PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang
: a.
bahwa
dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha
industri yang mandiri dan untuk mendorong terciptanya investasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan dan produktivitas industri maka perlu adanya
upaya untuk
mendorong penyelenggaraan kegiatan usaha industri melalui pemberian izin di bidang industri, b.
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Industri.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21);
7.
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
254/MPP/Kep/7/1987 tentang Kriteria Industri Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 8.
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dan Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemeberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 9.
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI. BAB I KETENTUAN UMUM
2
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
b.
Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
c.
Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
d.
Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu
atau disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir atau
disebut kelompok aneka industri dan kelompok industri kecil. e.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
f.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. BAB II KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Perizinan di Bidang Industri Paragraf 1 Perizinan Pasal 2
Setiap orang pribadi dan atau badan yang mendirikan perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri. Paragraf 2 Izin Usaha Industri 3
Pasal 3 (1)
Izin usaha industri adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)
Pemberian izin usaha industri dapat melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip. Pasal 4
(1)
Tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 diperuntukkan bagi perusahaan industri dengan kriteria: a.
jenis
dan komoditi industri yang proses
produksinya merusak ataupun
membahayakan lingkungan serta menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan, b. (2)
tidak berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat.
Tahap tanpa melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 diperuntukkan bagi perusahaan industri dengan kriteria: a.
jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan,
b.
berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat yang memiliki izin, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dikawasan industri/kawasan berikat. Pasal 5
(1)
Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
(2)
Persetujuan prinsip berlaku selama 2 (dua) tahun dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. Pasal 6
Perusahaan industri yang izin usaha industrinya tanpa melalui tahap persetujuan prinsip wajib membuat surat pernyataan.
4
Pasal 7 Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai izin usaha industri yang dimiliki wajib memperoleh izin perluasan. Pasal 8 (1)
Perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
(2)
Perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri. Pasal 9
Setiap perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal. Paragraf 3 Tanda Daftar Industri Pasal 10 (1)
Tanda daftar industri adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang mendirikan perusahaan pada satu lokasi dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya
sebesar
Rp5.000.000,00
(lima
juta
rupiah)
sampai
dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2)
Tanda daftar industri berlaku sebagai izin usaha industri. Pasal 11
Setiap perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 yang membuka cabang atau perwakilan usaha wajib memiliki tanda daftar industri yang baru.
5
Pasal 12 Perusahaan industri dengan nilai investasi di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebaskan dari kewajiban memiliki tanda daftar industri, kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Pasal 13 Izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih menjalankan usahanya. Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Perizinan Pasal 14 Permohonan izin di bidang industri disampaikan secara tertulis kepada Bupati. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian izin di bidang industri diatur lebih lanjut oleh Bupati. Bagian Keempat Pelaporan Pasal 16 (1)
Perusahaan industri yang telah memperoleh izin di bidang industri wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan perusahaan kepada Bupati.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk izin usaha industri diberikan setiap 6 (enam) bulan dan tanda daftar industri setiap 1 (satu) tahun. Pasal 17
(1)
Perusahaan industri pemegang izin
usaha
industri
yang
membuka kantor
cabang/perwakilan perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati. 6
(2)
Kantor cabang/perwakilan perusahaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan persetujuan prinsip. Pasal 18
Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha industri atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan izin di bidang industri . Bagian Kelima Sanksi Administrasi Pasal 19 (1)
Perusahaan yang telah memperoleh izin di bidang industri diberikan peringatan secara tertulis apabila: a.
melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan,
b.
tidak menyampaikan laporan kegiatan perusahaan industri atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar,
c.
melakukan pemindahan lokasi tanpa izin tertulis dari Bupati,
d.
menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
e.
melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha industri atau izin perluasan atau tanda daftar industri yang telah diperolehnya,
f.
adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten atau merek.
(2)
Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3)
Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati. Pasal 20
(1)
Izin usaha industri atau tanda daftar industri dibekukan apabila perusahaan industri: a.
tidak
melakukan
perbaikan
walaupun
telah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 19, 7
mendapatkan
peringatan
b.
melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
c.
sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek.
(2)
Selama izin usaha industri atau tanda daftar industri yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.
(3)
Jangka waktu pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri.
(4)
Jangka waktu pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) berlaku sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(5)
Pembekuan izin usaha industri dan tanda daftar industri dikeluarkan Bupati.
(6)
Izin usaha industri dan tanda daftar industri yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila usaha yang bersangkutan : a.
telah
mengindahkan
peringatan
dengan
melakukan
perbaikan
dan
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini; b.
dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 21
(1)
Izin usaha industri atau tanda daftar industri dicabut apabila: a.
ada permintaan sendiri dari pemegang Izin,
b.
izin usaha industri atau tanda daftar industri dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
c.
perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
d.
perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai ketentuan standar nasional Indonesia wajib;
e.
perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran hak atas kekayaan intelektual oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 8
f.
perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha industri atau tanda daftar industri.
(2)
Pencabutan izin usaha industri dan tanda daftar industri dikeluarkan oleh Bupati. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 22
Dengan nama retribusi izin di bidang industri dipungut retribusi bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha di bidang industri. Pasal
23
Obyek retribusi izin di bidang industri meliputi pelayanan: a.
izin usaha industri,
b.
tanda daftar industri,
c.
izin perluasan. Pasal
24
Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin di bidang perindustrian. Pasal 25 Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan izin di bidang industri. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal
26
Retribusi izin di bidang industri termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
9
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 27 Tingkat penggunaan jasa izin di bidang industri diukur berdasarkan nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 28 (1)
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di bidang industri dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.
(2)
Komponen retribusi meliputi: a.
biaya administrasi/pengadaan blangko,
b.
biaya penelitian dan perencanaan,
c.
biaya pengawasan dan pengendalian,
d.
biaya bimbingan dan pembinaan, dan Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29
(1)
Tarif retribusi digolongkan berdasarkan atas nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)
Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a.
izin usaha industri:
NO
NILAI INVESTASI
TARIF RETRIBUSI
1.
Rp
200.000.000,00 s.d. ≤ Rp 240.000.000,00
Rp 150.000,00.
2.
>Rp
240.000.000,00 s.d. ≤ Rp 280.000.000,00
Rp 175.000,00.
3.
>Rp
280.000.000,00 s.d. ≤ Rp 320.000.000,00
Rp 200.000,00.
4.
>Rp
320.000.000,00 s.d. ≤ Rp 360.000.000,00
Rp 225.000,00.
10
5.
>Rp
60.000.000,00 s.d. ≤ Rp 400.000.000,00
Rp 250.000,00.
6.
>Rp
400.000.000,00 s.d. ≤ Rp 440.000.000,00
Rp 275.000,00.
7.
>Rp
440.000.000,00 s.d. ≤ Rp 480.000.000,00
Rp 300.000,00.
8.
>Rp
480.000.000,00 s.d. ≤ Rp 520.000.000,00
Rp 325.000,00.
9.
>Rp
520.000.000,00 s.d. ≤ Rp 560.000.000,00
Rp 350.000,00.
10.
>Rp
560.000.000,00 s.d. ≤ Rp 600.000.000,00
Rp 375.000,00.
11.
>Rp
600.000.000,00 s.d. ≤ Rp 640.000.000,00
Rp 400.000,00.
12.
>Rp
640.000.000,00 s.d. ≤ Rp 680.000.000,00
Rp 425.000,00.
13.
>Rp
680.000.000,00 s.d. ≤ Rp 720.000.000,00
Rp 450.000,00.
14.
>Rp
720.000.000,00 s.d. ≤ Rp 760.000.000,00
Rp 475.000,00.
15.
>Rp
760.000.000,00 s. d. ≤ Rp 800.000.000,00
Rp 500.000,00.
16.
>Rp
800.000.000,00 s.d. ≤ Rp 840.000.000,00
Rp 525.000,00.
17.
>Rp
840.000.000,00 s.d. ≤ Rp 880.000.000,00
Rp 550.000,00.
18.
>Rp
880.000.000,00 s.d. ≤ Rp 920.000.000,00
Rp 575.000,00.
19.
>Rp
920.000.000,00 s.d. ≤ Rp 960.000.000,00
Rp 600.000,00.
20.
>Rp
960.000.000,00 s.d. ≤ Rp 1.000.000.000,00
Rp 625.000,00.
21.
>Rp 1.000.000.000,00
Rp 650.000,00.
b.
biaya pelaporan.
c.
izin perluasan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2).
d.
tanda daftar industri:
NO
NILAI INVESTASI
TARIF RETRIBUSI
5.000.000,00 s.d ≤ Rp 40.000.000,00
Rp 25.000,00
2.
>Rp 40.000.000,00 s.d. ≤ Rp 80.000.000,00
Rp 50.000,00
3.
>Rp 80.000.000,00 s.d. ≤ Rp 120.000.000,00
Rp 75.000,00
4.
>Rp 120.000.000,00 s.d. ≤ Rp 160.000.000,00
Rp100.000,00
5.
>Rp 160.000.000,00 s.d. ≤ Rp 200.000.000,00
Rp125.000,00
1.
Rp
Pasal 30 Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 28 dan ayat (2) Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11
Pasal 31 Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1)
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah: a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
g.
menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
j.
menghentikan penyidikan, 12
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang hukum acara pidana yang berlaku. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 33
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 34
(1)
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 35
Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku terhadap izin di bidang industri yang telah dimiliki tetap berlaku selama 1 (satu) tahun.
13
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal-hal
yang
belum
diatur
dalam
peraturan
daerah
ini
sepanjang
mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 38 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. Pada tanggal 23 September 2003. BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman: Nomor
: 8/K.DPRD/2003
Tanggal
: 23 September 2003
Tentang
: Persetujuan Penetapan 6 (Enam) Peraturan Daerah tentang: 1. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. 2. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 3. Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 4. Izin Reklame. 5. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame. 6. Perizinan di Bidang Industri.
14
Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 26 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C
15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI
I.
UMUM Bahwa untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang yang cukup tinggi, perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang usaha, dengan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi, maka pembangunann industri memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang. Ini juga berarti bahwa adalah sangat penting adanya upaya untuk mengatur perizinan di bidang industri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik retribusi yang dipergunakan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi bagi pemberian pelayanan di bidang industri yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta pengaturan mengenai perizinan di bidang industri, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan di bidang industri.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Cukup jelas. Pasal
2
Cukup jelas.
16
Pasal
3
Cukup jelas. Pasal
4
Cukup jelas. Pasal
5
Cukup jelas.
Pasal
6
Cukup jelas. Pasal
7
Cukup Jelas Pasal
8
Cukup jelas. Pasal
9
Cukup jelas. Pasal
10
Cukup jelas. Pasal
11
Cukup jelas. Pasal
12
Cukup jelas. Pasal
13
Cukup jelas. Pasal
14
Cukup jelas. Pasal
15
Cukup jelas. Pasal
16
Cukup jelas. Pasal
17
Cukup jelas. Pasal
18
Cukup jelas. Pasal
19
Cukup jelas. Pasal
20
Cukup jelas. Pasal
21
Cukup jelas. 17
Pasal
22
Cukup jelas. Pasal
23
Cukup jelas. Pasal
24
Cukup jelas. Pasal
25
Cukup jelas. Pasal
26
Cukup jelas. Pasal
27
Cukup jelas. Pasal
28
Cukup jelas. Pasal
29
Cukup jelas. Pasal
30
Cukup jelas. Pasal
31
Cukup jelas. Pasal
32
Cukup jelas. Pasal
33
Cukup jelas. Pasal
34
Cukup jelas. Pasal
35
Cukup jelas. Pasal
36
Cukup jelas. Pasal
37
Cukup jelas. Pasal
38
Cukup jelas.
18
