PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 23

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang :

Mengingat :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu diatur mengenai tata cara penanganan masukan dari masyarakat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1980 Nomor , TLNRI Nomor); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN Bupati tentang TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA.

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 6. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta. 7. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan maupun badan hukum. 8. Masukan dari masyarakat merupakan implementasi peran serta masyarakat atau pengawasan masyarakat yang berbentuk pengaduan, keluhan, sumbangan, pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun. BAB II PENYAMPAIAN MASUKAN DARI MASYARAKAT Pasal 2 (1) Masukan dari masyarakat disampaikan kepada: a. Bupati; b. Kepala BPMPTSP.

4

(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui atau dengan cara: a. surat, kotak pos b. situs saran pengaduan Purwakarta-net; c. e-mail, SMS; d. telepon; e. media massa; atau f. yang bersangkutan datang langsung ke BPMPTSP. Pasal 3 (1) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disertai data pendukung yang jelas antara lain: a. nama dan alamat pemberi masukan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain yang masih berlaku; dan atau b. keterangan atau uraian mengenai permasalahan dan tempat kejadian yang dilengkapi dengan informasi lainnya. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun; b. kinerja pelayanan; c. dugaan adanya tindak pidana umum; d. dugaan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); e. permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan; f. penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan BPMPTSP. (3) Kerahasiaan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan f dijaga sesuai dengan peraturan perundangan.

5

BAB III PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT Pasal 4 (1) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala BPMPTSP. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan f disampaikan kepada Bupati dan atau Bawasda. (3) Kepala BPMPTSP yang menerima masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan f, wajib meneruskan masukan dimaksud kepada Bawasda paling lama 1 (satu) minggu sejak diterima. Pasal 5 (1) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditangani oleh BPMPTSP sebagai salah satu langkah pengawasan melekat sesuai peraturan perundangan. (2) Hasil pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Bawasda. Pasal 6 (1) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan f yang ditujukan kepada Bupati dan atau Bawasda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau dari Kepala BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditangani oleh Bawasda dengan melakukan penelitian awal. (2) Tata cara penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bawasda.

6

Pasal 7 (1) Hasil penelitian awal terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi atau arsip. (2) Hasil penelitian awal terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan f, diproses sebagai berikut: a. berkas masukan diteruskan kepada Kepala BPMPTSP terkait untuk ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal 5; b. berkas masukan digunakan sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan rutin oleh Bawasda sesuai peraturan perundangan; c. hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala BPMPTSP dengan tembusan kepada Bupati. Pasal 8 (1) Hasil penelitian awal terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang terdapat indikasi penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan f, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus sesuai peraturan perundangan. (2) Pimpinan unit kerja BPMPTSP wajib memenuhi pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. (4) Bupati menetapkan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan khusus paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan termaksud disampaikan oleh Bawasda.

7

Pasal 9 Dalam hal masukan dari masyarakat sedang ditangani oleh instansi pemeriksa lain yang berwenang, maka: a. untuk kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan dan atau Kepolisian, tidak perlu dilakukan pemeriksaan oleh Bawasda; b. untuk kasus yang sedang ditangani oleh BPK-RI, KPK, dan atau BPKP, pemeriksaan diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Pasal 10 Penanganan masukan dari masyarakat harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masukan diterima sampai dengan penetapan tindak lanjut oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS Pasal 11 (1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mencakup: a. sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin; b. tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) berupa penyetoran kembali ke Kas Negara. c. penyerahan perkara kepada instansi yang berwenang. (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan; b. huruf b dilakukan oleh Kepala BPMPTSP setelah ditetapkan oleh Bupati atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan;

8

c. huruf c yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana umum diserahkan kepada Kepolisian, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi diserahkan kepada Kejaksaan dan atau KPK oleh Bupati. (3) Pengenaan sanksi administrasi dan perdata tidak menghapuskan pidananya berdasarkan peraturan perundangan. (4) Pimpinan unit kerja BPMPTSP wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Informasi pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bawasda. BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN Pasal 12 (1) Masukan dari masyarakat dikelompokkan berdasarkan jenis masalah sebagaimana Lampiran I. (2) BPMPTSP mengadministrasikan, memantau, dan melaporkan penanganan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bawasda setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. (3) Bawasda mengadministrasikan, memantau, dan melaporkan penanganan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati setiap triwulan. (4) Bupati melaporkan penanganan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (5) Format laporan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (4) adalah sesuai dengan Lampiran II.

9

BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT Pasal 13 Masyarakat yang menyampaikan masukan kepada BPMPTSP mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan. BAB VII LAYANAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Situs Saran Pengaduan Purwakarta-net sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diakses pada situs Daerah. (2) Tindak lanjut atas masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diakses pada situs Daerah. (3) Situs Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah http://www.purwakarta.go.id. (4) Situs Tindak Lanjut atas masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Bawasda. (5) Kedalaman informasi situs Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran III. (6) Bagan alur mekanisme pengaduan pada BPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. BAB VIII PENGEMBALIAN NAMA BAIK Pasal 15 Apabila masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d yang menyangkut pejabat atau pegawai di lingkungan BPMPTSP tidak terbukti berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang wajib merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

10

BAB IX PENGHARGAAN Pasal 16 (1) Masyarakat yang telah memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPMPTSP dapat diberi penghargaan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Bawasda. BAB X SANKSI Pasal 17 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) dan (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

11

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 29 Agustus 2007 BUPATI PURWAKARTA, ttd. LILY HAMBALI HASAN Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 29 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DUDUNG B. SUPARDI BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 23 SERI

12