hewan/ternaknya dan mencegah penularan penyakit zoonosis. (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi pemiliknya. (3) Tarif pelayanan kesehatan hewan tidak bermaksud untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. (4) Agar pelayanan kesehatan hewan dapat terus ditingkatkan, maka penerimaan dari biaya pelayanan kesehatan hewan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikembalikan untuk membiayai sarana pelayanan kesehatan hewan sebagai tambahan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD Kota Dumai. BAB III NAMA, OBJEK DAN RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet ) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan, pemeriksaan penunjang diagnostik di laboratorium Kesehatan hewan dan Kesmavet dan pelayanan program Inseminasi Buatan. Pasal 4 (1) Objek retribusi adalah pemilik hewan/ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan, pemeriksaan penunjang diagnostik di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan pelayanan program inseminasi buatan. (2) Jenis pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan; b. Tindakan Medik dan Terapi; c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik berupa pemeriksaan sampel laboratorium Kesehatan hewan dan Kesmavet.
d.
Pelayanan Program Inseminasi Buatan;
(3) Segala jenis pelayanan kesehatan hewan lainnya yang belum tergolong kedalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 5 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan, pemeriksaan penunjang diagnostik di laboratorium keswan dan kesmavet dan pelayanan program inseminasi buatan. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6 (1) Retribusi pelayanan kesehatan hewan, program inseminasi buatan dan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) digolongkan sebagai retribusi jasa umum. (2) Retribusi pelayanan kesehatan hewan, Inseminasi buatan dan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet ) dipungut di wilayah daerah. Pasal 7 (1) Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan aktif, pelayanan pasif dan pelayanan semi aktif. (2) Retribusi jasa umum program inseminasi buatan meliputi pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan pelayanan penanganan gangguan reproduksi. (3) Retribusi jasa umum laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) meliputi pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesmavet. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah pelayanan pada hewan/ternak, jenis pelayanan, pemakaian bahan, peralatan dan obat-obatan. BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan hewan, dan kesmavet dan pelayanan program inseminasi buatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan antara lain biaya investasi, biaya operasional dan biaya
pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (3) Besarnya tarif pelayanan tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. (4) Besarnya tarif dapat berubah dengan Peraturan Walikota Pasal 11 (1) Pelayanan Aktif atau aktif servis yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan suatu penyakit hewan tidak dikenakan biaya retribusinya; (2) Besarnya tarif sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (3) tidak termasuk biaya jasa pelayanan. (3) Biaya jasa Pelayanan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan. Pasal 12 (1) Biaya jasa pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan dikembalikan sepenuhnya kepada petugas pelayanan untuk operasional Puskeswan dan inseminasi buatan. (2) Biaya jasa laboratorium dikembalikan kepada laboratorium untuk operasional pelayanan laboratorium. (3) Biaya jasa pelayanan meliputi tindakan medik dan terapi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Pengujian Kesehatan, Pemeriksaan Visum Et repertum, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 13 Retribusi terhutang dipungut di lokasi pelayanan oleh petugas yang ditunjuk setiap kali melaksanakan kegiatan.
Pasal 14 Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang disamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Retribusi pelayanan Keswan, dan Kesmavet dikenakan terhadap orang pribadi atau pihak yang bertanggung jawab terhadap hewan/ternak yang diberikan pelayanan. (2) Staf Puskeswan menarik retribusi terhadap pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan. (3) Petugas program IB menarik retribusi pelayanan IB pada setiap kali pelayanan. (4) Petugas laboratorium menarik retribusi pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet. (5) Tanda bukti penarikan retribusi ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk dengan keputusan Walikota. BAB X PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN Pasal 16 Penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan hewan seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PEMUNGUT Pasal 17 (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk (2) Walikota secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan pemungutan tersebut (4) Satuan kerja pemungut secara teratur dan kontiniu diwajibkan memberikan laporan serta insidentil sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota. BAB XII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA Pasal 18 (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus
penerima ke kas daerah, kecuali komponen biaya yang dapat digunakan langsung oleh satuan pemungut (2) Bendaharawan khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya : a. Diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) pasal ini; b. Atas nama pribadi atau instansinya pada Bank (3) Bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota Dumai dan tembusannya kepada Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. (4) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kehewanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pendapatan Daerah. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Dumai.
Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI, Ttd. H. ZULKIFLI A.S. Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Ttd. H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 07 SERI B
LAMPIRAN
I:
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 13 Tahun 2008 TANGGAL : 11 September 2008
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESMAVET No
Jenis Pelayanan
TARIF (Rp,-)
Per-satuan
2500
pasien
s/d 15 ooo
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
15000 s/d 25000
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
25000 s/d 50000
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 1
- Karcis Pelayanan Puskeswan
2.
Tindakan Medis Ringan a. Debriedmen b. Cabut Gigi c. Potong ekor d. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil e. Insisi Abses
3.
Tindakan Medis Sedang a. Partus spontan hewan kecil b. Penanganan Haematoma c. Kastrasi hewan kecil
4.
Tindakan Medis Berat a. Retensio Secundinae Hewan Besar b. Prolapsus Hewan Besar c. Sectio Caesaria Hewan Besar d. Sectio Caesaria Hewan kecil e. Ovariohysterectomi hewan kecil f. Ovariectomy hewan kecil
PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN 1 - Inseminasi Buatan 5.000 2 - Pemeriksaaan Kebuntingan 2.500 3 - Asistensi Teknis Reproduksi 2.500
dosis Ekor ekor
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET 1 Uji Mikrobiologi 4.000 sampel 2 Uji Formalin 5.000 sampel PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN 1 Darah rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan) 2 Urin Rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan 3 Tinja Rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan
sampel sampel sampel
4
Uji Fisik dan Kualitas Sperma
1500
sampel
5
- Kimia Klinik
4000
sampel
6
Kerokan kulit
5000
sampel
6
- Faal Hemostatik • Trombosit
4000
sampel
250 250 2500 5000
sampel sampel sampel sampel
3000 2000
sampel sampel
5000
sampel
5000 50
sampel sampel
200 1,10,200 200 2000 500 20000
kg butir liter lembar pasang kg kg ton
20.000
sampel
75.000 100.000
sampel sampel
- Serologi • Rose Bengal Test • Ha-Hi ND • Rapid Test AI - Pemeriksaan Mikroskopik Langsung LAIN-LAIN 1 - Kir Kesehatan Hewan a. Ternak Besar b. Ternak kecil (kambing, Domba) c. Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci dll) c. Ternak Unggas - Burung hias - Unggas konsumsi 2
3 4
Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan a. Daging b. Telur c. Susu Segar d. Kulit e. Tanduk, tulang f. Bulu g. Pangan asal hewan olahan h. Limbah peternakan Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Bangkai/Kadaver) Otopsi (Bedah Bangkai) - Hewan kecil - Hewan Besar
WALIKOTA DUMAI, Ttd H. ZULKIFLI A.S.
LAMPIRAN
II: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : TANGGAL :
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESMAVET No
Jenis Pelayanan
TARIF (Rp,-)
Per-satuan
2500
pasien
3000 2000 5000
ekor ekor ekor
5000 50
ekor ekor
200 1,10,200 200 2000 500 20000
kg butir liter lembar pasang kg kg ton
s/d 50 ooo
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
50000 s/d 75000
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
75000 s/d 250000
Tergantung pemakaian bahan, obat dan tindakan
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 1
- Karcis Pelayanan Puskeswan Surat Keterangan Kesehatan Hewan a. Ternak Besar b. Ternak kecil (kambing, Domba) c. Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci dll) c. Ternak Unggas - Burung hias - Unggas konsumsi
3
Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan i. Daging j. Telur k. Susu Segar l. Kulit m. Tanduk, tulang n. Bulu o. Pangan asal hewan olahan p. Limbah peternakan
4.
Tindakan Medis Ringan f. Debriedmen g. Cabut Gigi h. Potong ekor i. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil j. Insisi Abses
5.
Tindakan Medis Sedang d. Partus spontan hewan kecil e. Penanganan Haematoma f. Kastrasi hewan kecil
6.
Tindakan Medis Berat g. Retensio Secundinae Hewan Besar h. Prolapsus Hewan Besar i. Sectio Caesaria Hewan Besar j. Sectio Caesaria Hewan kecil k. Ovariohysterectomi hewan kecil l. Ovariectomy hewan kecil
PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN 1 - Inseminasi Buatan 50.000 2 - Pemeriksaaan Kebuntingan 10.000 3 - Asistensi Teknis Reproduksi 15.000
sampel sampel sampel
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET 1 Uji Mikrobiologi 4.000 sampel 2 Uji Formalin 5.000 sampel PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN 1 Darah rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan) 2 Urin Rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan 3 Tinja Rutin (Untuk tiap jenis 1500 pemeriksaan
sampel sampel sampel
4
Uji Fisik dan Kualitas Sperma
1500
sampel
5 6
- Kimia Klinik Kerokan kulit
4000 5000
sampel sampel
6
- Faal Hemostatik • Trombosit
4000
sampel
250 250 2500 5000
sampel sampel sampel sampel
3000 2000
sampel sampel
5000
sampel
5000 50
sampel sampel
20.000
sampel
75.000 100.000
sampel sampel
- Serologi • Rose Bengal Test • Ha-Hi ND • Rapid Test AI - Pemeriksaan Mikroskopik Langsung LAIN-LAIN 1 - Kir Kesehatan Hewan a. Ternak Besar b. Ternak kecil (kambing, Domba) c. Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci dll) c. Ternak Unggas - Burung hias - Unggas konsumsi 2 3
Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Bangkai/Kadaver) Otopsi (Bedah Bangkai) - Hewan kecil - Hewan Besar
WALIKOTA DUMAI, Ttd H. ZULKIFLI A.S.
