PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2002. TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang
: a.
bahwa
dengan
adanya
perkembangan
kegiatan
menyebabkan
pula
kemajuan ekonomi
pembangunan
pada
berkembangnya
khususnya
dunia
usaha
dan yang dan
perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan; b.
bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1998
tentang
Penyelenggaraan
Wajib
Daftar
Perusahaan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1987 Nomor 3 Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sleman, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
b.
Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
c.
Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
d.
Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
e.
Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
f.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. BAB II KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Wajib Daftar Perusahaan Paragraf 1 Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan Pasal 2
(1)
Setiap perusahaan wajib memiliki tanda daftar perusahaan.
(2)
Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
3
(3)
Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.
(4)
Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sleman tidak bertempat di wilayah Kabupaten Sleman, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Pasal 3
Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Sleman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Pasal 4 Dikecualikan dari wajib daftar ialah: a.
setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah,
b.
setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi, pengusahanya sendiri atau mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Pasal 5
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Pasal 6 Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. 4
Paragraf 3 Tujuan dan Sifat Pendaftaran Perusahaan Pasal 7 Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Pasal 8 Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Pasal 9 (1)
Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bupati berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2)
Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian sempurna. Paragraf 4 Perubahan Tanda Daftar Perusahaan Pasal 10
(1)
Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Bupati oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan, disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.
(2)
Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atau perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen, dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.
(3)
Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likuidatur berkewajiban untuk melaporkannya. 5
(4)
Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus, perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.
(5)
Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. Paragraf 5 Keberatan atas Data dalam Tanda Daftar Perusahaaan Pasal 11
(1)
Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(2)
Pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan. Bagian Kedua Sistem dan Prosedur Pengajuan Pendaftaran Perusahaan Pasal 12
(1)
Permohonan pendaftaran perusahaan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(2)
Pengajuan permohonan
permohonan baru,
pendaftaran
perubahan,
perusahaan
penggantian,
dan
terdiri
dari
pembaruan
pengajuan pendaftaran
perusahaan. Pasal
13
Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme, prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut oleh Bupati Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 14 Suatu perusahaan wajib melaporkan data terbaru dari perusahaannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
6
Bagian Ketiga Sanksi Administrasi Perizinan Pasal 15 (1)
Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, Bupati setelah memberikan peringatan dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan usaha yang baru.
(2)
Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan menyebutkan alasanalasan secara tertulis. Pasal 16
(1)
Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 dan ayat (1) Pasal 15 memberikan putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang bersangkutan.
(2)
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh pejabat yang ditunjuk tersebut diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis.
(3)
Terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengusaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan.
(4)
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap pihak yang mengajukan keberatan, oleh panitera pengadilan, putusan tersebut diberitahukan kepada Bupati secara tertulis. Pasal 17
(1)
Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a.
perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya,
b.
perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)
Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
7
menyerahkan salinan dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. (3)
Bupati melakukan pengumuman atas hapusnya daftar perusahaan. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 18 Dengan nama retribusi wajib daftar perusahaan dipungut retribusi atas pemberian tanda daftar perusahaan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha. Pasal
19
Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan. Pasal
20
Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh tanda daftar perusahaan. Pasal
21
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tanda daftar perusahaan. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal
22
Retribusi wajib daftar perusahaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
8
Pasal 23 Tingkat penggunaan jasa wajib daftar perusahaan diukur berdasarkan bentuk perusahaan. Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 24 (1)
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian wajib daftar perusahaan dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.
(2)
Komponen retribusi meliputi: a. biaya administrasi, b. biaya dalam rangka penelitian obyek pendaftaran perusahaan, c. biaya pengawasan dan pengendalian, d. biaya pembinaan, e. biaya pelaporan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 25
(1)
Tarif retribusi digolongkan atas bentuk perusahaannya.
(2)
Tarif retribusi wajib daftar perusahaan ditetapkan sebagai berikut: a.
setiap perusahaan yang didaftarkan dan diperbarui dikenakan biaya sebesar: 1.
Perseroan Terbatas
Rp100.000,00
2.
Koperasi
Rp5.000,00
3.
Persekutuan Komanditer
Rp25.000,00
4.
Firma
Rp25.000,00
5.
Perusahaan perorangan
Rp10.000,00
6.
Perusahaan Milik Negara/Daerah
Rp50.000,00
7.
Bentuk perusahaan lainnya
Rp100.000,00
9
b.
setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sleman dikenakan biaya pendaftaran atau pembaruan sebesar Rp250.000,00.,
c.
setiap kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 7, dikenakan biaya pendaftaran dan pembaruan sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam huruf a ayat (2),
d.
setiap salinan resmi dari daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00.,
e.
setiap petikan resmi dari daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.000,00.,
f.
untuk tanda daftar perusahaan yang hilang dikenakan tarif retribusi sebesar Rp25.000,00. Pasal 26
Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 27 Sistem, prosedur dan tatacara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus
sebagai
penyidik
untuk
melakukan
penyidikan
atas
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. (2)
Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah: a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, 10
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
d.
memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen-dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
g.
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
j.
menghentikan penyidikan,
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang
retribusi
daerah
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 29
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang. 11
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 30
(1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 31
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. Pada tanggal 31 Desember 2002 BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO
12
Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman: Nomor
: 10/K.DPRD/2002
Tanggal
: 31 Desember 2002
Tentang
: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang: 1.
Surat Izin Usaha Perdagangan,
2.
Wajib Daftar Perusahaan,
3.
Tanda Daftar Gudang.
Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 31 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI C
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN I.
UMUM Dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha di dalam negeri, perlu mengimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut
perusahaan.
Penghimpunan
informasi
perusahaan
tersebut
dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran perusahaan. Salah satu tujuan wajib daftar perusahaan
bagi pemerintah kabupaten
adalah agar perusahaan di dalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka. Sedangkan bagi pengusaha pendaftaran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula bagi pihak lain dapat memanfaatkan informasi perusahaan secara terbuka. Bedasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik retribusi yang
dipergunakan
untuk
menutup
sebagian
atau
sama
dengan
biaya
penyelenggaraan pemberian izin. Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi atas pelayanan pendaftaran perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Cukup jelas. Pasal
2
Cukup jelas.
14
Pasal
3
Yang dimaksud dengan: a. kantor cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. b. kantor pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya. c. anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut. d. agen adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. e. perwakilan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan. Pasal
4
Cukup jelas. Pasal
5
Cukup jelas. Pasal
6
Cukup jelas. Pasal
7
Cukup jelas. Pasal
8
Cukup jelas. Pasal
9
Cukup jelas. Pasal
10
Cukup jelas. Pasal
11
Cukup jelas. Pasal
12
Cukup jelas. Pasal
13
Cukup jelas. 15
Pasal
14
Cukup jelas. Pasal
15
Cukup jelas. Pasal
16
Cukup jelas. Pasal
17
Cukup jelas. Pasal
18
Cukup jelas. Pasal
19
Cukup jelas. Pasal
20
Cukup jelas. Pasal
21
Cukup jelas. Pasal
22
Cukup jelas. Pasal
23
Cukup jelas. Pasal
24
Cukup jelas. Pasal
25
Cukup jelas. Pasal
26
Cukup jelas. Pasal
27
Cukup jelas. Pasal
28
Cukup jelas. Pasal
29
Cukup jelas. Pasal
30
Cukup jelas. Pasal
31
Cukup jelas. Pasal
32
Cukup jelas. 16
Pasal
33
Cukup jelas.
************************************
CATATAN: 1.
PENDAFTARAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN IZIN GUDANG BELUM ADA SANKSI ADMINISTRASI, 17
2.
PEMOHON DPT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BAIK KHUSUS MAUPUN UMUM DAN SANKSI PIDANA.
3.
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI APAKAH BISA DILAKUKAN BUPATI TANPA PENGADILAN ATAU GIMANA (MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI).
4.
YANG MASIH BERTITIK-TITIK AGAR DIISI OLEH DINAS DAN PERLU UNTUK MENJADI BAHAN KONFIRMASI PADA SAAT RAPAT.
5.
HAKIKAT DAN PERBEDAAN NYATA ATAS MASING-MASING JENIS IZIN.
6.
BISA NDAK PENGATURAN SISTEM DAN MEKANISME ATAS PELAPORAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DIKENAKAN SAMA PADA MASING-MASING IZIN
SISTEMATIKA BAB II BAB II KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu
18
Perizinan di Bidang Perdagangan Bagian Kedua Izin Usaha Perdagangan Paragraf 1 Ketentuan SIUP Paragraf 2 Masa Berlaku SIUP Paragraf 3 Perubahan Perusahaan Bagian Ketiga Wajib Daftar Perusahaan Paragraf 1 Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan Paragraf 2 Masa Berlaku Tanda Daftar Perusahaan Paragraf 3 Tujuan dan Sifat Pendaftaran Perusahaan Paragraf 4 Perubahan Tanda Daftar Perusahaan Paragraf 5 Keberatan atas Data dalam Tanda Daftar Perusahaaan Bagian Ketiga Izin Usaha Pergudangan Bagian Keempat Pelaporan Paragraf 1 Surat Izin Usaha Perdagangan Paragraf 2 Tanda Daftar Perusahaan Paragraf 3 Izin Pergudangan Bagian Kelima Sanksi Administrasi Paragraf 1 Surat Izin usaha Perdagangan Paragraf 2 Tanda Daftar Perusahaan Paragraf 3 Izin Pergudangan Bagian Keenam Sistem dan Prosedur Pengajuan Izin
19
