PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERATURAN
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
Menimbang
:
S I A K,
a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri; b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1969, menyebutkan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PERATURAN DESA
KABUPATEN SIAK
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Siak; b. Bupati adalah Bupati Siak; c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; d. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan; e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; i.
Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanan Pemerintahan Desa;
j.
Kekayan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
k. Pendapatan Desa adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga,dan pinjaman Desa; l.
Peraturan Desa adalah Peraturan yang diusulkan oleh Kepala Desa dan atau BPD, yang disahkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
BAB II BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA Pasal 2 Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 Peraturan Desa disusun dengan materi yang menetapkan : (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur; (2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa; (3) Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa dan masyarakat.
BAB II TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA Bagian Pertama Pasal 4 (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD; (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan pemuka/tokoh masyarakat Desa; (3) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
Bagian kedua Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa harus dimintakan persetujuan kepada BPD; (2) Materi Rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD 6 (enam) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapat persetujuan; (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat dengan dihadiri oleh sekurang–kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota.
Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD Pasal 6 (1) Rancangan Peraturan Desa diajukan sekurang–kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BPD; (2) Materi Rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk itu; (3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3).
BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 7 (1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat; (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting)
Pasal 8 Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan refisi untuk diajukan kembali.
Pasal 9 (1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
(2) Apabila 1 (satu) jam setelah ditunda, ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda pada hari berikut; (3) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat dilaksanakan; (4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan terbuka untuk umum.
Pasal 10 (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD, ditandatangani oleh Kepala Desa; (2) Selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Desa disahkan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Camat.
BAB V KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERUNDANG – UNDANGAN LAIN YAN LEBIH TINGGI TINGKATANNYA Pasal 11 (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat Desa setempat, dan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi tingkatnya; (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati; (3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Peraturan Desa atau dengan sebutan lain yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang baru.
BAB VII KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 14 (1) Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diumumkan; (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan pada papan pengumuman Dusun.
Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang da[pat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Agustus 2001 B U P A T I S I A K,
ARWIN AS. Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 September 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina NIP. 010086330
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 20 SERI D
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERATURAN
DESA
I. PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, serta dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 51 menyebutkan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa Peraturan Desa dapat diajukan atas inisiatif Kepala Desa harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
:
Ayat (1)
: Yang dimaksud dengan ketentuan yang bersifat mengatur adalah berisi alasan–alasan yang mendasari dibentuknya Peraturan Desa beserta landasan hukumnya yang dipergunakan sebagai dasar pengaturan dan mengenai hal–hal yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Peraturan Desa.
Ayat (2)
: Cukup jelas.
Ayat (3)
: Yang dimaksud dengan sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa dan masyarakat, adalah akibat yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Peraturan Desa yaitu Desa harus menyediakan/memperoleh sumber keuangan, atau masyarakat wajib ikut serta menanggung beban keuangan/berpartisipasi/aktif.
Pasal 4
:
Ayat (1)
: Cukup jelas.
Ayat (2)
: Anggota masyarakat yang dipilih dan ditokohkan serta dijadikan panutan oleh masyarakat karena memiliki ketaqwaan, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, serta tidak terlibat masalah pidana.
Ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 5
:
Ayat (1)
: Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif Kepala Desa diajukan guna dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapat persetujuan. Sebelum mendapat persetujuan BPD, maka Peraturan Desa tersebut belum dapat dilaksanakan atau mengikat warga masyarakat.
Ayat (2)
: Cukup jelas.
Ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Cukup jelas.
Pasal 9
: Cukup jelas.
Pasal 10
:
Ayat (1)
: Persetujuan atas Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
Ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 11
: Cukup jelas.
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
: Cukup jelas.
Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TANGGAL : NOMOR : TENTANG : PERATURAN DESA Kop Desa PERATURAN DESA …………… (1) KECAMATAN …………… (2) KABUPATEN SIAK NOMOR : …………… (3) TAHUN …………….. (4) TENTANG ……………………………………………………………………………. (5) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA …………….. (1) Menimbang
:
a. …………….; (6) b. …………….; c. ……………. dan seterusnya
Mengingat
:
1. …………….; (7) 2. …………….; 3. ……………. dan seterusnya
Setelah dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa …………… (1) MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA …………… (1) KECAMATAN ……………… (2) KABUPATEN SIAK TENTANG …………… (5) BAB I …..…………………………………….……………. (8) Pasal 1 (1) ……………………………….…….…………… (9) (2) ……………………………..…………………… BAB II …..…………………………………….……………. (8) Pasal 2 …..……………………………….…….…………… (9) BAB III dan seterusnya Pasal …………….. (10)
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …… (1) Disahkan di ………………………… (11) pada tanggal ………………………… (12) KEPALA DESA ………….. (1) (13) ……………………………. (14) Diundangkan di ………….. (10) pada tanggal ……………... (15) LEMBARAN DESA ………… (1) TAHUN …… (4) NOMOR …… (3) SERI …… (16) Keterangan : 1. Nama Desa; 2. Nama Kecamatan; 3. Nomor Peraturan Desa; 4. Tahun Pembuatan Peraturan Desa; 5. Nama Peraturan Desa; 6. Berisikan alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Desa; 7. Berisikan dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan Peraturan Desa, dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hokum pembuatan Peraturan Desa; 8. Nama Bab
9. Berisikan materi Peraturan Desa, yang perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Nomor Pasal yang paling akhir; 11. Nama Ibukota Desa; 12. Tanggal pengesahan Peraturan Desa; 13. Tandatangan Kepala Desa; 14. Nama Lengkap Kepala Desa, tanpa mencantumkan gelar; 15. Tanggal pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa; 16. Nomor seri Lembaran Desa dalam bentuk urutan abjad yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa.
