PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang:
Mengingat
a.
bahwa penyelengaraan wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
b.
bahwa kesatuan data perusahaan dalam skala nasional sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha;
c.
bahwa dengan diberlakukan otonomi daerah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan sebagaimana di amanatkan pasal 18 Undang-undang No. 3 Tahun 1982, perlu ditetapkan standar penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dalam rangka menciptakan kesatuan informasi perusahaan nasional yang akurat dan mutakhir;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
1.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3.
Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan lIir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4.
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
-25.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6.
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3862);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TIMUR TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
ULU
BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2.
Pemerintah Kabupaten Komering Ulu Timur;
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Ogan
3.
Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah disebut Dinas Koperasi Perindag UKM dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6.
Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan membuat hal-hal yang wajib di daftar oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7.
Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP;
8.
Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar ISlan yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP;
9.
Izin Usaha adalah Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
10. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan; 11. Pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan dan badan hukum yang mengusahakan, menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpinnya; 12. Perusahaan adalah setiap Bentuk Usaha yang didirikan dan menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan bekerja, serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tujuan memperoleh keuntungan atau laba; 13. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termaksud didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan; 14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya; 15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi tugas untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang di ageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan; 17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya; 18. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang saham/modal dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain; 19. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja pada Unit yang menangani penyelenggara WDP yang di tunjuk oleh pejabat yang berwenang; 20.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabaUpengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus oleh Perundangundang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya. BAB II WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN Pasal2 yang termasuk perusahaan asing setiap perusahaan c1i c1aerah berkedudukan dan atall menjalcankaJl lIsahanva
::,~- ...:sa ~a J-
-_::-~-
-;;-
0,
S':;;:-8(~';~ _...-=::
- ~
-:
--
:-;/
:._
.r:
-:0.:;::"-
pE::ruSanaari ,air, farl',j
rr,baf.::;.ar,af;;':,
(';'j,;j':.;;;
_:',.,'.;
,,<;,<~.;:,
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (3)
perusahaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
dapat
berstatus: a. Kantor Tunggal; b. Kantor Pusat Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu c. d. e.
Perusahaan; Anak Perusahaan; Kantor Agen; Kantor Perwakilan Perusahaan.
Hal-hal yang didaftar perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
(1)
perusahaan yang dikeeualikan dari wajib daftar perusahaan adalah sebagai berikut : a.
b.
(2)
Perusahaan Keeil Perorangan. 1.
Perusahaan yang diurus,dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya ang20ta keluarganya sendiri ;
2.
perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Intansi yang berwenang;
3.
Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya;
4.
Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau Suatu Persekutuan;
perusahaan atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata meneari keuntungan dan atau laba, sebagai berikut: 1.
Pendidikan Formal;
2.
Pendidikan Non Formal;
3.
Jasa Notaris;
4.
Jasa Pengaeara I Advokat dan Konsultan Hukum;
5.
Praktek Perorangan Ookter dan Praktek Berkelompok Ookter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
6.
Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Hukum;
7.
Klinik Pengobatan yang tidak dikelola Usaha.
oieh
Badan
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di daftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TOP apabila di kehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk sesuatu kepentingan tertentu.
BAB III TAT A CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN Bagian pertama Pendaftaran Perusahaan Pasal5
PERUSAHAAN
(1)
Pendaftaran perusahaan di lakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pembantu Perusahaan (KPP) Kabupaten di tempatkan kedudukan perusahaan.
(2)
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
(1)
Pendaftaran perusahaan di lakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pembantu Perusahaan (KPP) Kabupaten setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.
b.
c.
perusahaan berbentuk perseroan terbatas: 1.
Copy akta pendirian perseroan;
2.
Copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada)
3.
Asli dan copy keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum di lakukan UU-PT;
4.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur utama atau penanggung jawab;
5.
Copy izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
perusahaan berbentuk koperasi: 1.
Copy Akta Pendirian koperasi;
2.
Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
3.
Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari penjabat yang berwenang; dan
4.
Copy izin usaha atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Perusahaan berbentuk CV : 1.
Copy akta pendirian perusahaan;
2.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus; dan
3.
Copy izin usaha atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
d.
e.
g.
Perusahaan berbentuk FA: 1.
Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada);
2.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus; dan
3.
Copy IZIn usaha atau surat keterangan dipersamakan oleh instansi yang berwenang.
yang
Perusahaan berbentuk perorangan: 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); 2.
Copy Kartu Tanda jawab/pemilik; dan
3.
Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berv:~mang.
1.
Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
2.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan; dan
3.
Copy IZIn usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Kantor Cabang, perusahaan:
Kantor
Penduduk
Pembantu
dan
penanggung
perwakilan
1.
Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukkan atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan perwakilan;
2.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan; dan
3.
Copy IZln usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor pusat perusahaan yang bersangkutan.
(2)
Pendaftaran perusahaan bagi Agen atau Anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
(3)
Formulir pendaftaraan PT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditandatangani oleh penanggung jawab/Direktur utama.
(4)
Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud kedalam ayat (1) huruf b' c, d, e, f dan 9 ditandatangani oleh pengurus/ penanggung jawab atau pemilik.
(1)
Selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari kerja di hitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pembantu Perusahaan Kabupaten mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TOP.
(2)
TOP di terbitkan berdasarkan bentuk menggunakan blangko sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
perusahaan
dengan
PT berwarna merah muda ; Koperasi berwarna Krem ; CV berwarna biru muda ; Firma berwarna muda ; Perorangan berwarna putih; dan Perusahaan lain berwarna ungu muda.
Perusahaan yang telah menerima TOP diwajibkan untuk memasang TOP di tempat yang mudah di baca dan lihat oleh umum dan nomor TOP wajib di cantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya.
TOP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di hitung mulai tanggal di terbitkan dan wajib di perbaharui selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
(1) Pendaftaran perusahaan di tolak apabila penglslan formulir pendaftaran perusahaan belum benar atau dokumen belum lengkap. (2) Penolakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pembantu Perusahaan Kabupaten selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja tc: ,itung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan di sertai alasanalasannya. (3) Selambat-Iambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak di terima surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan. (4) Apabila dalam waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak rnelaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan. wajib melakukan pendaftaran ulanq.
BABIV KEWAJIBAN PEMEGANG TOP
Pasal11 Perusahaan yang telah menerima TOP berkewajiban : 1. Memasang TOP ditempat mudah dibaca dan lihat oleh umum 2.
Mencantum nomor TOP pada papan nama atau dokumendokumen perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya. BABV PERU BAHAN DAN PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal12 (1)
setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftar sebagaimana dimaksud Pasal 3,wajib melaporkan pada Bupati melalui pejabat yang di tunjuk.
(2)
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi forrnulir perubahan dengan melarnpirkan dokumen-dokumen perusahaan.
(3)
Bentuk forrnulir dan Persyaratan perubahan dan pendaftaran perusahaan sebagairnana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban rnelaporkan perusahaan sebagaimana dirnaksud pasal 12 ayat (1) dilakukan selambat-Iarnbatnya 90 (sernbilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
(1)
Pembaharuan TOP wajib dilakukan apabila rnasa berlaku TOP telah habis
(2)
penggantian TOP wajib dilakukan apabila TOP rusak atau hilang.
(1)
pernbaharuan TOP sebagairnana dirnaksud pasal 14 ayat (1) dilakukan rnenurut ketentuan pasal 5, tanpa melarnpirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
(2)
pembaharuan TOP sebagaimana dirnaksud ayat (1) diajukan selambat-Iambatnya 90 (sembilan puluh)hari sebelurn masa berlaku TOP.
(1)
Penggantian TOP yang hilang sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) selarnbat-Iambatnya 90(sernbilan puluh)hari terhitung mulai tanggal kehilangan TOP.
(2)
penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Supati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
(3)
penggantian TDP yang rusak sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Supati dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
(1)
Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha.
(2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai pasal 5, dengan menyertai TDP asli yang telah dibatalkan.
(3)
Tata cara pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Supati.
Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan Sentuk Perusahaan;atau b.
Pembubaran Perusahaan atau;
c.
Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya atau;
d.
Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir atau;
e.
Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Tata cara penghapusan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ditetapkan lebih lanjut oleh Supati sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. BABVI KETENTUAN PIDANA Pasal20 (1)
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 11, pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 peraturan daerah ini, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam)buJan atau denda sebanyakbanyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa :'::~::!C1I(:PdS barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain --,_.'-,~;-:~:::ยท'.TrlG pr:~:;~drlng-:md;:lnganyang berlaku.
(2)
Tindak pidana yang dlrnaksud pada ayat (1) pasal Ini adalah pelanggaran.
BAB VII PENYIDIKAN
Pasal21 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rettbusi daerah.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda dan atau surat; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; mendatang orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan dan se!anjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; melakukan tindakan lain dipertanggung jawabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
BAB VIII KETENTUAN PERAUHAN
Pasal22 (1)
Tanda Oaftar Perusahaan yang te!ah ada sebelum berlakunya Peraturan Oaerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku TOP.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan da8i ah ;;,; df,an ditetapkan lebih lanjut oleh Supat; sepanjar;g me;-;:;i2nai pelaksanaannya.
BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal23
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal \s D8S~M 8EP..
Diund~ngkan di Martapura pada tanggal 1(2; D&S8V1(5f:R
2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
TUGIYO PRANOTO LEMBARAN DAERAH K NOMOR
5
PATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
\9
SERlE
t=
2005
