PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan jasa perbankan, maka pemerintah daerah perlu menempatkan dana dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumatera Utara; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Sumatera Utara.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
:
8. Undang…………/2
-2-
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5); Dengan…………/3
-3-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMATERA UTARA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Salak Kabupaten Pakpak Bharat. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut. 9. Penyertaan modal adalah penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Penyertaan modal bertujuan : a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara; b. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian; c. memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Dana Penyertaan Modal bersumber dari : a. dana bagi hasil dari penerimaan PBB; b. Deviden…………/4
-4-
b. deviden pada PT. Bank Sumut; c. dana dari APBD Pasal 4 (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah 5 % (lima perseratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB Kabupaten Pakpak Bharat dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (3) Penyertaan modal dari dana APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV PENERIMAAN DAERAH Pasal 5 (1) Penerimaan daerah yang bersumber dari PT. Bank Sumut atas penyertaan modal daerah berupa Deviden. (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan. (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah.
BAB V PENGELOLAAN Pasal 6 (1) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan sebutan lain. (2) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 7 PT. Bank Sumut menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 8 Pengawasan atas pelaksanaan, pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII…………/5
-5-
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
sepanjang
mengenai
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 2 September 2009 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto. MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak pada tanggal 3 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto. GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2009 NOMOR 3
-6-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMATERA UTARA
I.
UMUM PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Utara serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan yang sumber dananya bersumber dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, Deviden pada PT. Bank Sumut, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 70
