PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG,
Menimbang
: a. bahwa Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial; b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut diatas dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud; c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengelolaan RSPD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 21 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengelolaan RSPD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang yang sudah tidak sesuai dan guna memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat perlu di ganti; d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG Dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. 6. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 7. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang bisa dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 8. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan bartang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 9. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasayarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 10. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran lembaga penyiaran langganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat idependen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya bernama Abirawa Top FM. (2) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Informasi dan Kehumasan. (2) Radio Abirawa Top FM mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat. (3) Dalam menjalankan tugasnya Radio Abirawa Top FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol Sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Pasal 4 (1) Pembinan penyelenggaraan Radio Abirawa Top FM adalah Bupati. (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Radio Abirawa Top FM ditugaskan kepada perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 5 (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan penyiaran Radio Abirawa Top FM ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penanggung jawab dan Pimpinan Umum Radio Abirawa Top FM. (2) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan kerja sama dengan piak lain. BAB V BIAYA Pasal 6 (1) Biaya penyelenggaraan Radio Abirawa Top FM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Radio Abirawa Top FM dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain. Pasal 7 (1) Radio Abirawa Top FM dapat melakukan pelayanan siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengguna pelayanan jasa Siaran Radio Abirawa Top FM untuk penyiaran iklan niaga dan atau iklan layanan masyarakat dikenakan Retribusi. (3) Semua penerimaan Radio Abirawa Top FM yang diperoleh dari hasil Retribusi penyiaran periklanan disetor ke Kas Daerah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Tingkat II Batang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 21 Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Tahun 1990 tentang Kabupaten Daerah Tahun 1995 tentang II Batang Nomor 10 Pemerintah Daerah
Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Batang.”
Ditetapkan di Batang Pada tanggal 14 Desember 2005 BUPATI BATANG
BAMBANG BINTORO Diundangkan di Batang pada tanggal 14 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
S O E T A DI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI : E No. : 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM I. PENJELASAN UMUM Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggara penyiaran radio dan penyelnggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut diatas dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud; Sehubungan dengan itu lembaga penyiaran Radio Abirawa Top FM yang telah ada, didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang pengaturannya dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10
: : : : : : : : : :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
