PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN IZIN DOMISILI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang perizinan;
b.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pendaftaran Perusahaan dan Izin Domisili.
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11.
Peraturan Pemerinah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.
Peraturan Pemerintah Pedoman Penyusunan Minimal (Lembaran Tambahan Lembaran 4885);
Nomor 65 Tahun 2005 tentang dan Penerapan Standar Pelayanan Negara Tahun 2005 Nomor 150, Negara Republik Indonesia Nomor
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN IZIN DOMISILI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau yang dibuat oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Surat Pendaftaran Perusahaan dan Surat Izin Domisili adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. BAB II PERIZINAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN DOMISILI Bagian Kesatu Objek Perizinan Pasal 2 Objek Perizinan adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 3 Jenis Perizinan adalah: a. Pendaftaran Perusahaan; dan b Izin Domisli. Bagian Kedua Surat Pendaftaran Perusahaan Paragraf 1 Objek, subjek dan komponen Perizinan Pasal 4 (1) Objek Surat Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah pemberian surat untuk pendaftaran perusahaan. (2) Pemberian Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perusahaan yang berbentuk PT, CV, Fa, Perorangan dan BUL termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Lamandau.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan menjalankan usahanya. Pasal 5 (1) Subjek Perizinan Pendaftaran Perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Pendaftaran Perusahaan (SPP). (2) Wajib Perizinan Pendaftaran Perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Pendaftaran Perusahaan (SPP) sesuai ketentuan perundangundangan. Pasal 6 Komponen Surat Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), adalah pembinaan penyelenggaran perusahaan Pasal 7 (1) Komponen pembinaan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari : a. Perusahaan berbadan hukum; dan b. Perusahaan perorangan. (2) Komponen pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pendaftaran perusahaan baru; b. perpanjangan surat pendaftaran perusahaan. Paragraf 2 Persyaratan memperoleh Surat Pendaftaran Perusahaan Baru dan Perpanjangan Pasal 8 Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan dilampir : (1) Untuk Pendaftaran Baru a. Denah lokasi tempat usaha dan luas tempat usaha; b. Fotocopy IMB tempat usaha; c. Fotocopy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum dan surat pegesahannya; d. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan; e. Materai 3 lembar; f. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan g. Stofmaf warna merah 2 buah. (2) Untuk Perpanjangan a. Surat Pendaftaran perusahaan tahun sebelumnya; b. NPWP/ Dan NPWPD; c. Fotocopy tanda lunas pajak daerah; d. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan; e. Materai 3 lembar; f. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan g. Stofmaf warna merah 2 buah. (3) Pengaturan lebih lanjut tata cara memperoleh Surat Pendaftaran Perusahaan Baru dan Perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9 Masa berlakunya Surat Pendaftaran Perusahaan selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Bagian Ketiga Izin Domisili Paragraf 1 Objek dan subjek perizinan Pasal 10 (1) Objek Izin Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah pemberian izin domisili kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 11 (1) Subjek Izin Domisili adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Domisili dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Izin Domisili adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 2 Persyaratan memperoleh Izin Domisili Pasal 12 Untuk mendapatkan Izin Domisili dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan dilampir: (1) Untuk Pendaftaran Baru a. Denah lokasi domisili; b. Persetujuan tetangga penyanding yang berbatasan dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; c. NPWP/ Dan NPWPD; d. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan; e. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan f. Stofmaf warna merah 2 buah. (2) Untuk Perpanjangan a. Izin Domisili tahun sebelumnya; b. NPWP/ Dan NPWPD; c. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan; d. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan e. Stofmaf warna merah 2 buah. (3) Pengaturan lebih lanjut tata cara memperoleh Izin Domisili diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Masa berlakunya Perizinan Domisili selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR SERI E
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN IZIN DOMISILI I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak Mengatur perizinan dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat Dengan dilaksanakan penambahan dan penyempurnaan Peraturan ini, diharapkan dalam dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lamandau . II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup
Jelas Jelas jelas Jelas Jelas. Jelas. Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR SERI E
