PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat, maka perlu untuk meningkatkan pelayanan administrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Jasa Administrasi dan Uang Leges.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ); 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 4. Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, KabupatenSeruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia 3952 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Jasa Administrasi adalah jasa atas pelayanan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan blanko / formulir, surat keterangan, surat ijin dan atau surat-surat lainnya atau legalisir suratsurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan unit satuan kerja, dinas/badan, lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 7. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas ( PT ), Perusahaan Komanditer ( CV ), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Usaha Dagang, serta badan usaha lainnya; 8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beralaku; 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau; 10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau; 11. Uang Leges adalah sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin atau pendaftaran ulang atau pengesahan atau perolehan dokumen-dokumen resmi, surat-surat atau bahan-bahan tertulis sah sejenisnya yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum; 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II JENIS DAN BESARNYA JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES Pasal 2
Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan dan atau memperoleh jasa atau pelayanan administrasi atas pemberian ijin atau pendaftaran ulang, atau pengesahan, legalisir, peroleh dokumen-dokumen resmi, surat-surat atau bahan-bahan tertulis yang sah atau sejenisnya yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah harus membayar pelayanan jasa administrasi dan uang leges. Pasal 3 Jenis dan besarnya jasa administrasi adalah sebagai berikut : a. Untuk satu notulen sidang DPRD Kab. Lamandau
Rp.
10.000,-
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
k. l. m.
Untuk satu eceran acara-acara sidang DPRD Kabupaten Lamandau Untuk sebuah Rancangan APBD Untuk sebuah APBD Kab. Lamandau Untuk Surat Rekomendasi Untuk pemberian surat keterangan oleh Bupati Untuk pemberian ijin sementara atau kutipan terhadap suatu permintaan yang dikabulkan Untuk suatu tanda pembayaran sebagai ganti surat ijin Untuk setiap penerbitan Kahir atau daftar pajak atau cukai buat tiaptiap penetapan pajak atau cukai Untuk Imsanco Verlkering atau penetapan pengesahan kwitansikwitansi berobat, SPPD, Surat Keterangan Pemberhentian Gaji (SKPP) dan lain-lain dengan ketentuan nilai nominal Rp. 200.000,Untuk pemutihan setiap akte-akte kependudukan yang dikeluarkan oleh Bupati Untuk setiap pemberian ijin / kutipan Untuk formulir / daftar tiap-tiap eksemplar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2.500,15.000,15.000,2.000,1.000,1.000,-
Rp.
1.000,-
Rp.
1.000,-
Rp. Rp.
2.000,1.000,-
Rp. Rp.
1.000,500,-
Rp.
500,-
Rp.
500,-
Rp.
500,-
Rp.
1.000,-
Rp.
1.000,-
Pasal 4 Jenis dan besarnya uang leges adalah sebagai berikut : a. Untuk legalisasi surat-surat keterangan/ rekomendasi perlembar b. Untuk legalisasi surat ijin (ijin usaha, trayek, pendaftaran perusahaan, IMB dan atau sejenisnya perlembar c. Untuk setiap legalisasi akte-akte kependudukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah perlembar d. Untuk setia legalisasi satu buah berita acara/ surat perjanjian dan atau sejenisnya e. Untuk setiap legalisasi satu buah akte jual beli tanah / sertifikat tanah
BAB III PENGECUALIAN Pasal 5
Pengecualian dari pemungutan Jasa Administrasi dan uang leges sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini adalah untuk : a. Kepentingan Badan Sosial dan Keagamaan; b. Surat atau jasa yang diberikan untuk kepentingan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Kepentingan perorangan yang tidak mampu, sepanjang dapat dibuktikan dengan mengajukan surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga ( RT ) yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat; d. Kepentingan pelajar dan mahasiswa;
e. Salinan atau duplikasi perjanjian yangdibuat oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang turut menandatangi perjanjian dimaksud; f. Surat Perintah Membayar Uang; g. Surat atau jasa yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lamandau; h. Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pekerjaan Pemerintah Daerah, kenaikan pangkat, gaji/berkala, ijin cuti bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; i. Dokumen / surat-surat penting dan bahan-bahan tertulis sah sejenisnya yang diberikan oleh Bupati / pejabat kepada institusi media massa baik penerbitan media cetak maupun lembaga penyiaran. BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6 Tata cara pembayaran jasa administrasi dan uang leges ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Jasa sebagaimana tersebut pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada Tanggal : 29 Februari 2004 BUPATI LAMANDAU, ttd BUSTANI DJ. MAMUD Diundangkan di : Nanga Bulik Pada Tanggal : 15 Maret 2004
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ttd (Drs. PIET J. DADIE) NIP. 530 003 050 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI : C
