PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 15 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN RAJA DAN SANIRI NEGERI LENGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA AMBON, a. bahwa untuk melaksanakan pasal 212 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintahan Negeri yang berdaya guna dan berhasil guna perlu memberikan penghasilan dan tunjangan yang memadai kepada Raja, dan Saniri Negeri Lengkap sesuai kemampuan keuangan negeri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Raja dan Saniri Negeri Lengkap; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 1
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 660, Tambahan Lembaran Negara 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20);
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN REWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN RAJA DAN SANIRI NEGERI LENGKAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1) Daerah adalah Kota Ambon; 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; 3) Kepala Daerah adalah Walikota Ambon; 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon; 5) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; 6) Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
3
7) 8)
Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon; Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dan hukum adat setempat; 9) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10) Pemerintah Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Negeri oleh Raja, Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap; 11) Raja adalah gelar kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakt hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugastugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 12) Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari Wakil–wakil Soa, Kepala Adat, Tua-tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Raja membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan; 13) Perangkat Negeri adalah Perangkat pembantu Raja yang meliputi unsur adat, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang terdiri dari Sekertaris Negeri, Lembaga-lembaga Adat, Kepala-kepala Urusan dan/atau sebutan lain sesuai adat istiadat setempat; 14) Peraturan negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Raja dan Saniri Negeri Lengkap; 15) Peraturan Raja adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri yang memuat program dan kegiatan Rutin penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan; 16) Keputusan Raja adalah semua keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri dan peraturan raja; BAB II KEDUDUKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN Pasal 2 (1) Raja, Perangkat Negeri dan Saniri Negeri Lengkap diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Negeri. 4
(2) Penetapan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. Pasal 3 (1) Ketua dan Anggota Saniri Negeri Lengkap sesuai kemampuan keuangan Negeri.
diberikan tunjangan
(2) Ketua dan Anggota Saniri Negeri Lengkap dapat menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Negeri. (3) Untuk keperluan kegiatan Saniri Negeri Lengkap disediakan pendanaan sesuai kemampuan Negeri. (4) Untuk keperluan kegiatan Saniri Negeri Lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan anggaran setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit sama dengan upah Minimum Regional Kota Ambon. Pasal 4 Penghasilan tetap Raja, Perangkat Negeri, dan Anggota Saniri Negeri Lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dan Pasal (3) dapat dinaikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri memungkinkan untuk hal tersebut. Pasal 5 Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 sekurang-kurangnya memuat : a. rincian jenis penghasilan b. rincian jenis tunjangan c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan. BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 6 (1) Raja dan Perangkat Negeri dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan juga diberikan pembiayaan, tunjangan dan sumbangan dari Pemerintah Kota Ambon; (2) Ketua dan anggota Saniri Negeri Lengkap dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga diberikan pembiayaan, tunjangan dan sumbangan Pemerintah Kota Ambon; 5
(3) Pembiayaan, tunjangan dan sumbangan Pemerintah Kota Ambon sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Pasal 7 (1) Raja dan Perangkat Negeri, Anggota Saniri Negeri Lengkap, yang mengalami kecelakaan selama melaksanakan tugas, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan; (2) Apabila pada waktu melaksanakan tugas pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, kepadanya diberikan tunjangan kematian; (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditanggung oleh Pemerintah Negeri dan Pemerintah Kota Ambon, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Negeri dan Pemerintah Kota Ambon; (4) Pengaturan mengenai besarnya tunjangan yang menjadi beban Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 8 (1) Raja dan Perangkat Negeri yang berhenti dengan hormat dari jabatan karena berakhir masa jabatannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepadanya diberikan penghargaan sekaligus tunjangan penghasilan sebanyak 2 (dua) kali penghasilan terakhir; (2) Penghargaan dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Negeri dan Pemerintah Kota, yang diterima sesuai dengan besarnya tunjangan atau penghasilan yang bersangkutan dari Negeri dan Kota. (3) Besarnya penghargaan dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Negeri setelah mendapat pertimbangan Walikota.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah harus melakukan penyesuaian administrasi keuangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 (1) Semua Peraturan Daerah dan atau Peraturan Negeri yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALILKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 Juni 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, HESINA.JOHANA.HULISELAN/T. LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 03 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH
NIP : 19631204 1999803 1 006
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 15 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN RAJA DAN SANIRI NEGERI LENGKAP I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, maka salah satu elemen penting pelaksanaan Otonomi Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa (baca : Negeri) dilakukan atas prakarsa, aspirasi, kreaktifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan hukum adat yang diakui oleh Sistim Pemerintahan Nasional. Dalam hal ini otonomi Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan otonomi bawaan yang melekat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat. Pengakuan atas hak asal-usul merupakan inti pemberian otonomi Negeri. Pemberian otonomi seperti ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan sampai ke perdesaan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang terutama bidang pemerintahan serta sebagai upaya untuk turut memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa selain itu peran Negeri merupakan daerah bawahan dan ujung tombak dari Pemerintah Kota Ambon, oleh sebab itu perlu ditata, dibina, diayomi dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Ambon sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Ambon untuk mengaturnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan hak dan kewajiban secara timbal balik antara Pemerintah Negeri dan Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
8
Bahwa dalam pelaksanaan otonomi Negeri, maka Raja, Perangkat Negeri maupun Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang menyelenggarakan Pemerintahan Negeri, perlu mendapatkan penghasilan dan tunjangan sehingga dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Raja, Perangkat Negeri dan Pimpinan serta Anggota Saniri Negeri, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Negeri, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Raja dan Saniri Negeri Lengkap dalam suatu Peraturan Daerah Kota Ambon II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas
Pasal 4 Cukup jelas
9
Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup
jelas jelas jelas jelas
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 238
10
