PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Menimbang
:
a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut; b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang - Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung; 3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; 7. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung; 8. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung; 9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung; 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SETDA KOTA; 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SEKDA KOTA; 12. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektort, Badan atau Kantor; 13. Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung adalah Lembaga-Tembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung; 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung; 15. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung; 16. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung; 17. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan adalah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Kota Bandar Lampung; 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung; 19. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung; 20. Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PBK LINMAS adalah Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandar Lampung; 21. Kantor Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung; 22. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung; 23. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SAT POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung; 24. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kota Bandar Lampung; 25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung. BAB III LEMBAGA TEKNIS DAERAH Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1) (2)
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor; Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4
Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; BAB IV UNSUR LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Bagian Kesatu INSPEKTORAT Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Inspektorat menyelenggarakan fungsi ; a. Perencanaan Program Pengawasan; b. Rumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang pengawasan; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 7 (1)
Susunan organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian keuangan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;. d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV; g. Kelompok jabatan fungsional; (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang perencanaan pembangunan; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 9 (1)
(2)
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Statistik dan Penelitian, membawahi; 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; d. Bidang Ekonomi, membawahi; 1. Sub Bidang Produksi dan Keuangan ; 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi; 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi; 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana ; g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok jabatan fungsional; Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Bagian Ketiga BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 10
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kepegawaian Daerah; e. Pelayanan administratif.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 11 (1)
(2)
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengadaan, Pengembangan, Kepangkatan dan Penggajian Pegawai, membawahi; 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai; d. Bidang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai, membawahi; 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan Pegawai; 2. Sub Bidang Mutasi Staf dan Penempatan Tugas Pegawai; e. Bidang Pembinaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Kepegawaian, membawahi; 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai; 2. Sub Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian; f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi; 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok jabatan fungsional; Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. Bagian Keempat BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12
(1) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 13 (1)
Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Kota Bandar Lampung terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Wasdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, membawahi ; 1. Sub Bidang Wasdal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; d. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup, membawahi: 1. Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
e.
(2)
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitra Lingkungan Hidup, membawahi : 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam; 2. Sub Bidang Mitra Lingkungan Hidup; f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi : 1. Sub Bidang Litbang Pertambangan dan Energi; 2. Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok jabatan fungsional; Bagan struktur organisasi Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 14
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Untuk menyelengarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15 (1)
(2)
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Budaya dan Partisipasi Politik; 1. Sub Bidang Budaya dan Etika Politik; 2. Sub Bidang Perundang-undangan dan Partisipasi Politik; d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, membawahi; 1. Sub Bidang Analisa Potensi Kerawanan Konflik Sosial; 2. Sub Bidang Rehabilitasi, Rekonsiliasi dan kontruksi komplik Sosial; e. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Ormas, membawahi; 1. Sub Bidang Profesi dan LSM; 2. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga dan Ormas; f. Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan, membawahi; 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Kewaspadaan Nasional; 2. Sub Bidang Pembauran Kewarganegaraan, Pranata Sosial dan Budaya Bangsa ; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok jabatan fungsional; Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. Bagian Keenam BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 16
(1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 17 (1)
(2)
Susunan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung terdiri dari ; a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi; 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Data dan Informasi membawahi; 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; 2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program; d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi; 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; e. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi; 1. Sub Bidang Pendampingan dan Penggerakan Masyarakat; 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi ; f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi; 1. Sub Bidang Pemberdayaan Permpuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok jabatan fungsional; Bagan struktur organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. Bagian Ketujuh KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 18
(1) Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 19 (1)
(2)
Susunan organisasi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari ; a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran; d. Seksi Perlindungan Masyarakat; e. Seksi Perbekalan dan Perawatan. Bagan struktur organisasi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Kedelapan KANTOR PERPUSTAKAAN, PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 20
(1) Kantor Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Kantor Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 21 (1)
(2)
Susunan organisasi Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari ; a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Arsip; E. Seksi Pengolahan Data Elektronik; Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. Bagian Kesembilan KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 22
(1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat. (2) Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pemberdayaan Masyarakat; e. Pelayanan administratif. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23 (1)
(2)
Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari ; a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat; d. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; e. Seksi Teknologi Tepat Guna; Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. BAB V SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 24
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 25 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Produk Hukum Daerah. Paragraf 3 Fungsi Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah; 2. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah; 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Produk Hukum Daerah; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAGIAN KEDUA Susunan Organisasi Pasal 27 (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan; d. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pembinaan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran X, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 28 (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi, paling banyak 2 (dua); (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional; (3) Agar Lembaga Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis tertentu, Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat : a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan; b. Menghapus Unit Pelaksana teknis, bila tidak diperlukan; C. Mengabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi. (7) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tenis ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 29 Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Pasal 30 Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) peraturan ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspentorat, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 31 (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektorat Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Inspektur, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX TATA KERJA Pasal 32
(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat). Pasal 33 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Disahkan di Bandar Lampung Pada Tanggal WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
EDDY SUTRISNO Diundangkan di Bandar Lampung Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, SUDARNO EDDI, SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 460013375 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN …. NOMOR …… Sesuai dengan Aslinya
