PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 14 TAHUN 2007 T E N T A N G RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON, Menimbang

: a.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan pada tanggal 29 November 2001, perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Retribusi Pelayanan Adminsitarsi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

2 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039 ); 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 474.1 .785 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencabutannya ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton ;

3.

Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan yang ditarik dari Wajib Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

4.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

3 5.

Kartu Keluarga adalah selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

6.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesi yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

7.

Akta Catatan Sipil adalah kutipan akta kelahiran, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan kutipan kedua yang diberikan kepada yang berhak sebagai bukti diri ;

8.

Pencatatan dan penerbitan akta Perkawinan adalah proses pencatatan dan atau registrasi terhadap pasangan suami isteri non muslim yang menurut keterangan tertulis telah dikukuhkan perkawinannya secara sah menurut hukum agama yang bersangkutan ;

9.

Kutipan Akta Kedua adalah kutipan dari akta yang telah diterbitkan dan dinggap sudah dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dan ternyata rusak, hilang atau tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya maka atas permintaan yang bersangkutan sehingga dibuatkan kutipan kedua sebagai penggantinya selanjutnya kutipan pertama ditarik dan dinyatakan tidak berlaku ;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ; 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 12. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau pungutan retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Bagian Pertama Nama Pasal 2 Kepala Daerah bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagai pungutan daerah kepada orang pribadi atas jasa pelayanan umum kependudukan dan catatan sipil kepada wajib retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Administasri Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang disingkat dengan Retribusi . Bagian Kedua Obyek Pasal 3 (1) Obyek retribusi berupa pelayanan administrasi yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton kepada wajib retribusi yang membutuhkan pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya . (2) Jenis – jenis obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Penerbitan Dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi : 1. Kartu Kelurga ( KK);

4 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 3. Adminsitarsi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya. b. Penerbitan akta pencatatan sipil meliputi : 1. Akta Kelahiran 2. Akta Perkawinan ; 3. Akta Perceraian ; 4. Akta Pengesahan, Pengukuhan dan Pengangkatan Anak ; 5. Akta Kematian; dan 6. Kutipan Akta kedua Bagian Ketiga Subyek Pasal 4 Subyek Retribusi merupakan wajib retribusi yang terdiri dari orang yang memperoleh pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta adminsitarsi kependudukan dan catatan sipil lainnya. BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil tergolong sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil yang diberikan kepada subyek retribusi. BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, disesuaikan dengan besarnya biaya untuk menutupi biaya cetak atau pengadaan bahan baku Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta Jasa Pelayanan Administrasi. (2) Selain penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan tarif retribusi berdasarkan kewarganegaraan . (3) Kepala Daerah dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

5 BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut : 1. KTP besarnya : a). WNI

:

Rp. 20.000,-

b) WNA

:

Rp. 35.000,-

2. KK besarnya

:

Rp. 20.000,-

a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.

0,-

b) Warga Negara Asing (WNA)

:

Rp.

0,-

- Anak I dan II

:

Rp. 15,000,-

- Anak III dan seterusnya

:

Rp. 20,000,-

- Anak I dan II

:

Rp. 30,000,-


:

Rp. 35,000,-

:

Rp.25,000,-

:

Rp.30,000,-

- Anak I dan II

:

Rp. 50,000,-


:

Rp. 55,000,-


:

Rp. 40,000,-


:

Rp. 80,000,-


:

Rp.150,000,-


:

Rp. 300,000,-


:

Rp.50,000,-

b).Warga Negara Asing (WNA)

:

Rp.100,000,-

b. Biaya pelayanan catatan sipil sebagai berikut : 1. Kutipan Akta Kelahiran Umum (Umur 2 bulan kebawah):

2. Kutipan Akta Kelahiran Istimewa (Kelahiran 1 Januari 1986 ke atas) a) Warga Negara Indonesia (WNI)

b). Warga Negara Asing (WNA)

3. Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi ( Kelahiran 31 Desember 1985 ke bawah) a) Warga Negara Indonesia (WNI) - Anak I dan II - Anak III dan Seterusnya b) Warga Negara Asing (WNA)

4. Kutipan ke dua dan seterusnya dari akta kelahiran :

5. Pencatatan Perkawinan :

6. Kutipan akta perkawinan 1 set (Suami-Istri)

7. Kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan 1 set (Suami –istri):

6 a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:


Rp.100,000,Rp.200,000,-

8. Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agamanya (Non muslim) : a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.200,000,-


:

Rp.300,000,-

9. Pencatatan perceraian dan kutipan Akta perceraian 1 Set suami-isteri tepat waktu (1 s/d 30 hari ) sejak tanggal pengukuhan atau keputusan perceraian : a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.150,000,-


:

Rp.200,000,-

10. Pencatatan perceraian dan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (1 set suami-isteri) : a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.200,000,-


:

Rp.300,000,-

11. Kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian 1 set (suami- isteri ) : a) Warga Negara Indonesia (WNI)

Rp.200,000,-


Rp.300,000,-

12. Kutipan akta kematian: a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.20,000,-


:

Rp.40,000,-


:

Rp.25,000,-


:

Rp.50,000,-


:

Rp.25,000,-


:

Rp.50,000,-


:

Rp.30,000,-


:

Rp.60,000,-


:

Rp.50,000,-


:

Rp.100,000,-

13. Kutipan kedua dan seterusnya akta kematian :

14. Kutipan akta pengakuan anak :

15. Kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan anak :

16. Pencatatan pengesahan anak:

17. Pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap : a) Warga Negara Indonesia (WNI)

:

Rp.75,000,-


:

Rp.150,000,-


:

Rp.20,000,-


:

Rp.40,000,-


:

Rp.20,000,-


:

Rp.40,000,-

c. Biaya Administrasi Kependudukan Lainnya

:

Rp. 15.000,-

18. Penerbitan surat kependudukan :

19. Penerbitan surat keterangan catatan sipil :

7 BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 9 Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Buton

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Kepala Daerah menugaskan Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memungut retribusi melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana di kecamatan dan dikelurahan /desa sesuai ketentuan yang berlaku . (2) Apabila wajib retribusi atas inisiatif sendiri melakukan pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil pada Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton retribusinya dapat langsung dibayarkan pada kantor tersebut. (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 11 Kepala Daerah tidak dapat menyerahkan pemungutan retribusi kepada pihak ketiga utamanya menyangkut perhitungan besarnya retribusi terutang, pengurusan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi Pasal 12 Pemungutan retribusi kepada wajib retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI Pasal 13 Retribusi yang terutang pada wajib retribusi sesuai yang tercantum dalam SKRD

Pasal 14 Masa retribusi adalah waktu ditetapkannya pemberlakuan retribusi bagi wajib retribusi yang diatur sebagai berikut : a. KTP untuk WNI masa berlakunya selama 5 (lima) tahun terhitung saat diterbitkannya KTP tersebut. b. KTP untuk WNI yang berumur diatas 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup. c. KTP untuk WNA masa berlakunya selama yang bersangkutan berdomosili di Negara Indonesia dengan waktu paling lama 5 (lima) tahun. d. KK masa berlakunya selama tidak ada mutasi penduduk yang tercantum dalam KK tersebut . e. Akta Catatan Sipil berlaku untuk seterusnya .

8 f. Pengecualian sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) adalah Akta Catatatn Sipil yang telah dibuatkan Kutipan Akta Kedua BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Wajib retribusi harus membayar retribusi yang terutang pada saat pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh petugas yang berwenang yang dibuktikan dengan SKRD (2) Setiap wajib retribusi yang melakukan pembayaran atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SSRD BAB XI PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN Pasal 16 Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi bagi wajib retribusi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda, apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal: a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang ; b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dengan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan ;. c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dengan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas ; d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dengan waktu paling lambat 14 (empat Belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal Tetap ; e. perubahan KK dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan/mutasi anggota keluarga ; f. perpanjangan KTP apabila masa berlakunya telah berakhir ; (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . Pasal 18 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda, apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a. setiap kelahiran dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ; b. perkawinan yang sah dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

9 c.

d. e. f. g. h. i. j.

perkawinan ; pembatalan perkawinan dengan waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukun tetap; perceraian dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; pembatalan perceraian dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap; setiap kematian dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; pengangkatan anak dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk; pengakuan anak dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tangal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan; pengesahan anak dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan; dan perubahan nama dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 19 Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB XII [

KETENTUAN PIDANA Pasal 20

(1) Setiap wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Buton dikenakan pidana kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) .. (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud pidana pelanggaran. Pasal 21 Setiap orang atau badan hukum dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila : a. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ; b. tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan ; c. tanpa hak mencetak, Kependudukan ;

menerbitkan,

dan/atau

mendistribusikan

blangko

Dokumen

d. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu

10 Pasal 22 Pejabat dan atau petugas pelaksana pada instansi penyelenggara dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila : 1. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen Kependudukan dan Peristiwa Penting ; 2. tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan ; 3. membantu seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu Pasal 23 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 adalah tindak pidana kejahatan Administrasi Kependudukan . BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Setiap wajib Retribusi yang telah 30 (tigapuluh) hari melakukan pengurusan pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, Tarif Retribusi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 25 Segala hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah . BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Kepala Daerah menyerahkan wewenang pelayanan dan pemungutan Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton. Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11 Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Ditetapkan di Pasarwajo Pada tanggal 30 November 2007 BUPATI BUTON, Cap/ttd Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR Diundangkan di P a s a r w a j o pada tanggal 6 Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, Cap/ttd Drs. H. L.M. TASLIM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 010 124 093 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2007 NOMOR 46

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 14 TAHUN 2007 T E N T A N G RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

Recommend Documents